Demam Piala Dunia Serbu Sragen, Koramil Dipadati Warga, TNI dan Masyarakat Larut dalam Euforia Nobar

SRAGEN,TelusuR.ID – Demam Piala Dunia 2026 menyapu hingga ke pelosok Kabupaten Sragen. Bukan di kafe atau pusat keramaian kota, ratusan warga justru memadati sejumlah Markas Koramil untuk menyaksikan pertandingan sepak bola paling bergengsi di dunia bersama anggota TNI.

Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat di Koramil 05/Kedawung, Koramil 06/Gondang, Koramil 07/Ngrampal, dan Koramil 08/Sambirejo yang menggelar nonton bareng (nobar) siaran langsung pertandingan Piala Dunia melalui TVRI, Rabu (17/6/2026).

Sejak pertandingan dimulai, halaman hingga ruang nobar Koramil dipenuhi warga dari berbagai kalangan. Anak-anak, remaja, hingga orang tua tampak larut dalam atmosfer pertandingan. Sorak-sorai pecah setiap kali peluang tercipta, sementara tepuk tangan bergemuruh saat gol berhasil bersarang di gawang lawan.

Namun malam itu, yang tercipta bukan hanya euforia sepak bola.

Momentum nobar menjadi ruang interaksi yang mempertemukan TNI dan masyarakat dalam suasana santai, hangat, dan tanpa sekat. Di sela-sela pertandingan, warga tampak bercengkerama dengan anggota TNI yang selama ini aktif mendampingi berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayah binaan.

Danramil 06/Gondang, Kapten Kav Hartono, mengatakan kegiatan nobar sengaja digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi sosial antara aparat teritorial dan masyarakat.

Menurut dia, sepak bola memiliki daya tarik universal yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, profesi, maupun latar belakang sosial.

“Sepak bola adalah bahasa yang dipahami semua orang. Melalui nonton bareng ini kami ingin membangun kebersamaan, mempererat silaturahmi, sekaligus memperkuat hubungan emosional antara TNI dan masyarakat,” ujar Hartono.

Ia menegaskan, komunikasi yang terjalin dalam suasana santai seperti ini menjadi modal penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kedekatan antara aparat dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

Antusiasme warga pun terlihat tinggi. Riyanto (31), salah satu warga yang hadir, mengaku senang dapat menyaksikan pertandingan bersama anggota TNI.

Selain menikmati laga sepak bola dunia, kegiatan tersebut menurutnya menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dengan aparat yang selama ini hadir dalam berbagai kegiatan sosial, pembangunan, maupun pembinaan masyarakat.

“Rasanya berbeda. Nonton bola bersama teman-teman TNI lebih akrab dan meriah. Kami bisa berkumpul, ngobrol, sekaligus menikmati pertandingan bersama,” katanya.

Hingga peluit panjang dibunyikan, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan. Di tengah gegap gempita Piala Dunia, nobar di Koramil jajaran Kodim 0725/Sragen menjadi gambaran bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat tidak hanya terbangun melalui program pembangunan atau pengamanan wilayah, tetapi juga melalui momen sederhana yang mampu menyatukan kebersamaan.

Malam itu, sepak bola bukan sekadar pertandingan. Ia menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di Kabupaten Sragen.(Agus Kemplu)

Malam 1 Suro Jadi Momentum Penguatan Spiritual, Ratusan Jamaah Asmaul Haq dan Pendekar NH Perkasya Gelar Ritual Khusus

JOMBANG,TelusuR.ID — Pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah atau yang dalam tradisi masyarakat Jawa dikenal sebagai Malam 1 Suro, dimaknai sebagai momentum introspeksi dan penguatan spiritual. Di Kabupaten Jombang, peringatan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah.

Ratusan jamaah Majelis Zikir Asmaul Haq dari sejumlah kota dan kabupaten berkumpul di Dusun Mancar, Kecamatan Jombang, untuk mengikuti rangkaian istighotsah, zikir, doa bersama, dan pembinaan rohani yang berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (15-16/6/2026).

Dalam tausiyahnya, Pengasuh DPP Yayasan Majelis Zikir Asmaul Haq, KH M. Soubari, mengajak jamaah menjadikan pergantian tahun hijriah sebagai momentum memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT di tengah berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Menurut alumnus Pondok Modern Gontor dan Pondok Pesantren Langitan Tuban tersebut, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil membuat banyak masyarakat harus menghadapi berbagai keterbatasan. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat menjadi tantangan nyata yang dirasakan berbagai kalangan.

“Pada situasi seperti sekarang, yang perlu diperkuat adalah ketergantungan kepada Allah. Jangan sampai hati lebih bergantung kepada kekuatan duniawi dibandingkan kepada Sang Pencipta,” ujar Soubari.

Ia mengingatkan bahwa kesehatan dan waktu luang merupakan dua nikmat besar yang sering diabaikan manusia. Padahal, keduanya menjadi modal penting untuk memperbanyak amal saleh dan meningkatkan kualitas ibadah.

Mantan dosen Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang itu juga menekankan pentingnya sikap ikhlas, sabar, dan ridha dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Menurutnya, kesulitan yang dihadapi manusia merupakan bagian dari proses pembelajaran spiritual yang harus dijalani dengan kesadaran dan keyakinan.

“Iklas adalah melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Sedangkan ridha adalah menerima ketentuan Allah dengan hati yang lapang dan penuh kegembiraan,” katanya.

Menjelang akhir ceramah, Soubari mengutip Surah Al-Fajr ayat 27-28 yang berbunyi, ‘Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai.’ Ayat tersebut, menurut dia, menjadi pengingat sekaligus harapan bagi setiap muslim agar senantiasa menjaga ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah SWT.

Ceramah kemudian ditutup dengan doa bersama yang diikuti seluruh jamaah secara khusyuk. Lantunan zikir dan munajat yang menggema di area majelis menjadi penanda harapan agar tahun baru hijriah membawa keberkahan dan keteguhan iman bagi umat Islam.

Tradisi Spiritual dan Pembinaan Karakter

Peringatan Malam 1 Suro tidak hanya berlangsung di lingkungan Majelis Zikir Asmaul Haq. Pada waktu yang hampir bersamaan, Pengurus Besar NH Perkasya juga menggelar kegiatan spiritual dan pembinaan khusus bagi para pendekar muda di Markas Besar NH Perkasya, Cukir, Tebuireng, Jombang.

Ratusan anggota, pengurus, dewan pendekar, dan warga NH Perkasya dari berbagai daerah hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam suasana religius dan penuh khidmat.

Salah satu agenda utama adalah prosesi baiat bagi para pesilat muda yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat pendekar NH Perkasya.

Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan dan tokoh senior NH Perkasya, di antaranya KH Lamroh, KH Sholihan selaku Sekretaris Jenderal PB NH Perkasya, KH Agus Maulana selaku Ketua Umum PB NH Perkasya, serta KH Abdul Malik.

