Wonogiri,TelusuR.ID – Suasana malam di Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Nguntoronadi, terasa lebih hangat dan penuh rasa aman. Personel Koramil 04/Nguntoronadi bersama anggota linmas melaksanakan patroli cipta kondisi yang dipimpin oleh Serma Rozak. Kehadiran aparat di tengah masyarakat ini menjadi bentuk nyata komitmen menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.Selasa Malam(7/4/2026)

Dalam kegiatan tersebut, tim patroli menyusuri sejumlah titik rawan dan lokasi aktivitas warga. Tidak hanya melakukan pengawasan, Serma Rozak bersama anggota juga aktif berinteraksi dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak warga untuk turut menjaga lingkungan. Suasana penuh keakraban terlihat jelas saat warga menyambut kedatangan aparat dengan senyum dan sapaan hangat.

Antusiasme warga begitu terasa sepanjang kegiatan berlangsung. Banyak warga mengaku merasa lebih tenang dan nyaman dengan adanya patroli rutin ini, terutama di malam hari. Kehadiran aparat dinilai mampu memberikan efek preventif terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus mempererat hubungan antara TNI, linmas, dan masyarakat.

Patroli cipta kondisi tersebut berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas keamanan wilayah. Sinergi antara aparat dan warga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi.

(Agus Kemplu)

Jakarta,TelusuR.ID – Gelombang kekhawatiran publik kian menguat menyusul temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penyalahgunaan cairan vape sebagai media distribusi narkotika. Temuan ini membuka babak baru dalam dinamika peredaran narkoba yang semakin adaptif, menyasar celah-celah gaya hidup modern, khususnya di kalangan remaja.

Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto secara tegas mengusulkan pelarangan vape di Indonesia sebagai langkah strategis untuk menekan potensi penyalahgunaan tersebut. Menurutnya, vape tidak lagi sekadar perangkat alternatif rokok, melainkan telah berevolusi menjadi medium terselubung yang mempermudah konsumsi zat terlarang tanpa terdeteksi.

Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena mayoritas pengguna vape berasal dari kelompok usia muda, termasuk anak di bawah umur. Dengan kemasan yang menarik dan persepsi “lebih aman”, vape justru menjadi pintu masuk baru bagi paparan zat adiktif yang berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik maupun mental.

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menyebut pelarangan vape sebagai bentuk keberanian negara dalam menghadapi ancaman yang tidak kasat mata namun berdampak luas.

“Ini bukan lagi soal pilihan gaya hidup. Kita sedang berbicara tentang infiltrasi narkotika ke dalam kehidupan anak-anak kita melalui medium yang tampak biasa. Jika negara tidak mengambil langkah tegas sekarang, kita berisiko kehilangan satu generasi. Komrad Pancasila mendukung penuh kebijakan pelarangan vape sebagai langkah penyelamatan nasional,” tegas Antony.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diiringi dengan edukasi publik yang sistematis serta pengawasan distribusi yang ketat. Tanpa itu, potensi penyalahgunaan akan terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Sejumlah pengamat juga menilai bahwa regulasi terkait vape di Indonesia masih memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelarangan dipandang sebagai langkah preventif yang relevan di tengah meningkatnya kompleksitas peredaran narkotika.

Dengan demikian, kebijakan pelarangan vape bukan hanya sebatas upaya pembatasan konsumsi, melainkan strategi komprehensif dalam menjaga ketahanan generasi muda dari ancaman narkoba yang kini hadir dalam bentuk yang semakin sulit dikenali.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang mengambil langkah tegas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor perbankan. Seorang oknum pegawai bank milik negara resmi ditahan atas dugaan keterlibatan dalam skandal penyaluran kredit mikro fiktif yang merugikan keuangan negara.

Penahanan ini dilakukan setelah tim penyidik Korps Adhyaksa menemukan bukti-bukti kuat adanya pelanggaran sistematis dalam proses pemberian kredit. Tersangka dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya demi meloloskan pinjaman yang tidak sesuai aturan.

Kepala Kejari Jombang, Diyah Ambarwati, menjelaskan bahwa pengusutan perkara ini sejatinya telah berjalan secara maraton sejak Oktober 2025. Setelah melalui serangkaian pengembangan kasus hingga April 2026, penyidik akhirnya menetapkan satu orang tersangka.

