JOMBANG, TelusuR.id – Gelombang penyampaian aspirasi dari buruh PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada Selasa (23/06/2026) berakhir dengan damai. Ketegangan terkait rencana pengurangan karyawan massal berhasil dijembatani melalui ruang dialog yang kondusif.

Sejak pagi hari, massa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) berkumpul untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi ini mendapat pengawalan ketat namun humanis dari aparat kepolisian guna memastikan ketertiban umum di pusat pemerintahan tetap terjaga.

Massa buruh tidak berjuang sendirian, aksi unjuk rasa damai ini juga disokong penuh oleh Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (GAS-JP). Gabungan elemen pekerja dan aktivis ini bergerak bersama demi memperjuangkan nasib ratusan kepala keluarga yang terancam kehilangan mata pencaharian.

Tak butuh waktu lama bagi jalannya aksi, jajaran Pemkab Jombang langsung merespons cepat dengan membuka pintu komunikasi lebar-lebar. Langkah taktis ini diambil guna meredam potensi gesekan di lapangan dan segera mencari solusi terbaik atas konflik ketenagakerjaan tersebut.

Aspirasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan diterimanya perwakilan buruh untuk melakukan audiensi formal. Pertemuan penting ini digelar di Ruang Rapat Istidjab, Lantai 2 Kantor Pemkab Jombang, dan berlangsung secara intensif hingga pukul 11.30 WIB.

Rapat mediasi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag., M.Pd. (Gus Wabup), bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto. Turut hadir Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, jajaran Kepala OPD terkait, serta perwakilan manajemen PT SGS.

Dalam dialog hangat tersebut, Ketua SBPJ Hadi Purnomo bersama Koordinator GAS-JP Luthfi Mulyono menyampaikan sejumlah poin krusial. Pihak buruh secara tegas mendesak adanya pembatalan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang membayangi para karyawan.

Selain penolakan PHK, aliansi pekerja juga menuntut jaminan keberlanjutan dalam berserikat di lingkungan kerja perusahaan. Mereka juga meminta evaluasi total terhadap penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang selama ini dinilai belum optimal.

Menanggapi keluhan tersebut, Gus Wabup Salmanudin menegaskan bahwa Pemkab Jombang sangat menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan berkomitmen penuh melindungi hak-hak masyarakatnya.

Pemkab Jombang berkomitmen mengawal ketat agar setiap regulasi ketenagakerjaan dipatuhi secara mutlak oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini mencakup kejelasan prosedur PHK serta kepastian pemenuhan hak atas upah yang layak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Percayalah, Pemerintah Kabupaten Jombang tidak akan tinggal diam. Kami akan mengawal proses ini agar kepentingan masyarakat Jombang, khususnya para pekerja PT SGS tetap terlindungi,” tegas Gus Wabup di depan perwakilan buruh.

Sebagai langkah konkret, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang diinstruksikan untuk segera berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Pemantauan ketat akan dilakukan terhadap kepatuhan regulasi yang berjalan di internal PT SGS.

Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian masalah ini melalui mekanisme perundingan Bipartit yang serius antara pekerja dan manajemen. Jika diperlukan, Pemkab Jombang bersama pemerintah provinsi siap hadir sebagai mediator demi memastikan tercapainya kesepakatan yang adil.

Lebih lanjut, Pemkab Jombang mengupayakan langkah nyata termasuk rencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi perusahaan. Sidak ini bertujuan memverifikasi di lapangan agar tidak ada aturan terkait sistem alih daya (outsourcing) yang menyalahi ketentuan perundang-undangan.

“Kami akan melakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisasi dampak permasalahan ketenagakerjaan ini. Namun untuk teknis sidak dan tindakan lanjutan, kami menunggu izin dari Abah Bupati dulu,” tambah Salmanudin secara diplomatis.

Pihak Pemkab Jombang berjanji akan terus mengupayakan jalan keluar terbaik agar keberlangsungan bekerja bagi para buruh dapat dipertahankan. Pemerintah mengapresiasi tinggi aliansi pekerja yang telah menyampaikan aspirasi dengan sangat tertib, aman, dan damai sehingga kondusivitas daerah tetap terjaga.

Menanam Pangan, Memulihkan Martabat: Ujian Nyata Asta Cita di Kemenimipas

Oleh: Abdullah Rasyid

*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

TelusuR.ID – Ada perubahan penting dalam cara negara memandang lembaga pemasyarakatan. Lapas dan rutan tidak lagi cukup dipahami sebagai ruang penghukuman, pengurungan, dan pengamanan. Di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, muncul arah baru: menjadikan pemasyarakatan sebagai ruang pembinaan produktif, tempat warga binaan tidak hanya menjalani pidana, tetapi juga dipulihkan martabatnya, dilatih keterampilannya, dan disiapkan kembali menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Arah ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam agenda kemandirian pangan, pemberantasan kemiskinan, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi kelembagaan negara. Namun, gagasan besar ini tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus diuji di lapangan: apakah lapas benar-benar bisa menjadi sentra produktif? Apakah warga binaan sungguh mendapat manfaat? Apakah produksi pangan dapat berjalan berkelanjutan? Dan apakah program ini tidak justru menjadi beban baru bagi satuan kerja?

Paparan Lembaga Demografi FEB UI tentang Rapid Needs Assessment Implementasi Program Ketahanan Pangan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberi jawaban awal yang penting. Temuan utamanya jelas: masalah ketahanan pangan IMIPAS bukan hanya soal ketersediaan lahan idle, tetapi terutama soal kapasitas SDM, tata kelola, pelatihan, kelembagaan, dan model keberlanjutan program.

