Gus Lilur Minta Muktamar NU ke-35 Jadi Momentum Pemurnian, Singgung Pelajaran Pahit Lampung

JAKARTA,TelusuR.ID – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, sejumlah suara mulai mengingatkan pentingnya menjaga forum tertinggi organisasi itu dari tarik-menarik kepentingan politik. Tokoh muda NU, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta muktamar tidak direduksi menjadi sekadar arena perebutan kekuasaan.

Menurut kiai asal Situbondo, Jawa Timur, muktamar kali ini harus menjadi momentum pemurnian organisasi sekaligus peneguhan kembali khittah NU sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah yang menjaga kepentingan umat dan bangsa.

Ia mengingatkan pengalaman Muktamar ke-34 di Lampung pada Desember 2021 yang, menurutnya, meninggalkan catatan yang patut dijadikan bahan refleksi. Polarisasi kepentingan dan konflik berkepanjangan dinilai telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan internal organisasi.

“Muktamar ke-34 Lampung harus menjadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin dapat berakibat fatal, organisasi terpecah dan terseret oleh kepentingan kekuasaan,” kata Gus Lilur kepada wartawan, Jumat, 19 Juni 2026.

Menurut dia, NU memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding sekadar urusan internal organisasi. Dengan basis warga yang sangat besar dan posisi historisnya sebagai salah satu elemen pendiri republik, setiap keputusan strategis NU akan berdampak terhadap kehidupan kebangsaan.

Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan kohesi sosial di dalam negeri, kata dia, NU dituntut tetap menjadi perekat persatuan nasional.

“Setiap keputusan besar NU harus selalu ditanya, apa artinya bagi keutuhan bangsa,” ujarnya.

Gus Lilur kemudian mengaitkan semangat yang harus dibawa para peserta muktamar dengan sikap para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 ketika menyepakati pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Baginya, keputusan tersebut menunjukkan kemampuan para tokoh Islam saat itu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

Dalam konteks kekinian, ia menilai kepemimpinan NU ke depan perlu memiliki visi kebangsaan yang sejalan dengan agenda persatuan nasional. Ia berpandangan bahwa hubungan harmonis antara NU dan pemerintah penting untuk menjaga stabilitas dan memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat.

Atas dasar itu, Gus Lilur secara terbuka mengusulkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar, sebagai Ketua Umum PBNU mendatang. Sementara mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, menurut dia, layak menempati posisi Rais Aam PBNU.

“Keduanya merupakan ulama dan akademisi dengan kapasitas internasional. NU memiliki banyak tokoh berkualitas, sehingga jangan sampai regenerasi kepemimpinan ditentukan semata-mata oleh faktor politik,” ujarnya.

Gus Lilur juga menyoroti fenomena munculnya figur-figur yang mengandalkan simbol kesantrian tanpa didukung kedalaman ilmu dan kapasitas keulamaan yang memadai. Menurut dia, para peserta muktamar perlu menunjukkan keberanian moral dengan memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas keilmuan, dan rekam jejak pengabdian.

Bagi Gus Lilur, Muktamar NU ke-35 bukan sekadar agenda lima tahunan. Forum tersebut, kata dia, akan menentukan arah organisasi yang selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga moderasi, persatuan, dan kehidupan kebangsaan Indonesia.

Wonogiri,TelusuR.ID – Ratusan santri Pondok Pesantren Mutiara Quran, Dusun Kerjo, Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, mendapat pembinaan karakter, mental, dan fisik dari personel Koramil 10/Wuryantoro Kodim 0728/Wonogiri, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin Peltu Hari tersebut mengusung tema “Melalui Disiplin, Kemandirian, dan Wawasan Kebangsaan Membentuk Jiwa yang Kuat”. Pembinaan dilakukan sebagai upaya menanamkan karakter disiplin serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

Para santri mengikuti kegiatan dengan antusias. Mereka mendapatkan materi tentang pembentukan karakter, kedisiplinan, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, hingga pelatihan fisik ringan untuk meningkatkan kebugaran dan semangat belajar.

Dalam arahannya, Peltu Hari menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan modal penting bagi generasi muda untuk meraih prestasi dan mewujudkan cita-cita. Ia juga mengingatkan para santri agar menjauhi berbagai perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

“Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami berharap para santri memiliki karakter yang kuat, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi,” ujar Peltu Hari.

Menurutnya, pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik, tetapi juga membentuk mental dan karakter para santri agar siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Melalui kegiatan itu, TNI bersama lembaga pendidikan keagamaan berupaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus menanamkan semangat disiplin dan kemandirian kepada generasi muda sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(Agus Kemplu)

Jombang,TelusuR.ID – Pimpinan Anak Cabang (PAC) GP Ansor Kecamatan Jogoroto memaknai momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan memperkuat gerakan sosial dan konsolidasi organisasi. Melalui Sahabat Ansor Peduli (SAP), GP Ansor Jogoroto menggelar santunan bagi anak yatim sekaligus melantik pengurus Pimpinan Ranting GP Ansor se-Kecamatan Jogoroto.

Kegiatan yang berlangsung di Musholla Nurul Huda, Dusun Tugurejo, Desa Mayangan, Kamis (18/6/2026), itu dihadiri jajaran pengurus PAC GP Ansor Jogoroto, para pengurus ranting yang dilantik, tokoh agama, tokoh masyarakat, donatur, serta puluhan anak yatim penerima santunan.

