Satgas Yonif 521/DY Dorong Kemandirian Warga Kurima, Ketahanan Pangan Jadi Fokus Pendampingan

YAHUKIMO,TelusuR.ID – Di tengah bentang alam pegunungan Papua yang menantang, upaya membangun ketahanan pangan terus dilakukan. Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 521/DY hadir mendampingi masyarakat Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga.

Melalui kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan pada Selasa (16/6/2026), personel Satgas terjun langsung membantu masyarakat mengelola lahan pertanian serta memberikan pendampingan agar potensi sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Danpos Kurima, Lettu Inf Dany Rizki Hardiyanto, S.Tr.Han., mengatakan keterlibatan personel Satgas merupakan bagian dari komitmen TNI untuk tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga mendukung kebutuhan dasar masyarakat di daerah penugasan.

Menurutnya, pendampingan dilakukan dengan mengajak warga mengembangkan lahan pertanian yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan.

Kehadiran personel Satgas di tengah masyarakat juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memberikan motivasi kepada warga agar semakin percaya diri dalam mengelola potensi lokal yang mereka miliki.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

“Kami ingin mendorong masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga kebutuhan pangan keluarga dapat terpenuhi secara mandiri. Melalui kebersamaan dan gotong royong, kami berharap tercipta ketahanan pangan yang berkelanjutan di Distrik Kurima,” ujarnya.

Upaya tersebut mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga, Kalorina Heselo, mengaku terbantu dengan pendampingan yang diberikan personel Satgas. Menurutnya, kehadiran TNI memberikan semangat baru bagi warga untuk terus mengembangkan lahan pertanian dan meningkatkan hasil produksi.

Bagi masyarakat di wilayah pedalaman, sektor pertanian tidak hanya menjadi sumber pangan keluarga, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga. Karena itu, pendampingan yang dilakukan dinilai memberikan manfaat nyata dalam mendukung kehidupan warga sehari-hari.

Melalui program pembinaan teritorial tersebut, Satgas Yonif 521/DY menunjukkan bahwa tugas prajurit di wilayah perbatasan dan pedalaman tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan. Kehadiran mereka juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dengan sinergi yang terus dibangun antara TNI dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan di Distrik Kurima semakin kuat, sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan warga di pedalaman Papua.

(Prajurit Macan Kumbang Berhasil – Yonif 521/DY)

Patroli Malam Koramil Ngadirojo, Perkuat Pengawasan dan Jaga Kondusivitas Wilayah

WONOGIRI,TelusuR.ID – Saat sebagian besar warga beristirahat, sejumlah anggota Koramil 03/Ngadirojo Kodim 0728/Wonogiri justru menyusuri sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Senin malam (15/6/2026). Patroli rutin tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memastikan situasi wilayah tetap kondusif.

Patroli yang dipimpin Peltu Heribertus menyasar sejumlah lokasi yang masih menjadi pusat aktivitas warga pada malam hari, mulai dari pos keamanan lingkungan (poskamling), kawasan pertokoan, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang beroperasi selama 24 jam.

Tak sekadar memantau situasi, anggota Koramil juga berdialog langsung dengan warga dan petugas yang tengah berjaga. Interaksi tersebut dimanfaatkan untuk menyerap informasi perkembangan situasi di lapangan sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan.

Peltu Heribertus mengatakan patroli malam merupakan bagian dari pembinaan teritorial yang secara rutin dilakukan Koramil untuk memperkuat pengawasan wilayah serta menjaga komunikasi dengan masyarakat.

“Patroli ini tidak hanya untuk memantau kondisi keamanan, tetapi juga membangun kedekatan dengan warga. Kami berharap masyarakat tetap peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, personel Koramil turut melakukan pengecekan di sejumlah poskamling guna memastikan sistem keamanan lingkungan berjalan dengan baik. Mereka juga menyambangi area SPBU untuk memantau aktivitas masyarakat sekaligus memberikan imbauan kepada para pengendara agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Kehadiran aparat di tengah aktivitas masyarakat pada malam hari mendapat respons positif dari warga. Selain memberikan rasa aman, patroli dinilai mampu memperkuat sinergi antara aparat teritorial dan masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah Kecamatan Ngadirojo terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan keamanan yang menonjol.

Koramil 03/Ngadirojo menegaskan akan terus melaksanakan patroli dan pemantauan wilayah secara berkala sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.

(Agus Kemplu)

Asah Naluri Tempur, Prajurit Kodim 0724/Boyolali Uji Ketepatan Tembak dan Profesionalisme

BOYOLALI,TelusuR.ID – Deru letusan senjata memecah suasana lapangan tembak saat puluhan prajurit Kodim 0724/Boyolali mengikuti latihan menembak senjata ringan Semester II Tahun Anggaran 2026, Senin (15/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya satuan dalam menjaga profesionalisme sekaligus meningkatkan kemampuan dasar keprajuritan yang wajib dimiliki setiap prajurit TNI AD.