Bagi NH Perkasya, Malam 1 Suro tidak hanya dimaknai sebagai tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai spiritual, serta peneguhan komitmen para pendekar untuk menjaga akhlak, disiplin, dan pengabdian kepada masyarakat.

Di Kabupaten Jombang, tradisi memperingati 1 Muharam memang masih terpelihara kuat. Selain digelar oleh berbagai organisasi keagamaan, pesantren, dan majelis zikir, Pemerintah Kabupaten Jombang juga menyelenggarakan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur menyambut datangnya Tahun Baru Islam.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Malam 1 Suro tidak sekadar dipahami sebagai pergantian kalender hijriah, melainkan juga menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat nilai keimanan, mempererat persaudaraan, dan membangun optimisme menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang. (Gus)

Workshop Teater Angkat Narasi Kelahiran Bung Karno di Ploso, Agus Pamuji: “Wolak-Walike Zaman, Akeh Wong Edan”

JOMBANG,TelusuR.ID — Panggung teater tidak hanya menjadi ruang pertunjukan seni. Di Aula Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, panggung justru menjelma menjadi ruang perdebatan sejarah, refleksi budaya, sekaligus kritik sosial yang dibungkus dalam bahasa kesenian.

Malam penutupan Workshop Teater yang digelar selama dua hari itu menghadirkan pementasan bertajuk “Bung Karno Lahir di Ploso”, sebuah lakon yang mengangkat narasi sejarah mengenai tempat kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Di hadapan seniman, budayawan, peserta workshop, dan tamu undangan, para pemain teater merekonstruksi fragmen kehidupan keluarga Soekarno berdasarkan hasil penelusuran sejarah yang dilakukan sejumlah pemerhati sejarah bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang.

Ketua panitia workshop, H. Nasrul Ilah, mengatakan kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Menurut dia, teater harus menjadi medium pendidikan sekaligus sarana merawat ingatan kolektif masyarakat.

“Teater bukan sekadar hiburan. Ia adalah media pendidikan, ruang penyampaian pesan sosial, sekaligus sarana mengenalkan sejarah kepada generasi muda,” kata Nasrul yang akrab disapa Cak Nas.

Dalam pementasan itu, sejumlah tokoh penting dihadirkan ke atas panggung, mulai dari Raden Soekeni, Ida Ayu Nyoman Rai, Raden Soekarmini hingga beberapa tokoh masyarakat yang disebut memiliki keterkaitan dengan peristiwa kelahiran Bung Karno di wilayah Ploso pada 6 Juni 1902.

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Jombang, Arif, menjelaskan bahwa naskah pertunjukan disusun berdasarkan kajian historis yang selama ini terus dikembangkan para peneliti sejarah lokal.

Menurut hasil kajian tersebut, Soekarno diyakini lahir di Ploso ketika wilayah Jombang masih menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya pada masa kolonial Hindia Belanda. Narasi itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa teater agar lebih mudah dipahami masyarakat luas.

Pementasan berlangsung sederhana, namun mampu menghadirkan suasana emosional. Tepuk tangan penonton berkali-kali pecah mengiringi adegan demi adegan yang menampilkan pergulatan keluarga dan latar sosial pada masa awal abad ke-20.

Namun malam itu tidak hanya berbicara tentang sejarah.

Sebelum acara ditutup, panitia menggelar sarasehan seni dan budaya yang dipimpin Cak Nas. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terbuka bagi peserta untuk mengkritisi materi pelatihan, teknik pementasan, hingga arah pengembangan seni pertunjukan di Jombang.

Dalam sarasehan itu, Cak Nas mengingatkan bahwa tugas pegiat seni bukan sekadar menciptakan karya, melainkan menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur.

“Menjaga budaya bukan pekerjaan romantik masa lalu. Ini adalah tanggung jawab untuk memastikan identitas masyarakat tidak hilang ditelan arus modernisasi yang bergerak semakin cepat,” ujarnya.

Puncak suasana malam penutupan terjadi ketika pegiat seni dan budaya Agus Pamuji diminta membacakan puisi berjudul “Wolak Walike Zaman, Akeh Wong Edan”.

Puisi tersebut menjadi semacam gugatan terhadap realitas sosial yang dinilai semakin paradoksal. Dalam bait-baitnya, Agus menyoroti fenomena ketika sebagian kalangan terdidik dan intelektual justru terjebak dalam perilaku yang merusak nilai etika, moralitas, budaya, bahkan agama.

Kritik itu disampaikan tanpa teriakan. Hanya melalui larik-larik puisi yang dibacakan dalam suasana hening. Namun justru dari kesunyian itulah pesan yang disampaikan terasa lebih keras: ketika zaman berubah begitu cepat, masyarakat dituntut tetap menjaga akal sehat, moralitas, dan akar budayanya.

Workshop teater tersebut akhirnya ditutup bukan hanya dengan pertunjukan seni, melainkan juga dengan sebuah pengingat bahwa sejarah, budaya, dan kritik sosial sejatinya tidak pernah terpisah. Ketiganya hidup di panggung yang sama, menunggu untuk terus dirawat dan diwariskan kepada generasi berikutnya.(Gus)

Perjuangan Mahasiswa Kian Berat di Tengah Melemahnya Dukungan Gerakan Buruh

Oleh: Jacob Ereste

JAKARTA,TelusuR.ID – Gelombang aksi mahasiswa yang kembali marak belakangan ini sepatutnya dipahami sebagai ekspresi kepedulian generasi muda terhadap arah perjalanan bangsa. Mereka adalah kelompok yang kelak akan mewarisi Indonesia, termasuk berbagai persoalan yang saat ini sedang dihadapi. Karena itu, suara mahasiswa semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Membungkam suara mahasiswa sama artinya dengan menghambat tumbuhnya sikap kritis yang diperlukan untuk membangun masa depan bangsa. Generasi muda berhak menyampaikan pandangan, kritik, bahkan kegelisahannya terhadap berbagai kebijakan publik. Sebab, pada akhirnya merekalah yang akan menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambil hari ini.

Dalam konteks itu, peran generasi tua seharusnya bukan melarang atau mengekang, melainkan membimbing. Kesalahan dan kekeliruan dalam proses belajar berpolitik merupakan sesuatu yang wajar. Demokrasi tidak pernah lahir dari ruang yang steril dari perbedaan pendapat. Ia tumbuh melalui dialog, kritik, dan keberanian untuk menyampaikan pandangan yang berbeda.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pesan penyair dan filsuf asal Lebanon, Kahlil Gibran, yang mengingatkan bahwa anak-anak bukanlah milik orang tuanya, melainkan milik kehidupan yang terus bergerak ke masa depan. Generasi muda memiliki jalan, jiwa, dan takdirnya sendiri. Mereka tidak ditakdirkan menjadi salinan dari generasi sebelumnya.

Karena itu, aksi mahasiswa tidak bisa semata-mata dipandang sebagai kegiatan demonstratif di jalanan. Di dalamnya terdapat proses pembentukan karakter, penguatan kesadaran politik, serta pembelajaran mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui pengalaman tersebut, lahir generasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan publik dan keberanian untuk terlibat dalam perubahan sosial.