Ketua PAC GP Ansor Jogoroto, Samsul Huda, mengatakan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum hijrah menuju organisasi yang lebih kuat dan semakin dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, pelantikan pengurus ranting merupakan bagian dari upaya memperkuat kaderisasi sekaligus memperluas pengabdian organisasi hingga tingkat desa.

“Momentum Tahun Baru Islam ini harus menjadi titik awal untuk berhijrah menjadi pribadi dan organisasi yang lebih baik. Pelantikan ini menjadi ikhtiar memperkuat kaderisasi agar keberadaan Ansor benar-benar memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan masyarakat,” ujar Samsul.

Ia menegaskan, pelantikan serentak tersebut juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi internal agar organisasi semakin solid dalam menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Sahabat Ansor Peduli (SAP) Kecamatan Jogoroto, M. Miftahus Saidin, menyampaikan apresiasi kepada para donatur dan masyarakat yang selama ini mendukung berbagai program sosial yang dijalankan SAP.

Menurut dia, dukungan para dermawan menjadi faktor penting yang membuat program santunan anak yatim dan kegiatan sosial lainnya dapat terus berjalan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, para sahabat Ansor, dan masyarakat yang telah mempercayakan sebagian rezekinya melalui Sahabat Ansor Peduli. Dukungan ini memungkinkan berbagai program sosial terus berjalan dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan,” katanya.

Ia berharap semangat kepedulian dan budaya berbagi yang telah tumbuh di tengah masyarakat dapat terus dijaga serta diperluas sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Taufiqi Fakaruddin Assilahi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus ranting yang baru dilantik. Ia berpesan agar amanah organisasi dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan diwujudkan melalui pengabdian nyata kepada masyarakat.

“Kehadiran kader Ansor harus benar-benar dirasakan manfaatnya, baik dalam bidang keagamaan, sosial maupun kemasyarakatan. Jadilah kader yang siap mengabdi, menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, serta menjadi pelopor kebaikan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, kemajuan organisasi, serta keberkahan bagi para donatur dan anak-anak yatim yang hadir.

Bagi GP Ansor Jogoroto, Tahun Baru Islam 1448 Hijriah bukan sekadar pergantian kalender. Momentum tersebut menjadi penanda komitmen untuk terus bergerak, memperkuat kaderisasi, dan memperluas pengabdian kepada masyarakat.

JOMBANG, TelusuR.id – Lanskap perayaan kelulusan atau Haflah Akhirussanah di lingkup madrasah kini tidak lagi sekadar menjadi seremoni formalitas yang kaku. Pendekatan kreatif dan adaptasi budaya lokal yang segar mulai diadopsi oleh sejumlah lembaga pendidikan Islam guna memberikan kesan mendalam bagi para peserta didik.

Langkah inovatif ini ditunjukkan secara nyata oleh Yayasan Pendidikan Islam Praja Putra Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kompleks sekolah ini sukses menyulap agenda akhir tahun ajaran menjadi sebuah festival kebudayaan yang memadukan spiritualitas religius dengan kearifan lokal Jawa Timur.

Pembaruan menarik tersebut diterapkan secara menyeluruh pada semua unit pendidikan, mulai dari jenjang Kelompok Bermain (KB), Raudhatul Athfal (RA), hingga Madrasah Ibtidaiyah (MI). Perubahan mencakup konsep acara, penyediaan fasilitas pendukung, hingga variasi kreasi seni yang ditampilkan di atas panggung.

Rangkaian acara sendiri dimulai dengan nuansa spiritual yang kental melalui sesi sungkeman yang dibuat lebih sakral dari tahun-tahun sebelumnya. Prosesi basuh kaki orang tua ini diawali dengan pembacaan Khotmil Qur’an pasca-salat Isya berjamaah di masjid yayasan pada Selasa (16/06/2026).

Memasuki hari kedua pada Rabu (17/06/2026), panggung utama haflah berubah menjadi pusat pertunjukan seni yang edukatif sekaligus modern. Selain lantunan sholawat dan tari daerah, para siswa unjuk gigi menampilkan pertunjukan kreatif seperti tarian semapore hingga drama teatrikal.

Namun, dari sekian banyak rangkaian penampilan, ada satu pertunjukan yang paling menyedot perhatian ribuan tamu undangan dan wali murid. Penampilan tersebut adalah kreasi seni tradisi Bantengan yang dibawakan secara apik dan energetik oleh para siswa Madrasah Ibtidaiyah.

Hadirnya seni komunal ini sengaja diselaraskan dengan tema besar yang diusung oleh pihak panitia haflah pada tahun ini, yakni “Membangun Peserta Didik Melalui Kearifan Lokal”. Pilihan tema ini diambil sebagai antitesis dari mulai lunturnya kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah.

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Praja Putra, Gus Faiz, menegaskan bahwa kehadiran kesenian Bantengan di atas panggung madrasah memiliki misi ideologis. Langkah ini menjadi cara konkret dari lembaga pendidikan Islam dalam ikut andil merawat serta melestarikan warisan leluhur.

“Pertunjukan ini menggabungkan sendratari, musik, dan unsur magis yang menjadi cermin semangat serta jiwa masyarakat Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jombang,” ujar Gus Faiz di sela-sela mendampingi para wali murid di lokasi acara.

Lebih jauh, Gus Faiz menguraikan bahwa sajian kesenian Bantengan di momen kelulusan ini juga dikonseptualisasikan sebagai Simbol Pelepasan. Gerakan lincah dan bertenaga dari tokoh Bantengan atau yang akrab disebut mberot diaplikasikan sebagai perlambang mentalitas petarung.

