JOMBANG, TELUSUR.ID – Semburat fajar belum sepenuhnya terang di langit Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Jombang, namun kepulan asap tipis sudah mulai menari dari dapur Syaifullah (58). Di rumahnya yang terletak di Dusun Mlaten, pria ini tampak sibuk bergulat dengan wajan raksasa. Bukan minyak goreng yang ia tuangkan, melainkan butiran pasir sungai yang mulai memancarkan panas konsisten.

Syaifullah adalah salah satu penjaga tradisi kuliner lawas: kacang goreng pasir. Sejak tahun 1990, ia setia menggeluti usaha yang mengandalkan hantaran panas alami dari media pasir. Baginya, menggoreng kacang dengan cara ini bukan sekadar urusan dapur, melainkan seni mempertahankan cita rasa orisinal yang sulit digantikan oleh mesin modern.

Memasuki bulan Maret 2026, suasana di rumah produksi Syaifullah mendadak jauh lebih sibuk dari biasanya. Menjelang Hari Raya Idulfitri, permintaan pasar melonjak drastis. Kacang tanah jenis hibrida dan lokal yang menjadi bahan baku utamanya kini datang dalam karung-karung besar, siap untuk diproses menjadi camilan khas lebaran.

Proses pembuatannya pun membutuhkan ketelatenan tinggi. Sebelum bertemu dengan panasnya wajan, kacang kulit harus dijemur di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Tahapan ini sangat krusial demi memastikan tekstur kacang tetap renyah dan tidak mudah tengik saat disimpan dalam toples-toples hari raya nanti.

Setelah kering sempurna, barulah kacang dimasukkan ke dalam wajan berisi pasir sungai yang telah dipanaskan. “Kita goreng pakai pasir sungai biasa dari kampung kita sendiri. Produksinya mulai setelah subuh hingga jam 12 siang,” ujar Syaifullah sembari terus mengaduk kacang dengan ritme yang terjaga, Selasa (10/03/2026).

Alasan penggunaan pasir bukan tanpa sebab. Pasir mampu meratakan panas ke seluruh permukaan kulit kacang tanpa membuatnya gosong seketika. Hasilnya adalah kacang yang matang merata hingga ke bagian dalam, memberikan sensasi rasa gurih yang bersih tanpa meninggalkan jejak minyak di tenggorokan.

Kini, seiring mendekatnya hari kemenangan, volume produksi Syaifullah meningkat berkali-kali lipat. Jika pada hari biasa ia hanya mengolah sekitar 50 hingga 90 kilogram kacang, saat ini angka tersebut melonjak tajam hingga menyentuh angka 200 kilogram per hari demi memenuhi pesanan pelanggan.

“Hari ini saja kami sudah menggoreng sekitar 160 kilogram,” ungkapnya dengan peluh yang membasahi dahi, namun senyum kepuasan tetap mengembang di wajahnya. Peningkatan produksi ini menjadi berkah tahunan yang selalu ia syukuri bersama keluarga dan para pekerjanya.

Kepopuleran kacang goreng pasir buatan Syaifullah ternyata sudah melampaui batas wilayah Jombang. Pelanggannya tersebar mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Banyuwangi. Bahkan, pesanan dari wilayah Jawa Tengah pun rutin berdatangan melalui jasa pengiriman maupun diambil langsung oleh para pemudik.

Untuk masalah harga, Syaifullah tetap mematok angka yang kompetitif di tengah tingginya permintaan. Kacang jenis hibrida yang berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp 40.000 per kilogram. Sementara itu, untuk varian kacang lokal yang tak kalah gurih, ia menjualnya dengan harga Rp 37.000 per kilogram.

Tak heran jika omzet yang diraupnya pun ikut melesat tajam. Di momen menjelang lebaran seperti saat ini, perputaran uang di rumah produksi sederhana itu bisa mencapai Rp 7 juta hingga Rp 8 juta dalam sehari. Angka yang sangat fantastis untuk bisnis berskala rumah tangga di tingkat desa.