Latihan tersebut diikuti seluruh personel Kodim 0724/Boyolali, mulai dari Perwira, Bintara hingga Tamtama. Mereka secara bergantian menguji kemampuan menembak dengan standar latihan yang telah ditetapkan guna memastikan kesiapan individu tetap terpelihara.

Pasi-2/Ops Kodim 0724/Boyolali, Kapten Inf Muslih, mengatakan latihan menembak merupakan program pembinaan rutin yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kemampuan dasar prajurit.

“Menembak adalah kemampuan fundamental yang harus terus diasah. Keterampilan ini menjadi bagian dari kesiapan setiap prajurit dalam menghadapi berbagai tugas dan tantangan di lapangan,” ujarnya.

Dalam latihan tersebut, prajurit melaksanakan menembak senjata laras panjang pada jarak 100 meter dengan posisi tiarap. Setiap peserta menggunakan 13 butir peluru yang terdiri atas tiga peluru koreksi dan sepuluh peluru penilaian.

Selain itu, prajurit juga menjalani latihan menembak pistol pada jarak 20 meter dengan posisi berdiri menggunakan mekanisme dan sistem penilaian yang sama. Materi tersebut dirancang untuk mengukur sekaligus meningkatkan akurasi, konsentrasi, serta penguasaan senjata setiap personel.

Menurut Kapten Muslih, latihan menembak tidak hanya berorientasi pada perolehan nilai atau ketepatan sasaran semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memelihara naluri tempur dan kesiapsiagaan prajurit agar tetap berada pada kondisi terbaik.

“Setiap prajurit harus mampu mempertahankan kemampuan dasar yang dimiliki. Naluri tempur tidak bisa dibangun secara instan, tetapi harus dipelihara melalui latihan yang terukur dan berkelanjutan,” katanya.

Sebelum pelaksanaan latihan, seluruh peserta terlebih dahulu menerima pengarahan terkait prosedur keamanan penggunaan senjata dan tata cara pelaksanaan latihan. Penekanan terhadap faktor keamanan menjadi prioritas utama untuk mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan.

Kapten Muslih mengingatkan seluruh personel agar mematuhi setiap prosedur dan mekanisme yang berlaku selama latihan berlangsung. Menurutnya, kedisiplinan dalam penggunaan senjata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme seorang prajurit.

“Keamanan adalah indikator utama keberhasilan latihan. Jangan pernah menganggap remeh penggunaan senjata karena sekecil apa pun kelalaian dapat berakibat fatal,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh peserta memanfaatkan latihan sebagai momentum untuk meningkatkan kemampuan individu sehingga setiap peluru yang digunakan benar-benar memberikan manfaat dalam pengembangan keterampilan menembak.

Melalui latihan yang dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan, Kodim 0724/Boyolali berupaya menjaga kualitas sumber daya prajurit agar tetap profesional, terampil, dan siap menjalankan setiap tugas yang diemban, dengan tetap mengedepankan faktor keamanan serta keselamatan personel.

(Agus Kemplu)

Pesan untuk Haris Rusly Moti: Program Rakyat Harus Dibangun dengan Kesungguhan, Bukan Sekadar Niat Baik

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta,TelusuR.ID – Pernyataan Pelopor Komunitas 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, bahwa gerakan yang menolak alokasi APBN untuk rakyat merupakan sebuah anomali patut dicermati secara serius. Dalam berbagai kesempatan, Haris menyebut penolakan terhadap program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan sejumlah program sosial lainnya sebagai bentuk penyimpangan paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial.

Pandangan tersebut memiliki dasar yang dapat dipahami. Sulit membayangkan rakyat menolak program yang secara konseptual ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun persoalannya tidak sesederhana menerima atau menolak sebuah program. Yang menjadi sorotan banyak kalangan justru terletak pada kualitas perencanaan, tata kelola pelaksanaan, hingga sistem pengawasannya.

Selama ini, berbagai kasus korupsi yang mencuat menunjukkan bahwa kebocoran anggaran bukanlah peristiwa insidental. Mulai dari pengelolaan dana haji, tata niaga bahan bakar, hingga praktik mafia solar, semuanya memperlihatkan pola yang sama: program yang baik kerap tersandera oleh pelaksanaan yang buruk dan pengawasan yang lemah.

Di titik inilah kritik publik seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan, bukan dianggap sebagai sikap anti-pemerintah. Sebab, program yang baik tidak otomatis menghasilkan manfaat yang baik apabila desain pelaksanaannya menyisakan banyak celah.

Kasus implementasi MBG dapat menjadi contoh yang layak dievaluasi. Di sejumlah daerah muncul keluhan mengenai skema pelaksanaan yang dianggap kurang ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Persyaratan penyediaan ribuan porsi makanan per dapur, misalnya, menuntut kemampuan modal yang besar. Belum lagi adanya persoalan arus kas karena pembayaran baru dapat diterima setelah beberapa bulan pelaksanaan.