Karakter mberot tersebut diharapkan mampu menginspirasi para siswa-siswi yang lulus agar memiliki semangat pantang menyerah. Mentalitas kuat itu dinilai sangat dibutuhkan oleh anak-anak ketika mereka melangkah keluar untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Secara kultural, kesenian Bantengan merupakan seni pertunjukan tradisional khas Jawa Timur yang memadukan unsur tari, pencak silat, musik gamelan, dan mantra. Lebih dari sekadar tontonan, kesenian ini kaya akan simbolisme nilai gotong royong serta koneksi spiritual dengan alam.

Meskipun kesenian rakyat ini sempat mengalami fase pasang surut peminat akibat gempuran budaya asing, kini Bantengan berhasil dibangkitkan kembali. Seni pertunjukan ini bertransformasi menjadi identitas budaya yang mapan dan digemari oleh anak-anak usia sekolah.

Dalam sesi wawancara khusus, Gus Faiz memaparkan bahwa seluruh inovasi kebudayaan yang berjalan di madrasahnya didasarkan pada prinsip kaidah fiqih yang kokoh. Pihaknya memegang teguh prinsip universal yang jamak digunakan oleh kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU).

Prinsip tersebut berbunyi al-muhafazhatu ‘alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil ashlah, yang berarti mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Kaidah ini menjadi jangkar utama bagi pergerakan kurikulum di Yayasan Praja Putra.

“Kami berkomitmen mempertahankan nilai moral, adab, silaturahmi, dan budaya luhur warisan leluhur yang tidak bertentangan dengan agama. Namun di sisi lain, kami juga sangat terbuka terhadap perkembangan zaman dan adopsi teknologi digital demi kemaslahatan umat,” pungkas Gus Faiz.

JOMBANG, TelusuR.id – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Jombang terus memperkuat komitmennya dalam mengawal program strategis nasional. Melalui pendekatan humanis di tingkat desa, korps baju cokelat ini turun langsung ke sawah guna memastikan roda produktivitas sektor pertanian warga tetap berjalan stabil.

Langkah nyata tersebut ditunjukkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ngoro, Aiptu Rohni Teguh, yang melaksanakan pemantauan intensif terhadap perkembangan tanaman jagung pada Kamis (18/06/2026). Peninjauan lapangan ini dipusatkan di area lahan ketahanan pangan yang berada di Dusun Mancilan, Desa/Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Profil Lahan Ketahanan Pangan Mancilan

Komoditas Utama: Tanaman Jagung

Luas Lahan: 0,49 Hektare

Pengelola Lahan: Karnawi (bersama masyarakat/kelompok tani setempat)

Tujuan Kegiatan: Monitoring pertumbuhan, estimasi panen, dan antisipasi kendala lapangan

Kegiatan pemantauan ini merupakan bagian dari sinergi berkelanjutan antara Polri dan elemen masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Di lokasi, personel Polsek Ngoro melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi fisik batang tanaman jagung sekaligus mengestimasi potensi hasil panen yang akan diperoleh.

Monitoring berkala ini dinilai sangat krusial untuk memastikan seluruh fase pertumbuhan tanaman berlangsung secara optimal. Selain itu, kehadiran petugas di lapangan juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor eksternal, seperti serangan hama atau kendala irigasi, yang berpotensi menurunkan hasil produksi.

Melalui skema pemantauan yang terjadwal, setiap dinamika perkembangan tanaman di lapangan dapat dideteksi secara dini. Pola ini memungkinkan para petani dan petugas untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif atau mitigasi apabila ditemukan kendala teknis sebelum memasuki masa panen raya.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR., melalui Kapolsek Ngoro IPTU Susila, menegaskan bahwa kegiatan asistensi dan pendampingan ini adalah wujud konkret dukungan institusi kepolisian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Polri berkomitmen menjadi motor penggerak ketahanan pangan di tingkat daerah.

“Ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kehadiran Polri melalui Bhabinkamtibmas di tengah para petani diharapkan dapat memberikan motivasi serta memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik,” ujar IPTU Susila.

Ia mengimbuhkan bahwa pemantauan rutin ini mempermudah petugas dalam memetakan produktivitas pertanian di wilayah hukumnya. Dengan pengawasan yang konsisten dari hulu hingga hilir, potensi kegagalan panen akibat minimnya pengawasan dapat ditekan sekecil mungkin.

Pihak kepolisian berharap, intervensi positif berupa pendampingan ini mampu mendongkrak tonase hasil panen jagung milik warga secara signifikan. Output jangka panjang yang dibidik adalah penguatan kesejahteraan finansial para petani lokal serta terjaganya stabilitas pasokan karbohidrat di Kabupaten Jombang.

Menurut IPTU Susila, jalinan kolaborasi yang harmonis antara aparat kepolisian dan kelompok tani merupakan variabel penentu dalam menjaga keberlanjutan program ini. Pendampingan yang sifatnya tidak sekadar seremonial diharapkan mampu memberikan stimulan psikologis bagi petani untuk terus menanam.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, produktivitas lahan di wilayah Ngoro diproyeksikan dapat menjadi salah satu lumbung pangan percontohan. Manfaat nyata dari program ini diharapkan dapat langsung dirasakan oleh struktur ekonomi terkecil di tingkat perdesaan.

Secara makro, kegiatan ini merefleksikan keseriusan Polres Jombang dalam memperkuat kemitraan dengan para petani yang bertindak sebagai ujung tombak kedaulatan pangan. Sinergi yang kuat antara penegak hukum dan sektor agraria menjadi modal penting bagi daerah dalam menghadapi tantangan pemenuhan pangan masa depan.