Bagi warga sekitar, kacang goreng pasir Selorejo bukan sekadar camilan, melainkan memori tentang suasana lebaran di masa lalu. Kehadiran kacang ini di atas meja tamu seolah menjadi pelengkap wajib yang menyatukan obrolan keluarga saat silaturahmi berlangsung.

Meski zaman terus berubah dan aneka kue modern bermunculan, Syaifullah membuktikan bahwa produk tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Di tangan dinginnya, butiran pasir sungai berubah menjadi ladang rezeki yang gurih, serenyah kacang yang ia hasilkan setiap pagi.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Industri tembakau, Bandar Rokok Nusantara Grup (Baron Grup), resmi mengumumkan langkah ekspansi besar-besaran ke pasar internasional. Perusahaan ini memproyeksikan ekspedisi pasar rokok yang ambisius dengan menyasar dua benua sekaligus, yakni Asia dan Australia, sebelum nantinya merambah daratan Eropa.

Langkah strategis ini dinamai Ekspedisi E-PARSIA (Ekspedisi Pasar Rokok Asia Australia) oleh sang pemilik, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy. Program ini mencakup pemetaan dan penetrasi pasar ke sejumlah negara potensial seperti Malaysia, Filipina, Hong Kong, China, Thailand, Vietnam, Kamboja, hingga Australia.

Owner Baron Grup yang akrab disapa Gus Lilur tersebut menyatakan bahwa ekspansi ini bukan sekadar urusan bisnis semata. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa jutaan petani tembakau dengan hasil bumi yang melimpah ruah, namun sayangnya potensi tersebut belum dikelola secara maksimal untuk kemakmuran mereka.

“Petani tembakau di Republik Indonesia berjumlah jutaan jiwa. Tembakau kita melimpah ruah. Sudah saatnya kita menjadi tuan di tanah kita sendiri,” tegas Gus Lilur dalam keterangannya tertulisnya, Rabu (11/3/2026) dikutip Telusur.id.

Gus Lilur mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib para petani yang selama berpuluh-puluh tahun hanya bisa bertahan hidup di level “cukup makan”. Ia memimpikan sebuah ekosistem industri di mana tembakau hasil keringat petani dihargai dengan nilai yang jauh lebih tinggi dan sepantasnya.

Baginya, tujuan utama dari perdagangan ini adalah membawa para petani menuju taraf hidup yang kaya raya. Ia menilai kondisi petani saat ini sangat ironis jika dibandingkan dengan kualitas dan kuantitas tembakau Indonesia yang sangat diminati oleh pasar dunia.

Gus Lilur menegaskan bahwa kunci utama agar tembakau petani bisa dibeli dengan harga mahal adalah dengan menguasai pasar hilir di mancanegara. Tanpa adanya jangkauan pasar yang luas hingga ke luar negeri, nilai tawar tembakau lokal akan terus tertekan oleh permainan harga domestik.

“Kunci dari pembelian mahal tembakau jutaan petani itu adalah pasar rokok di Asia, Eropa, bahkan Amerika. Karena itulah Baron Grup memutuskan untuk masuk secara agresif ke pasar mancanegara,” ujar pengusaha nasional asal Situbondo tersebut.

Ekspedisi E-PARSIA ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi produk-produk tembakau Nusantara untuk bersaing dengan merek-merek global. Baron Grup optimistis bahwa karakteristik unik tembakau Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi perokok di kawasan Asia-Pasifik.

Selain memperkuat posisi merek di luar negeri, langkah ini diproyeksikan akan meningkatkan permintaan bahan baku tembakau berkualitas tinggi dari dalam negeri. Hal ini secara otomatis akan menciptakan kompetisi harga yang sehat dan menguntungkan bagi para petani di berbagai daerah penghasil tembakau.

Sebagai penutup, Santri Pengusaha yang merupakan Alumni Ponpes Denanyar Jombang ini berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar dampak ekonominya benar-benar sampai ke akar rumput.

