Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, Serka Rozak dari Koramil 04 Nguntoronadi, Kodim 0728/Wonogiri, melaksanakan patroli malam cipta kondisi pada Kamis malam (2/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman sekaligus memperkuat komunikasi dengan warga di wilayah binaan.

Patroli yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemantauan situasi lingkungan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat. Dalam suasana santai di salah satu pos warga, Serka Rozak bersama anggota berdialog langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai masukan serta mengajak warga untuk terus menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Kehadiran personel TNI pada malam hari disambut hangat oleh warga. Momen kebersamaan tersebut menunjukkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui komunikasi yang akrab, berbagai informasi terkait kondisi wilayah dapat disampaikan secara langsung sehingga potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Dengan adanya patroli malam cipta kondisi ini, Koramil 04 Nguntoronadi berharap situasi wilayah Kecamatan Nguntoronadi tetap aman, nyaman, dan kondusif. Sinergi antara TNI dan masyarakat menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang damai, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan demi menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Wonogiri.

.(Agus Kemplu)

Babinsa Masuk Sawah, Petani Langsung Ungkap Harapan Besar untuk Musim Panen

Sragen, TelusuR.ID — Babinsa Desa Pilangsari, Koramil 07/Ngrampal Kodim 0725/Sragen, Pelda Surasno, turun langsung membantu petani menanam padi di lahan milik Panio, anggota Kelompok Tani Sri Rezeki, di Dukuh Pilangsari RT 17, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Kamis (2/7/2026).

Di tengah musim tanam, Surasno bersama sejumlah petani menanam bibit padi secara gotong royong. Kegiatan itu merupakan bagian dari pendampingan yang dilakukan Babinsa kepada kelompok tani sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan di wilayah binaannya.

Menurut Surasno, keterlibatan Babinsa tidak hanya dilakukan saat masa panen, tetapi juga sejak tahap pengolahan lahan hingga penanaman.

“Babinsa akan selalu hadir bersama petani, bukan hanya saat panen, tetapi sejak pengolahan lahan hingga masa tanam. Kami berharap kebersamaan ini dapat memacu semangat petani untuk meningkatkan hasil produksi sehingga ketahanan pangan di wilayah tetap terjaga,” kata Surasno.

Panio mengapresiasi kehadiran Babinsa yang dinilai rutin mendampingi petani dalam berbagai tahapan budidaya padi.

“Kami merasa senang karena Pak Babinsa selalu hadir membantu kami di sawah. Kehadiran beliau menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih giat. Semoga hasil panen tahun ini melimpah dan membawa berkah bagi seluruh petani,” ujarnya.

Pendampingan yang dilakukan Babinsa menjadi salah satu bentuk sinergi TNI bersama masyarakat dalam mendukung produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Upaya menjaga ketahanan pangan terus dilakukan di tingkat desa. Babinsa Desa Ketaon, Koramil 05/Banyudono Kodim 0724/Boyolali, Sertu Anwar, bersama petani dan unsur terkait menggelar Gerakan Pengendalian (Gerdal) hama tikus secara serentak dan terpadu di area persawahan Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan ini melibatkan petugas pendamping hama dari Kecamatan Banyudono, perangkat desa, serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ketaon. Aksi bersama tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menekan serangan hama tikus yang kerap mengancam produktivitas pertanian.

Sertu Anwar menegaskan, keterlibatan Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menyebut, pengendalian hama secara serentak dinilai lebih efektif dalam memutus rantai perkembangbiakan tikus di lahan pertanian.

Selain pendampingan teknis di lapangan, Babinsa juga mendorong petani untuk memperkuat kerja sama dan semangat gotong royong dalam menghadapi potensi serangan hama. Koordinasi yang baik, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas hasil panen.

Melalui kegiatan ini, TNI bersama pemerintah daerah dan petani memperkuat kolaborasi untuk menjaga produktivitas pertanian, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Boyolali.

(Agus Kemplu)

Jacob Ereste: Kepercayaan Publik kepada Polri dan Dialektika Pelayanan di Tengah Zaman yang Berubah

BANTEN,TelusuR.ID – Massifnya pemberitaan mengenai aktivitas Kepolisian Negara Republik Indonesia—dari Mabes Polri hingga satuan kewilayahan di tingkat Polsek—menyisakan sebuah pertanyaan yang tidak sekadar teknis, melainkan juga filosofis: apakah kehadiran institusi negara kini sedang berupaya lebih dekat dengan denyut kesadaran publik, atau justru sedang mengoreksi jarak yang sempat melebar antara kewenangan dan kepercayaan?

