Gagalnya Agenda Gerakan Neoliberal Pro-Oligarki yang Mengusung Reformasi Jilid Dua

0
1 views
Akbar Husin Gerakan Solidaritas TAPOL/NAPOL Indonesia – Pemerhati Ekonomi dan Geopolitik
Bagikan :

“Gagalnya Agenda Gerakan Neolib Pro Oligarky yang menginginkan Reformasi Jilid Dua”

(Oleh: Akbar Husin, Gerakan Solidaritas TAPOL/NAPOL Indonesia – Pemerhati Ekonomi dan Geopolitik)

JAKARTA,TelusuR.ID – Agenda kaum neoliberal (neolib) untuk mendorong aksi gerakan “Reformasi Jilid Dua” dengan membonceng Aksi Mahasiswa (BEM UI dan Aliansinya) kemarin terbukti telah gagal, dikarenakan narasi gerakan yang sangat massif yang di bangun terutama di media sosial ternyata tidak mendapat dukungan yang riil dari seluruh mayoritas rakyat di Indonesia,
dan hal tersebut juga dinilai sebagai ancaman terhadap stabilitas politik nasional.

Alih-alih memicu transisi kekuasaan, gerakan tersebut justru kehilangan momentumnya,
Dimana tuntutan dari kelompok mahasiswa BEM UI dan Aliansinya kemarin yang memprotes gejolak ekonomi yang terjadi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan subsidi dan kenaikan harga BBM serta evaluasi terhadap program Makan Ber-Gizi Gratis (MBG) telah menjadi tuntutan ‘issue’ yang krusial dan paling dominan dalam aksi tersebut ketimbang agenda Reformasi Jilid Dua dalam rangka penggulingan pemerintahan Presiden Prabowo yang syah.

_Dus_ ternyata ada juga beberapa faktor sehingga agenda gerakan Reformasi Jilid Dua tersebut gagal diantaranya adalah:
_Pertama_ Stabilitas Negara yang aman dan terkendali di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo;
_Kedua_ mayoritas elemen masyarakat di Indonesia terutama Ummat Islam, kalangan kaum buruh dan barisan kelompok aktivis nasionalis serta partai-partai politik pendukung lebih sepakat untuk menjaga dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo sampai selesai.

Klaim yang menyamakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo hari ini dengan rezim otoritarian Soeharto merupakan suatu kesalahan dan kesesatan sejarah yang sangat memalukan.

Kaum Neolib yang memboncengi gerakan Reformasi Jilid Dua tersebut nampaknya amnesia, bahwa Kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini dipilih secara langsung oleh sekitar 58% mayoritas rakyat Indonesia (silent majority) dengan melalui proses pemilihan yang syah dan demokratis melalui mekanisme Pilpres 2024.

“Pastinya Teori mandat demokrasi secara tegas menyatakan bahwa pergantian kekuasaan itu harus dilakukan melalui mekanisme institusional pada kotak suara..”

Sekali lagi bahwa alasan pelemahan nilai tukar Rupiah, Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Evaluasi program MBG yang dijadikan dasar pada Aksi Reformasi Jilid Dua tersebut, justru akan membongkar kebodohan (kedunguan) para kaum Neolib yang membonceng Gerakan Mahasiswa yang hendak Menggulingkan Pemerintahan Presiden Prabowo yang Konstitusional.

Dimana secara makro ekonomi jelas bahwa nilai tukar mata uang sangat bergantung pada kebijakan moneter global, seperti suku bunga acuan bank sentral ‘Fed’ di Amerika, yang sama sekali tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.

Selanjutnya kenaikan harga BBM jenis pertamax tentunya kebijakan ini tidak begitu besar mempengaruhi beban kehidupan masyarakat kecil, dimana kenyataannya hampir sebagian besar masyarakat kecil di Indonesia banyak yang menggunakan bahan bakar Pertalite untuk menjalankan aktivitasnya.

Dan terakhir masalah tata kelola dan korupsi di Program Makan Ber-Gizi Gratis (MBG), justru kita semua sangat mengapresiasi dan mendukung sikap tegas Presiden Prabowo yang langsung mencopot tiga pucuk pimpinan di lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), hingga langsung menjebloskan ketiganya ke dalam penjara merupakan wujud keberpihakan Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dungu-nya lagi para kaum Neolib yang Pro Oligarky ini, dimana mereka hendak memaksakan sebuah reformasi jilid dua tanpa adanya sosok figur pemimpin (alternatif) pengganti yang matang dan mumpuni.

Kenyataannya para Kaum Neolib yang Pro Oligarky yang membonceng Aksi gerakan mahasiswa hari ini, mereka sama sekali tidak memiliki figur pemimpin alternatif yang sanggup dalam mengelola segala kerumitan dan masalah birokrasi pemerintahan serta tidak memiliki figur pemimpin alternatif yang mampu dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Karena sekali lagi jika Reformasi Jilid Dua ini dipaksakan, maka hal itu adalah resep sempurna dalam rangka melakukan bunuh diri massal bagi suatu bangsa.
Tentunya kita semua menolak lupa tentang kegagalan yang dialami oleh Reformasi’98, dimana hal ini harus dibayar mahal oleh Bangsa Indonesia.

Dan menyerahkan nasib perekonomian nasional ke tangan para amatiran yang hanya pandai berkoar-koar di Medsos, hal ini akan membawa negara Indonesia pada kelumpuhan total dan jurang kehancuran dari tatanan sistem dan sendi kehidupan di Indonesia.

“Keberanian tanpa perhitungan rasional bukanlah heroisme, melainkan kebodohan absolut yang akan mengorbankan masa depan ratusan juta rakyat”.

Oleh karena itulah kita sebagai warga masyarakat yang waras dan memiliki akal sehat, tentunya kita semua harus bersatu padu untuk mematahkan Agenda Reformasi Jilid Dua ini, sebelum ia membesar menjadi kanker sosial.

Berbagai program strategis nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan perbaikan ekosistem bisnis di semua lini yang selama ini telah berjalan dengan baik itu harus di kawal dan di jaga, dan tidak boleh dikorbankan begitu saja demi memuaskan syahwat Politik Kekuasaan para kaum Neolib yang Pro Oligarky dengan membonceng Aksi Gerakan Mahasiswa.

Sekian..

Tinggalkan Balasan