Perjuangan Mahasiswa Kian Berat di Tengah Melemahnya Dukungan Gerakan Buruh

Oleh: Jacob Ereste

JAKARTA,TelusuR.ID – Gelombang aksi mahasiswa yang kembali marak belakangan ini sepatutnya dipahami sebagai ekspresi kepedulian generasi muda terhadap arah perjalanan bangsa. Mereka adalah kelompok yang kelak akan mewarisi Indonesia, termasuk berbagai persoalan yang saat ini sedang dihadapi. Karena itu, suara mahasiswa semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Membungkam suara mahasiswa sama artinya dengan menghambat tumbuhnya sikap kritis yang diperlukan untuk membangun masa depan bangsa. Generasi muda berhak menyampaikan pandangan, kritik, bahkan kegelisahannya terhadap berbagai kebijakan publik. Sebab, pada akhirnya merekalah yang akan menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambil hari ini.

Dalam konteks itu, peran generasi tua seharusnya bukan melarang atau mengekang, melainkan membimbing. Kesalahan dan kekeliruan dalam proses belajar berpolitik merupakan sesuatu yang wajar. Demokrasi tidak pernah lahir dari ruang yang steril dari perbedaan pendapat. Ia tumbuh melalui dialog, kritik, dan keberanian untuk menyampaikan pandangan yang berbeda.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pesan penyair dan filsuf asal Lebanon, Kahlil Gibran, yang mengingatkan bahwa anak-anak bukanlah milik orang tuanya, melainkan milik kehidupan yang terus bergerak ke masa depan. Generasi muda memiliki jalan, jiwa, dan takdirnya sendiri. Mereka tidak ditakdirkan menjadi salinan dari generasi sebelumnya.

Karena itu, aksi mahasiswa tidak bisa semata-mata dipandang sebagai kegiatan demonstratif di jalanan. Di dalamnya terdapat proses pembentukan karakter, penguatan kesadaran politik, serta pembelajaran mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui pengalaman tersebut, lahir generasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan publik dan keberanian untuk terlibat dalam perubahan sosial.

Tentu saja mahasiswa tidak selalu benar. Kritik terhadap mereka adalah hal yang sah. Namun demikian, pemerintah dan para pemegang kekuasaan juga tidak luput dari kemungkinan melakukan kesalahan. Dalam negara demokratis, kritik seharusnya menjadi instrumen koreksi, bukan alasan untuk saling menegasikan.

Persoalan yang sering muncul adalah adanya jarak antara aspirasi publik dan lembaga-lembaga representasi politik. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang merasa suaranya tidak tersalurkan secara memadai melalui jalur formal. Dalam situasi seperti itu, mahasiswa kerap tampil sebagai penyambung kegelisahan publik yang tidak menemukan ruang penyaluran yang efektif.

Fenomena ini terlihat dari berbagai aksi yang berlangsung di depan gedung DPR. Berulang kali demonstrasi digelar, tetapi dialog langsung antara pengunjuk rasa dan wakil rakyat sering kali tidak terjadi. Sebaliknya, muncul tudingan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan tertentu, tanpa upaya yang cukup untuk memahami substansi tuntutan yang mereka sampaikan.

Di tengah situasi tersebut, tantangan gerakan mahasiswa saat ini menjadi semakin berat. Salah satu faktor yang membedakannya dengan era sebelumnya adalah melemahnya kolaborasi antara gerakan mahasiswa dan gerakan buruh. Pada masa-masa menjelang tumbangnya Orde Baru, kedua kekuatan sosial itu sering berjalan beriringan dalam mengusung agenda perubahan.

Kini, konfigurasi politik telah berubah. Sejumlah tokoh buruh berada dalam lingkaran kekuasaan dan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pemerintah. Kondisi itu membuat ruang konsolidasi antara mahasiswa dan buruh tidak lagi seerat dahulu. Akibatnya, mahasiswa kerap bergerak dengan dukungan yang lebih terbatas dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Namun sejarah menunjukkan bahwa perubahan tidak pernah bergantung pada satu kelompok semata. Mahasiswa, buruh, aktivis sosial, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa memiliki peran masing-masing dalam menjaga kualitas demokrasi. Perbedaan strategi maupun posisi politik merupakan bagian dari dinamika yang tidak bisa dihindari.

Yang terpenting adalah memastikan bahwa ruang kritik tetap terbuka, kebebasan berpendapat tetap dihormati, dan aspirasi masyarakat tetap mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan. Sebab demokrasi yang sehat tidak ditandai oleh hilangnya kritik, melainkan oleh kemampuan negara mendengarkan dan merespons kritik tersebut secara dewasa.

Banten, 17 Juni 2026