Di tengah derasnya arus informasi berbasis internet, Polri tampak semakin adaptif dalam memanfaatkan ruang digital sebagai medium komunikasi publik. Di satu sisi, ini dapat dibaca sebagai langkah positif dalam merawat transparansi dan keterbukaan informasi. Namun di sisi lain, ia juga mengandung refleksi mendalam: bahwa citra institusi tidak pernah selesai dibangun hanya melalui kerja, tetapi juga melalui cara kerja itu dipersepsikan dan dimaknai oleh masyarakat.

Perbincangan mengenai reformasi Polri yang sempat menguat pada Agustus 2025—baik melalui mekanisme internal maupun keterlibatan tim yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto—menjadi penanda bahwa institusi penegak hukum ini tidak berada di ruang hampa. Ia hidup dalam ruang sosial yang terus menguji legitimasi, etika, dan kepekaan pelayanan.

Dalam lanskap pemberitaan yang kini kian masif, terlihat pula ragam aktivitas kepolisian yang tidak hanya berkutat pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial: doa bersama masyarakat, penyaluran bantuan, pengamanan kegiatan publik, hingga keterlibatan dalam agenda olahraga dan kebudayaan. Semua ini menunjukkan perluasan peran yang, jika dibaca secara positif, merupakan upaya menghadirkan Polri sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, bukan semata aparat yang berdiri di luar mereka.

Namun demikian, perlu disadari bahwa kepercayaan publik tidak lahir dari intensitas pemberitaan, melainkan dari konsistensi pengalaman warga dalam berinteraksi dengan pelayanan, perlindungan, dan pengamanan yang diberikan. Dalam logika sosial yang sederhana, masyarakat tidak menilai institusi dari apa yang dikatakan tentang dirinya, melainkan dari apa yang mereka rasakan secara langsung.

Di titik ini, kerja-kerja kepolisian di ruang digital dan ruang sosial perlu dipahami sebagai dua sisi dari satu tanggung jawab yang sama: menghadirkan rasa aman yang tidak hanya prosedural, tetapi juga humanis. Sebab keamanan sejati tidak berhenti pada ketiadaan gangguan, melainkan hadir sebagai rasa percaya yang tumbuh secara perlahan di dalam kehidupan sehari-hari warga.

Berbagai laporan kegiatan Polri yang tercatat dalam ruang media digital—dari patroli, pengamanan wilayah, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan—dapat dibaca sebagai bagian dari upaya membangun kedekatan tersebut. Namun kedekatan tidak boleh berhenti sebagai citra; ia harus menjadi etika kerja yang hidup dalam setiap tindakan aparat di lapangan.

Dalam konteks ini, hasil survei Litbang Kompas 2026 yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri dapat dimaknai sebagai sinyal positif. Tetapi ia sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh: ia bisa tumbuh karena konsistensi, namun juga bisa menurun karena satu saja pengalaman yang mengecewakan.

Maka, reformasi—baik yang bersifat struktural maupun kultural—tidak boleh dipahami sebagai agenda sesaat. Ia adalah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa institusi kepolisian benar-benar hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam arti yang paling hakiki.

Pada akhirnya, Polri tidak hanya diuji oleh kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga martabat kemanusiaan dalam setiap tindakan yang dilakukan atas nama negara.

Banten, 1 Juli 2026

Jembatan Aramco di Tapanuli Utara Hampir Rampung, Bakti TNI Hadirkan Akses Aman dan Percepat Konektivitas Warga Pedalaman

TAPANULI UTARA,TelusuR.ID — Pembangunan Jembatan Aramco di atas Sungai Aek Bagot, Desa Hutajulu Parbalik, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, terus menunjukkan progres signifikan. Satuan Tugas Bakti TNI untuk Rakyat mencatat, hingga Kamis (02/07/2026), progres pembangunan telah mencapai sekitar 90 persen.