“Dengan penguasaan pasar global, Baron Grup bertekad mengubah wajah industri tembakau nasional menjadi lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) resmi meluncurkan langkah strategis guna memperkuat integritas di lingkungan Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah ini diambil melalui pendekatan pendidikan sistematis untuk menjadikan nilai antikorupsi sebagai fondasi utama dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Upaya ini merupakan bagian dari misi besar KPK dalam membangun ekosistem antikorupsi yang lebih kokoh dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di berbagai institusi hukum. Pendidikan dianggap sebagai instrumen vital agar integritas tidak hanya berhenti sebagai nilai normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewenangan di lapangan.

Sebagai pembuka rangkaian program tersebut, ACLC KPK menggelar Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas, dan Antikorupsi (PELATNAS) yang bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kegiatan yang dimulai sejak 24 Februari 2026 ini melibatkan personel dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) serta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penanaman nilai antikorupsi merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen kuat serta keteladanan dari setiap pucuk pimpinan. Ia berharap pelatihan ini mampu memberikan bekal moral bagi para personel Polri dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan berintegritas.

“Pendidikan dan pelatihan antikorupsi merupakan proses yang membutuhkan komitmen, keteladanan, dan keberanian moral. Kami berharap pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi para auditor Polri,” ujar Setyo dalam pernyataan resminya di Jakarta dikutip Telusur.id, Selasa (10/3/2026).

Menurut Setyo, penguatan nilai-nilai ini harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan aparat di lapangan. Hal tersebut juga harus ditopang oleh sistem organisasi yang mampu memastikan setiap keputusan tetap berada pada koridor hukum yang benar tanpa intervensi kepentingan sepihak.

Dalam konteks pengawasan internal, Setyo menekankan pentingnya perubahan paradigma besar-besaran, yakni bergeser dari sekadar mendeteksi pelanggaran menuju upaya pencegahan yang lebih dini. Ia menilai Polri harus memiliki mekanisme internal yang tangguh untuk memitigasi risiko sebelum terjadi penyimpangan yang merugikan institusi.

Pendekatan proaktif tersebut diharapkan mendorong auditor internal untuk lebih jeli mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan program. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak lagi hanya bersifat korektif atau mengobati setelah terjadi masalah, melainkan berfungsi sebagai benteng pencegahan yang efektif.

Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menyambut positif kolaborasi ini sebagai wujud komitmen Polri dalam memperkuat integritas organisasi. Ia menyadari bahwa reputasi institusi Polri sangat bergantung pada dedikasi personelnya yang harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan.

“Reputasi Polri dibangun melalui kerja keras ribuan personel. Namun, satu penyimpangan dapat meruntuhkannya seketika. Integritas bagi kita adalah konsistensi utuh antara apa yang diyakini, diputuskan, dan dilakukan,” tegas Komjen Wahyu Widada.

Sinergi antara Polri dan KPK melalui pelatihan ini juga disebut sebagai langkah konkret dalam merespons ekspektasi publik terhadap transparansi aparat. Melalui metode pembelajaran partisipatif seperti simulasi dilema etik dan diskusi kasus, para peserta didorong untuk mampu mempraktikkan nilai antikorupsi dalam tugas sehari-hari.

Program pelatihan ini dirancang untuk berlangsung sepanjang tahun 2026 yang terbagi ke dalam empat gelombang (batch). Dengan target 40 peserta per gelombang, ACLC KPK memproyeksikan sebanyak 160 personel Polri akan lulus dari program penguatan integritas ini untuk menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Ke depan, KPK berharap model pelatihan serupa dapat diperluas jangkauannya kepada berbagai instansi penegak hukum lainnya di seluruh Indonesia. Penguatan kapasitas yang berkelanjutan diharapkan mampu mengubah nilai integritas dari sekadar komitmen individu menjadi sebuah budaya organisasi yang bersih, profesional, dan tepercaya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Ketupat Semeru 2026 di Mapolda Jatim, Senin (9/3/2026).

Pertemuan strategis ini digelar untuk menyiapkan langkah antisipatif menyambut arus mudik Lebaran 2026, di mana Jawa Timur diprediksi akan kedatangan sekitar 24,90 juta pemudik atau setara 17,3 persen dari total pemudik nasional.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada 17 hingga 18 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi mencapai puncaknya pada 27 Maret 2026.

