JOMBANG, TelusuR.ID — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menempatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai prioritas utama pada 2026. Dengan pagu anggaran sebesar Rp115,39 miliar, sebagian besar dana difokuskan untuk peningkatan kualitas jalan dan jaringan irigasi yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat serta penopang sektor pertanian.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bustomi ST MT, mengatakan tugas PUPR tidak hanya membangun jalan, tetapi juga mengelola sumber daya air, tata bangunan, konstruksi, hingga penataan ruang yang berkelanjutan.
Menurut dia, terdapat empat program strategis yang menjadi fokus pada 2026, yakni Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penyelenggaraan Tata Ruang, serta Program Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.
“Program jalan tetap menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik,” kata Bustomi saat ditemui di kantornya.
Sebagian Besar Anggaran untuk Jalan dan Irigasi
Dari total anggaran Rp115,39 miliar, sekitar 72,9 persen dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Anggaran sebesar Rp78,09 miliar diperuntukkan bagi sektor jalan, sedangkan Rp5,07 miliar dialokasikan untuk irigasi.
Besarnya porsi anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas PUPR dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian yang menjadi salah satu penyangga ekonomi daerah.
Percepatan Penanganan Jalan Rusak
Menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, Dinas PUPR menyiapkan strategi percepatan penanganan pada 2026. Langkah awal dilakukan melalui pemetaan tingkat kerusakan serta penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Jalan-jalan yang mengalami kerusakan berat dan menjadi jalur penting mobilitas warga akan didahulukan.
Selain itu, Dinas PUPR mengoptimalkan keberadaan tim pemeliharaan khusus atau “Mandor Jalan” yang bergerak secara mobile untuk merespons laporan masyarakat dengan cepat. Tim ini didukung peralatan yang memadai sehingga perbaikan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Di tengah keterbatasan fiskal, PUPR juga membuka peluang sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Pengendalian Banjir Jadi Perhatian
Selain jalan, persoalan banjir di wilayah utara Sungai Brantas juga menjadi perhatian serius. Kecamatan Ploso, Kabuh, dan Kudu menjadi kawasan yang masih rentan terdampak genangan saat intensitas hujan tinggi.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Dinas PUPR merencanakan normalisasi Kali Marmoyo dan Afour Gotan yang berdampak pada sejumlah desa, antara lain Gedongombo, Jatigedong, Daditunggal, Bakalanrayung, Tapen, dan Sidokaton.
Normalisasi Afour Manduro juga disiapkan untuk mengurangi potensi banjir di wilayah Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Kabuh. Sementara normalisasi Afour Watudakon diharapkan dapat meminimalkan genangan di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben.
Rehabilitasi Irigasi untuk Menjaga Ketahanan Pangan
Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, Jombang membutuhkan jaringan irigasi yang andal. Karena itu, PUPR menyiapkan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi strategis.
Di antaranya jaringan irigasi Johowinong yang melayani sekitar 277 hektare lahan pertanian di Kecamatan Mojoagung, jaringan irigasi Nglebak 2 seluas 87 hektare di Kecamatan Mojowarno, serta Sudetan Kali Konto Kediri yang menopang kebutuhan air sekitar 258 hektare sawah di Kecamatan Gudo dan Perak.
“Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah agar kebutuhan air petani tetap terpenuhi,” ujar Bustomi.
Tidak Mendapat DAK, Pelayanan Tetap Dioptimalkan
Pada 2026, Kabupaten Jombang dipastikan tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan maupun irigasi dari pemerintah pusat. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen Dinas PUPR untuk tetap menjalankan program pembangunan melalui optimalisasi APBD dan berbagai alternatif pembiayaan lainnya.
Hingga akhir 2025, kondisi jalan mantap di Kabupaten Jombang telah mencapai 612,62 kilometer dari total panjang jalan kabupaten 807,82 kilometer atau setara 75,84 persen.
Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan
Bustomi mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan melaporkan kerusakan jalan maupun saluran air melalui layanan pengaduan IDJO Jombang.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan infrastruktur.
“Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Setiap laporan dan masukan dari warga menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk mempercepat penanganan di lapangan,” kata Bustomi.
Ke depan, Dinas PUPR menargetkan peningkatan aksesibilitas infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, sekaligus mempercepat legalitas tata ruang agar tercipta kawasan yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan.
“Dengan infrastruktur yang semakin baik dan tata ruang yang tertib, kami berharap Jombang semakin nyaman, mudah diakses, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat,” ujar Bustomi.(gus)