Tahap akhir pengerjaan kini difokuskan pada pengacian dan pengecatan, sebelum jembatan tersebut resmi difungsikan untuk menggantikan akses lama yang selama ini dinilai tidak lagi layak dan berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Akses Vital Warga Pedalaman Kian Aman

Kehadiran Jembatan Aramco menjadi harapan baru bagi masyarakat di wilayah pedalaman Kecamatan Parmonangan. Sungai Aek Bagot selama ini menjadi jalur penghubung utama warga menuju pusat kecamatan di Desa Manalu, serta akses penting antar desa seperti Hutajulu dan Pertengahan.

Dengan pembangunan jembatan ini, mobilitas warga diproyeksikan akan semakin lancar, termasuk distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang selama ini sangat bergantung pada kondisi penyeberangan sungai.

Proyek ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil.

Kolaborasi TNI, Wujud Gotong Royong di Lapangan

Pembangunan jembatan dikerjakan secara terpadu oleh personel Koramil 08/Parmonangan Kodim 0210/Tapanuli Utara, personel Yon TP 906/Sanalenggam, tenaga tukang dari Kodim 0210/TU, serta operator alat berat Alber.

Kolaborasi lintas satuan ini menjadi cerminan nyata semangat gotong royong dalam program Bakti TNI untuk Rakyat, yang secara konsisten menghadirkan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah sulit dijangkau.

TNI AD Tekankan Komitmen untuk Rakyat

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf. Sandy, S.I.P., menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Aramco merupakan bentuk nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Dengan progres yang sudah mencapai 90 persen, kami optimistis jembatan ini segera dapat dimanfaatkan masyarakat. Kehadirannya akan menghadirkan akses yang lebih aman, memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan ini menjadi bagian dari implementasi nyata Bakti TNI untuk Rakyat yang terus hadir menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman.

Dengan hampir rampungnya pembangunan tersebut, Jembatan Aramco diharapkan segera menjadi urat nadi baru mobilitas warga Tapanuli Utara, sekaligus simbol penguatan kehadiran negara melalui TNI di tengah masyarakat.

JOMBANG — DPRD Kabupaten Jombang bersama Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menegaskan komitmen sinergi dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui Rapat Paripurna terbuka dengan agenda utama Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap LKPj APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (29/6/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji didampingi tiga wakil ketua dewan tersebut berlangsung tertib, kondusif, dan penuh semangat kebersamaan. Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin turut hadir bersama jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para tamu undangan.

Dalam forum tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah menandatangani berita acara pengesahan Raperda LKPj APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah. Dokumen tersebut ditandatangani bersama pimpinan dewan dan Wakil Bupati sebagai simbol penguatan akuntabilitas dan kolaborasi pembangunan daerah.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Dora Maharani, turut menyampaikan pendapat akhir fraksi, yang menjadi bagian dari dinamika demokratis dalam pembahasan kebijakan daerah.

Enam Fraksi DPRD Kompak Setujui Pengesahan, Beri Catatan untuk Penguatan Pembangunan

Enam fraksi di DPRD Jombang secara bulat menyatakan persetujuan terhadap Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan sejumlah catatan strategis yang bersifat konstruktif demi peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Fraksi PKB menjadi salah satu yang menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Menurut PKB, RDTR menjadi instrumen penting untuk mempercepat investasi, mempermudah perizinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya penguatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran, akuntabel, dan transparan, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menegaskan dukungan penuh terhadap pengesahan Raperda, seraya berharap implementasi kebijakan dapat berjalan konsisten dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar sama-sama memberikan apresiasi atas proses pembahasan yang dinilai terbuka dan konstruktif. Keduanya menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan, pengawasan anggaran, serta pemanfaatan SiLPA agar lebih produktif untuk pembangunan.

Fraksi PPP memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab Jombang. Meski demikian, PPP menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tetap harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk penyerapan anggaran dan pengurangan kesenjangan sosial.

Fraksi PKS-NasDem turut menyampaikan persetujuan disertai catatan terkait perbaikan tata kelola keuangan, sinkronisasi dokumen perencanaan, serta optimalisasi belanja modal di sejumlah sektor layanan publik, termasuk RSUD. Fraksi ini juga menyoroti besarnya SiLPA yang diharapkan dapat diarahkan untuk program prioritas masyarakat.