“Lonjakan signifikan juga terlihat pada pengguna angkutan umum yang diproyeksikan mencapai 7,7 juta penumpang, meningkat 5,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencakup moda bus, kereta api, penyeberangan, hingga pesawat udara,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya dikutip Telusur.id Selasa (10/3/2026).

Operasi Ketupat Semeru 2026 ditegaskan sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jatim, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait.

Khofifah menyebut momentum ini bukan sekadar tugas pengamanan, melainkan gelar layanan publik yang bersifat sosial dan spiritual. Fokus utamanya adalah menyatukan persepsi untuk mengidentifikasi potensi kerawanan di jalur-jalur utama mudik.

Tantangan mudik tahun ini terbilang unik karena Hari Raya Idulfitri 1447 H berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026. Kondisi ini membuat pemudik tidak dapat masuk atau keluar dari Pulau Bali pada saat puncak arus mudik.

Khofifah pun menginstruksikan jajarannya untuk memberi perhatian ekstra pada titik kemacetan di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim telah menyiagakan ribuan armada transportasi, terdiri dari 6.637 bus, 148 trainset kereta api, 302 pesawat, hingga puluhan kapal laut dan penyeberangan.

Selain itu, program Mudik Gratis kembali diselenggarakan menggunakan bus dan kapal laut guna memberikan layanan transportasi yang aman serta terjangkau bagi masyarakat.

Dukungan infrastruktur juga terus digenjot, termasuk pengembangan kapasitas dermaga di Pelabuhan Jangkar. Langkah ini diharapkan mampu mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, terutama saat memasuki periode peak season. Pembangunan ini menjadi solusi strategis agar arus penyeberangan antar-pulau berjalan lebih lancar dan efektif.

Di sektor keamanan dan kelancaran lalu lintas, sebanyak 8.991 personel gabungan dikerahkan untuk berjaga di berbagai titik. Khofifah meminta Dinas Perhubungan dan kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas pada titik rawan macet serta memberikan perhatian khusus pada kawasan wisata, terutama destinasi berbasis air yang kerap dipadati pengunjung saat libur lebaran.

Sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama dengan kesiapan ribuan tenaga medis. Tercatat sebanyak 343 dokter, 5.172 perawat, dan 2.852 pengemudi ambulans disiagakan di seluruh wilayah Jatim. Pemprov juga menyediakan layanan Public Safety Center (PSC) di nomor 119 untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan medis darurat secara cepat.

Selain kesiapan fisik, Gubernur Khofifah meminta instansi terkait seperti Pertamina untuk menjamin ketersediaan BBM dan LPG 3 kg secara komprehensif. Komunikasi kepada publik harus dilakukan secara masif agar masyarakat tidak merasa khawatir akan ketersediaan energi selama melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Koordinasi lintas wilayah juga diperluas dengan melibatkan BMKG dan PVMBG untuk memantau potensi cuaca ekstrem serta aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Pemetaan titik Ocean Motion Compensation (OMC) dan pantauan awan panas guguran harus dilakukan sebelum tanggal 17 Maret guna menjamin keselamatan perjalanan masyarakat.

Mengakhiri arahannya, Khofifah mengajak seluruh petugas untuk mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, dan profesional.

“Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang kuat, diharapkan Operasi Ketupat Semeru 2026 berjalan optimal sehingga masyarakat Jawa Timur dapat merayakan Idulfitri dengan rasa aman, nyaman, dan penuh sukacita,” katanya.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mencium adanya praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan munculnya fenomena “ternak yayasan” di mana sejumlah pihak mendirikan lembaga semata-mata demi meraup keuntungan bisnis dari pengelolaan dapur MBG.

Nanik menjelaskan bahwa awalnya kemitraan dengan yayasan berjalan sesuai jalur yang ditetapkan. Namun, seiring tingginya antusiasme masyarakat dan target program yang besar, muncul oknum pengusaha yang menggunakan kedok yayasan untuk mengelola lebih dari satu dapur sekaligus dengan orientasi laba, bukan lagi misi sosial.