Tentu saja mahasiswa tidak selalu benar. Kritik terhadap mereka adalah hal yang sah. Namun demikian, pemerintah dan para pemegang kekuasaan juga tidak luput dari kemungkinan melakukan kesalahan. Dalam negara demokratis, kritik seharusnya menjadi instrumen koreksi, bukan alasan untuk saling menegasikan.

Persoalan yang sering muncul adalah adanya jarak antara aspirasi publik dan lembaga-lembaga representasi politik. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang merasa suaranya tidak tersalurkan secara memadai melalui jalur formal. Dalam situasi seperti itu, mahasiswa kerap tampil sebagai penyambung kegelisahan publik yang tidak menemukan ruang penyaluran yang efektif.

Fenomena ini terlihat dari berbagai aksi yang berlangsung di depan gedung DPR. Berulang kali demonstrasi digelar, tetapi dialog langsung antara pengunjuk rasa dan wakil rakyat sering kali tidak terjadi. Sebaliknya, muncul tudingan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan tertentu, tanpa upaya yang cukup untuk memahami substansi tuntutan yang mereka sampaikan.

Di tengah situasi tersebut, tantangan gerakan mahasiswa saat ini menjadi semakin berat. Salah satu faktor yang membedakannya dengan era sebelumnya adalah melemahnya kolaborasi antara gerakan mahasiswa dan gerakan buruh. Pada masa-masa menjelang tumbangnya Orde Baru, kedua kekuatan sosial itu sering berjalan beriringan dalam mengusung agenda perubahan.

Kini, konfigurasi politik telah berubah. Sejumlah tokoh buruh berada dalam lingkaran kekuasaan dan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pemerintah. Kondisi itu membuat ruang konsolidasi antara mahasiswa dan buruh tidak lagi seerat dahulu. Akibatnya, mahasiswa kerap bergerak dengan dukungan yang lebih terbatas dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Namun sejarah menunjukkan bahwa perubahan tidak pernah bergantung pada satu kelompok semata. Mahasiswa, buruh, aktivis sosial, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa memiliki peran masing-masing dalam menjaga kualitas demokrasi. Perbedaan strategi maupun posisi politik merupakan bagian dari dinamika yang tidak bisa dihindari.

Yang terpenting adalah memastikan bahwa ruang kritik tetap terbuka, kebebasan berpendapat tetap dihormati, dan aspirasi masyarakat tetap mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan. Sebab demokrasi yang sehat tidak ditandai oleh hilangnya kritik, melainkan oleh kemampuan negara mendengarkan dan merespons kritik tersebut secara dewasa.

Banten, 17 Juni 2026

JAYAWIJAYA,TelusuR.ID – Upaya membangun generasi Papua yang sehat dan berkualitas tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, tetapi juga lewat pembiasaan hidup sehat sejak usia dini. Komitmen itu ditunjukkan Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 521/DY yang menggelar edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak di Pos Bolakme, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (17/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan teritorial Satgas Yonif 521/DY yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan wilayah, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus Papua.

Danpos Bolakme, Letda Inf Reza Yudha Prasetya, S.Tr.Han., menjelaskan bahwa edukasi kesehatan diberikan dengan metode sederhana dan mudah dipahami anak-anak. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengonsumsi makanan bergizi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh.

Selain penyuluhan, personel kesehatan Satgas juga melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mulai dari pengecekan kondisi umum, pemeriksaan suhu tubuh hingga konsultasi kesehatan ringan. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul.

“Kesehatan adalah modal penting bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-cita mereka. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan kesadaran hidup sehat sejak dini agar lahir generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Satgas di wilayah pedalaman Papua tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan.

Respons positif datang dari masyarakat Bolakme yang menyambut baik kegiatan tersebut. Warga menilai edukasi kesehatan dan pemeriksaan yang dilakukan Satgas memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sekaligus memperkuat kedekatan antara TNI dan masyarakat.

Melalui program kesehatan yang berkelanjutan, Satgas Yonif 521/DY menunjukkan bahwa pengabdian prajurit tidak hanya hadir di garis pertahanan negara, tetapi juga dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi nyata TNI dalam mendukung terciptanya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

1 Muharram dan Taubat Ekologis: Hijrah Menuju Bangsa Pencipta Peradaban Hijau

Oleh: Abdullah Rasyid

Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Pengurus Pusat MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)

Pendiri GREAT Institute

TelusuR.ID – Setiap kali Tahun Baru Hijriah tiba, ingatan umat Islam selalu kembali kepada peristiwa besar hijrah Rasulullah ﷺ dari Mekkah ke Madinah. Namun, hijrah tidak pernah sekadar cerita tentang perpindahan tempat. Ia bukan hanya kisah meninggalkan satu kota menuju kota lain. Hijrah adalah transformasi total: dari ketertekanan menuju kedaulatan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari ketercerai-beraian menuju persaudaraan, dan dari kezahiliyahan menuju peradaban.

Rasulullah ﷺ tidak tiba di Madinah dengan membawa dendam. Beliau juga tidak menghabiskan energi untuk meratapi masa lalu. Yang dilakukan justru membangun masa depan: mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, menata kehidupan sosial, membangun pasar, memperkuat etika ekonomi, serta meletakkan dasar keadilan dan tata kelola masyarakat. Dari sanalah lahir sebuah peradaban yang kelak mengubah wajah sejarah dunia.

Pelajaran hijrah sangat terang: bangsa yang besar tidak lahir dari keluhan, melainkan dari keberanian mengubah keadaan. Kemajuan tidak datang dari kebiasaan menyalahkan nasib, tetapi dari kemampuan membangun arah baru.

Hari ini, ketika kita menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Indonesia juga berada pada persimpangan sejarah. Kita adalah bangsa besar dengan bonus demografi, posisi geografis strategis, kekayaan laut, hutan, tambang, energi, biodiversitas, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Tetapi dunia telah berubah. Ukuran kemajuan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak suatu bangsa memiliki sumber daya alam, melainkan seberapa cerdas bangsa itu mengolahnya, menambah nilainya, menguasai teknologinya, dan menjaga keberlanjutannya.

Di sinilah makna hijrah menjadi sangat relevan. Indonesia membutuhkan hijrah nasional: hijrah dari mentalitas konsumen menjadi mentalitas pencipta; dari bangsa yang bangga menjadi pasar menjadi bangsa yang percaya diri sebagai produsen; dari pemasok bahan mentah menjadi pengolah nilai tambah; dari pembangunan yang mengejar angka pertumbuhan semata menuju pembangunan yang menjaga kehidupan.

Dan salah satu ruang paling penting dari hijrah nasional itu adalah ekologi.

Dari Bangsa Konsumen Menuju Inovator Hijau

Selama terlalu lama Indonesia menikmati posisi sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi belum sepenuhnya menjadi negara kaya nilai tambah. Kita punya nikel, batu bara, sawit, hasil laut, hutan, dan mineral strategis. Namun, dalam banyak rantai nilai global, keuntungan terbesar sering kali tidak dinikmati oleh pemilik bahan mentah, melainkan oleh penguasa teknologi, industri pengolahan, desain, pembiayaan, logistik, merek, dan pasar.