Di sinilah letak pentingnya membaca program Kemenimipas secara lebih serius. Ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendorong transformasi lapas/rutan menjadi sentra pembinaan produktif—mulai dari Nusakambangan, Kendal, hingga berbagai UPT lain—sesungguhnya yang sedang dibangun bukan sekadar proyek tanam-menanam. Yang sedang diuji adalah model baru pemasyarakatan Indonesia: productive correctional system.

Dalam model ini, warga binaan tidak hanya dihitung sebagai penghuni lapas. Mereka dipandang sebagai manusia yang masih memiliki potensi, tenaga, keterampilan, dan masa depan. Mereka dilibatkan dari hulu ke hilir: mengolah lahan, menanam, beternak, membudidayakan ikan, mengolah hasil panen, membuat produk turunan, hingga masuk dalam sistem produksi yang bernilai ekonomi. Ini bukan sekadar aktivitas mengisi waktu. Ini adalah pendidikan disiplin, pelatihan kerja, pembentukan tanggung jawab, dan proses pemulihan martabat.

Program ketahanan pangan menjadi pintu masuk yang strategis. Indonesia sedang menghadapi tantangan pangan yang tidak ringan: ketergantungan pasokan, perubahan iklim, tekanan harga, distribusi yang tidak merata, serta kebutuhan pangan institusional yang besar. Dalam konteks itu, pemanfaatan lahan idle di lingkungan lapas/rutan memiliki nilai ganda. Di satu sisi, ia membantu sebagian kebutuhan bahan makanan internal. Di sisi lain, ia menjadi media pembinaan warga binaan agar memiliki keterampilan konkret setelah bebas.

Namun, kita perlu jujur. Hasil riset FEB UI menunjukkan bahwa produksi internal BAMA saat ini masih bersifat parsial. Komoditas yang paling realistis untuk menopang kebutuhan internal adalah sayur-sayuran. Komoditas lain seperti ayam, ikan, telur, tahu-tempe, singkong, dan produk olahan masih merupakan potensi terbatas. Artinya, program ini tidak boleh dibebani ekspektasi berlebihan sebagai pengganti penuh pasokan bahan makanan lapas/rutan. Ia lebih tepat ditempatkan sebagai substitusi parsial, sekaligus instrumen pembinaan dan pemberdayaan.

Masalah berikutnya adalah kapasitas. Di Lapas/Rutan, gap paling menonjol terdapat pada subsektor perkebunan, di mana 56,20 persen UPT yang diteliti tidak memiliki staf dengan kapasitas memadai. Di Kantor Imigrasi, kesenjangan teknis lebih besar lagi, sekitar 60–80 persen di berbagai subsektor agribisnis. Ini pesan penting: negara tidak cukup hanya memberi instruksi agar semua UPT menanam, beternak, atau membudidayakan ikan. Negara harus membangun kapasitasnya.

Karena itu, kebutuhan paling mendesak adalah Training Needs Assessment nasional. Pelatihan harus dibagi dalam tiga klaster: teknis, manajerial, dan tata kelola. Klaster teknis mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, akuakultur, pembibitan, pupuk, panen, dan pascapanen. Klaster manajerial mencakup manajemen usaha, pencatatan keuangan, koperasi, logistik BAMA, dan pemasaran. Klaster tata kelola mencakup SOP, pembagian peran, kemitraan, keamanan program, pengawasan WBP, dan mitigasi risiko.

Tanpa pelatihan semacam ini, program ketahanan pangan mudah jatuh menjadi seremoni. Lahan dibuka, bibit ditanam, foto kegiatan dipublikasikan, tetapi setelah itu program melemah karena tidak ada pendampingan teknis, tidak ada model bisnis, tidak ada pencatatan, tidak ada pasar, dan tidak ada regenerasi keterampilan.

Di sinilah diferensiasi peran menjadi sangat penting. Lapas/Rutan dan Kantor Imigrasi tidak boleh dipaksa menjalankan target yang sama. Keduanya berada dalam satu ekosistem Kemenimipas, tetapi mandat, sumber daya, aktor, dan kapasitasnya berbeda.

Lapas/Rutan lebih tepat diposisikan sebagai basis produksi pangan dan pembinaan warga binaan. Di sana ada WBP, kegiatan kerja, lahan atau sarana asimilasi edukasi, dapur BAMA, serta kebutuhan pembinaan kemandirian. Sementara Kantor Imigrasi tidak tepat jika dipaksa menjadi pusat produksi pangan. Perannya lebih strategis sebagai fasilitator kelembagaan: menghubungkan program dengan pemerintah daerah, komunitas, koperasi, investor, pasar lokal, serta memanfaatkan lahan idle kantor dalam skala kecil sebagai demplot atau ruang edukasi.

Dengan pembagian ini, fungsi utama masing-masing direktorat tetap terjaga. Pemasyarakatan menjadi pusat pembinaan produktif. Imigrasi menjadi simpul jejaring, kolaborasi, promosi, dan citra kelembagaan negara. Bahkan sebagai gerbang internasional, Kantor Imigrasi dapat menampilkan inovasi IMIPAS sebagai wajah baru negara: tegas menjaga kedaulatan, tetapi juga kreatif membangun kemanusiaan.

Transformasi ini juga tampak dalam program ekonomi biru. Kerja sama Kemenimipas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka ruang pembinaan warga binaan di sektor perikanan. Budidaya ikan, tambak, dan produk kelautan bukan hanya mendukung konsumsi protein, tetapi juga memberi keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Di negara kepulauan seperti Indonesia, pembinaan berbasis blue economy adalah langkah cerdas. Ia menghubungkan pemasyarakatan dengan potensi alam nasional.