Kondisi ini dinilai sangat mencederai semangat awal program. Dalam workshop di Jakarta, Sabtu (7/3/2026), Nanik menyoroti bagaimana pengelolaan dapur yang berorientasi bisnis cenderung mengabaikan aspek fasilitas dan standar operasional. Akibatnya, pemeliharaan alat hingga kenyamanan ruang kerja sering kali dikorbankan demi menekan biaya.

“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha berkedok yayasan. Diminta AC susah, peralatan rusak tidak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” tegas Nanik dalam keterangan tertulisnya dikutip Telusur.id, Senin (9/3/2026).

Merespons temuan tersebut, BGN memastikan akan melakukan audit dan evaluasi total terhadap seluruh mitra penyelenggara. Nanik mengingatkan bahwa kontrak kerja sama hanya berlaku selama satu tahun, sehingga pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk memutus kemitraan jika ditemukan praktik yang menyimpang dari pedoman teknis.

BGN menegaskan akan mengembalikan program ini ke “khitahnya” sebagai investasi kemanusiaan, bukan ladang mencari cuan. Pihak-pihak yang hanya mengutamakan materi dipastikan akan tereliminasi dalam proses evaluasi berkala yang dilakukan secara ketat oleh tim investigasi pusat.

Kepada para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Nanik berpesan agar tetap tegak lurus pada koridor aturan yang berlaku. Pelaksanaan di lapangan wajib mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standard Operating Procedure (SOP) demi menjamin kualitas makanan yang sampai ke tangan masyarakat.

Dalam narasinya, Nanik juga meluruskan bahwa Program MBG lahir dari empati mendalam Presiden Prabowo Subianto terhadap kemiskinan. Gagasan ini berakar dari pengalaman pribadi Prabowo pada tahun 2012 saat menyaksikan potret memprihatinkan warga di Cilincing, Jakarta Utara, yang mengais sisa makanan.

Tragedi kemanusiaan yang disaksikan langsung oleh Presiden itulah yang memicu tekad kuat untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Oleh karena itu, BGN sangat menyayangkan jika program yang didasari niat tulus ini justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk kepentingan pribadi.

Pada awalnya, kebijakan kemitraan memang diprioritaskan bagi yayasan pendidikan, sosial, dan keagamaan. Harapannya, insentif yang didapat dari pengelolaan program bisa digunakan untuk membenahi fasilitas pondok pesantren atau sekolah yang selama ini telah membantu tugas negara secara mandiri.

Namun, dengan adanya temuan “pengusaha berkedok yayasan” ini, BGN berkomitmen untuk memperketat pengawasan. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa anggaran negara benar-benar terserap untuk perbaikan gizi rakyat, sekaligus menjaga integritas program MBG sebagai investasi sosial jangka panjang bagi bangsa.

KEDIRI, TELUSUR.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas jangkauannya melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan digelar di Gedung Serba Guna Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dengan melibatkan sinergi antara mitra kerja Komisi IX DPR RI dan Badan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Hadir dalam forum tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Nurhadi, S.Pd., MH, Khusnul Arif, S.Sos, serta Drs. H. Lutfi Mahmudiono. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari akar rumput sekaligus memperkuat basis dukungan terhadap program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah pusat ini.

Dalam paparannya, Nurhadi menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan langkah konkret negara dalam menekan angka stunting. “Melalui intervensi gizi yang tepat sasaran, pemerintah optimistis kualitas kesehatan generasi muda Indonesia akan meningkat secara signifikan di masa depan,” ujar dia, dikutip Telusur.id Senin (9/3/2026).

Forum ini juga menjadi ruang dialog terbuka bagi puluhan warga yang hadir. Salah satu aspirasi yang mencuat adalah kekhawatiran orang tua terkait potensi berkurangnya uang jajan anak akibat adanya program makan di sekolah, yang kemudian ditanggapi secara edukatif oleh tim sosialisasi.