DPRD Tekankan Sinergi dan Akuntabilitas

Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai proses ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar pimpinan sidang dalam forum paripurna yang disambut persetujuan bulat anggota dewan.

Ia juga berharap Perda yang telah disahkan dapat segera diimplementasikan secara efektif, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jombang.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penegasan bahwa seluruh proses pembahasan telah selesai dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, menandai komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab Jombang dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

JOMBANG, TelusuR.id – Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, resmi memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2026. Program ini diharapkan dapat menjadi stimulus penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Peluncuran simbolis program strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi. Agenda penting yang menyasar sektor pekerja pertembakauan dan perkebunan ini berlangsung dengan khidmat di Pendopo Kecamatan Ngusikan pada Kamis (2/7/2026) pagi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial biasa. Menurutnya, penyaluran BLT DBHCHT merupakan bagian integral dari upaya pembinaan lingkungan sosial sekaligus percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Kabupaten Jombang.

Langkah taktis Pemkab Jombang ini juga memiliki payung hukum yang kuat di tingkat pusat maupun daerah. Agung menjelaskan, dasar pelaksanaan program merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 serta diperkuat oleh Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2026.

“Total penerima manfaat BLT DBHCHT tahun ini mencapai 11.720 orang. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan uang tunai sebesar Rp 800.000,- yang disalurkan secara tunai melalui PT BPR Bank Jombang,” ujar Agung Hariadi saat menyampaikan laporan resminya.

Demi memastikan transparansi anggaran, Pemkab Jombang mengonfirmasi bahwa seluruh dana program ini dibebankan pada Perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026. Alokasi dana tersebut disalurkan secara akuntabel melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.

Pada acara peluncuran perdana hari ini, pihak panitia menghadirkan sedikitnya 181 warga penerima manfaat. Kehadiran perwakilan ini berasal dari tiga desa di wilayah setempat, yakni Desa Manunggal, Desa Mojodanu, dan Desa Ngusikan yang menerima bantuan secara langsung.

Secara teknis, penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Jombang tahun 2026 menyasar tiga kategori pekerja dengan rincian wilayah distribusi yang spesifik. Kategori pertama sekaligus yang mendominasi kuota penerima tahun ini adalah kelompok buruh tani tembakau dengan jumlah mencapai 6.775 orang.

Para buruh tani tembakau tersebut tersebar merata di lima wilayah kecamatan yang selama ini dikenal sebagai sentra komoditas tembakau Jombang. Wilayah-wilayah subur itu meliputi Kecamatan Ngusikan, Ploso, Plandaan, Kabuh, dan Kecamatan Kudu.

Sementara itu, kategori kedua diarahkan untuk menyokong sektor perkebunan lainnya, yaitu buruh tani cengkeh. Kelompok ini mencakup total penerima sebanyak 1.182 orang, yang seluruhnya terkonsentrasi di wilayah pegunungan Kecamatan Bareng dan Wonosalam.

Tidak ketinggalan, kategori ketiga menyasar sektor manufaktur dengan merangkul buruh pabrik rokok yang berjumlah 3.763 orang. Berbeda dengan sektor pertanian, para pekerja industri ini tersebar di 10 perusahaan rokok legal yang beroperasi aktif di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., dalam sambutannya menyatakan bahwa program ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah bagi wong cilik. BLT DBHCHT merupakan wujud komitmen daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau, cengkeh, dan industri rokok.

“Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan dukungan sosial dan ekonomi yang bersumber dari DBHCHT. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keadilan ekonomi bagi para penerima manfaat,” tutur Bupati Warsubi penuh optimisme.

Lebih lanjut, Warsubi menginstruksikan agar proses pendistribusian dana yang bekerja sama dengan PT BPR Bank Jombang ini rampung dalam sepekan. Jadwal penyaluran maraton telah disusun mulai hari ini hingga tanggal 7 Juli 2026 di masing-masing wilayah kecamatan dan pabrik rokok terkait.

“Saya berharap penyaluran berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kepada saudara penerima manfaat, mohon bantuan ini disyukuri dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan keluarga, sehingga bisa meringankan beban ekonomi,” pungkas Bupati Warsubi menutup arahannya.

Sebagai informasi, peluncuran ini turut dihadiri oleh jajaran Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta camat dan kepala desa setempat. Tampak hadir pula Direktur PT BPR Bank Jombang, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jombang, dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jombang.