Hal yang sama terlihat dalam pemanfaatan limbah FABA. Kerja sama dengan PLN dan BRI untuk membangun Balai Latihan Kerja serta pabrik pengolahan limbah fly ash dan bottom ash di Nusakambangan dan Lapas Tangerang menunjukkan arah baru: warga binaan dilatih mengolah limbah menjadi material bernilai ekonomi seperti paving block, beton, dan batako. Ini bukan hanya agenda ekonomi. Ini juga agenda lingkungan, circular economy, dan keterampilan kerja.

Jika produk FABA dapat mendukung program prioritas pembangunan 3 juta rumah, maka lapas tidak lagi menjadi ruang pasif yang hanya menyerap anggaran negara. Lapas dapat menjadi bagian dari rantai nilai pembangunan nasional. Warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi subjek produktif yang ikut menghasilkan nilai ekonomi.

Lebih jauh lagi, beberapa produk warga binaan seperti olahan sabut kelapa, mebel, furnitur, sarung goyor, dan kerajinan tangan telah diarahkan menembus pasar ekspor. Ini penting secara simbolik dan ekonomi. Dari balik tembok lapas, muncul produk yang bisa masuk pasar global. Dari ruang yang selama ini diasosiasikan dengan stigma, lahir karya yang membawa nilai tambah.

Namun, orientasi ekspor dan pasar tidak boleh mengaburkan prinsip utama pemasyarakatan. Program produktif di lapas bukan sekadar mengejar volume produksi, keuntungan, atau citra keberhasilan. Ia harus tetap berpusat pada pembinaan warga binaan. Karena itu, sistem premi atau bagi hasil menjadi sangat penting.

Premi WBP harus diposisikan sebagai insentif pembinaan, bukan upah kerja biasa. Formula premi tidak boleh hanya dihitung berdasarkan hasil produksi, karena panen dapat dipengaruhi cuaca, hama, kualitas bibit, alat, dan kondisi lahan. Premi harus mempertimbangkan disiplin, kehadiran, keterampilan teknis, produktivitas, kepatuhan SOP, keamanan, dan tanggung jawab kelompok. Dengan cara ini, negara tidak hanya menghargai hasil, tetapi juga proses pembentukan manusia.

Koperasi UPT juga perlu diperkuat. Ia harus menjadi agregator, bukan kompetitor UMKM lokal. Koperasi mencatat input produksi, proses kerja, output panen, alokasi untuk BAMA, surplus produksi, premi WBP, penjualan, margin, serta cadangan usaha. Tanpa koperasi yang tertib, program produktif mudah menjadi gelap: hasil tidak tercatat, premi tidak jelas, surplus tidak transparan, dan potensi penyimpangan terbuka.

Di sisi lain, program ini harus menjaga relasi dengan masyarakat sekitar. Produk lapas tidak boleh dijual terlalu murah hingga mematikan UMKM, petani, atau pemasok lokal. Prinsipnya sederhana: kebutuhan BAMA internal diprioritaskan lebih dulu; jika ada surplus, baru dijual dengan harga referensi pasar lokal dan melalui kemitraan. Lapas harus menjadi mitra ekonomi masyarakat, bukan pesaing yang didukung fasilitas negara.

Transformasi produktif juga tidak boleh mengabaikan keamanan. Program pembinaan tidak akan berjalan jika lapas masih dibayangi peredaran ponsel ilegal, pungli, narkoba, senjata tajam, dan gangguan keamanan. Karena itu, razia rutin anti-halinar tetap menjadi prasyarat. Ketahanan pangan, BLK, FABA, ekspor produk WBP, dan blue economy hanya mungkin berhasil jika keamanan dasar lapas/rutan terjaga.

Demikian pula dengan isu overcrowding. Pemindahan 2.879 warga binaan berisiko tinggi ke Lapas Maximum Security dan Super Maximum Security Nusakambangan dapat dibaca sebagai langkah pengendalian risiko. Tetapi strategi jangka panjang tidak boleh hanya bertumpu pada pemindahan. Overcrowding harus dijawab melalui reformasi pidana, penguatan pembimbingan kemasyarakatan, pidana alternatif, asesmen risiko, dan reintegrasi sosial yang lebih kuat.

Dengan demikian, agenda Kemenimipas berada pada persimpangan yang menarik. Di satu sisi, kementerian ini menjaga dua gerbang negara: gerbang luar melalui imigrasi dan gerbang dalam melalui pemasyarakatan. Imigrasi menjaga kedaulatan, mobilitas manusia, dan kepentingan nasional. Pemasyarakatan menjaga proses pemulihan manusia, keamanan sosial, dan martabat warga binaan. Di sisi lain, melalui program ketahanan pangan, blue economy, FABA, BLK, koperasi, dan ekspor produk WBP, kementerian ini sedang mencoba membuktikan bahwa lembaga negara dapat menjadi lebih produktif, adaptif, dan berdampak.

Tetapi keberhasilan program ini bergantung pada satu hal: kemampuan mengubah program menjadi sistem. Program bisa lahir dari instruksi menteri. Tetapi sistem hanya lahir dari tata kelola, pelatihan, SOP, pembiayaan, pencatatan, evaluasi, dan kesinambungan lintas kepemimpinan.