Akibatnya, kesempatan yang semestinya dapat dinikmati pelaku usaha lokal justru berpotensi terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal besar. Jika kondisi semacam ini terjadi, tujuan pemerataan ekonomi yang menjadi semangat program tersebut dapat kehilangan makna substantifnya.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah minimnya informasi yang terbuka kepada publik mengenai pola koordinasi antarlembaga. Bagaimana hubungan kerja antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah? Bagaimana peran Dinas Sosial, Badan Gizi Nasional, hingga Koperasi Desa Merah Putih dalam menjalankan program? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih belum memperoleh penjelasan yang memadai di ruang publik.

Hal serupa juga berlaku pada program Sekolah Rakyat. Secara gagasan, program ini menjanjikan perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Namun publik berhak mengetahui bagaimana program tersebut akan disinergikan dengan sekolah-sekolah yang telah ada, termasuk sekolah dasar dan menengah negeri yang selama ini menjalankan fungsi serupa.

Yang tidak kalah penting adalah nasib para guru honorer yang bertahun-tahun mengabdi dalam kondisi serba terbatas. Jika Sekolah Rakyat benar-benar hadir sebagai instrumen pemerataan pendidikan, maka para guru yang telah lama berjuang di lapangan semestinya menjadi prioritas utama untuk diberdayakan. Jangan sampai program baru justru melahirkan ketidakadilan baru.

Begitu pula dengan program swasembada pangan yang melibatkan TNI dan Polri. Publik tentu mengapresiasi keterlibatan seluruh elemen negara dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun yang perlu dijelaskan adalah sejauh mana keterlibatan tersebut memberikan nilai tambah bagi petani. Bagaimana pola pendampingannya? Bagaimana kontribusinya terhadap stabilitas harga gabah dan beras yang hingga kini masih menjadi beban masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, pertanyaan itu muncul karena masyarakat berharap setiap rupiah uang negara benar-benar menghasilkan manfaat yang maksimal.

Karena itu, kritik terhadap MBG, Sekolah Rakyat, maupun Koperasi Desa Merah Putih tidak semestinya dibaca sebagai upaya menggagalkan agenda pemerintah. Kritik justru dapat menjadi instrumen koreksi agar pelaksanaan program lebih inklusif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.

Program MBG, misalnya, dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan kantin sekolah, kelompok PKK, UMKM kuliner, dan komunitas lokal lainnya. Dengan cara itu, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan penerima program, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam rantai produksinya.

Demikian pula Koperasi Desa Merah Putih. Kehadirannya sebaiknya diposisikan sebagai penguat ekonomi desa, bukan sebagai ancaman bagi pelaku usaha yang telah lebih dahulu tumbuh di masyarakat. Koperasi idealnya menjadi ruang kolaborasi, bukan instrumen yang mematikan ekosistem ekonomi lokal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Pada akhirnya, pemerintah perlu memahami bahwa kemarahan mahasiswa, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil tidak selalu lahir dari kebencian terhadap negara. Sering kali kemarahan itu muncul karena aspirasi yang mereka sampaikan berulang kali terasa tidak mendapat ruang yang cukup untuk didengar.

Dalam negara demokrasi, kritik adalah bagian dari mekanisme pengawasan publik. Ia bukan ancaman, melainkan energi korektif agar arah pembangunan tetap berada di jalur yang benar.

Karena itu, pesan yang ingin disampaikan kepada Haris Rusly Moti untuk diteruskan kepada pemerintah sesungguhnya sederhana: rakyat mendukung program-program yang berpihak kepada mereka. Namun dukungan itu harus dijawab dengan kesungguhan dalam perencanaan, ketulusan dalam pelaksanaan, dan ketegasan dalam pengawasan.

Sebab pada akhirnya, APBN bukan sekadar angka dalam dokumen negara. Di dalamnya terdapat hasil kerja, keringat, dan harapan jutaan rakyat Indonesia yang berhak merasakan manfaatnya secara nyata.

Tebet Barat, 15 Juni 2026

JOMBANG,TelusuR.ID – Wacana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang berpotensi menimpa ratusan hingga mendekati seribu pekerja PT SGS Jombang memicu perdebatan sengit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Jombang, Senin (15/6/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Jombang, M. Agung Natsir, berlangsung alot dan belum menghasilkan titik temu yang mampu memuaskan seluruh pihak. Di satu sisi, perusahaan mengaku tengah menghadapi tekanan bisnis yang berat. Di sisi lain, kalangan buruh mempertanyakan dasar kebijakan efisiensi yang dijadikan alasan pengurangan tenaga kerja dalam skala besar.