Tersangka yang kini mengenakan rompi oranye tersebut berinisial MIC. Ia merupakan pegawai yang bertugas di BRI Unit Keboan dan memiliki peran sentral dalam memverifikasi setiap pengajuan pinjaman dari masyarakat di wilayah tersebut.

“Penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup terkait dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan,” tegas Diyah saat memberikan keterangan resmi di Kantor Kejari Jombang, Selasa (7/4/2026) malam dikutip Telusur.id.

Dalam struktur perbankan, MIC menjabat sebagai mantri atau Pejabat Kredit Lini (PKL). Jabatan ini memberinya otoritas penuh untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi layak atau tidaknya seorang debitur mendapatkan kucuran dana.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga memproses pengajuan kredit dari 11 nasabah dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni antara tahun 2021 hingga 2024. Praktik lancung ini dilakukan secara terstruktur demi mengejar target atau keuntungan pribadi.

Modus yang dijalankan MIC tergolong nekat. Ia tetap meloloskan pengajuan kredit dari para debitur meski dokumen persyaratan yang diajukan jelas-jelas tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di perbankan.

Penyidik menemukan indikasi bahwa tersangka sengaja menyusun analisis kredit “aspal” atau asli tapi palsu. Ia memanipulasi data seolah-olah para debitur tersebut memiliki profil keuangan yang layak dan mampu mengembalikan pinjaman.

Kenyataannya, skenario tersebut runtuh saat seluruh kredit yang disalurkan berujung macet total. Para peminjam tidak mampu mengembalikan dana karena analisis kapasitas bayar yang disusun tersangka sejak awal memang tidak sesuai realita.

“Akibat perbuatan tersebut, terdapat potensi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Saat ini nilainya masih dalam proses penghitungan final oleh BPKP,” tambah Diyah di hadapan awak media.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka MIC kini dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa telah menyiapkan dakwaan primer maupun subsider untuk menjerat perilaku koruptif tersebut.

Guna mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, Kejari Jombang memutuskan melakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Jombang. Penahanan tahap pertama ini akan berlangsung selama 20 hari ke depan.

“Kejari Jombang memastikan akan terus mengembangkan perkara ini. Kami sedang mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain atau oknum internal yang ikut menikmati aliran dana tersebut,” pungkas Diyah menutup keterangannya.

Boyolali,TelusuR.ID — Pembangunan Jembatan Garuda berbahan beton yang menjadi penghubung antar dukuh di Dukuh Jengolo, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali terus menunjukkan progres positif. Saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap pemasangan bowplank dan pengerjaan pilar sebagai fondasi utama jembatan.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena bowplank berfungsi sebagai penentu titik dan batas konstruksi, sementara pilar menjadi penopang utama kekuatan jembatan nantinya. Dengan pengerjaan yang teliti, diharapkan hasil pembangunan akan kokoh dan tahan lama.

Warga setempat menyambut baik pembangunan Jembatan Garuda ini. Selama ini, akses antar dukuh masih terbatas dan cukup menyulitkan, terutama saat musim hujan. Kehadiran jembatan beton ini diyakini akan memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Selain itu, semangat gotong royong juga tampak dalam proses pengerjaan. Warga bersama aparat terkait saling bahu membahu mendukung kelancaran pembangunan, sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti.

Pembangunan Jembatan Garuda ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana penghubung fisik, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan kebersamaan masyarakat Desa Pilangrejo. Dengan infrastruktur yang semakin baik, diharapkan kesejahteraan warga pun ikut meningkat.

Ke depan, setelah tahap pilar selesai, pembangunan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga jembatan dapat segera difungsikan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Serma Sumartana Babinsa Desa Guworejo beserta tiga orang anggota Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen bergotong royong merenovasi rumah milik warga kurang mampu, Selasa 07/04 2026.

Renovasi dilakukan pada rumah milik Maryanto (53), warga Dk. Poh Ireng, Guworejo, Karangmalang yang selama ini membutuhkan perbaikan agar lebih layak huni. Proses6 perbaikan melibatkan warga sekitar bersama aparat TNI.

Babinsa Guworejo Serma Sumartana turut mendampingi sekaligus membantu jalannya renovasi bersama masyarakat.