Mentalitas lama ini harus ditinggalkan. Kekayaan alam adalah modal awal, bukan tujuan akhir. Kemandirian sejati tidak lahir dari kemampuan menjual bahan mentah, tetapi dari kemampuan mengolah, menciptakan, menguasai teknologi, dan membangun industri nasional yang kuat.

Karena itu, hilirisasi merupakan langkah penting. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi halaman belakang industri dunia. Kita harus naik kelas. Kita harus berani mengolah sendiri kekayaan alam kita, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis industri, serta membangun kedaulatan ekonomi.

Namun, di titik ini muncul pertanyaan besar: apakah kemajuan ekonomi harus selalu dibayar dengan rusaknya sungai, gundulnya hutan, tercemarnya udara, hilangnya ruang hidup masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis?

Jawabannya tentu tidak.

Hilirisasi yang benar tidak boleh menjadi wajah baru eksploitasi. Industrialisasi tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu: mengejar pertumbuhan sambil meninggalkan kerusakan. Pabrik boleh berdiri, tetapi sungai tidak boleh mati. Tambang boleh diolah, tetapi keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan. Investasi harus masuk, tetapi lingkungan hidup tidak boleh dianggap sebagai ongkos sampingan pembangunan.

Di sinilah gagasan taubat ekologis menjadi penting.

Taubat Ekologis sebagai Hijrah Peradaban

Seruan taubat ekologis yang digaungkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, tidak boleh dipahami sebagai slogan moral belaka. Ia adalah panggilan untuk mengubah cara pandang bangsa terhadap alam.

Selama ini, hubungan kita dengan alam memang sedang tidak baik-baik saja. Hutan terlalu sering dilihat hanya sebagai tumpukan kayu. Gunung dibaca sekadar sebagai cadangan mineral. Sungai diperlakukan seperti saluran pembuangan. Laut dianggap sebagai halaman belakang tempat segala sampah akhirnya bermuara. Tanah, air, udara, mangrove, terumbu karang, dan biodiversitas belum sepenuhnya ditempatkan sebagai aset strategis bangsa.

Padahal, alam bukan benda mati. Alam adalah penyangga kehidupan. Ketika hutan rusak, banjir datang. Ketika sungai tercemar, kesehatan rakyat terganggu. Ketika laut dipenuhi sampah, nelayan kehilangan sumber penghidupan. Ketika udara memburuk, anak-anak dan orang tua menjadi korban. Ketika iklim berubah, petani dan masyarakat kecil menjadi kelompok pertama yang paling merasakan dampaknya.

Taubat ekologis berarti hijrah dari cara pandang eksploitatif menuju cara pandang yang bertanggung jawab. Dari pembangunan yang hanya berpusat pada kepentingan manusia jangka pendek menuju pembangunan yang menjaga keseimbangan manusia, alam, dan generasi mendatang. Dari pola “ambil, pakai, buang” menuju ekonomi sirkular. Dari budaya merusak menuju budaya merawat.

Taubat ekologis bukan gerakan anti-pembangunan. Sebaliknya, ia adalah cara menyelamatkan pembangunan agar tidak menghancurkan masa depannya sendiri.

Hilirisasi Harus Menjadi Hilirisasi Hijau

Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan membangun smelter, pabrik, kawasan industri, dan infrastruktur besar. Itu semua penting, tetapi belum cukup. Pertanyaan berikutnya jauh lebih menentukan: apakah industri yang kita bangun bersih, efisien, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat?

Masa depan Indonesia harus diarahkan menuju hilirisasi hijau. Artinya, hilirisasi tidak hanya mengejar nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperhitungkan daya dukung lingkungan, emisi karbon, pengelolaan limbah, efisiensi energi, keselamatan kerja, dan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi hijau buatan negara lain. Kita harus menjadi produsen dan pengembang inovasi hijau itu sendiri. Panel surya, baterai, kendaraan listrik, teknologi pengolahan limbah, energi terbarukan, material ramah lingkungan, pertanian presisi, dan tata kelola karbon harus menjadi bagian dari agenda besar kemandirian nasional.

Inilah hijrah ekonomi yang sesungguhnya: dari menjual isi perut bumi menuju menciptakan teknologi peradaban. Dari sekadar menggali menjadi mencipta. Dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi menguasai masa depan industri hijau.

Asta Cita dan Agenda Membangun Tanpa Merusak

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, taubat ekologis sejalan dengan semangat Asta Cita. Terutama dalam agenda memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan dari desa, kemandirian ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Asta Cita tidak boleh dipahami hanya sebagai daftar program sektoral. Ia harus dibaca sebagai arah besar pembangunan nasional. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan kawasan industri. Negara yang kuat juga harus mampu menjaga airnya, tanahnya, hutannya, lautnya, udaranya, dan keselamatan rakyatnya.

Swasembada pangan, misalnya, mustahil dicapai jika lahan subur terus menyusut, sawah rusak, sumber air hilang, dan petani makin sering menghadapi kekeringan atau banjir. Menjaga pangan berarti menjaga tanah dan air.

Swasembada energi juga tidak cukup hanya dihitung dari berapa besar listrik yang diproduksi. Ke depan, ukuran ketahanan energi akan semakin ditentukan oleh kemampuan negara mengurangi ketergantungan pada energi kotor, mempercepat energi terbarukan, dan membangun sistem energi yang bersih serta adil.

Pembangunan dari desa pun tidak bisa dilepaskan dari ekologi. Desa adalah benteng pertama ketahanan lingkungan. Di desa ada sawah, hutan, sungai, pesisir, mangrove, kebun, mata air, dan ruang hidup masyarakat. Jika desa diperkuat sebagai pusat ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan, energi bersih, dan ekowisata berbasis masyarakat, maka pembangunan tidak hanya tumbuh dari bawah, tetapi juga menjadi lebih sehat dan berakar.

Dengan demikian, taubat ekologis dan Asta Cita seharusnya berjalan seiring. Keduanya bertemu pada satu kesadaran: Indonesia harus maju, tetapi tidak boleh rusak; Indonesia harus tumbuh, tetapi tidak boleh mengorbankan kehidupan.

Dari Kesadaran Menuju Kebijakan

Tentu, taubat ekologis tidak cukup berhenti sebagai seruan moral. Ia harus turun menjadi kebijakan, anggaran, kelembagaan, pengawasan, dan gerakan sosial.

Pertama, reformasi perizinan dan Amdal harus menjadi prioritas. Amdal tidak boleh menjadi formalitas administratif atau sekadar stempel pelengkap investasi. Dokumen lingkungan harus benar-benar menjadi alat pengendali risiko. Izin yang merusak harus dievaluasi. Pelaku usaha yang patuh harus didukung, tetapi yang ugal-ugalan harus ditindak.