Forum tersebut dihadiri unsur DPRD Jombang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Polres Jombang, manajemen PT SGS, serta organisasi serikat pekerja dan buruh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan, menegaskan pemerintah daerah berkepentingan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan hak-hak pekerja.

Menurutnya, forum RDP digelar untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perusahaan sekaligus mencari jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak.

Namun suasana forum mulai menghangat ketika pihak manajemen PT SGS memaparkan alasan di balik rencana efisiensi perusahaan.

Perwakilan manajemen PT SGS, Taufik, menjelaskan industri plywood saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat perlambatan pasar, menurunnya permintaan ekspor, serta dampak ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Menurut perusahaan, langkah efisiensi menjadi pilihan yang sulit tetapi dianggap perlu untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.

“Kebijakan PHK bukan keputusan yang mudah karena berdampak kepada pekerja maupun perusahaan yang tetap harus memenuhi kewajiban kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Taufik.

Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima kalangan buruh.

Dalam forum itu, perwakilan serikat pekerja mengungkapkan bahwa proses pengurangan tenaga kerja di PT SGS sebenarnya telah berlangsung sejak akhir 2025 dan dilakukan secara bertahap.

Gelombang pertama PHK disebut menyasar sekitar 137 pekerja. Jumlah tersebut kemudian bertambah sekitar 250 pekerja pada tahap berikutnya. Kini, rencana PHK lanjutan disebut berpotensi menyentuh angka yang jauh lebih besar dan dapat berdampak terhadap ratusan hingga mendekati seribu pekerja.

Kondisi itu memicu kekhawatiran serius di kalangan buruh karena menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan anggota keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor industri tersebut.

Serikat pekerja juga mempertanyakan argumentasi efisiensi yang disampaikan perusahaan.

Menurut mereka, terdapat informasi mengenai masuknya tenaga kerja baru melalui perusahaan mitra atau pihak ketiga di tengah proses pengurangan karyawan yang sedang berlangsung.

“Kami mempertanyakan alasan efisiensi yang digunakan perusahaan. Jika memang kondisi perusahaan sedang melakukan pengurangan tenaga kerja, mengapa masih ada informasi mengenai masuknya pekerja baru melalui pihak ketiga? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka,” tegas salah satu perwakilan serikat pekerja.

Selain soal transparansi data, buruh juga menyoroti mekanisme pemanggilan pekerja yang dinilai menimbulkan keresahan.

Sejumlah pekerja disebut dipanggil secara individual tanpa memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tujuan pemanggilan. Dalam beberapa kasus, pekerja baru mengetahui status pemutusan hubungan kerja setelah berada di dalam proses tersebut.

Situasi itu, menurut serikat pekerja, memperbesar ketidakpastian psikologis di kalangan pekerja dan keluarganya.

Karena itu, buruh mendesak manajemen membuka kondisi riil perusahaan, termasuk data produksi, kondisi pasar, hingga pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan kebijakan efisiensi.

“Kami tidak menolak dialog. Yang kami minta adalah keterbukaan. Yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam laporan perusahaan, tetapi nasib ratusan bahkan ribuan keluarga pekerja,” ujar perwakilan serikat pekerja.

Sementara itu, DPRD Jombang menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi gelombang PHK massal yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah anggota dewan menilai seluruh opsi penyelamatan tenaga kerja harus dikedepankan sebelum keputusan PHK dalam jumlah besar benar-benar diambil.

Hingga RDP berakhir, belum tercapai kesepakatan final antara perusahaan dan pekerja. Namun satu pesan mengemuka dari forum tersebut: upaya penyelamatan lapangan kerja harus menjadi prioritas bersama.

Sebab di balik angka-angka efisiensi dan laporan bisnis perusahaan, terdapat ribuan kepala keluarga yang menggantungkan masa depan mereka pada keberlangsungan industri PT SGS Jombang.(Gus)

Market Day dan Bazar Gen Z MI Midanutta’lim 1 Mayangan, Saat Generasi Muda Belajar Bisnis Sambil Melestarikan Budaya

Mayangan,TelusuR.ID – Suasana halaman MI Midanutta’lim 1 Mayangan tampak berbeda pada Senin (15/6/2026). Ratusan siswa, wali murid, guru, dan masyarakat sekitar memadati area madrasah untuk mengikuti kegiatan Kokurikuler Market Day Jajanan Tradisional dan Bazar Gen Z yang digelar sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman nyata.

Mengusung tema “Menjaga Budaya Melalui Market Day Jajanan Tradisional dan Bazar Gen Z”, kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang bazar atau jual beli produk. Lebih dari itu, Market Day menjadi ruang edukatif yang mempertemukan pembelajaran kewirausahaan, penguatan karakter, kreativitas, serta pelestarian budaya lokal dalam satu kegiatan yang menarik dan menyenangkan.