Melalui keberadaan program sinergis yang terintegrasi dengan baik ini, upaya bersama untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Jombang diharapkan dapat terus bergulir secara optimal dan berkelanjutan.

JAKARTA, TelusuR.id – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, wacana mengenai arah kepemimpinan organisasi mulai mengemuka. Salah satu usulan datang dari Netra Bakti Indonesia (NBI) yang menawarkan komposisi kepengurusan PBNU periode 2026-2031 dengan menempatkan kiai-kiai berpengaruh dan kalangan intelektual muda sebagai poros utama kepemimpinan.

Ketua Umum NBI, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mengatakan bahwa NU membutuhkan formulasi kepemimpinan yang mampu menjembatani otoritas keulamaan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks.

“NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru harus dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan menghadapi perubahan global,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis diterima Telusur.id, Kamis (18/6/2026).

Dalam usulan yang disusun NBI, posisi Rais Aam diisi oleh Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj. Sementara posisi Wakil Rais Aam diusulkan dijabat oleh KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar.

Adapun posisi Katib Aam diusulkan untuk KH Abdus Salam Shohib.

Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU. Ia didampingi oleh Nusron Wahid serta Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat oleh KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum oleh KH Imam Jazuli.

Menurut Gus Lilur, komposisi tersebut dirancang bukan semata-mata berdasarkan popularitas tokoh, melainkan mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan membaca perubahan sosial.

Ia menilai NU saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Selain persoalan kebangsaan dan keumatan, organisasi juga dituntut merespons perkembangan teknologi, perubahan pola komunikasi generasi muda, hingga dinamika geopolitik global.

“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu, kami mengusulkan kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” kata Gus Lilur.

Ia menambahkan, figur-figur yang diusulkan NBI dinilai memiliki rekam jejak yang dapat merepresentasikan dua kekuatan utama NU, yakni otoritas keagamaan dan kemampuan membangun dialog dengan masyarakat modern.

Bagi NBI, lanjutnya, Muktamar NU mendatang tidak sekadar menjadi arena pergantian kepemimpinan, melainkan momentum menentukan arah organisasi untuk lima tahun ke depan.

“Yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.

Usulan tersebut, lanjut Gus Lilur, merupakan pandangan dan aspirasi yang disampaikan NBI sebagai bagian dari kontribusi pemikiran menjelang Muktamar NU 2026 dengan keputusan mengenai kepengurusan tetap berada di tangan para peserta muktamar dan mekanisme organisasi yang berlaku.

Di tengah menguatnya berbagai spekulasi mengenai calon-calon pemimpin NU masa depan, munculnya usulan NBI menambah warna diskusi publik. Di atas semua itu, satu pesan yang ingin ditegaskan adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual agar NU tetap menjadi kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan yang relevan pada era baru Indonesia.

Asta Cita Hijau: Membangun Indonesia Emas Tanpa Merusak Bumi

Oleh: Abdullah Rasyid

Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Pendiri GREAT Institute

TelusuR.ID – Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya dibayangkan sebagai negeri dengan gedung-gedung tinggi, kawasan industri besar, jalan tol panjang, pendapatan per kapita meningkat, dan produk domestik bruto yang melesat. Ia harus dibayangkan sebagai negara maju yang tanahnya tetap subur, airnya tetap bersih, udaranya tetap sehat, hutannya tetap berdiri, lautnya tetap hidup, dan sampahnya terkendali.

Sebab kemajuan yang dibangun dengan merusak bumi sesungguhnya bukan kemajuan, melainkan utang ekologis yang diwariskan kepada anak cucu.

Dalam banyak percakapan publik, Indonesia Emas 2045 kerap diletakkan terutama sebagai agenda pertumbuhan ekonomi. Itu tidak keliru. Indonesia memang membutuhkan pertumbuhan tinggi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen selama ini cukup menjaga stabilitas, tetapi belum cukup untuk membawa Indonesia melompat menjadi negara maju.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Angka ini adalah kabar baik. Di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, dan tekanan rantai pasok, ekonomi nasional masih menunjukkan daya tahan. Namun, pertumbuhan 5,6 persen tidak boleh membuat bangsa ini cepat puas. Untuk mengejar target Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih produktif, dan lebih berkualitas.

RPJPN 2025–2045 menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita pada kisaran 23.000 hingga 30.300 dollar AS. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia saat ini masih berada di sekitar 5.000 dollar AS. Jaraknya masih panjang. Artinya, Indonesia harus bekerja lebih keras: memperkuat industrialisasi, memperluas hilirisasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat transformasi digital, membangun infrastruktur, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menarik investasi yang menciptakan nilai tambah.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan lingkungan hidup. Indonesia tidak boleh mengejar negara maju dengan meniru kesalahan lama negara-negara industri: tumbuh dulu, merusak dulu, mencemari dulu, lalu membersihkan kemudian. Dunia hari ini tidak lagi memberi ruang bagi model pembangunan seperti itu.

Krisis iklim sudah terjadi. Banjir, kekeringan, abrasi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, pencemaran sungai, polusi udara, dan darurat sampah bukan lagi ancaman abstrak. Semuanya sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Karena itu, Indonesia Emas 2045 harus dibangun dengan paradigma baru: ekonomi tumbuh, tetapi bumi dijaga; industri maju, tetapi lingkungan tidak dikorbankan; investasi masuk, tetapi daya dukung alam tidak dilampaui.

Di sinilah gagasan Asta Cita Hijau menjadi penting. Asta Cita tidak boleh hanya dibaca sebagai agenda pembangunan ekonomi, pemerataan, hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia. Asta Cita juga harus dibaca sebagai kompas ekologis pembangunan nasional.