Kemenimipas perlu memastikan bahwa setiap UPT memiliki peta kapasitas yang jelas. Mana lapas yang cocok untuk pertanian, mana yang cocok untuk peternakan, mana yang cocok untuk perikanan, mana yang cocok untuk pengolahan limbah, mana yang lebih tepat sebagai pusat pelatihan kerja, dan mana yang cukup menjadi demplot kecil. Tidak semua tempat harus melakukan hal yang sama. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang seragam, melainkan kebijakan yang mampu membaca keragaman kapasitas lapangan.

Di titik ini, Asta Cita menemukan ujian konkretnya. Asta Cita tidak boleh hanya terdengar di panggung pidato, dokumen perencanaan, atau baliho politik. Ia harus terasa di dapur lapas, di kebun warga binaan, di kolam ikan, di BLK, di koperasi UPT, di rekening premi non-tunai WBP, di produk ekspor, di pasar lokal, dan di masyarakat sekitar yang ikut merasakan manfaat.

Jika dijalankan serius, program ini dapat menjadi salah satu inovasi paling penting dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia. Lapas tidak lagi semata menjadi simbol hukuman, tetapi ruang produksi sosial. Warga binaan tidak lagi sekadar dipandang sebagai beban negara, tetapi manusia yang sedang disiapkan untuk kembali. Lahan idle tidak lagi menjadi aset tidur, tetapi sumber pangan, keterampilan, dan ekonomi. Limbah tidak lagi menjadi masalah, tetapi bahan baku bernilai. Koperasi tidak lagi menjadi formalitas, tetapi instrumen akuntabilitas.

Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghukum. Negara yang besar adalah negara yang mampu memulihkan. Di situlah makna terdalam dari transformasi Kemenimipas: menjaga gerbang negeri, sekaligus mengembalikan martabat manusia.

Ketahanan pangan IMIPAS, jika dikelola dengan benar, bukan hanya tentang sayur, ikan, telur, batako, atau produk ekspor. Ia adalah tentang cara negara memperlakukan manusia yang pernah jatuh, memberi mereka keterampilan, menghubungkan mereka dengan kerja produktif, dan membuka jalan kembali ke masyarakat.

Inilah wajah pemasyarakatan yang seharusnya: aman, tertib, produktif, manusiawi, dan bernilai ekonomi. Sebuah pemasyarakatan yang tidak hanya menjaga tembok, tetapi juga menumbuhkan harapan.

Demi Ternak Tetap Produktif, Babinsa Jenar Rutin Dampingi Peternak hingga ke Kandang Mbah Poni

SRAGEN,TelusuR.ID – Komitmen TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional tak hanya diwujudkan melalui program besar, tetapi juga lewat pendampingan langsung kepada masyarakat hingga ke tingkat desa. Seperti yang dilakukan Serma Hariono, Babinsa Koramil 11/Jenar Kodim 0725/Sragen, yang menyambangi kandang ternak milik Mbah Poni di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Selasa (23/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi hewan ternak tetap sehat dan produktif. Selain itu, Babinsa juga memberikan edukasi kepada pemilik ternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang serta langkah pencegahan penyakit yang berpotensi merugikan peternak.

Di sela pengecekan, Serma Hariono berdialog langsung dengan Mbah Poni guna mengetahui perkembangan usaha peternakan yang dijalankannya, sekaligus mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi warga binaannya.

Ia mengingatkan pentingnya pemberian pakan yang cukup, menjaga sanitasi lingkungan kandang, serta segera berkoordinasi dengan petugas terkait apabila ditemukan gejala penyakit pada hewan.

“Pengecekan seperti ini penting untuk memastikan ternak tetap sehat dan produktif. Kami juga ingin mengetahui secara langsung kondisi para peternak agar bisa memberikan pendampingan yang tepat,” ujar Serma Hariono.

Menurutnya, sektor peternakan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pedesaan. Karena itu, kesehatan hewan ternak perlu dijaga secara bersama-sama agar hasil yang diperoleh peternak tetap optimal dan mampu menopang kesejahteraan keluarga.

Kehadiran Babinsa di kandang ternaknya pun disambut hangat oleh Mbah Poni. Ia mengaku merasa diperhatikan dan terbantu dengan komunikasi yang selama ini terjalin baik antara TNI dan masyarakat.

“Alhamdulillah, kami senang karena Babinsa selalu peduli dan mau turun langsung melihat kondisi warga. Kalau ada masalah, kami jadi lebih mudah menyampaikan dan mencari solusi bersama,” kata Mbah Poni.

Pendampingan yang dilakukan Babinsa ini menjadi bagian dari upaya TNI AD dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat akar rumput. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga menjadi mitra warga dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

(Agus Kemplu)

Patroli Malam Koramil Jatisrono Jaga Kondusivitas Wilayah, Warga Merasa Lebih Tenang

WONOGIRI, TelusuR.id – Personel Koramil 14 Jatisrono, Kodim 0728/Wonogiri, menggelar patroli malam untuk menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kecamatan Jatisrono, Senin (22/6/2026) malam. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Pelda Ariyanto sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat beraktivitas dan beristirahat dengan rasa aman.

Patroli dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik yang masih ramai aktivitas warga. Selain memantau kondisi wilayah, para personel juga menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat serta memberikan imbauan agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Suasana hangat tampak terjalin saat anggota Koramil berinteraksi langsung dengan warga. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat kedekatan dan membangun rasa kebersamaan.

Pelda Ariyanto mengatakan, patroli malam rutin dilakukan untuk memastikan situasi wilayah tetap aman dan terkendali.