Sejak pagi, para siswa tampak antusias menawarkan berbagai produk yang mereka siapkan bersama guru dan orang tua. Beragam jajanan tradisional khas Nusantara menjadi daya tarik utama. Mulai dari tiwul, sawut, klanting, puro, cenil, gethuk, rujak, hingga aneka minuman tradisional tersaji di setiap stan yang dikelola langsung oleh para peserta didik.

Kehadiran jajanan tradisional tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah derasnya arus modernisasi dan dominasi makanan instan, MI Midanutta’lim 1 Mayangan berupaya mengenalkan kembali kekayaan kuliner warisan leluhur kepada generasi muda. Melalui pendekatan yang menyenangkan, siswa diajak memahami bahwa budaya tidak hanya dipelajari melalui buku, tetapi juga dapat dikenali, dirasakan, dan dilestarikan melalui pengalaman langsung.

Selain menyajikan kuliner tradisional, kegiatan ini juga menampilkan berbagai hasil karya kreatif siswa yang lahir dari proses pembelajaran kokurikuler. Beragam produk yang dipamerkan menunjukkan kemampuan peserta didik dalam berinovasi, berpikir kreatif, serta mengembangkan ide-ide baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kepala MI Midanutta’lim 1 Mayangan, M. Miftahus Saidin, M.Pd, mengatakan bahwa Market Day merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skills sejak usia dini.

“Market Day bukan hanya tentang kegiatan jual beli. Anak-anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, mengelola tanggung jawab, menghitung keuntungan, membangun kepercayaan diri, hingga memahami pentingnya kreativitas dalam berwirausaha. Semua itu merupakan bekal penting bagi mereka di masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan saat ini tidak cukup hanya berorientasi pada capaian akademik semata. Peserta didik juga perlu diberikan pengalaman nyata agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif yang menjadi kebutuhan di era modern.

Ia menambahkan, pengenalan kewirausahaan sejak dini menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi yang mandiri, inovatif, dan mampu menciptakan peluang. Sementara itu, penguatan nilai budaya lokal menjadi pondasi penting agar anak-anak tetap memiliki identitas dan karakter kuat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Antusiasme masyarakat yang hadir menjadi indikator keberhasilan kegiatan tersebut. Wali murid dan warga sekitar tidak hanya datang sebagai pengunjung, tetapi juga memberikan dukungan nyata dengan membeli berbagai produk yang dijual para siswa. Bahkan sejumlah stan dilaporkan berhasil menghabiskan seluruh dagangannya sebelum acara berakhir.

Kondisi tersebut menjadi pengalaman berharga bagi peserta didik. Mereka tidak hanya belajar memasarkan produk, tetapi juga merasakan secara langsung proses interaksi dengan konsumen, mengelola transaksi, serta memahami pentingnya pelayanan dan kerja keras dalam menjalankan usaha.

Lebih jauh, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara madrasah, keluarga, dan masyarakat. Kolaborasi yang terbangun selama kegiatan menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen lingkungan.

Melalui Market Day dan Bazar Gen Z, MI Midanutta’lim 1 Mayangan kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa madrasah mampu menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mencetak siswa cerdas secara akademik, tetapi juga melahirkan generasi yang kreatif, mandiri, berjiwa entrepreneur, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian budaya bangsa.

Acara kemudian ditutup dengan pemberian apresiasi kepada stan terbaik dan peserta yang menunjukkan kreativitas serta semangat kewirausahaan selama kegiatan berlangsung. Keberhasilan Market Day tahun ini menjadi motivasi bagi madrasah untuk terus menghadirkan program-program pembelajaran yang relevan dengan tantangan zaman, sekaligus tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya Indonesia.

“Belajar Hari Ini, Berwirausaha Esok Hari, dan Menjaga Budaya Sepanjang Masa”

“Gagalnya Agenda Gerakan Neolib Pro Oligarky yang menginginkan Reformasi Jilid Dua”

(Oleh: Akbar Husin, Gerakan Solidaritas TAPOL/NAPOL Indonesia – Pemerhati Ekonomi dan Geopolitik)

JAKARTA,TelusuR.ID – Agenda kaum neoliberal (neolib) untuk mendorong aksi gerakan “Reformasi Jilid Dua” dengan membonceng Aksi Mahasiswa (BEM UI dan Aliansinya) kemarin terbukti telah gagal, dikarenakan narasi gerakan yang sangat massif yang di bangun terutama di media sosial ternyata tidak mendapat dukungan yang riil dari seluruh mayoritas rakyat di Indonesia,
dan hal tersebut juga dinilai sebagai ancaman terhadap stabilitas politik nasional.

Alih-alih memicu transisi kekuasaan, gerakan tersebut justru kehilangan momentumnya,
Dimana tuntutan dari kelompok mahasiswa BEM UI dan Aliansinya kemarin yang memprotes gejolak ekonomi yang terjadi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan subsidi dan kenaikan harga BBM serta evaluasi terhadap program Makan Ber-Gizi Gratis (MBG) telah menjadi tuntutan ‘issue’ yang krusial dan paling dominan dalam aksi tersebut ketimbang agenda Reformasi Jilid Dua dalam rangka penggulingan pemerintahan Presiden Prabowo yang syah.