Nurhadi menjelaskan bahwa fokus utama program ini adalah menjamin kepastian asupan nutrisi harian anak-anak. Dengan adanya makanan sehat yang terjamin kualitasnya di sekolah, beban orang tua dalam menyediakan makanan bergizi justru terbantu, sehingga kesehatan anak tetap menjadi prioritas utama.

Menariknya, program ini juga dirancang untuk inklusif. Bagi masyarakat yang belum tersentuh manfaatnya, pihak legislatif berkomitmen untuk mengusulkan data mereka kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera masuk dalam daftar penerima manfaat, sehingga tidak ada warga yang terlewatkan.

Dari sisi operasional, Kabupaten Kediri menunjukkan kesiapan yang cukup matang dengan beroperasinya sekitar 150 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Fasilitas ini diperkirakan mampu melayani sekitar setengah juta penerima manfaat setiap harinya, mulai dari Senin hingga Sabtu.

Khusus untuk wilayah Kecamatan Wates, terdapat sedikitnya tujuh dapur MBG yang telah aktif beroperasi. Keberadaan dapur-dapur ini menjadi tulang punggung dalam mendistribusikan makanan bergizi secara cepat dan higienis kepada para siswa serta kelompok sasaran lainnya di wilayah tersebut.

Badan SPPG wilayah Jawa Timur menambahkan bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang untuk menjemput “Generasi Emas”. Sasaran program pun sangat luas, mencakup anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga tenaga pendidik yang berperan dalam ekosistem pendidikan.

Lebih jauh, dampak ekonomi lokal mulai terasa seiring dengan pemanfaatan bahan pangan dari peternak dan petani setempat. Penyerapan hasil kebun dan ternak masyarakat oleh dapur MBG menciptakan sirkulasi ekonomi yang positif dan membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar sebagai pengelola dapur.

Sebagai penutup, sosialisasi ini mengingatkan bahwa tanggung jawab pemenuhan gizi tidak hanya berada di pundak negara. Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan pola gizi seimbang di lingkungan keluarga sebagai fondasi utama dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia.

PAMEKASAN, TELUSUR.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh dalam mengawal transformasi ekonomi di Pulau Garam melalui pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.

Gubernur Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk menjadi pengusul resmi kepada pemerintah pusat sekaligus mengawal proses teknokratisnya hingga tuntas.

Komitmen strategis ini disampaikan usai Gubernur menerima Surat Bersama Bupati se-Madura serta Naskah Akademik KEK Tembakau Madura di sela rangkaian Haul Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, Minggu (8/3/2026). Langkah ini dipandang sebagai titik balik untuk memaksimalkan potensi komoditas emas hijau milik masyarakat Madura.

“Kami paham urgensi kehadiran KEK di Madura. Pemprov Jatim siap menjadi pengusul dan akan memperjuangkan aspirasi ini sampai tuntas ke pusat. Madura memiliki potensi luar biasa yang membutuhkan kebijakan akseleratif agar pembangunannya semakin melesat,” tegas Gubernur di hadapan tokoh masyarakat dan kepala daerah dikutip Telusur.id, Selasa (10/3/2026).

Usulan KEK ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan inklusif Jatim yang memegang teguh prinsip no one left behind. Dengan adanya kawasan khusus, diharapkan tidak ada wilayah di Madura yang tertinggal dalam proses industrialisasi dan distribusi kesejahteraan nasional.

Gubernur secara khusus menginstruksikan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti usulan ini secara administratif. Tim teknis diminta menyiapkan seluruh dokumen persyaratan sesuai ketentuan regulasi agar proses pengusulan di tingkat Dewan Nasional KEK dapat berjalan lancar tanpa hambatan prosedural.