“Kami ingin masyarakat merasa tenang. Kehadiran TNI di tengah warga merupakan bentuk kepedulian sekaligus ajakan untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan,” kata Ariyanto.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada aparat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Menurutnya, terciptanya keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Sepanjang pelaksanaan patroli, situasi di Kecamatan Jatisrono terpantau aman, tertib, dan lancar. Koramil 14 Jatisrono menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat guna menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.ID – Ribuan warga dari berbagai daerah memadati Rumah Sakit Bhayangkara Jombang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), untuk mengikuti bakti kesehatan massal yang digelar Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Program kemanusiaan tersebut menjadi puncak rangkaian bakti kesehatan yang dilaksanakan serentak oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia. Kegiatan dipantau secara nasional melalui konferensi virtual yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Mabes Polri.

Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr. Wahono Edi Prastowo, mengatakan Rumah Sakit Bhayangkara Jombang dipilih sebagai pusat pelaksanaan bakti kesehatan tingkat Jawa Timur. Menurut dia, kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.

“Bakti kesehatan ini dilaksanakan secara serentak oleh Bidokkes di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Timur, puncak kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Bhayangkara Jombang,” kata Wahono.

Beragam layanan kesehatan disediakan secara cuma-cuma, mulai dari operasi katarak, khitan massal, operasi bibir sumbing, pemeriksaan kesehatan lansia, layanan poli umum dan spesialis, hingga pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tim dokter spesialis juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan stunting melalui pemeriksaan kesehatan gigi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pendampingan bagi ibu hamil dan ibu pascamelahirkan.

Sebanyak 2.500 warga menjadi target penerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Untuk menghindari penumpukan pasien, rumah sakit menerapkan sistem kedatangan secara bertahap.

Peserta yang mengikuti layanan berasal dari berbagai kalangan, mulai pelajar, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga pekerja sektor informal. Sejak pagi, ruang pelayanan dipenuhi masyarakat umum, termasuk pengemudi ojek daring yang memanfaatkan kesempatan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis.

Di sela kegiatan, Polda Jatim juga memperkenalkan program Kartu Bhayangkara Prioritas, sebuah inovasi layanan kesehatan yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Program tersebut memberikan kemudahan dan prioritas pelayanan bagi pemegang kartu dengan fasilitas yang setara dengan keluarga besar Polri.

“Kartu Bhayangkara Prioritas ini dirancang untuk memberikan kemudahan layanan kesehatan, mulai dari proses pendaftaran hingga tindakan medis,” ujar Wahono.

Meski demikian, pemegang kartu tetap diwajibkan menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan agar seluruh fasilitas pelayanan dapat terintegrasi dengan baik.

Wahono berharap keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara Jombang semakin dikenal masyarakat sebagai fasilitas kesehatan yang terbuka bagi seluruh lapisan warga, bukan hanya bagi anggota Polri dan keluarganya.

“Rumah Sakit Bhayangkara Jombang tidak hanya melayani keluarga besar Polri, tetapi juga masyarakat secara umum. Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, kami ingin menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan kemanusiaan yang nyata,” ujarnya.

Puncak bakti kesehatan ditutup dengan penyerahan paket nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak yang mengalami stunting. Melalui tema pengabdian yang humanis, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif.

Bagi ribuan warga yang hadir, kegiatan ini bukan sekadar layanan kesehatan gratis, melainkan bukti bahwa semangat Hari Bhayangkara dimaknai melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Jombang Dinilai Menjadi Titik Temu Ideal untuk Muktamar NU ke-35, Demi Menjaga Persatuan Jam’iyah

JOMBANG,TELUSUR.ID — Dinamika yang mengemuka dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Jombang, memunculkan kesadaran baru di kalangan Nahdliyin mengenai pentingnya menghadirkan ruang yang lebih teduh menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Di tengah berbagai perbedaan pandangan yang menghangat, kebutuhan untuk menjaga persatuan jam’iyah dinilai harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun arus politik internal.

Presidium Kaum Muda Nahdliyyin Jombang (KMNJ), A.H. Hamdah, menilai Muktamar NU tidak semata menjadi forum pergantian kepemimpinan atau arena kontestasi gagasan, tetapi merupakan momentum strategis untuk mengokohkan kembali ukhuwah dan tradisi musyawarah yang diwariskan para muassis.

Karena itu, menurut Hamdah, penentuan lokasi penyelenggaraan tidak bisa hanya dipandang dari aspek teknis dan infrastruktur. Lebih dari itu, tempat pelaksanaan harus mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen Nahdlatul Ulama serta menghadirkan suasana yang kondusif bagi lahirnya keputusan-keputusan yang mempersatukan.

“Dalam situasi yang berkembang saat ini, NU membutuhkan ruang konsolidasi yang mampu merangkul semua pihak. Yang dibutuhkan bukan sekadar tempat penyelenggaraan, melainkan ruang untuk memperkuat persaudaraan dan mencegah polarisasi yang berpotensi merembet hingga ke akar rumput,” kata Hamdah.

Menurut dia, Kabupaten Jombang memiliki modal historis, kultural, sekaligus moral yang menjadikannya layak dipertimbangkan sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Sebagai kota yang melahirkan banyak pesantren besar dan menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama, Jombang mempunyai legitimasi yang kuat untuk menjadi titik temu berbagai arus pemikiran di tubuh organisasi.

Sejumlah faktor dinilai memperkuat posisi Jombang. Selain memiliki hubungan historis yang erat dengan kelahiran dan perkembangan NU, daerah yang dikenal sebagai Kota Santri itu juga memiliki tradisi keilmuan dan budaya musyawarah yang telah mengakar kuat. Jombang dinilai relatif diterima oleh berbagai kelompok di lingkungan NU sehingga berpotensi menjadi ruang yang lebih inklusif bagi seluruh warga jam’iyah.