_Dus_ ternyata ada juga beberapa faktor sehingga agenda gerakan Reformasi Jilid Dua tersebut gagal diantaranya adalah:
_Pertama_ Stabilitas Negara yang aman dan terkendali di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo;
_Kedua_ mayoritas elemen masyarakat di Indonesia terutama Ummat Islam, kalangan kaum buruh dan barisan kelompok aktivis nasionalis serta partai-partai politik pendukung lebih sepakat untuk menjaga dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo sampai selesai.

Klaim yang menyamakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo hari ini dengan rezim otoritarian Soeharto merupakan suatu kesalahan dan kesesatan sejarah yang sangat memalukan.

Kaum Neolib yang memboncengi gerakan Reformasi Jilid Dua tersebut nampaknya amnesia, bahwa Kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini dipilih secara langsung oleh sekitar 58% mayoritas rakyat Indonesia (silent majority) dengan melalui proses pemilihan yang syah dan demokratis melalui mekanisme Pilpres 2024.

“Pastinya Teori mandat demokrasi secara tegas menyatakan bahwa pergantian kekuasaan itu harus dilakukan melalui mekanisme institusional pada kotak suara..”

Sekali lagi bahwa alasan pelemahan nilai tukar Rupiah, Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Evaluasi program MBG yang dijadikan dasar pada Aksi Reformasi Jilid Dua tersebut, justru akan membongkar kebodohan (kedunguan) para kaum Neolib yang membonceng Gerakan Mahasiswa yang hendak Menggulingkan Pemerintahan Presiden Prabowo yang Konstitusional.

Dimana secara makro ekonomi jelas bahwa nilai tukar mata uang sangat bergantung pada kebijakan moneter global, seperti suku bunga acuan bank sentral ‘Fed’ di Amerika, yang sama sekali tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.

Selanjutnya kenaikan harga BBM jenis pertamax tentunya kebijakan ini tidak begitu besar mempengaruhi beban kehidupan masyarakat kecil, dimana kenyataannya hampir sebagian besar masyarakat kecil di Indonesia banyak yang menggunakan bahan bakar Pertalite untuk menjalankan aktivitasnya.

Dan terakhir masalah tata kelola dan korupsi di Program Makan Ber-Gizi Gratis (MBG), justru kita semua sangat mengapresiasi dan mendukung sikap tegas Presiden Prabowo yang langsung mencopot tiga pucuk pimpinan di lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), hingga langsung menjebloskan ketiganya ke dalam penjara merupakan wujud keberpihakan Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dungu-nya lagi para kaum Neolib yang Pro Oligarky ini, dimana mereka hendak memaksakan sebuah reformasi jilid dua tanpa adanya sosok figur pemimpin (alternatif) pengganti yang matang dan mumpuni.

Kenyataannya para Kaum Neolib yang Pro Oligarky yang membonceng Aksi gerakan mahasiswa hari ini, mereka sama sekali tidak memiliki figur pemimpin alternatif yang sanggup dalam mengelola segala kerumitan dan masalah birokrasi pemerintahan serta tidak memiliki figur pemimpin alternatif yang mampu dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Karena sekali lagi jika Reformasi Jilid Dua ini dipaksakan, maka hal itu adalah resep sempurna dalam rangka melakukan bunuh diri massal bagi suatu bangsa.
Tentunya kita semua menolak lupa tentang kegagalan yang dialami oleh Reformasi’98, dimana hal ini harus dibayar mahal oleh Bangsa Indonesia.

Dan menyerahkan nasib perekonomian nasional ke tangan para amatiran yang hanya pandai berkoar-koar di Medsos, hal ini akan membawa negara Indonesia pada kelumpuhan total dan jurang kehancuran dari tatanan sistem dan sendi kehidupan di Indonesia.

“Keberanian tanpa perhitungan rasional bukanlah heroisme, melainkan kebodohan absolut yang akan mengorbankan masa depan ratusan juta rakyat”.

Oleh karena itulah kita sebagai warga masyarakat yang waras dan memiliki akal sehat, tentunya kita semua harus bersatu padu untuk mematahkan Agenda Reformasi Jilid Dua ini, sebelum ia membesar menjadi kanker sosial.

Berbagai program strategis nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan perbaikan ekosistem bisnis di semua lini yang selama ini telah berjalan dengan baik itu harus di kawal dan di jaga, dan tidak boleh dikorbankan begitu saja demi memuaskan syahwat Politik Kekuasaan para kaum Neolib yang Pro Oligarky dengan membonceng Aksi Gerakan Mahasiswa.

Sekian..