Pengembangan KEK Tembakau ini bukan sekadar mengejar angka investasi, melainkan bagian dari strategi proteksi wilayah. Pemerintah ingin memastikan sektor tembakau beserta industri turunannya mampu memberikan nilai tambah (added value) yang lebih besar dan dinikmati langsung oleh masyarakat lokal.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menambahkan bahwa usulan ini memiliki dasar hukum dan akademik yang sangat kuat. Selain didukung hasil kajian para pakar, keberadaan naskah akademik ini menunjukkan adanya kesatuan kehendak politik dari seluruh bupati di wilayah Madura untuk mentransformasi ekonomi kawasan.

“Konsep KEK ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi yang tangguh. Kita tidak hanya bicara soal pabrik, tetapi juga perlindungan terhadap nasib petani tembakau dan pelaku usaha lokal agar mereka menjadi pemain utama di tanah sendiri,” jelas Wagub Jatim.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin yang turut hadir menekankan bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan kawasan. Sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci agar program strategis nasional ini dapat segera terwujud.

Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik KEK dari Komunitas Muda Madura (KAMURA), Subairi Muzakki, menyebut selama puluhan tahun nilai ekonomi tembakau Madura banyak lari ke luar daerah. Melalui KEK, industri pengolahan diharapkan tumbuh di Madura sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masif.

Dukungan penuh dari Pemprov Jatim ini diharapkan menjadi momentum emas bagi masyarakat Madura untuk menghadirkan model pembangunan yang lebih adil. Penyerahan dokumen akademik ini menjadi energi baru dalam perjuangan mewujudkan kemandirian ekonomi Madura yang lebih berkelanjutan.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam gerakan pemenuhan gizi anak di level internasional. Melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah penerima manfaat makan sekolah terbesar kedua di dunia, tepat di bawah India.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Maret 2026, total penerima manfaat program MBG di tanah air telah menembus angka 61.239.037 orang. Dari jumlah masif tersebut, sebanyak 49.057.682 di antaranya merupakan siswa aktif yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Capaian ini menempatkan Indonesia dalam jajaran lima besar negara dengan cakupan makan sekolah terluas. Posisi pertama masih ditempati India dengan 118 juta siswa, disusul Indonesia dengan 49 juta siswa, Brasil 38,5 juta siswa, China 34,5 juta siswa, serta Amerika Serikat dengan 30,1 juta siswa.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayarti, menyatakan bahwa tren ini sejalan dengan upaya global dalam meningkatkan kualitas SDM melalui lingkungan sekolah. Mengutip data World Food Programme (WFP), saat ini terdapat sekitar 174,9 juta anak di seluruh dunia yang telah menerima manfaat serupa.

“Secara global, pemenuhan gizi melalui sekolah telah menjadi agenda penting di 174 negara. Indonesia menjadi bagian krusial dari upaya tersebut dengan komitmen tinggi pemerintah dalam memperkuat kesehatan anak didik,” ujar Khairul Hidayarti di Jakarta, Senin (9/3/2026) dikutip Telusur.id.

Meskipun terdapat 174 negara yang menaruh perhatian pada isu ini, baru sekitar 107 negara yang berhasil mengadopsi program makan sekolah sebagai kebijakan nasional yang terstruktur. Indonesia termasuk dalam kelompok negara pionir yang menjadikan kecukupan gizi sebagai program prioritas pemerintah pusat.

Menurut perempuan yang akrab disapa Hida ini, program MBG bukan sekadar aktivitas membagikan makanan harian. Lebih jauh, inisiatif ini merupakan instrumen investasi jangka panjang negara untuk memutus rantai masalah kesehatan kronis dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

“Dengan jangkauan yang kini menyentuh 61,2 juta jiwa secara total, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan fisik, konsentrasi belajar, serta kecerdasan siswa. Kami ingin memastikan lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” tambahnya.

Keberhasilan Indonesia menembus peringkat kedua dunia ini juga menjadi sinyal positif bagi komunitas internasional terkait keseriusan pemerintah dalam menangani isu stunting dan malnutrisi. Pola distribusi yang dijalankan BGN terus dievaluasi guna memastikan ketepatan sasaran dan kualitas menu yang disajikan.