Kedua, penegakan hukum lingkungan harus konsisten dan tanpa pandang bulu. Pencemaran sungai, pembakaran hutan, perusakan kawasan konservasi, dan pembuangan limbah berbahaya tidak boleh dianggap sebagai biaya bisnis biasa. Sanksi harus memberikan efek jera. Hukum lingkungan harus tajam kepada pelanggar besar, bukan hanya sibuk menertibkan pelaku kecil di lapangan.

Ketiga, pengelolaan sampah harus dinaikkan kelasnya menjadi agenda strategis nasional. Sampah adalah indikator paling jujur dari tingkat peradaban. Bangsa yang tidak mampu mengurus sampahnya sendiri akan sulit berbicara tentang peradaban hijau. Pemilahan dari rumah, pengurangan plastik sekali pakai, penguatan bank sampah, industri daur ulang, ekonomi sirkular, dan tanggung jawab produsen harus dipercepat.

Keempat, tata kelola karbon harus dibangun secara berdaulat dan transparan. Indonesia memiliki hutan tropis, mangrove, gambut, laut, dan biodiversitas yang sangat bernilai dalam ekonomi hijau global. Namun, nilai ekonomi karbon tidak boleh bocor, dimonopoli, atau hanya dinikmati segelintir pihak. Data harus valid, pasar harus transparan, manfaat harus kembali kepada rakyat, dan posisi tawar Indonesia harus dijaga.

Kelima, pendidikan ekologis harus menjadi gerakan kebudayaan. Perubahan besar tidak cukup datang dari regulasi. Ia harus tumbuh menjadi kebiasaan baru: tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, mengurangi plastik, menanam pohon, menjaga sungai, merawat laut, dan menghormati alam sebagai bagian dari iman, etika, dan tanggung jawab kewargaan.

Jawaban Terbaik adalah Prestasi

Ketika dunia meragukan Indonesia, kita tidak perlu menjawab dengan kemarahan. Ketika sebagian pihak menganggap Indonesia hanya akan menjadi pasar besar, pemasok bahan murah, atau bangsa konsumen teknologi, jawaban terbaik bukanlah retorika. Jawaban terbaik adalah prestasi.

Kita harus menjawab dengan pendidikan yang lebih bermutu, riset yang lebih kuat, industri yang lebih maju, birokrasi yang lebih bersih, hukum yang lebih tegas, dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya bangsa besar dalam jumlah penduduk dan kekayaan alam, tetapi juga bangsa besar dalam gagasan, teknologi, tata kelola, dan peradaban.

Hijrah mengajarkan bahwa perubahan tidak datang dari keluhan, tetapi dari keberanian memulai langkah baru. Taubat ekologis mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh memusuhi alam, karena pada akhirnya alam yang rusak akan memukul balik manusia.

Maka, makna terdalam 1 Muharram bagi Indonesia hari ini adalah keberanian untuk berhijrah: dari bangsa konsumen menjadi bangsa pencipta; dari pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan yang berkelanjutan; dari ekonomi bahan mentah menuju ekonomi nilai tambah; dari budaya membuang menuju budaya merawat; dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju membangun peradaban hijau.

Indonesia harus maju. Tetapi kemajuan itu harus menjaga kehidupan.

Sebab membangun republik bukan hanya soal mendirikan gedung, membuka tambang, membangun pabrik, dan mengejar angka pertumbuhan. Membangun republik adalah menjaga tanah tempat rakyat berpijak, air yang mereka minum, udara yang mereka hirup, laut tempat nelayan mencari nafkah, hutan yang melindungi kehidupan, dan masa depan anak cucu yang kelak akan mewarisi negeri ini.

Itulah hijrah ekologis. Itulah taubat peradaban. Dan itulah jalan Indonesia menuju bangsa pencipta peradaban hijau.

Babinsa dan Warga Desa Catur Bersihkan Irigasi, Pastikan Pasokan Air Sawah Tetap Lancar

BOYOLALI,TelusuR.ID – Upaya menjaga ketahanan pangan nasional tidak hanya dilakukan melalui kebijakan di tingkat pusat. Di lapangan, langkah nyata terus dilakukan untuk memastikan sektor pertanian tetap produktif, salah satunya melalui pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi urat nadi pengairan sawah.

Komitmen tersebut terlihat saat anggota Koramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali yang dipimpin Serma Kuat Kholib turun langsung bersama warga melaksanakan karya bakti pembersihan saluran irigasi di Desa Catur, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali.

Dengan membawa peralatan sederhana, prajurit TNI dan warga bergotong royong membersihkan rumput liar, endapan lumpur, serta sampah yang menghambat aliran air. Aktivitas itu dilakukan untuk memastikan distribusi air menuju areal persawahan warga tetap berjalan optimal, terutama menjelang masa tanam dan pemeliharaan tanaman padi.

Serma Kuat Kholib mengatakan, kelancaran saluran irigasi memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Menurutnya, saluran yang tersumbat berpotensi mengganggu pasokan air ke lahan pertanian dan berdampak pada hasil panen petani.

“Irigasi yang bersih dan lancar akan membantu memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi. Dengan begitu, petani dapat mengelola lahannya secara maksimal dan produktivitas pertanian dapat terus terjaga,” ujarnya.

Lebih dari sekadar kegiatan kerja bakti, karya bakti tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menunjukkan peran aktif TNI dalam mendukung pembangunan desa sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Suasana gotong royong yang terbangun selama kegiatan berlangsung mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan antara aparat teritorial dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga infrastruktur pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian warga desa.

Koramil 10/Sambi berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat saluran irigasi terus meningkat. Dengan jaringan pengairan yang terpelihara baik, ketersediaan air bagi lahan pertanian dapat terjamin sehingga program ketahanan pangan nasional dapat berjalan lebih optimal.

Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, langkah sederhana seperti membersihkan saluran irigasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Dari Desa Catur, semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat kembali menunjukkan bahwa ketahanan pangan dibangun dari kerja bersama yang nyata di lapangan.

(Agus Kemplu)

SE Mendagri Buka Jalan Nobar Piala Dunia 2026, Pegiat Sepak Bola Jombang Desak Pemkab Segera Bergerak

JOMBANG,TelusuR.ID – Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya menyedot perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga membuka peluang besar bagi daerah untuk menghadirkan hiburan publik sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal.

Momentum itu semakin kuat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.7/4657/SJ yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.

Melalui surat edaran tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta menyiapkan ruang-ruang publik strategis sebagai lokasi nobar, sekaligus menggerakkan perangkat daerah untuk memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana, pengaturan lalu lintas, kebersihan, keamanan, hingga dukungan teknis lainnya.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekadar ajang olahraga, melainkan momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan hiburan sehat yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Ini momentum yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika ada nobar, masyarakat berkumpul, UMKM bergerak, aktivitas ekonomi tumbuh,” ujar Tito dalam rapat koordinasi di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Senin (15/6/26).