Asta Cita Hijau berarti menjadikan lingkungan hidup sebagai pusat, bukan pinggiran, pembangunan. Tanah, air, udara, hutan, laut, dan sampah harus menjadi indikator utama keberhasilan negara. Selama ini, pembangunan terlalu sering diukur dari berapa kilometer jalan dibangun, berapa besar investasi masuk, berapa kawasan industri berdiri, dan berapa persen ekonomi tumbuh. Semua itu penting. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pembangunan itu membuat rakyat hidup lebih sehat? Apakah sungai tetap mengalir bersih? Apakah udara di kota-kota masih layak dihirup? Apakah hutan tetap menjadi penyangga iklim? Apakah laut tetap menjadi sumber kehidupan nelayan? Apakah sampah dikelola atau hanya dipindahkan ke gunungan tempat pembuangan akhir?

Negara maju sejati tidak hanya mampu memproduksi barang dan jasa. Negara maju juga mampu mengelola dampak dari produksinya sendiri.

Karena itu, hilirisasi harus menjadi hilirisasi hijau. Indonesia tidak boleh lagi puas menjadi penjual bahan mentah. Nikel, tembaga, bauksit, sawit, batu bara, gas, dan komoditas strategis lainnya harus diolah di dalam negeri agar menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penerimaan negara, dan penguasaan rantai industri. Namun, hilirisasi tidak boleh hanya dihitung dari nilai ekspor dan jumlah smelter. Ia juga harus dihitung dari standar lingkungan, penggunaan energi bersih, pengolahan limbah, pemulihan lahan, perlindungan masyarakat sekitar, dan transparansi tata kelola.

Jika hilirisasi hanya memindahkan pencemaran dari negara lain ke tanah air sendiri, maka itu bukan kedaulatan ekonomi. Itu hanya memindahkan beban ekologis ke rakyat.

Transformasi digital juga harus diberi makna hijau. Digitalisasi tidak boleh hanya dipakai untuk mempercepat transaksi, layanan, dan konsumsi. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat pengawasan lingkungan: memantau deforestasi, mengukur kualitas udara, melacak pencemaran sungai, mendata emisi karbon, mengawasi perizinan, membaca perubahan tutupan lahan, dan membuka data kepada publik. Negara harus memiliki mata digital untuk menjaga alamnya.

Transisi energi pun harus menjadi bagian penting dari Asta Cita Hijau. Indonesia memiliki potensi besar energi surya, hidro, panas bumi, angin, biomassa, bioenergi, serta ekonomi karbon. Kita juga memiliki hutan tropis, gambut, mangrove, lamun, dan ekosistem pesisir yang menyimpan cadangan karbon sangat besar. Dengan mangrove sekitar 3,45 juta hektare—salah satu yang terbesar di dunia—Indonesia memiliki modal ekologis dan ekonomi hijau yang sangat strategis.

Tetapi transisi energi harus dikelola secara adil. Jangan sampai energi bersih hanya menjadi bahasa proyek besar, sementara masyarakat kecil tetap menanggung polusi, kehilangan ruang hidup, atau tidak menikmati manfaat ekonomi. Transisi energi harus membuka lapangan kerja hijau, memperkuat industri nasional, menurunkan ketergantungan pada energi fosil, dan menjaga daya saing Indonesia dalam ekonomi global rendah karbon.

Hal yang sama berlaku untuk hutan. Indonesia masih memiliki kawasan berhutan yang sangat luas, sekitar 95 juta hektare lebih. Ini adalah kekayaan ekologis yang tidak ternilai. Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah penyimpan air, penyerap karbon, rumah keanekaragaman hayati, pelindung tanah, sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal, serta benteng terakhir menghadapi krisis iklim. Setiap hektare hutan yang hilang bukan sekadar kehilangan vegetasi, tetapi kehilangan fungsi kehidupan.

Karena itu, pembangunan Indonesia Emas tidak boleh memandang hutan hanya sebagai cadangan lahan. Hutan adalah infrastruktur ekologis bangsa.

Namun, dari semua isu lingkungan, sampah barangkali merupakan ujian paling dekat dengan kehidupan rakyat. Setiap rumah menghasilkan sampah. Setiap pasar menghasilkan sampah. Setiap sekolah, kantor, restoran, pelabuhan, kawasan wisata, dan kawasan industri menghasilkan sampah. Jika tidak dikelola, sampah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah: dari rumah ke selokan, dari selokan ke sungai, dari sungai ke laut, dari kota ke TPA, lalu kembali kepada manusia dalam bentuk banjir, penyakit, bau, mikroplastik, dan pencemaran.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan timbulan sampah Indonesia berada di kisaran 140.000 hingga 145.000 ton per hari. Dalam satu tahun, jumlahnya mencapai puluhan juta ton. KLH/BPLH pernah mencatat timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 56 juta ton, sementara sampah yang terkelola secara layak masih belum mencapai separuhnya. Plastik menjadi salah satu masalah utama, dengan jutaan ton sampah plastik setiap tahun dan tingkat daur ulang yang masih rendah.

Ini bukan sekadar persoalan teknis kebersihan. Ini persoalan tata kelola negara.

Indonesia Emas tidak boleh kalah oleh sampahnya sendiri. Kota-kota tidak boleh tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, tetapi dikelilingi TPA yang kelebihan kapasitas. Destinasi wisata tidak boleh dipromosikan sebagai surga tropis, tetapi lautnya tercemar plastik. Kawasan industri tidak boleh menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi meninggalkan beban limbah bagi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi kelas menengah tidak boleh berubah menjadi ledakan sampah yang tidak terkendali.