JOMBANG,TelusuR.ID —Palu sidang diketukkan. Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Jombang kompak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Tak ada penolakan. Tak ada voting. Semua sepakat.

Namun, persetujuan itu menyimpan paradoks.

Di balik keputusan politik yang bulat, hampir seluruh fraksi justru membeberkan daftar panjang kelemahan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengelola anggaran. Mulai dari rendahnya serapan belanja, membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), lambannya penyusunan tata ruang, buruknya kualitas perencanaan, hingga program ketenagakerjaan yang dinilai belum menjawab gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan kata lain, APBD memang lolos secara administratif, tetapi kualitas pengelolaannya masih dipersoalkan oleh para legislator yang akhirnya ikut mengesahkannya.

Paradoks itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD, Senin (29/6/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Hadi Atmaji bersama tiga wakil ketua dan dihadiri Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin.

Alih-alih menjadi forum apresiasi atas keberhasilan pengelolaan APBD, rapat justru berubah menjadi panggung evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah.

Anggaran Besar, Program Banyak yang Tak Jalan

Sorotan paling keras tertuju pada SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp332,37 miliar.

Di atas kertas, sisa anggaran sebesar itu bisa dipersepsikan sebagai efisiensi. Namun, sejumlah fraksi melihatnya dari sudut berbeda.

Mereka menilai SiLPA justru mencerminkan banyak program yang gagal dieksekusi sesuai rencana.

Fraksi Demokrat menyebut besarnya SiLPA harus dibaca sebagai indikator kualitas perencanaan anggaran. Pemerintah diminta memastikan sisa anggaran bukan berasal dari proyek yang tertunda, pekerjaan yang gagal dilaksanakan, atau rendahnya serapan belanja.

Nada yang sama disampaikan Fraksi PKS-NasDem. Bahkan fraksi ini membongkar rendahnya realisasi belanja modal di dua rumah sakit milik pemerintah daerah.

Belanja pengadaan tanah nihil alias 0 persen.

Belanja gedung dan bangunan hanya 3,39 persen.

Belanja jaringan dan irigasi berhenti di angka 32,59 persen.

Sementara pengembangan sistem informasi hanya terealisasi 6,25 persen.

Deretan angka itu memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar dibanding sekadar efisiensi.

Program sudah dianggarkan, tetapi gagal diwujudkan.

PKS-NasDem bahkan meminta alasan efisiensi tidak lagi dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Fraksi itu juga menemukan ketidaksinkronan narasi dalam dokumen pertanggungjawaban APBD terkait belanja barang dan jasa serta belanja subsidi. Pemerintah diminta memperbaiki dokumen sebelum perda ditetapkan agar kesalahan administrasi serupa tidak terus berulang.

RDTR Mandek, Investasi Jalan di Tempat

Jika persoalan belanja menjadi perhatian sebagian besar fraksi, Fraksi PKB memilih menguliti akar persoalan investasi di Jombang.

Sasarannya adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Lima tahun setelah Perda RTRW disahkan, Kabupaten Jombang baru memiliki dua RDTR, yakni Perkotaan Ploso dan Kawasan Perekonomian Mojowarno.

Bagi PKB, lambannya penyelesaian RDTR bukan sekadar persoalan administrasi tata ruang.

Tanpa kepastian tata ruang, investor akan berpikir dua kali menanamkan modal. Perizinan menjadi berbelit, investasi tertahan, dan kesempatan membuka lapangan kerja ikut menguap.

Di tengah perlambatan ekonomi daerah, kritik itu menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal menghabiskan anggaran, tetapi juga menciptakan iklim yang memungkinkan ekonomi tumbuh.

Sindiran PDIP untuk Program MIBER

Fraksi PDI Perjuangan mengarahkan kritik pada sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat: lapangan pekerjaan.

Di tengah meningkatnya PHK di sejumlah perusahaan di Jombang, PDIP menilai pemerintah belum menunjukkan strategi yang cukup kuat untuk mengatasinya.

Fraksi ini menyoroti Program MIBER (Minggu Wage Bersama Disnaker) yang selama ini dipromosikan pemerintah daerah.

Alih-alih memuji, PDIP justru menyelipkan sindiran.