Pengalaman menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional, ditambah ketersediaan infrastruktur yang memadai, turut menjadi modal penting. Namun bagi Hamdah, nilai yang paling mendasar justru terletak pada makna simbolik yang dapat dihadirkan Jombang bagi NU yang kini memasuki abad kedua.

“Ketika dinamika organisasi mulai menghangat, yang harus dikedepankan adalah semangat persatuan. Jombang mempunyai daya ikat historis dan emosional bagi warga Nahdliyin. Muktamar di Jombang akan menjadi pesan bahwa NU kembali kepada ruh para pendiri: musyawarah, moderasi, toleransi, keseimbangan, dan persaudaraan,” ujarnya.

Ia menegaskan, dorongan agar Muktamar NU ke-35 diselenggarakan di Jombang bukan semata soal daerah yang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Lebih dari itu, pilihan tersebut dipandang sebagai ikhtiar menghadirkan suasana yang lebih sejuk dan konstruktif bagi masa depan organisasi.

Di tengah berbagai dinamika yang muncul menjelang Muktamar, NU dinilai membutuhkan ruang yang mampu menjadi perekat, bukan medan yang memperlebar jarak antarkelompok. Dari bumi para kiai dan pesantren itulah, persatuan jam’iyah diharapkan kembali diteguhkan, sehingga Nahdlatul Ulama dapat melangkah memasuki abad kedua dengan soliditas yang tetap terjaga dan orientasi perjuangan yang tidak tercerabut dari akar sejarahnya.

Dr. Sholikin Rusli: Jangan Setengah Hati! Kepala Daerah dan Anggota DPR Juga Harus Dilarang Jadi Pengurus NU

SURABAYA, TelusuR.ID — Wacana pelarangan rangkap jabatan antara pengurus partai politik dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) menuai dukungan dari kalangan akademisi. Namun, gagasan yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu dinilai tak boleh berhenti pada level simbolik atau sekadar menyasar pengurus partai semata.

Pakar hukum Dr. Sholikin Rusli SH MH menilai substansi larangan tersebut seharusnya dibaca lebih luas. Menurut dia, pemisahan NU dari politik praktis hanya akan efektif apabila juga mencakup para pejabat publik yang lahir dari proses politik partai.

“Imbauannya bagus dan patut diapresiasi. Tetapi jangan berhenti di media atau sekadar menjadi pernyataan normatif. Yang lebih penting adalah konsistensi antara ucapan dan tindakan,” kata Sholikin kepada TelusuR.ID.

Ia mengingatkan, pengalaman selama ini menunjukkan tidak sedikit komitmen yang lantang disuarakan di awal, tetapi memudar ketika dihadapkan pada kepentingan politik dan kekuasaan.

Menurut Sholikin, persoalan tarik-menarik antara organisasi keagamaan dan partai politik selama ini menjadi salah satu sumber polemik yang berulang di tubuh NU. Ia bahkan mempertanyakan siapa yang sebenarnya lebih membutuhkan: partai politik yang membutuhkan basis massa warga NU atau sebaliknya.

“Hubungan semacam ini yang membuat persoalan menjadi rumit. Karena itu, larangan rangkap jabatan tidak cukup dimaknai secara tekstual hanya untuk pengurus partai. Tafsirnya harus diperluas,” ujarnya.

Beda Jalan Perjuangan

Secara filosofis, kata Sholikin, NU dan partai politik memiliki medan perjuangan yang berbeda. NU bergerak dalam ruang kebangsaan dan kemaslahatan umat, sementara partai politik berada dalam arena perebutan kekuasaan dan kepentingan politik praktis.

Karena itu, ia berpandangan bahwa anggota DPR, DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah hingga pejabat yang lahir melalui kendaraan partai juga seharusnya masuk dalam cakupan larangan tersebut.

“Walaupun seseorang bukan pengurus partai, tetapi ketika menjadi anggota DPR dan berada dalam fraksi, maka secara politik ia tetap tidak bisa dipisahkan dari partai. Begitu juga kepala daerah yang maju melalui dukungan partai. Hubungan politik itu tetap ada,” katanya.

Menurut dia, keputusan strategis yang diambil para pejabat tersebut pada praktiknya tidak pernah sepenuhnya terlepas dari komunikasi dan kepentingan partai pengusung.

PKB Diminta Membuktikan Komitmen

Sholikin juga mengingatkan PKB agar tidak berhenti pada narasi moral. Menurut dia, komitmen untuk memisahkan NU dari politik praktis harus dibuktikan dengan langkah konkret.

Ia mengusulkan agar DPP PKB menerbitkan instruksi resmi kepada seluruh struktur partai, mulai tingkat pusat hingga daerah, agar kader yang menduduki jabatan politik tidak merangkap sebagai pengurus NU.

“Kalau hanya disampaikan di media, tetapi kader-kader di bawah masih merangkap jabatan, publik tentu akan melihat ada jurang antara ucapan dan kenyataan. Komitmen itu harus bisa diuji secara nyata,” tegasnya.