Karena itu, pengelolaan sampah harus ditegaskan sebagai urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah. Kepala daerah tidak cukup membangun alun-alun, taman kota, festival wisata, dan pusat kuliner jika gagal mengurus sampah. Kota yang maju bukan hanya kota yang indah di baliho, tetapi kota yang memiliki sistem pemilahan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan residu yang tertib.

Masalahnya, selama ini masyarakat sering diminta memilah sampah, tetapi sistemnya tidak siap. Warga diminta memisahkan organik dan anorganik, tetapi truk sampah mencampur kembali semuanya. Kampanye kebersihan digelar, tetapi fasilitas pengolahan tidak tersedia. Bank sampah dibentuk, tetapi tidak selalu tersambung dengan industri daur ulang. TPS 3R dibangun, tetapi SDM, anggaran, dan perawatannya lemah. Akhirnya, sampah tetap berakhir di TPA.

Negara tidak boleh hanya menyuruh rakyat berubah. Negara harus menyediakan sistem agar rakyat bisa berubah.

Pemerintah telah mendorong target ambisius: 100 persen sampah terkelola pada 2028, dengan sebagian besar sampah diolah, sebagian dimanfaatkan melalui waste-to-energy, RDF, kompos, daur ulang, dan residu ditekan seminimal mungkin ke TPA. Target seperti ini memang berat, tetapi diperlukan. Negara tidak boleh terlalu lama berdamai dengan darurat sampah.

Meski begitu, teknologi bukan mantra ajaib. Waste-to-energy dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak boleh dijadikan obat tunggal. Insinerasi, RDF, dan teknologi termal membutuhkan biaya tinggi, standar emisi ketat, sampah dengan karakteristik tertentu, kepastian pasokan, dan tata kelola yang transparan. Jika sampah masih basah, tercampur, dan tinggi kandungan organik, proyek teknologi mahal bisa berubah menjadi beban fiskal baru.

Prinsipnya harus jelas: kurangi sampah dari sumber, pilah sejak rumah, olah organik sedekat mungkin dengan sumbernya, manfaatkan material yang masih bernilai, dorong daur ulang, gunakan RDF dan waste-to-energy untuk bagian yang tepat, dan jadikan TPA hanya sebagai tempat residu terakhir.

Di titik ini, sampah harus dilihat sebagai pintu masuk ekonomi sirkular. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, maggot, biogas, dan energi. Plastik dapat masuk ke industri daur ulang. Kertas, logam, kaca, dan tekstil dapat kembali menjadi bahan baku. RDF dapat menjadi bahan bakar alternatif industri. Bank sampah, koperasi, UMKM daur ulang, startup lingkungan, dan komunitas lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi hijau.

Inilah peluang besar yang sering luput: sampah bukan hanya biaya, tetapi juga sumber nilai. Jika dikelola dengan baik, sektor persampahan dapat menciptakan lapangan kerja hijau bagi operator, teknisi, pemilah, pengangkut, pengelola fasilitas, pelaku UMKM daur ulang, peneliti, pengembang teknologi, dan pekerja komunitas. Selama ini, pemulung dan pekerja informal persampahan telah menjadi tulang punggung diam-diam ekonomi daur ulang. Dalam Indonesia Emas, mereka tidak boleh terus berada di pinggir. Mereka harus diberi perlindungan, pelatihan, akses kesehatan, kemitraan, dan pengakuan sebagai bagian dari ekonomi sirkular nasional.

Pembentukan BLUD khusus persampahan dapat menjadi terobosan daerah. Dengan BLUD, layanan sampah bisa lebih fleksibel, profesional, dan cepat. Namun, BLUD tidak boleh menjadi ruang baru rente dan monopoli. Tata kelolanya harus transparan. Tarif harus wajar. Kontrak harus berbasis kinerja. Data tonase harus terbuka. Pengadaan harus diawasi. Publik harus dapat mengetahui berapa sampah masuk, berapa yang diolah, berapa yang menjadi residu, berapa biaya dikeluarkan, dan siapa operatornya.

Sebab dalam banyak kasus, persoalan lingkungan bukan hanya masalah teknologi, melainkan masalah tata kelola. Regulasi pusat tidak selalu terhubung dengan daerah. Target nasional tidak selalu diterjemahkan dalam anggaran daerah. Proyek dibangun, tetapi tidak dirawat. Peralatan dibeli, tetapi tidak dioperasikan. Masyarakat diminta berubah, tetapi fasilitas tidak tersedia. Akhirnya, lingkungan kembali menjadi korban dari pembangunan yang terfragmentasi.

Asta Cita Hijau membutuhkan orkestrasi negara. Pemerintah pusat menetapkan arah, standar, insentif, dan pengawasan. Pemerintah daerah menjalankan layanan dasar dengan sungguh-sungguh. Industri bertanggung jawab atas produk dan kemasannya melalui prinsip extended producer responsibility. Lembaga keuangan membiayai proyek hijau yang layak. Kampus menyiapkan riset dan SDM. Komunitas membangun kesadaran. Media mengawasi. Masyarakat ikut mengubah perilaku.

Tanpa orkestrasi, agenda hijau hanya akan menjadi jargon. Dengan orkestrasi, ia dapat menjadi mesin baru pembangunan.

Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 harus diberi makna baru. Ia bukan hanya Indonesia yang kaya, tetapi Indonesia yang bersih. Bukan hanya Indonesia yang industrial, tetapi Indonesia yang hijau. Bukan hanya Indonesia yang digital, tetapi Indonesia yang transparan dalam mengelola alam. Bukan hanya Indonesia yang infrastrukturnya luas, tetapi Indonesia yang tanah, air, udara, hutan, dan lautnya tetap sehat.

Pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada Kuartal I-2026 adalah modal awal yang baik. Tetapi masa depan Indonesia tidak cukup ditentukan oleh angka pertumbuhan semata. Ia juga ditentukan oleh kemampuan bangsa ini menjaga kualitas hidup rakyat dan keberlanjutan alamnya.

Pada 2045, kita tidak ingin hanya berkata bahwa Indonesia telah menjadi negara maju. Kita ingin berkata bahwa Indonesia menjadi negara maju dengan cara yang benar. Tanahnya tetap memberi kehidupan. Airnya tetap mengalir jernih. Udaranya tetap sehat. Hutannya tetap berdiri. Lautnya tetap menjadi sumber rezeki. Sampahnya terkendali. Rakyatnya sejahtera. Negaranya berdaulat.

Indonesia Emas tidak boleh menjadi Indonesia yang kaya tetapi rusak. Indonesia Emas harus menjadi Indonesia yang maju, hijau, bersih, adil, dan bermartabat.

Itulah Asta Cita Hijau: jalan pembangunan yang menyatukan ekonomi dan ekologi, pertumbuhan dan keberlanjutan, kesejahteraan dan tanggung jawab antargenerasi. Sebab bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan, melainkan amanah yang harus dijaga.

Danramil Gesi Turun Langsung Cek Stok Pupuk, Pastikan Petani Tak Dihantui Kelangkaan Jelang Musim Tanam

SRAGEN,TelusuR.ID – Kekhawatiran petani terhadap potensi kelangkaan pupuk menjelang musim tanam mendapat perhatian serius dari aparat teritorial. Komandan Koramil (Danramil) 12/Gesi Kodim 0725/Sragen, Letda Inf Heri Suprapto, turun langsung ke lapangan untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tetap aman dan distribusinya berjalan tanpa hambatan.

Didampingi Babinsa, Heri mendatangi kios pupuk di Dukuh Besole, Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, guna mengecek kondisi stok pupuk bersubsidi maupun non-subsidi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat mengganggu produktivitas sektor pertanian.

Di lokasi, Danramil tidak hanya memeriksa ketersediaan pupuk, tetapi juga berdialog langsung dengan pemilik kios dan para petani. Ia menggali informasi terkait distribusi, kebutuhan pupuk di lapangan, hingga berbagai kendala yang berpotensi muncul menjelang musim tanam.

Menurut Heri, pupuk merupakan salah satu faktor vital dalam menjaga keberhasilan produksi pertanian. Karena itu, pengawasan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusinya tidak boleh diabaikan.

“Kami ingin memastikan petani tidak dihantui kekhawatiran soal pupuk. Selama stok tersedia dan distribusi berjalan lancar, petani bisa fokus menggarap lahan serta meningkatkan hasil panen,” tegasnya.

Ia menambahkan, TNI melalui aparat kewilayahan akan terus mengawal program ketahanan pangan nasional dengan aktif memantau kondisi di lapangan serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kehadiran Babinsa dan Danramil di tengah petani diharapkan mampu menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian sejak dini.

Sementara itu, pemilik kios pupuk, Santoso, memastikan bahwa persediaan pupuk di wilayah Gesi hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan petani.

Ia juga mengapresiasi langkah proaktif Danramil yang tidak sekadar menunggu laporan, tetapi turun langsung melakukan pengecekan. Menurutnya, pengawasan seperti ini penting untuk memastikan distribusi pupuk berjalan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Langkah cepat Danramil Gesi tersebut menjadi sinyal bahwa upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya dilakukan di atas meja, melainkan melalui pengawasan langsung di lapangan. Dengan ketersediaan pupuk yang terjaga, petani memiliki kepastian untuk memulai musim tanam tanpa dibayangi persoalan kebutuhan sarana produksi.(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.id – Pendopo Agung Kabupaten Jombang menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh emosi dan linangan air mata. Suara sirene mobil patwal yang mengawal iring-iringan bus jemaah haji seketika memecah ketegangan ribuan keluarga yang telah menyemut sejak pagi buta di sepanjang luar area pendopo.

Bupati Jombang, Warsubi, turun langsung untuk menyambut kepulangan para jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1448 Hijriah atau 2026 Masehi pada Rabu (17/06/2026). Prosesi penyambutan yang sakral ini dibagi ke dalam dua sesi waktu kedatangan agar berjalan dengan tertib.

Kedatangan Kloter 60 & 61

Kloter 60: Tiba di lokasi pada pukul 10.05 WIB.

Kloter 61: Tiba di lokasi pada pukul 11.45 WIB.

Kondisi Umum: Lancar, aman, khidmat, dan diselimuti rasa syukur.

Sesi pertama kedatangan dikhususkan bagi jemaah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 60. Begitu pintu bus dibuka, lambaian tangan dan senyum sumringah para jemaah yang mengenakan pakaian khas haji langsung disambut hangat oleh jajaran protokol Pemkab Jombang.

Dalam sambutan resminya, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga atas kembalinya para tamu Allah tersebut. Beliau mengapresiasi ketahanan fisik dan mental para jemaah yang mampu menyelesaikan seluruh rukun haji di tengah cuaca Arab Saudi yang menantang.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, karena Allah SWT telah memberikan kemudahan dan perlindungan, sehingga seluruh jemaah kloter 60 dapat menyelesaikan ibadah dengan baik, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat,” ujar Bupati Warsubi di hadapan para jemaah.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Jombang ini juga mendoakan agar seluruh jemaah mendapatkan predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabruroh. Beliau menekankan bahwa indikator kemabruran haji yang sesungguhnya baru akan diuji setelah mereka membaur kembali ke masyarakat.