Menurut juru bicara fraksi, Dora Maharani, kata MIBER bisa dimaknai “terbang” atau “lari”. Program itu, katanya, jangan sampai justru “lari” dari persoalan riil masyarakat.

Sindiran tersebut bukan sekadar permainan kata.

Pesannya jelas: program pemerintah tidak cukup dibungkus dengan akronim yang menarik. Ukurannya tetap sama, yakni apakah mampu menciptakan pekerjaan baru ketika masyarakat kehilangan mata pencaharian.

PDIP juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi proyek yang terus bergeser dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya akibat lemahnya perencanaan.

WTP Tak Identik dengan Kesejahteraan

Fraksi PPP mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu berpuas diri dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut PPP, WTP hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Opini itu tidak otomatis membuktikan APBD berhasil mengurangi kemiskinan, menciptakan pekerjaan, memperbaiki pelayanan publik, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi ini juga menyoroti defisit APBD sekitar Rp32,37 miliar dan realisasi belanja modal yang belum optimal sebagai sinyal bahwa sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program masih lemah.

Persetujuan Politik, Evaluasi yang Lebih Keras

Menariknya, tak satu pun fraksi menolak pengesahan Raperda.

Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PKB, PDIP, hingga PKS-NasDem akhirnya sama-sama menyatakan menerima pertanggungjawaban APBD.

Namun, hampir semua fraksi menyampaikan kritik dengan substansi yang serupa.

Perencanaan dinilai belum matang.

Belanja belum efektif.

Investasi masih terhambat.

Serapan anggaran rendah.

SiLPA terlalu besar.

Program ketenagakerjaan belum menjawab situasi di lapangan.

Artinya, persetujuan DPRD lebih menyerupai legitimasi atas selesainya proses administrasi dibanding pengakuan bahwa pengelolaan APBD telah berhasil.

Palu sidang memang telah mengetukkan akhir pembahasan APBD 2025.

Tetapi bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, rapat paripurna itu sesungguhnya bukan garis akhir.

Justru sebaliknya.

Ia menjadi pengingat bahwa yang disahkan DPRD adalah laporan pertanggungjawaban anggaran, bukan rapor keberhasilan pembangunan.

Satgas Yonif 645 Hadirkan Layanan Kesehatan Keliling bagi Warga Bolakme

Jayawijaya,TelusuR.ID – Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 645/Gardatama Yudha menggelar pelayanan kesehatan keliling bagi masyarakat di Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (2/7). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Satgas membantu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar bagi warga di daerah dengan akses medis yang masih terbatas.

Tim kesehatan Pos Bolakme mendatangi permukiman warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pengobatan ringan, hingga pembagian obat sesuai dengan hasil pemeriksaan. Layanan diberikan secara gratis agar masyarakat dapat memperoleh penanganan awal tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan.

Kehadiran personel Satgas mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selain memanfaatkan layanan kesehatan, warga juga berdialog dengan prajurit mengenai kondisi kesehatan dan kebutuhan yang dihadapi sehari-hari.

Komandan Pos Bolakme mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas Satgas selama menjalankan penugasan di wilayah perbatasan. Menurutnya, keberadaan prajurit tidak hanya berfokus pada pengamanan wilayah, tetapi juga berupaya memberikan manfaat langsung melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Melalui pelayanan kesehatan keliling ini kami berharap masyarakat dapat memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah. Kehadiran Satgas di tengah masyarakat juga diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus membantu mengatasi persoalan yang dihadapi warga sesuai kemampuan kami,” ujarnya.

Selain mendukung pelayanan kesehatan, Satgas Yonif 645/Gardatama Yudha secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan teritorial, seperti komunikasi sosial, membantu pembangunan fasilitas umum, hingga pembinaan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga di wilayah penugasan.

Kegiatan pelayanan kesehatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat antusiasme dari masyarakat Bolakme yang memanfaatkan layanan tersebut.

Sumber: Penerangan Satgas Yonif 645/Gardatama Yudha.

Total Politik Jombang Hadirkan Ruang Dialog, Dorong Masyarakat Memahami Politik secara Utuh

JOMBANG,TelusuR.ID – Di tengah derasnya arus informasi dan menguatnya polarisasi di ruang publik, upaya meningkatkan literasi politik masyarakat dinilai semakin penting. Berangkat dari kebutuhan tersebut, sejumlah pegiat media, komunitas, dan pemerhati politik di Kabupaten Jombang menggagas Total Politik Jombang Part 1, sebuah forum diskusi publik yang dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk membangun pemahaman politik yang lebih utuh, kritis, dan berimbang.