Optimisme serupa juga disampaikan Direktur Utama TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari. Berdasarkan simulasi yang dilakukan TVRI, kegiatan nobar Piala Dunia berpotensi menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp2,34 triliun secara nasional selama penyelenggaraan turnamen.

Di Kabupaten Jombang, kabar terbitnya surat edaran tersebut disambut antusias oleh pegiat dan pemerhati sepak bola daerah, Edy Musyadad.

Menurut Edy, langkah Mendagri merupakan terobosan positif yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan hiburan masyarakat sekaligus membuka ruang tumbuhnya aktivitas ekonomi kerakyatan.

“Kami menyambut gembira terbitnya Surat Edaran Mendagri terkait fasilitasi nonton bareng Piala Dunia 2026. Ini kabar baik bagi jutaan pecinta sepak bola di Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Jombang,” kata Edy, Selasa (16/6/2026).

Edy berharap Pemerintah Kabupaten Jombang tidak menunggu terlalu lama untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan aturan teknis dan menyiapkan titik-titik nobar di ruang publik yang mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, Piala Dunia merupakan pesta olahraga empat tahunan yang memiliki daya tarik luar biasa dan mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial maupun politik.

“Pemkab Jombang perlu segera menyambut dan menindaklanjuti surat edaran tersebut. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari daerah lain yang sudah lebih siap menggelar nobar. Warga Jombang juga berhak menikmati atmosfer Piala Dunia secara bersama-sama dalam suasana yang aman, nyaman, dan meriah,” ujarnya.

Lebih jauh, Edy menilai kegiatan nobar tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi pengungkit ekonomi lokal. Kehadiran ribuan penonton di lokasi nobar diyakini akan memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM, pedagang kaki lima, hingga sektor jasa lainnya.

“Kalau dikelola dengan baik, nobar bisa menjadi ruang kebersamaan masyarakat sekaligus mendatangkan manfaat ekonomi. Pedagang makanan, minuman, hingga pelaku usaha kecil bisa ikut merasakan dampaknya. Ini kesempatan yang sayang jika dilewatkan,” tegasnya.

Dengan rentang pelaksanaan Piala Dunia yang berlangsung sejak 11 Juni hingga 19 Juli 2026, publik kini menantikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menerjemahkan kebijakan pusat tersebut menjadi agenda yang dapat dinikmati masyarakat secara luas.

Bagi para pencinta sepak bola di Kota Santri, harapan mereka sederhana: menyaksikan pesta sepak bola terbesar dunia bersama-sama, di ruang publik yang disiapkan pemerintah, sambil merasakan semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut merayakan Piala Dunia 2026.

JAKARTA, TelusuR.id – Gelombang reorganisasi di tubuh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor belakangan ini memantik perhatian publik. Kebijakan reshuffle atau perombakan kepengurusan yang diambil oleh jajaran pimpinan pusat tersebut kini mendapatkan dukungan kuat dari salah satu alumninya, Ramadhan Isa.

Menurut figur yang akrab disapa Dhani ini, langkah penataan struktur tersebut sudah sangat sesuai dengan prosedur kedewanan yang berlaku di dalam organisasi. Kebijakan besar itu diambil secara sah melalui mekanisme Rapat Pleno Pengurus Harian yang sah dan terjadwal secara resmi.

Rapat krusial tersebut dilaporkan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin, Sekretaris Jenderal, serta jajaran Pengurus Harian lainnya. Kehadiran para pemegang kunci kebijakan ini menegaskan bahwa keputusan yang dilahirkan memiliki legalitas formal yang sangat kuat.

Mantan Wakil Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Jakarta Utara itu mengungkapkan bahwa reshuffle adalah hal yang lumrah terjadi di dalam dunia organisasi. Langkah ini menjadi instrumen penting dalam rangka penyegaran sekaligus untuk memenuhi kebutuhan taktis organisasi yang terus berkembang.

Dhani menggarisbawahi bahwa seluruh keputusan perombakan ini diambil secara kolektif kolegial melalui forum resmi, bukan atas dasar keputusan individu. Mekanisme tersebut sekaligus mematahkan berbagai spekulasi miring yang telanjur berkembang liar di ruang publik digital.

“Jadi salah besar kalau reshuffle itu keinginan atau keputusan Ketum Addin Jauharudin seorang,” tegas Dhani dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh awak media di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Pria yang pernah ditunjuk sebagai Karteker Sekretaris PC GP Ansor Jakarta Utara ini melanjutkan, proses perombakan dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Kebijakan evaluasi ini tidak hanya menyasar pada satu jabatan atau personal tertentu saja seperti yang diisukan oleh sebagian pihak.

Oleh karena itu, Dhani menilai tidak benar jika ada informasi sepihak yang menyebut bahwa agenda penataan struktur ini hanya menarget figur tertentu. Ia juga menepis anggapan adanya sentimen terhadap kelompok atau faksi tertentu di dalam tubuh organisasi pemuda Nahdliyin tersebut.

Berdasarkan kacamatanya, pertimbangan utama dari pelaksanaan reshuffle ini murni berlandaskan pada kebutuhan organisasi untuk bisa bergerak lebih cepat dan dinamis. Evaluasi kinerja internal menjadi dasar utama dalam menentukan komposisi pengurus yang baru.

“Jadi ini reshuffle berdasarkan kebutuhan organisasi. Tentunya juga melalui evaluasi internal yang membutuhkan SDM aktif untuk menggerakkan roda organisasi ke depan,” terang alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta tersebut.

Lebih lanjut, Dhani membantah keras tudingan yang menyebut adanya motif personal di balik pergantian beberapa nama pengurus. Sebagai organisasi kepemudaan berskala besar, GP Ansor menurutnya memiliki ritme kerja serta mobilitas yang sangat tinggi di lapangan.

Karakter organisasi yang masif tersebut menuntut adanya ketersediaan personel yang tidak hanya aktif, melainkan juga harus solid dan militan. Keaktifan pengurus dalam menjalankan roda organisasi menjadi variabel penting yang tidak bisa ditawar lagi demi marwah jam’iyyah.

Apalagi, dalam waktu dekat Pimpinan Pusat GP Ansor sudah dijadwalkan akan mengawal sejumlah agenda besar berskala nasional. Serangkaian acara penting tersebut membutuhkan konsentrasi penuh dan kesiapan fisik serta mental dari seluruh jajaran pengurus.

Di antara agenda besar yang sudah di depan mata tersebut adalah pelaksanaan Pelatihan Kader Nasional (PKN) yang akan dipusatkan di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, ada tugas pengamanan Konferensi Besar (Konbes) serta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus mendatang.

Menyikapi adanya riak-riak ketidakpuasan dari dinamika internal ini, Dhani memberikan saran bijak kepada seluruh kader dan pengurus. Ia mengimbau kepada siapa pun yang terkena dampak kebijakan reshuffle untuk mengedepankan sikap ksatria dan menahan diri.

Ia menyarankan agar pihak terkait melakukan introspeksi diri secara mendalam serta menempuh jalur komunikasi resmi organisasi melalui mekanisme tabayun. Datang langsung ke Pimpinan Pusat dinilai jauh lebih elegan dan bermartabat dibandingkan melempar opini di dunia maya.