Bagi Sholikin, independensi NU merupakan modal penting yang harus dijaga. Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu, menurutnya, perlu tetap berada pada posisi sebagai kekuatan moral dan penjaga kepentingan kebangsaan, tanpa terjebak terlalu jauh dalam tarik-menarik politik praktis yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan.(Hadi)

JOMBANG, TelusuR.ID — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menempatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai prioritas utama pada 2026. Dengan pagu anggaran sebesar Rp115,39 miliar, sebagian besar dana difokuskan untuk peningkatan kualitas jalan dan jaringan irigasi yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat serta penopang sektor pertanian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bustomi ST MT, mengatakan tugas PUPR tidak hanya membangun jalan, tetapi juga mengelola sumber daya air, tata bangunan, konstruksi, hingga penataan ruang yang berkelanjutan.

Menurut dia, terdapat empat program strategis yang menjadi fokus pada 2026, yakni Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penyelenggaraan Tata Ruang, serta Program Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.

“Program jalan tetap menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik,” kata Bustomi saat ditemui di kantornya.

Sebagian Besar Anggaran untuk Jalan dan Irigasi

Dari total anggaran Rp115,39 miliar, sekitar 72,9 persen dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Anggaran sebesar Rp78,09 miliar diperuntukkan bagi sektor jalan, sedangkan Rp5,07 miliar dialokasikan untuk irigasi.

Besarnya porsi anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas PUPR dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian yang menjadi salah satu penyangga ekonomi daerah.

Percepatan Penanganan Jalan Rusak

Menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, Dinas PUPR menyiapkan strategi percepatan penanganan pada 2026. Langkah awal dilakukan melalui pemetaan tingkat kerusakan serta penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.

Jalan-jalan yang mengalami kerusakan berat dan menjadi jalur penting mobilitas warga akan didahulukan.

Selain itu, Dinas PUPR mengoptimalkan keberadaan tim pemeliharaan khusus atau “Mandor Jalan” yang bergerak secara mobile untuk merespons laporan masyarakat dengan cepat. Tim ini didukung peralatan yang memadai sehingga perbaikan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Di tengah keterbatasan fiskal, PUPR juga membuka peluang sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pengendalian Banjir Jadi Perhatian

Selain jalan, persoalan banjir di wilayah utara Sungai Brantas juga menjadi perhatian serius. Kecamatan Ploso, Kabuh, dan Kudu menjadi kawasan yang masih rentan terdampak genangan saat intensitas hujan tinggi.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Dinas PUPR merencanakan normalisasi Kali Marmoyo dan Afour Gotan yang berdampak pada sejumlah desa, antara lain Gedongombo, Jatigedong, Daditunggal, Bakalanrayung, Tapen, dan Sidokaton.

Normalisasi Afour Manduro juga disiapkan untuk mengurangi potensi banjir di wilayah Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Kabuh. Sementara normalisasi Afour Watudakon diharapkan dapat meminimalkan genangan di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben.

Rehabilitasi Irigasi untuk Menjaga Ketahanan Pangan

Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, Jombang membutuhkan jaringan irigasi yang andal. Karena itu, PUPR menyiapkan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi strategis.

Di antaranya jaringan irigasi Johowinong yang melayani sekitar 277 hektare lahan pertanian di Kecamatan Mojoagung, jaringan irigasi Nglebak 2 seluas 87 hektare di Kecamatan Mojowarno, serta Sudetan Kali Konto Kediri yang menopang kebutuhan air sekitar 258 hektare sawah di Kecamatan Gudo dan Perak.

“Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah agar kebutuhan air petani tetap terpenuhi,” ujar Bustomi.

Tidak Mendapat DAK, Pelayanan Tetap Dioptimalkan

Pada 2026, Kabupaten Jombang dipastikan tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan maupun irigasi dari pemerintah pusat. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen Dinas PUPR untuk tetap menjalankan program pembangunan melalui optimalisasi APBD dan berbagai alternatif pembiayaan lainnya.

Hingga akhir 2025, kondisi jalan mantap di Kabupaten Jombang telah mencapai 612,62 kilometer dari total panjang jalan kabupaten 807,82 kilometer atau setara 75,84 persen.

Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan

Bustomi mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan melaporkan kerusakan jalan maupun saluran air melalui layanan pengaduan IDJO Jombang.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan infrastruktur.

“Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Setiap laporan dan masukan dari warga menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk mempercepat penanganan di lapangan,” kata Bustomi.

Ke depan, Dinas PUPR menargetkan peningkatan aksesibilitas infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, sekaligus mempercepat legalitas tata ruang agar tercipta kawasan yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

“Dengan infrastruktur yang semakin baik dan tata ruang yang tertib, kami berharap Jombang semakin nyaman, mudah diakses, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat,” ujar Bustomi.(gus)

Kades di Jombang Dilaporkan atas Dugaan Penggelapan Mobil, Polisi Lakukan Penyelidikan

JOMBANG,TelusuR.ID — Dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil yang menyeret seorang kepala desa berinisial SAS, Kepala Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, kini memasuki proses hukum. Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Jombang dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Pelapor, Sutarji, warga Desa Bakalan, melayangkan pengaduan kepada Polres Jombang pada Minggu (21/6/2026). Ia mengaku mengalami kerugian material sekitar Rp 80 juta setelah mobil Honda Brio tahun 2017 miliknya belum juga kembali.

Menurut keterangan Sutarji, persoalan bermula pada 12 Maret 2026. Saat itu, ia meminta bantuan kepada SAS untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sebagai bentuk kesepakatan, mobil miliknya dijadikan jaminan.

Setelah urusan tersebut selesai, Sutarji berupaya mengambil kembali kendaraannya. Ia mendatangi rumah SAS dengan membawa uang Rp 20 juta sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Namun, mobil tersebut belum dapat diserahkan dengan alasan kendaraan berada di wilayah Kediri.