Kegiatan tersebut akan digelar pada Minggu, 5 Juli 2026, pukul 19.19 WIB, di Omah The Kian Lauw, Jombang. Berbeda dengan forum politik yang cenderung formal, diskusi ini dikemas melalui konsep ngopi, cangkruk, dan membaca bersama agar masyarakat lebih leluasa berdialog tanpa sekat.

Tiga narasumber akan berbagi perspektif dalam forum tersebut, yakni Gus Didin, pemerhati kebijakan publik; Gus Misbah, tokoh masyarakat sekaligus politisi; serta Prov Sean, konsultan politik. Ketiganya akan mengulas berbagai isu politik lokal maupun nasional dari sudut pandang yang berbeda sehingga peserta dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Salah satu penggagas kegiatan, Edy Musyadad, mengatakan ruang diskusi yang sehat merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan demokrasi. Menurut dia, masyarakat memerlukan forum yang tidak hanya menyampaikan informasi politik, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis dan menghargai keberagaman pandangan.

“Politik tidak seharusnya dipahami hanya sebagai perebutan kekuasaan atau kontestasi elektoral. Politik adalah ruang untuk membicarakan kepentingan publik, mencari solusi bersama, dan memperkuat kesadaran sebagai warga negara. Karena itu, masyarakat membutuhkan ruang dialog yang terbuka, bukan ruang yang dipenuhi prasangka,” ujar Edy.

Ia menjelaskan, Total Politik Jombang lahir dari semangat menghadirkan budaya diskusi yang lebih sehat di tengah masyarakat. Forum ini tidak dibangun untuk kepentingan kelompok atau afiliasi politik tertentu, melainkan sebagai wadah bertemunya berbagai gagasan yang dapat diperdebatkan secara rasional dan saling menghormati.

Menurut Edy, rendahnya literasi politik kerap membuat masyarakat terjebak pada informasi yang parsial, bahkan disinformasi. Karena itu, ruang perjumpaan yang mempertemukan berbagai perspektif menjadi penting agar publik mampu melihat persoalan secara lebih utuh sebelum mengambil sikap.

“Kami ingin masyarakat datang bukan untuk mencari siapa yang paling benar, melainkan untuk mendengar, membaca persoalan dari berbagai sisi, kemudian membangun kesimpulan secara mandiri. Demokrasi akan tumbuh lebih sehat ketika masyarakat memiliki tradisi berdiskusi dan berpikir kritis,” katanya.

Forum ini mengusung slogan “Ngopi Bareng, Cangkruk Bareng, Membaca Bareng untuk Memahami Politik Secara Utuh.” Slogan tersebut mencerminkan upaya penyelenggara menghadirkan politik sebagai ruang belajar bersama yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang eksklusif atau hanya menjadi konsumsi kalangan elite.

Komitmen itulah yang menjadi salah satu alasan berbagai media dan komunitas turut memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. Di antaranya duta.co, Telusur ID, Times Indonesia, KR 53 Broadcast, DPP KNPI Jombang, Marhaen Project Jombang, dan Coffee Sofie. Kolaborasi lintas unsur tersebut diharapkan mampu memperluas ruang partisipasi publik sekaligus memperkuat budaya berdialog di tingkat lokal.

Untuk menjaga kualitas interaksi, panitia membatasi peserta sebanyak 30 orang. Seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini tanpa dipungut biaya, dengan tetap mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan penyelenggara.

Melalui Total Politik Jombang Part 1, penyelenggara berharap lahir ruang diskusi yang berkelanjutan dan mampu memperkuat kualitas demokrasi dari tingkat akar rumput. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu, melainkan juga oleh hadirnya warga yang memiliki literasi politik, terbuka terhadap perbedaan, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Bagi penyelenggara, politik pada akhirnya bukan semata tentang kekuasaan, melainkan instrumen untuk menghadirkan pelayanan, pengabdian, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dari semangat itulah Total Politik Jombang diharapkan menjadi ruang bersama untuk merawat nalar publik dan memperkuat budaya demokrasi yang lebih dewasa.