Langkah tabayun tersebut dipandang sebagai jalan keluar terbaik daripada membangun narasi liar di media sosial yang berpotensi merugikan nama baik organisasi. “Itu lebih tepat daripada membangun narasi liar di media sosial, karena Ansor adalah rumah kita bersama,” pungkas Dhani secara diplomatis.

Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang

Oleh: Abdullah Rasyid

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Ada dua cara memandang Likupang. Pertama, sebagai pantai indah: pasir putih, air laut biru, bukit hijau, pulau-pulau kecil, dan cakrawala yang membuat orang ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kota. Kedua, sebagai ujian besar: apakah Indonesia sanggup membangun pariwisata kelas dunia tanpa mengulang kesalahan lama, yakni membangun destinasi terlebih dahulu, lalu panik ketika sampah sudah lebih dulu menguasai pantainya.

Dalam kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN ke Manado dan Minahasa Utara, Likupang tidak hanya hadir sebagai lanskap wisata. Ia hadir sebagai pertanyaan pemerintahan. Di hadapan laut yang tenang, kita justru diingatkan pada pekerjaan negara yang belum selesai: sampah, sanitasi, tata kelola pesisir, perilaku warga, kapasitas pemerintah daerah, dan keberlanjutan pariwisata nasional.

Likupang bukan destinasi biasa. Ia telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan masuk dalam jajaran destinasi pariwisata super prioritas. Artinya, Likupang bukan hanya milik Minahasa Utara. Ia menjadi wajah Indonesia. Ia menjadi etalase bagaimana negara membayangkan masa depan pariwisata: bukan sekadar banyak wisatawan, tetapi wisata yang bersih, sehat, produktif, berbudaya, dan berkelanjutan.

Namun, justru karena statusnya strategis, Likupang tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan standar biasa. Tidak cukup jalan diperbaiki, promosi diperkuat, hotel dibangun, dan festival digelar. Pariwisata tidak hanya hidup dari foto yang indah. Pariwisata hidup dari pengalaman yang utuh. Wisatawan bisa datang karena pantai, tetapi mereka akan pulang membawa kesan tentang kebersihan, keramahan, keamanan, dan keteraturan.

Dalam pariwisata bahari, sampah bukan sekadar urusan estetika. Sampah adalah persoalan martabat.

Sampah plastik di pantai bukan hanya merusak pemandangan. Ia merusak karang, mengancam ikan, mengganggu nelayan, mencemari rantai makanan, menurunkan kualitas kesehatan, dan menghancurkan reputasi destinasi. Satu botol plastik yang mengapung di laut bisa lebih kuat merusak citra pariwisata daripada seribu baliho promosi yang dipasang di bandara.

Di sinilah kita perlu belajar dari Bunaken. Bunaken adalah ikon lama pariwisata Sulawesi Utara. Namanya sudah mendunia sebagai surga bawah laut. Para penyelam datang untuk melihat karang, ikan, dinding laut, dan kekayaan biodiversitas yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Tetapi Bunaken juga berkali-kali mengingatkan kita bahwa keindahan laut tidak kebal dari sampah.

Bunaken mengajarkan satu hal: sampah laut tidak mengenal batas administratif. Sampah yang mengotori kawasan wisata laut tidak selalu lahir di kawasan itu. Ia bisa datang dari sungai, drainase kota, pasar, permukiman, pelabuhan, kapal, kegiatan wisata, bahkan daerah lain yang terhubung oleh arus laut. Karena itu, menyelamatkan Bunaken tidak cukup dengan membersihkan pantai Bunaken. Menyelamatkan Bunaken harus dimulai dari Manado, dari sungai, dari pasar, dari rumah tangga, dari kapal wisata, dari pelabuhan, dan dari perilaku sehari-hari masyarakat pesisir.

Logika yang sama berlaku bagi Likupang. Jika Likupang ingin menjadi destinasi kelas dunia, maka pengelolaan sampahnya tidak boleh menunggu destinasi itu ramai lebih dulu. Kesalahan banyak kawasan wisata di Indonesia adalah memperlakukan sampah sebagai urusan belakang. Saat wisatawan sudah datang, warung tumbuh, homestay bertambah, parkir penuh, dan aktivitas ekonomi meningkat, barulah sampah dianggap masalah. Padahal, pada saat itu, biaya pemulihannya sudah jauh lebih mahal.

Likupang harus mengambil jalan sebaliknya. Sampah harus menjadi bagian dari desain awal pariwisata. Bukan pelengkap. Bukan urusan teknis dinas kebersihan semata. Bukan kegiatan bersih-bersih menjelang kunjungan pejabat. Sampah harus diperlakukan sebagai infrastruktur utama destinasi.

Kita sering menyebut infrastruktur pariwisata sebagai jalan, bandara, pelabuhan, hotel, jaringan internet, dan listrik. Semua itu benar. Tetapi untuk destinasi bahari, infrastruktur yang sama pentingnya adalah sistem persampahan. Ada atau tidaknya pemilahan dari sumber. Ada atau tidaknya TPS3R. Ada atau tidaknya bank sampah. Ada atau tidaknya armada angkut. Ada atau tidaknya pengolahan sampah organik. Ada atau tidaknya larangan plastik sekali pakai. Ada atau tidaknya protokol kapal wisata membawa kembali sampahnya. Ada atau tidaknya desa wisata yang mampu mengelola sampahnya sendiri.

Tanpa itu, pariwisata hanya memindahkan masalah kota ke pantai.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat telah memberi arah yang penting. Dalam konteks Bali, KLH/BPLH menekankan penanganan sampah kiriman laut bersama daerah-daerah sekitar agar aliran limbah lintas perairan dihentikan dari hulu. Pesannya jelas: sampah laut tidak boleh hanya ditangani di hilir. Tidak cukup memungut sampah ketika sudah sampai di pantai. Negara harus berani menghentikan sampah sejak sumbernya.

Pendekatan ini sangat relevan untuk Sulawesi Utara. Bunaken dan Likupang harus dibaca sebagai satu lanskap ekologi, bukan dua destinasi terpisah. Bunaken menjaga reputasi bawah laut Indonesia. Likupang menjaga masa depan pariwisata super prioritas. Keduanya terhubung oleh laut, arus, manusia, perilaku konsumsi, dan tata kelola pesisir.

Maka, jika Bali bisa dijadikan laboratorium pemilahan sampah dan penanganan sampah laut dari hulu, Sulawesi Utara pun seharusnya dapat menjadi laboratorium pariwisata bahari bersih. Bahkan, Sulawesi Utara memiliki modal sosial yang kuat: budaya gotong royong, komunitas pesisir, gereja, masjid, sekolah, kampus, desa, pelaku wisata, dan jaringan pemerintah daerah yang dapat digerakkan bersama.