Persoalan berlanjut pada 25 Mei 2026. Sutarji mengaku kembali diminta menyerahkan uang sebesar Rp 5 juta. Demi mendapatkan mobilnya kembali, ia mendatangi rumah kepala desa tersebut dengan membawa uang tunai Rp 30 juta. Dari jumlah itu, menurut pengakuannya, hanya Rp 5 juta yang diterima, disertai janji bahwa mobil akan dikembalikan pada awal Juni 2026.

Namun hingga pertengahan Juni, kendaraan tersebut belum juga diterima. Sutarji juga mengaku anaknya sempat mendapat intimidasi dari pihak yang berkaitan dengan terlapor. Karena merasa tidak ada itikad penyelesaian, ia akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

“Sampai hari ini, saya menyatakan mobil itu dibawa Pak Syahbiyan. Yang jelas mobil belum dikembalikan,” kata Sutarji kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Ia berharap kepolisian dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan mobil tersebut.

Kapolres Jombang melalui Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan tersebut. Menurut dia, penyidik masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

“Benar, laporan sudah kami terima. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Dimas saat dikonfirmasi, Senin.

Hingga kini, status perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Plosokerep berinisial SAS telah dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak terlapor. Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Saat didatangi di Kantor Desa Plosokerep, SAS juga tidak berada di tempat.

Dengan demikian, informasi yang berkembang saat ini masih bersumber dari keterangan pelapor dan proses penyelidikan kepolisian yang sedang berjalan. Pihak terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gerakan Nurani Bangsa Sambangi Megawati, Pelukan dengan Sinta Nuriyah Curi Perhatian Tokoh Lintas Agama

Jakarta, TelusuR.ID — Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu simpul penting dalam kehidupan kebangsaan. Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus bergerak, Ketua Umum PDI Perjuangan itu menerima kunjungan para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam forum bertajuk Silaturahmi Kebangsaan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Pertemuan yang berlangsung sejak siang itu tidak sekadar menjadi ajang temu kangen para tokoh nasional. Forum tersebut menjelma menjadi ruang dialog lintas agama, lintas profesi, dan lintas generasi untuk membicarakan berbagai persoalan mendasar yang tengah dihadapi Indonesia.

Megawati tiba sekitar pukul 12.50 WIB dan disambut Kepala Megawati Institute Hilmar Farid bersama jajaran pengurus lembaga tersebut. Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno juga tampak mendampingi dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat muatan kebangsaan.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Kardinal Ignatius Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Karlina Supelli, Laode M. Syarif, Lukman Hakim Saifuddin, Beka Ulung Hapsara, Andi Widjajanto, Francisia Seda, hingga Yanuar Nugroho.

Namun, suasana pertemuan berubah menjadi lebih hangat ketika Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid bersama putri Gus Dur, Inayah Wahid, memasuki ruang diskusi.

Megawati yang tengah memaparkan pandangannya seketika menghentikan pembicaraan. Ia berdiri menyambut kedatangan istri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid itu. Keduanya saling berpelukan dan berbincang hangat. Momen perjumpaan dua tokoh perempuan bangsa tersebut disambut senyum para peserta yang hadir.

Pertemuan Megawati dan Sinta Nuriyah menjadi simbol kuat persahabatan lintas sejarah dan komitmen bersama untuk menjaga Indonesia tetap berdiri di atas fondasi kebangsaan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap keberagaman.

Di usia yang tak lagi muda, keduanya terus memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak semata soal kekuasaan, melainkan juga keteladanan dan keberanian menjaga suara hati bangsa.

Dalam forum tersebut, Megawati memaparkan berbagai pandangannya terkait tantangan kebangsaan. Diskusi berlangsung terbuka dengan semangat mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan pertemuan dengan Megawati merupakan bagian dari agenda silaturahmi kepada para tokoh bangsa yang pernah mengemban amanah kepemimpinan nasional.

“Selain menjaga hubungan silaturahmi, kami saling bertukar informasi mengenai situasi kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, dan kebangsaan,” kata mantan Menteri Agama tersebut.

Menurut Lukman, GNB juga membawa berbagai aspirasi masyarakat untuk didiskusikan bersama Megawati yang dinilai memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kehidupan bernegara.

“Seperti pertemuan orang tua dengan anak-anaknya, atau sesama yang pernah mendapatkan amanah memimpin bangsa. Ada banyak hal yang ingin kami konfirmasi dan diskusikan bersama Ibu Megawati,” ujarnya.

Kardinal Ignatius Suharyo menegaskan bahwa nurani bangsa harus terus diasah melalui dialog dan pertukaran gagasan.

“Nurani itu bisa tumpul kalau tidak pernah diasah. Karena itu, kami berharap melalui diskusi seperti ini, kejernihan berpikir dan kepentingan bangsa tetap menjadi orientasi utama,” ujar Suharyo.

Pendeta Gomar Gultom menilai keprihatinan yang dirasakan Gerakan Nurani Bangsa ternyata sejalan dengan pandangan Megawati mengenai kondisi bangsa saat ini.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengungkapkan salah satu isu yang dibahas adalah proses pembentukan legislasi yang dinilai belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi publik secara memadai.

Menurut dia, sejumlah produk hukum, termasuk revisi Undang-Undang Polri, menjadi contoh penting perlunya pemerintah dan parlemen lebih mendengar suara masyarakat.

Meski demikian, seluruh pembahasan dalam pertemuan tersebut bermuara pada satu semangat yang sama, yakni menjaga Indonesia tetap berada di jalur demokrasi, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan kebijakan negara selalu berpijak pada moralitas dan hati nurani.

(Di olah TelusuR.Id dari barakata.id)