Menurutnya, esensi dari gelar haji harus membawa dampak positif pada kesalehan sosial dan peningkatan kualitas ibadah di lingkungan masing-masing. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik menjadi cerminan bahwa ibadah spiritual di Tanah Suci telah membekas di dalam dada.

“Kemabruran haji hendaknya menjadi semangat yang terus hidup dalam kehidupan sehari-hari, tercermin melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tambah Warsubi dengan nada bergetar penuh harap.

Suasana di area Pendopo Kabupaten Jombang seketika berubah drastis menjadi penuh isak tangis saat sesi kedua dimulai untuk menyambut Kloter 61. Kegembiraan yang membuncah sesaat berubah menjadi duka yang mendalam ketika bupati mengumumkan kabar duka dari Tanah Suci.

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang, terdapat dua jemaah haji asal Jombang yang dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah. Kabar ini sempat membuat keheningan melanda seluruh sudut ruangan pendopo selama beberapa saat.

Jemaah yang berpulang ke rahmatullah tersebut diidentifikasi sebagai almarhumah Ibu Hj. Rubiansih binti Sumorejo yang merupakan warga Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung. Almarhumah berangkat ke Tanah Suci bersama rombongan yang tergabung dalam Kloter 61.

Selain itu, duka mendalam juga menyelimuti keluarga almarhum H. Sukipan yang juga tergabung dalam Kloter 61. Almarhum merupakan warga asal Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Jombang, yang mengembuskan napas terakhirnya di tengah prosesi ibadah haji.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Warsubi secara khusus menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga. Beliau kemudian mengajak seluruh jemaah dan tamu undangan yang hadir untuk menundukkan kepala dan mengirimkan doa bersama.

“Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kita semua berdoa agar mereka memperoleh kemuliaan sebagai tamu Allah,” tuturnya takzim.

Kepada seluruh jemaah Kloter 60 dan 61 yang telah menginjakkan kaki kembali di tanah kelahiran, bupati menitipkan pesan penutup. Beliau berharap para jemaah mampu mempertahankan konsistensi ibadah seperti yang mereka lakukan selama berada di Makkah dan Madinah.

“Harapan kami, setelah kembali dari haji ini, semangat ibadahnya tetap terjaga dengan baik, dan bisa menjadi contoh sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat,” pungkas Bupati Warsubi mengakhiri untaian pesan bijaknya.

Sebelum prosesi penjemputan oleh keluarga dimulai, bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim pemandu dan tim medis. Terima kasih disematkan kepada seluruh petugas haji yang telah totalitas melayani jemaah dari keberangkatan hingga kepulangan.

Agenda penyambutan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jombang, Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin beserta istri, Ketua Tim Penggerak PKK Yuliati Nugrahani Warsubi, Ketua DWP Lilik Agus Purnomo, serta sejumlah tokoh agama dan Kepala OPD setempat.

Jembatan Perintis Garuda di Girimarto Masuki Tahap Finishing, Progres Pembangunan Capai 80 Persen

WONOGIRI,TelusuR.ID — Pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang melintasi Sungai Blateran di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, memasuki tahap akhir pengerjaan. Infrastruktur yang akan menghubungkan Desa Nungkulan, Desa Jendi, dan Kelurahan Gemawang itu kini mencapai progres sekitar 80 persen.

Pada Rabu (17/6/2026), pekerjaan difokuskan pada pemasangan pagar jembatan, pengamplasan, serta pengecatan sebagai bagian dari proses penyelesaian konstruksi. Tahapan tersebut menjadi penanda bahwa jembatan yang selama ini dinantikan masyarakat semakin dekat untuk dapat digunakan.

Di lokasi pembangunan, anggota Koramil 18/Girimarto bersama warga dan para pekerja tampak bergotong royong menyelesaikan sejumlah pekerjaan teknis. Pemasangan pagar dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan pengguna, sementara pengamplasan dan pengecatan bertujuan memperkuat daya tahan material sekaligus memperbaiki tampilan konstruksi.

Bintara Tata Usaha Urusan Dalam (Bati Tuud) Koramil 18/Girimarto, Peltu Panggung, mengatakan setiap tahapan pembangunan dilakukan secara bertahap dan teliti guna memastikan kualitas bangunan sesuai standar yang ditetapkan.

Menurut dia, pagar jembatan bukan sekadar pelengkap konstruksi, melainkan komponen penting yang berfungsi melindungi pengguna saat melintas. Karena itu, proses pemasangan hingga tahap finishing dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketahanan material.

“Pekerjaan saat ini memasuki tahap penyempurnaan. Selain pemasangan pagar, kami juga melakukan pengamplasan dan pengecatan agar hasil akhir lebih rapi, kuat, dan tahan terhadap perubahan cuaca,” kata Peltu Panggung.

Keberadaan Jembatan Perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga antarwilayah yang selama ini bergantung pada akses terbatas, terutama saat musim hujan ketika debit Sungai Blateran meningkat.

Bagi masyarakat setempat, jembatan tersebut bukan hanya infrastruktur penghubung, tetapi juga sarana penting yang akan mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan sosial di kawasan Girimarto.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 80 persen, masyarakat kini menantikan penyelesaian proyek tersebut agar segera dapat dimanfaatkan sebagai jalur penghubung yang lebih aman dan efisien.(Agus Kemplu)