“Kami hadir untuk mendampingi serta membantu proses renovasi agar berjalan lancar. Ini juga sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam membantu warga yang membutuhkan,” Sumartana.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu, Mayanto mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut renovasi rumah ini sangat membantu dirinya dan keluarga.

“Saya sangat berterima kasih atas bantuan ini. Dengan adanya renovasi rumah ini, kami merasa sangat terbantu,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dalam membantu sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan hunian layak.

(Agus Kemplu)

JOMBANG,TelusuR.ID – Suasana siang itu di sebuah rumah makan di Jombang terasa berbeda. Bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan ruang berbagi pemahaman antara BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dan para insan media. Melalui kegiatan yang digelar pada Selasa (7/4/2026), mereka duduk bersama, menyamakan persepsi tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Titus Sri Hardianto, membuka pertemuan dengan satu pesan yang sederhana namun penting: informasi yang benar adalah kunci. Ia menyadari, di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat kerap dihadapkan pada berbagai kabar yang belum tentu akurat. Di sinilah peran media menjadi sangat vital.

Menurut Titus, media bukan sekadar penyampai berita, tetapi mitra strategis. Lewat tangan merekalah informasi yang benar bisa sampai ke masyarakat luas dengan tepat sasaran. Ia berharap, melalui kegiatan ini, para jurnalis mendapatkan pemahaman yang utuh sehingga tidak ada lagi perbedaan informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Di kesempatan itu pula, Titus memaparkan capaian Program JKN di Kabupaten Jombang. Angkanya cukup menggembirakan. Dari total sekitar 1,38 juta penduduk, lebih dari 1,32 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Artinya, cakupan kepesertaan telah menembus 96 persen.

Tak hanya itu, akses layanan kesehatan juga terus diperluas. Puluhan fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga belasan rumah sakit rujukan telah tersedia dan bisa dimanfaatkan peserta. Ditambah lagi dengan berbagai kanal layanan, mulai dari kunjungan langsung ke kantor, layanan WhatsApp PANDAWA, aplikasi mobile, hingga call center 165 yang aktif selama 24 jam.

Namun di balik kemudahan tersebut, Titus tetap mengingatkan satu hal penting: peserta harus memastikan status kepesertaannya aktif. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika ragu, masyarakat diminta untuk melakukan pengecekan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang, M. Mufid, mengaku kegiatan ini memberi banyak pencerahan. Ia mencontohkan beberapa isu yang selama ini beredar di masyarakat, seperti batas rawat inap tiga hari atau anggapan bahwa JKN tidak bisa digunakan di luar domisili, yang ternyata tidak benar.

Bagi Mufid, pertemuan seperti ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat. Ia pun menegaskan komitmen rekan-rekan jurnalis untuk terus mendukung Program JKN agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas.

Di akhir pertemuan, satu hal terasa jelas: kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan media bukan sekadar hubungan kerja, melainkan upaya bersama untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar—dan pada akhirnya, pelayanan kesehatan yang lebih baik.(Adv)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Selasa (7/4/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes atas menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan kebijakan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Massa menuntut pemerintah daerah segera menertibkan PKL yang nekat berjualan di luar area resmi Sentra Wisata Kuliner di Jalan KH. Ahmad Dahlan. Keberadaan pedagang liar ini dianggap mematikan pendapatan pedagang resmi yang patuh pada aturan relokasi.

Aksi dimulai dengan long march dari Taman Kebon Rojo menuju kantor Pemkab Jombang. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, massa yang didominasi pedagang sentra kuliner ini bergantian melakukan orasi menggunakan pengeras suara untuk menarik perhatian publik dan pejabat setempat.

Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim, mengungkapkan bahwa terdapat dua poin utama dalam tuntutan mereka kali ini. Fokus pertama adalah penegakan aturan mengenai larangan berjualan di zona merah yang selama ini terkesan dibiarkan oleh aparat penegak perda.

Selain masalah zonasi, FRMJ juga mendesak kejelasan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap anggota Satpol PP yang terjadi beberapa waktu lalu. Hingga kini, kasus tersebut dinilai jalan di tempat dan belum menemui titik terang secara hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden kekerasan tersebut menimpa Kepala Satpol PP saat melakukan penataan PKL di kawasan Alun-alun pada Desember 2025. FRMJ meminta identitas pelaku segera diungkap sebagai bentuk supremasi hukum di Jombang.