Mahasiswa Turun ke Jalan, Eksponen Reformasi 1998 Nilai Tuntutan Salah Sasaran dan Abaikan Agenda Konstitusional Pemerintah

JAKARTA, TelusuR.ID – Gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, serta sejumlah daerah lain pada Jumat (12/6/2026), memantik beragam respons. Bagi sebagian kalangan, demonstrasi merupakan ekspresi sah dalam negara demokrasi. Namun, substansi tuntutan yang diusung dinilai perlu diuji secara kritis agar tidak terjebak pada narasi yang terputus dari realitas.

Pegiat politik sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, mengaku bangga melihat mahasiswa masih memiliki keberanian menyampaikan aspirasi di ruang publik. Menurut dia, tradisi kritik terhadap kekuasaan merupakan warisan penting Reformasi yang harus tetap hidup.

“Aksi mahasiswa mengingatkan kita pada semangat 1998 yang mendorong perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian bersuara, melainkan juga ketepatan membaca persoalan,” ujar Andrianto kepada TelusuR.id, Senin (15/6/2026).

Ia menilai tajuk aksi bertema “Indonesia Menuju Bangkrut: Reformasi Jilid 2” tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif yang sedang dihadapi bangsa. Menurutnya, sejumlah tuntutan yang disuarakan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi yang dibangun dengan fakta kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.

Andrianto bahkan mempertanyakan penggunaan istilah “Reformasi Jilid 2”. Baginya, reformasi adalah momentum historis yang mengubah fondasi sistem politik Indonesia dan tidak dapat diposisikan sebagai agenda yang berulang layaknya serial tanpa akhir.

“Jika ada Reformasi Jilid 2, lalu nanti ada Jilid 3, Jilid 4, dan seterusnya. Reformasi adalah proses perubahan fundamental yang telah membuka ruang demokrasi yang kita nikmati hari ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah penyempurnaan, bukan pengulangan,” katanya.

Menilai Pemerintah Sedang Menjalankan Amanat Reformasi

Dalam pandangan Andrianto, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru sedang berupaya menerjemahkan amanat reformasi melalui pendekatan yang lebih konkret, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi.

Ia merujuk pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

Menurut dia, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan contoh nyata implementasi amanat konstitusi yang selama ini kerap menjadi wacana tanpa realisasi yang jelas.

“Selama puluhan tahun, pasal-pasal itu lebih banyak menjadi slogan politik. Hari ini pemerintah berupaya menerjemahkannya ke dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya saya melihat pemerintah sedang bekerja pada substansi reformasi, bukan sekadar retorika reformasi,” ujarnya.

Andrianto menilai MBG dan KDMP merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Ia berpendapat program-program tersebut layak dikawal dan dievaluasi secara objektif, bukan ditolak secara apriori.

Kritik terhadap Tuntutan Penurunan Harga BBM

Selain menyoroti tema besar aksi, Andrianto juga mengkritisi salah satu tuntutan mahasiswa terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, tuntutan tersebut mengabaikan fakta bahwa kenaikan harga yang terjadi berada pada kategori BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar internasional, sementara pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

“Kalau yang naik adalah BBM non-subsidi, maka harganya memang dipengaruhi pasar global. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Karena itu tuntutan tersebut perlu dilihat kembali secara proporsional dan berbasis data,” katanya.

Waspadai Kepentingan Elite di Balik Gerakan

Meski menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, Andrianto mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia menunjukkan gerakan mahasiswa sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan elite.

Ia menyebut sejumlah momentum politik besar, mulai dari 1966, 1974, 1978 hingga 1998, tidak pernah sepenuhnya steril dari pengaruh kelompok-kelompok berkepentingan yang berusaha memanfaatkan energi mahasiswa untuk tujuan tertentu.

“Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi juga harus kritis terhadap siapa yang diuntungkan dari setiap gerakan yang mereka lakukan. Jangan sampai idealisme mahasiswa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik terselubung,” ujarnya.

Publik Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Narasi

Andrianto meyakini gerakan yang dibangun di atas asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat akan sulit memperoleh dukungan luas. Menurut dia, sebagian besar masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada efektivitas program-program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari.

Ia menilai pemerintah sedang menunjukkan keseriusan dalam menjalankan agenda pembangunan berbasis kesejahteraan, terutama melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi desa.

“Pada akhirnya masyarakat akan menilai berdasarkan hasil yang mereka rasakan. Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi bahwa negara sedang gagal, melainkan evaluasi yang jujur terhadap program-program yang sedang berjalan. Kritik tetap penting, tetapi harus berdiri di atas fakta dan kepentingan rakyat,” kata Andrianto/Mantan Sekjend Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM)

Babinsa dan Warga Doyong Bahu-Membahu Perbaiki Jalan, Gotong Royong Jadi Kekuatan Membangun Desa

SRAGEN,TelusuR.ID – Di tengah arus modernisasi yang terus bergerak, semangat gotong royong tetap menjadi denyut kehidupan masyarakat di pedesaan. Nilai kebersamaan itu tampak nyata di Dukuh Doyong, Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, ketika warga bersama Babinsa setempat turun langsung memperbaiki jalan lingkungan yang rusak, Senin (15/6/2026).

