Gus Lilur Minta Muktamar NU ke-35 Jadi Momentum Pemurnian, Singgung Pelajaran Pahit Lampung
JAKARTA,TelusuR.ID – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, sejumlah suara mulai mengingatkan pentingnya menjaga forum tertinggi organisasi itu dari tarik-menarik kepentingan politik. Tokoh muda NU, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta muktamar tidak direduksi menjadi sekadar arena perebutan kekuasaan.
Menurut kiai asal Situbondo, Jawa Timur, muktamar kali ini harus menjadi momentum pemurnian organisasi sekaligus peneguhan kembali khittah NU sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah yang menjaga kepentingan umat dan bangsa.
Ia mengingatkan pengalaman Muktamar ke-34 di Lampung pada Desember 2021 yang, menurutnya, meninggalkan catatan yang patut dijadikan bahan refleksi. Polarisasi kepentingan dan konflik berkepanjangan dinilai telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan internal organisasi.
“Muktamar ke-34 Lampung harus menjadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin dapat berakibat fatal, organisasi terpecah dan terseret oleh kepentingan kekuasaan,” kata Gus Lilur kepada wartawan, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurut dia, NU memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding sekadar urusan internal organisasi. Dengan basis warga yang sangat besar dan posisi historisnya sebagai salah satu elemen pendiri republik, setiap keputusan strategis NU akan berdampak terhadap kehidupan kebangsaan.
Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan kohesi sosial di dalam negeri, kata dia, NU dituntut tetap menjadi perekat persatuan nasional.
“Setiap keputusan besar NU harus selalu ditanya, apa artinya bagi keutuhan bangsa,” ujarnya.
Gus Lilur kemudian mengaitkan semangat yang harus dibawa para peserta muktamar dengan sikap para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 ketika menyepakati pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Baginya, keputusan tersebut menunjukkan kemampuan para tokoh Islam saat itu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
Dalam konteks kekinian, ia menilai kepemimpinan NU ke depan perlu memiliki visi kebangsaan yang sejalan dengan agenda persatuan nasional. Ia berpandangan bahwa hubungan harmonis antara NU dan pemerintah penting untuk menjaga stabilitas dan memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat.
Atas dasar itu, Gus Lilur secara terbuka mengusulkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar, sebagai Ketua Umum PBNU mendatang. Sementara mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, menurut dia, layak menempati posisi Rais Aam PBNU.
“Keduanya merupakan ulama dan akademisi dengan kapasitas internasional. NU memiliki banyak tokoh berkualitas, sehingga jangan sampai regenerasi kepemimpinan ditentukan semata-mata oleh faktor politik,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyoroti fenomena munculnya figur-figur yang mengandalkan simbol kesantrian tanpa didukung kedalaman ilmu dan kapasitas keulamaan yang memadai. Menurut dia, para peserta muktamar perlu menunjukkan keberanian moral dengan memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas keilmuan, dan rekam jejak pengabdian.
Bagi Gus Lilur, Muktamar NU ke-35 bukan sekadar agenda lima tahunan. Forum tersebut, kata dia, akan menentukan arah organisasi yang selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga moderasi, persatuan, dan kehidupan kebangsaan Indonesia.