Pria yang akrab disapa Cak Fattah ini menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang warga untuk mencari nafkah. Namun, ia meminta pemerintah konsisten menjalankan aturan zonasi agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar sesama pedagang.

“Kalau memang itu zona merah, harus ditertibkan. Pemerintah tidak boleh membuat aturan tapi kemudian tidak ditegakkan,” tegas Cak Fattah saat ditemui di sela-sela aksi, dikutip Telusur.id.

Ketimpangan nasib sangat dirasakan oleh pedagang di dalam sentra kuliner. Meski rutin membayar retribusi harian sebesar Rp2.000, mereka mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang terpaksa disediakan secara swadaya.

Keresahan pedagang semakin memuncak karena munculnya banyak PKL baru yang diduga berasal dari luar daerah. “Banyak dari mereka orang baru, bahkan ada yang sudah punya lapak di dalam tapi buka lagi di luar. Ini jelas merugikan kami,” lanjutnya.

Merespons aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, berjanji akan segera mengambil langkah tegas. Pemkab menargetkan penataan ulang kawasan zona merah dalam waktu dekat agar ketertiban kota kembali terjaga.

“Dalam satu minggu ke depan, kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan DLH, serta melibatkan TNI-Polri untuk melakukan penertiban secara terpadu,” ujar Agus saat menemui massa di kantor Pemkab.

Sebelum penindakan dilakukan, pihak Pemkab akan melakukan pendataan ulang untuk memverifikasi identitas para pedagang liar tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan solusi yang diberikan nantinya bersifat adil dan tidak menimbulkan konflik baru.

Usai dari Pemkab, massa FRMJ melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Jombang untuk menolak anggaran pengadaan seragam dinas dewan senilai Rp500 juta. Mereka menilai anggaran tersebut sangat tidak etis dan menyakiti hati rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-63 Bank Jateng tahun 2026, sebuah kegiatan sosial penuh makna digelar pada Selasa (7/4/2026), yakni aksi donor darah yang berlangsung dengan antusiasme tinggi.

Mengusung semboyan “Setetes Darah Anda Sangat Berarti”, kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama sekaligus ajakan untuk berbagi kehidupan melalui darah yang didonorkan.

Acara yang berlangsung di lingkungan kantor Bank Jateng Cabang Wonogiri ini tidak hanya diikuti oleh pegawai bank, tetapi juga mendapat dukungan dari anggota Kodim 0728/Wonogiri.

Kehadiran para personel TNI yang dipimpin oleh Pasi Log Kapten Inf Surono menambah semarak kegiatan sekaligus menunjukkan sinergi yang kuat antara institusi perbankan dan aparat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasi Log Kapten Inf Surono mengatakan, Tema HUT ke-63 Bank Jateng tahun ini, “Sinergi Bergerak Menuju Prestasi”, terasa begitu relevan dengan terselenggaranya kegiatan donor darah tersebut, Tidak hanya sekadar perayaan, momentum ini dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah, sekaligus mempererat hubungan antar instansi melalui aksi kemanusiaan.

Selama kegiatan berlangsung, suasana tertib dan kondusif sangat terasa. Para peserta dengan sukarela mengikuti proses donor darah dengan penuh semangat, didukung oleh tenaga medis yang profesional.

Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi penerima donor sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus menebar kebaikan melalui aksi sederhana namun berdampak besar.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komite III DPD RI bersama Kementerian Kebudayaan resmi menyepakati penguatan kebijakan pemajuan kebudayaan nasional dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk menyelaraskan visi dalam memproteksi kekayaan budaya Indonesia di tengah arus modernisasi.

Dalam kesempatan tersebut, kedua lembaga menyatakan komitmen kuat untuk menjaga warisan leluhur sekaligus mengadaptasikannya ke dalam ekosistem digital dan literasi modern. Langkah ini dipandang sebagai instrumen vital untuk memperkokoh identitas nasional agar tetap tegak berdiri di tengah persaingan global yang kian kompetitif.

Selain kesepakatan umum, kabar baik muncul saat Kementerian Kebudayaan memberikan lampu hijau terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah. RUU yang merupakan inisiatif DPD RI tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda pembahasan prioritas pada tahun 2026 mendatang.