Kerja bakti yang melibatkan Babinsa Desa Doyong Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen, Sertu Rohmadi, bersama puluhan warga tersebut difokuskan pada pengurukan jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Kondisi jalan yang mulai rusak dan berlubang dinilai dapat menghambat aktivitas warga, terutama saat musim hujan ketika genangan air kerap membuat jalan sulit dilalui.

Dengan penuh semangat, warga dan Babinsa bergotong royong mengangkut material urukan, meratakan permukaan jalan, hingga memastikan akses tersebut kembali aman dan nyaman digunakan. Tidak ada sekat antara aparat dan masyarakat. Semua bekerja bersama dengan tujuan yang sama: menghadirkan fasilitas yang lebih baik bagi kepentingan bersama.

Sertu Rohmadi mengatakan, keterlibatan TNI dalam kegiatan seperti ini merupakan bagian dari komitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga.

“Gotong royong adalah warisan budaya bangsa yang harus terus dijaga. Selain mempercepat pekerjaan, kegiatan seperti ini juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sehingga kebersamaan yang sudah terjalin dapat semakin kuat,” ujarnya.

Menurutnya, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Jalan yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga akses terhadap berbagai layanan publik.

Karena itu, kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi tanggung jawab bersama yang perlu terus dipelihara melalui semangat kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari warga. Mereka menilai keterlibatan TNI bukan hanya memberikan bantuan tenaga, tetapi juga menjadi sumber motivasi yang mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong.

Suminto, salah seorang warga Dukuh Doyong, mengaku senang dan berterima kasih atas kehadiran Babinsa yang selama ini aktif mendampingi berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Babinsa yang selalu hadir dan ikut bekerja bersama warga. Kehadiran beliau membuat kami semakin semangat untuk bergotong royong dan membangun desa,” katanya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi gambaran nyata kuatnya kemanunggalan TNI dan rakyat yang terus terpelihara hingga saat ini. Melalui kerja sama yang sederhana namun penuh makna, TNI tidak hanya menjalankan tugas kewilayahan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan, semangat gotong royong yang ditunjukkan warga Doyong bersama Babinsa menjadi bukti bahwa kebersamaan tetap menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun lingkungan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi semua.

WONOGIRI,TelusuR.ID – Aula Makodim 0728/Wonogiri dipenuhi riuh sorak dan tepuk tangan, Senin (15/6/2026) pagi. Ratusan pasang mata larut dalam euforia menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Kebangsaan yang digelar Kodim 0728/Wonogiri.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan TVRI dalam menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat melalui momentum ajang sepak bola terbesar di dunia. Lebih dari sekadar menyaksikan pertandingan, nobar ini menjadi sarana mempererat persatuan, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Sejak peluit awal pertandingan dibunyikan, suasana aula berubah menjadi penuh semangat. Sorak sorai dan tepuk tangan bergemuruh setiap kali peluang tercipta dalam laga antara tim nasional Swedia dan Tunisia yang disiarkan langsung dari Amerika Serikat, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026.

Di tengah antusiasme tersebut, tampak hadir Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan bersama para Perwira Staf. Kehadiran jajaran pimpinan Kodim tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap kegiatan tersebut, tetapi juga menjadi simbol kedekatan TNI dengan masyarakat yang selama ini terus dibangun melalui berbagai kegiatan teritorial.

Momentum nobar kebangsaan ini memperlihatkan bagaimana olahraga mampu menjadi pemersatu berbagai kalangan. Prajurit TNI dan warga duduk berdampingan, menikmati pertandingan dalam suasana akrab tanpa sekat. Kebersamaan yang terjalin mencerminkan semangat gotong royong dan persaudaraan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Bagi Kodim 0728/Wonogiri, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendekatan teritorial yang dikemas secara santai dan humanis. Melalui ruang-ruang interaksi seperti ini, komunikasi sosial antara aparat kewilayahan dan masyarakat dapat terjalin lebih erat, sekaligus memperkuat rasa saling percaya yang selama ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas wilayah.

Setiap momen menarik di lapangan hijau disambut dengan antusias oleh para peserta. Namun di balik kemeriahan itu, tersimpan pesan yang lebih besar: bahwa kebersamaan dan persatuan dapat tumbuh dari berbagai ruang, termasuk melalui olahraga yang dinikmati bersama.

Melalui Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026, Kodim 0728/Wonogiri kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai institusi pertahanan negara, tetapi juga sebagai mitra yang aktif membangun kedekatan, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas kewilayahan, menjadikan setiap momentum sebagai sarana mempererat hubungan dengan rakyat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

(Agus Kemplu)