Implementasi program MBG ini juga diharapkan memberikan dampak domino terhadap ekonomi kerakyatan, terutama melalui keterlibatan sektor pangan lokal di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini selaras dengan misi pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dengan dukungan anggaran yang kuat dan pengawasan ketat, pemerintah optimis bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan terus berkembang. Langkah strategis ini menjadi fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana kualitas gizi menjadi kunci utama keunggulan bangsa di masa depan.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Pemerintah bergerak cepat merespons lonjakan tajam harga minyak mentah dunia yang mulai melewati ambang batas psikologis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan di tengah fluktuasi pasar energi global yang kian dinamis.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memasang badan guna melindungi daya beli masyarakat. Saat ini, otoritas fiskal terus bekerja keras menyerap (absorb) gejolak harga energi dunia agar tekanan tersebut tidak langsung berdampak pada beban ekonomi rakyat di dalam negeri.

Instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan kembali menjadi bantalan fiskal (fiscal shock absorber) utama. Langkah ini diambil untuk menahan dampak kenaikan harga minyak mentah yang melonjak drastis akibat eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Nanti kalau harga minyak dunia naik pun, kita akan coba absorb lewat APBN, dan kita akan mengendalikan semaksimal mungkin,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026) dikutip Telusur.id.

Purbaya secara khusus meminta publik untuk tidak menyimpulkan secara prematur bahwa lonjakan harga saat ini akan bersifat permanen. Ia menjelaskan bahwa perhitungan APBN menggunakan asumsi rata-rata harga tahunan, bukan berdasarkan fluktuasi harian yang sering kali bersifat sesaat.

Pemerintah juga memastikan akan memonitor pergerakan pasar dari waktu ke waktu secara saksama. “Jangan terlalu cepat menyimpulkan harga akan berada di level 100 terus. Saya tidak akan terlambat mengambil keputusan strategis jika memang diperlukan,” tegas Purbaya.

Hingga saat ini, pemerintah secara resmi menyatakan belum mengambil langkah untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Evaluasi kondisi fiskal dilakukan dengan sangat hati-hati dan berkala demi menjaga stabilitas ekonomi nasional yang sedang dalam tren positif.

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian menaikkan harga. Kita lihat seperti apa kondisinya. Nanti kalau dalam sebulan semuanya berubah, baru kita akan lakukan evaluasi menyeluruh,” tambahnya.

Sebagai informasi, lonjakan tajam harga minyak dipicu oleh serangan militer terhadap fasilitas energi di Teheran, Iran. Pada perdagangan Senin (9/3), minyak mentah jenis Brent melonjak drastis hingga menyentuh 111,04 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) bertengger di level 107,40 dolar AS per barel.

Meski situasi global sedang memanas, pemerintah Indonesia terus memantau jalur distribusi energi strategis, termasuk Selat Hormuz. Pemantauan ini krusial untuk memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan mitigasi risiko gangguan distribusi dapat terkendali dengan baik.

Dengan penguatan bantalan APBN, pemerintah berharap gejolak ekonomi global tidak merembet ke sektor domestik. Koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat guna memastikan ketahanan energi dan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga secara sistematis dan masif.

Sragen, TelusuR.ID – Kepala Staff Kodim 0725/Sragen Mayor Cba Beni Yusdiantoro, S.E. memimpin pelaksanaan upacara bendera hari Senin (09/03/2026) yang digelar di lapangan Makodim. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan serta untuk menumbuhkan semangat disiplin dan jiwa patriotisme.

Upacara bendera sebagai sarana untuk memperkuat rasa nasionalisme, kedisiplinan serta tanggung jawab sebagai prajurit TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Upacara ini mengingatkan seluruh personel agar senantiasa meningkatkan kinerja, menjaga Kekompakan serta melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

Upacara bendera bukan hanya kegiatan rutinitas semata, tetapi merupakan wujud penghormatan kita kepadaparahH pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, laksanakan kegiatan ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin tersebut berlangsung tertib dan lancar hingga selesai, serta diharapkan mampu menumbuhkan semangat pengabdian dan kedisiplinan bagi seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

(Agus Kemplu)