Senada dengan visi tersebut, Anggota Komite III DPD RI, Dr. Lia Istifhama, menekankan betapa krusialnya pelestarian naskah kuno sebagai fondasi ketahanan nasional. Senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia ini mendorong agar digitalisasi budaya tidak lagi sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang masif.

Di hadapan jajaran kementerian, Ning Lia memaparkan betapa melimpahnya kekayaan sejarah Nusantara, mulai dari kemegahan era Majapahit hingga jejak dakwah Walisongo. Rapat yang berlangsung dinamis tersebut akhirnya melahirkan berbagai kesepakatan taktis antara pihak legislatif dan pemerintah.

Lebih lanjut, keponakan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ini menegaskan bahwa kebudayaan harus dipandang sebagai engine of growth atau mesin pertumbuhan bagi perekonomian bangsa. Ia secara khusus mengangkat potensi Jawa Timur sebagai salah satu pusat situs arkeologi terbesar yang dimiliki Indonesia.

“Jawa Timur adalah rumah bagi situs Majapahit dan naskah-naskah kuno era Walisongo. Manuskrip-manuskrip ini adalah identitas local wisdom kita yang tidak ternilai harganya,” ujar Ning Lia dalam keterangan tertulisnya dikutip Telusur.id, Selasa (7/4/2026).

Ia pun berharap ada upaya pelestarian yang lebih detail dan holistik, terutama dalam mengonversi peninggalan sejarah tersebut ke format digital. Hal ini dianggap mendesak agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam manuskrip sejarah tersebut tidak lekang oleh zaman dan tetap bisa diakses generasi mendatang.

Menurut pandangan Ning Lia, manuskrip merupakan objek vital dalam penguatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara serius dan kolaboratif antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah di seluruh tingkatan.

Tidak hanya soal pelestarian, tokoh perempuan yang dikenal santun ini juga menyoroti aspek teknis dalam dunia sastra dan perfilman. Ia memberikan kritik konstruktif terkait metode promosi budaya lokal seperti Ludruk, Keroncong, hingga Campursari agar lebih dikenal secara global melalui karya literasi.

“Kita perlu meniru gaya naskah luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia. Mereka hampir selalu menyisipkan catatan kaki (footnote) untuk menjelaskan diksi atau istilah yang berkaitan dengan kekhasan budaya mereka kepada pembaca,” jelasnya memberikan ilustrasi.

Berangkat dari pemikiran itu, Ning Lia berharap Kementerian Kebudayaan dapat memberikan stimulus nyata bagi para penulis jurnal maupun novelis. Langkah sederhana namun komprehensif ini diharapkan mampu memicu para kreator untuk menyisipkan penjelasan istilah budaya lokal demi memperkenalkannya kepada pembaca internasional.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen kementeriannya untuk memperkuat sinergi dengan DPD RI. Ia memastikan bahwa keterlibatan Komite III akan diperluas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program kebudayaan di lapangan.

Sebagai penutup, Fadli Zon menyatakan bahwa pihaknya akan menggandeng sektor swasta untuk mempercepat revitalisasi cagar budaya dan museum secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi situs-situs bersejarah di seluruh pelosok negeri.

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya mendukung kelancaran sistem pengairan pertanian, Koptu Ngadiono Babinsa Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen bersama warga melaksanakan kegiatan karya bakti pembangunan talud irigasi sawah di wilayah Desa Nganti Gemolong Sragen, Senin (06/04/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan petani, khususnya dalam menjaga ketersediaan air agar tetap lancar menuju area persawahan. Dengan semangat gotong royong, Koptu Ngadiono turun langsung ke lapangan membantu proses pembangunan talud mulai dari pengangkutan material hingga pengerjaan struktur dasar.

Ngadiono menyampaikan bahwa pembangunan talud ini sangat penting guna mencegah longsor serta menjaga aliran air irigasi tetap stabil. Dengan adanya talud yang kuat, diharapkan distribusi air ke lahan pertanian dapat berjalan optimal sehingga mendukung peningkatan hasil panen petani.

Selain itu, kehadiran Ngadiono di tengah masyarakat juga bertujuan untuk memotivasi warga agar terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun desa. Gotong royong seperti ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di wilayah pedesaan.
Para petani pun mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut. Mereka berharap pembangunan talud ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menjaga keberlangsungan pertanian.

(Agus Kemplu)