Persoalannya, selama ini pengelolaan sampah sering terlalu dibebankan kepada pemerintah daerah dengan kapasitas terbatas. Di banyak tempat, dinas lingkungan hidup hanya bekerja dengan armada minim, anggaran terbatas, petugas terbatas, dan sistem pengawasan yang belum memadai. Pola yang berjalan masih kumpul, angkut, buang. Sampah dari rumah dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Jika tidak terangkut, ia dibakar, ditimbun, dibuang ke sungai, atau berakhir di laut.

Model seperti ini tidak cocok untuk destinasi super prioritas. Likupang tidak boleh dibangun dengan logika persampahan lama. Jika negara serius menjadikan Likupang sebagai wajah pariwisata nasional, maka standar pengelolaan sampahnya juga harus nasional, bahkan internasional.

Pertama, Likupang perlu protokol “pariwisata tanpa sampah tercecer”. Setiap pantai, homestay, restoran, warung, kapal wisata, area parkir, dan titik kunjungan harus memiliki standar kebersihan yang jelas. Bukan sekadar tempat sampah, tetapi sistem: pemilahan, pengangkutan, pencatatan, pengolahan, dan pengawasan.

Kedua, desa-desa wisata di sekitar Likupang harus diperkuat sebagai aktor utama. Sampah tidak bisa hanya diurus dari kantor kabupaten. Desa Pulisan, Marinsow, Kinunang, dan desa-desa pesisir lain harus menjadi garda depan. Bank sampah desa harus hidup. BUMDes harus dilibatkan. Koperasi lokal bisa menjadi pengelola rantai nilai sampah. Sampah plastik dapat masuk ke daur ulang. Sampah organik dapat menjadi kompos atau pakan maggot. Sampah residu harus ditekan sekecil mungkin.

Ketiga, pelaku pariwisata harus ikut memikul tanggung jawab. Hotel, resort, restoran, operator kapal, pengelola pantai, penyelenggara event, dan biro perjalanan tidak boleh hanya menikmati keuntungan dari keindahan alam. Mereka harus menjadi penjaga alam itu sendiri. Setiap izin usaha pariwisata semestinya disertai kewajiban pengelolaan sampah. Setiap event wisata harus punya rencana pengurangan sampah. Setiap kapal wisata harus membawa kembali sampahnya. Setiap pelaku usaha harus mengurangi plastik sekali pakai.

Keempat, perlu integrasi Bunaken–Manado–Likupang dalam pengendalian sampah laut. Arus laut tidak membaca peta administrasi. Karena itu, kebijakan sampah laut harus lintas kabupaten/kota. Manado, Minahasa Utara, Bitung, dan kawasan pesisir sekitarnya perlu duduk bersama. Sungai dan drainase yang bermuara ke laut harus dipasangi sistem penahan sampah. Pelabuhan harus diawasi. Pasar pesisir harus ditata. Permukiman nelayan harus mendapat fasilitas pengelolaan sampah yang layak.

Kelima, gerakan perubahan perilaku harus masuk ke sekolah, rumah ibadah, kampus, dan komunitas. Sampah bukan hanya masalah teknis. Ia juga masalah etika. Orang membuang sampah sembarangan bukan karena tidak ada teknologi, tetapi karena belum tumbuh rasa malu ekologis. Di negara kepulauan, membuang sampah ke sungai sama dengan mengirim racun ke laut. Membuang plastik ke pantai sama dengan menampar wajah sendiri sebagai bangsa maritim.

Di titik ini, tesisnya menjadi jelas: laut bukan tong sampah Republik.

Indonesia selalu bangga menyebut dirinya negara kepulauan. Kita bicara tentang poros maritim, ekonomi biru, kedaulatan laut, pariwisata bahari, dan kejayaan maritim. Tetapi semua kata besar itu akan kehilangan wibawa jika laut kita tetap menjadi tempat pembuangan akhir. Tidak ada martabat maritim di atas laut yang penuh plastik. Tidak ada ekonomi biru di atas pantai yang kotor. Tidak ada pariwisata kelas dunia jika wisatawan harus berenang bersama sampah sachet, botol plastik, dan styrofoam.

Likupang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki arah. Karena ia masih berkembang, standarnya masih bisa dibentuk. Karena ia sedang menjadi perhatian nasional, dukungan anggaran dan kebijakan masih bisa diarahkan. Karena masyarakatnya masih dekat dengan laut, partisipasi sosial masih bisa diperkuat. Dan karena statusnya super prioritas, negara tidak punya alasan untuk membiarkan Likupang tumbuh dengan sistem persampahan yang biasa-biasa saja.

Kunjungan Mahasiswa Doktoral IPDN ke Likupang memberi pelajaran penting bagi ilmu pemerintahan. Pemerintahan tidak hanya diukur dari dokumen perencanaan, pidato, atau proyek fisik. Pemerintahan diuji oleh hal-hal konkret: apakah sampah terangkut, apakah pantai bersih, apakah desa punya sistem, apakah warga terlibat, apakah pelaku usaha patuh, apakah data tersedia, apakah pengawasan berjalan, apakah laut terlindungi.

Di situlah pariwisata bertemu tata kelola. Di situlah lingkungan hidup bertemu pemerintahan. Di situlah keindahan alam bertemu disiplin negara.

Likupang tidak boleh kehilangan jiwanya. Ia tidak boleh hanya menjadi etalase resort dan promosi. Ia harus tetap menjadi ruang hidup masyarakat pesisir, ruang ekonomi nelayan, ruang budaya Minahasa Utara, dan ruang ekologis yang sehat. Pariwisata yang baik bukan pariwisata yang menggusur masyarakat dari lautnya sendiri, melainkan pariwisata yang membuat masyarakat lebih sejahtera karena lautnya dijaga.

Karena itu, agenda pengelolaan sampah di Bunaken dan Likupang harus naik kelas menjadi agenda strategis pariwisata nasional. Bukan sekadar program dinas. Bukan sekadar kerja bakti. Bukan sekadar lomba kebersihan. Tetapi gerakan pemerintahan yang terukur: ada target, ada data, ada anggaran, ada kelembagaan, ada sanksi, ada insentif, ada pendidikan publik, dan ada evaluasi berkala.

Jika sampah laut bisa dikendalikan, Bunaken akan tetap menjadi kebanggaan dunia bawah laut Indonesia. Jika Likupang mampu membangun pariwisata bersih sejak awal, ia akan menjadi contoh bahwa destinasi super prioritas tidak hanya berarti super indah, tetapi juga super tertata. Dan jika Sulawesi Utara mampu menghubungkan konservasi, pariwisata, ekonomi lokal, dan pengelolaan sampah, maka ia dapat menjadi model nasional bagi pembangunan pariwisata kepulauan.

Pada akhirnya, martabat negara kepulauan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas lautnya, tetapi oleh seberapa serius ia menjaga laut itu dari sampahnya sendiri.

Indonesia tidak kekurangan pantai indah. Indonesia kekurangan disiplin untuk merawatnya. Likupang, Bunaken, dan seluruh pesisir Nusantara sedang menunggu jawaban itu.