Jacob Ereste: Kepercayaan Publik kepada Polri dan Dialektika Pelayanan di Tengah Zaman yang Berubah
BANTEN,TelusuR.ID – Massifnya pemberitaan mengenai aktivitas Kepolisian Negara Republik Indonesia—dari Mabes Polri hingga satuan kewilayahan di tingkat Polsek—menyisakan sebuah pertanyaan yang tidak sekadar teknis, melainkan juga filosofis: apakah kehadiran institusi negara kini sedang berupaya lebih dekat dengan denyut kesadaran publik, atau justru sedang mengoreksi jarak yang sempat melebar antara kewenangan dan kepercayaan?
Di tengah derasnya arus informasi berbasis internet, Polri tampak semakin adaptif dalam memanfaatkan ruang digital sebagai medium komunikasi publik. Di satu sisi, ini dapat dibaca sebagai langkah positif dalam merawat transparansi dan keterbukaan informasi. Namun di sisi lain, ia juga mengandung refleksi mendalam: bahwa citra institusi tidak pernah selesai dibangun hanya melalui kerja, tetapi juga melalui cara kerja itu dipersepsikan dan dimaknai oleh masyarakat.
Perbincangan mengenai reformasi Polri yang sempat menguat pada Agustus 2025—baik melalui mekanisme internal maupun keterlibatan tim yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto—menjadi penanda bahwa institusi penegak hukum ini tidak berada di ruang hampa. Ia hidup dalam ruang sosial yang terus menguji legitimasi, etika, dan kepekaan pelayanan.
Dalam lanskap pemberitaan yang kini kian masif, terlihat pula ragam aktivitas kepolisian yang tidak hanya berkutat pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial: doa bersama masyarakat, penyaluran bantuan, pengamanan kegiatan publik, hingga keterlibatan dalam agenda olahraga dan kebudayaan. Semua ini menunjukkan perluasan peran yang, jika dibaca secara positif, merupakan upaya menghadirkan Polri sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, bukan semata aparat yang berdiri di luar mereka.
Namun demikian, perlu disadari bahwa kepercayaan publik tidak lahir dari intensitas pemberitaan, melainkan dari konsistensi pengalaman warga dalam berinteraksi dengan pelayanan, perlindungan, dan pengamanan yang diberikan. Dalam logika sosial yang sederhana, masyarakat tidak menilai institusi dari apa yang dikatakan tentang dirinya, melainkan dari apa yang mereka rasakan secara langsung.
Di titik ini, kerja-kerja kepolisian di ruang digital dan ruang sosial perlu dipahami sebagai dua sisi dari satu tanggung jawab yang sama: menghadirkan rasa aman yang tidak hanya prosedural, tetapi juga humanis. Sebab keamanan sejati tidak berhenti pada ketiadaan gangguan, melainkan hadir sebagai rasa percaya yang tumbuh secara perlahan di dalam kehidupan sehari-hari warga.
Berbagai laporan kegiatan Polri yang tercatat dalam ruang media digital—dari patroli, pengamanan wilayah, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan—dapat dibaca sebagai bagian dari upaya membangun kedekatan tersebut. Namun kedekatan tidak boleh berhenti sebagai citra; ia harus menjadi etika kerja yang hidup dalam setiap tindakan aparat di lapangan.
Dalam konteks ini, hasil survei Litbang Kompas 2026 yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri dapat dimaknai sebagai sinyal positif. Tetapi ia sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh: ia bisa tumbuh karena konsistensi, namun juga bisa menurun karena satu saja pengalaman yang mengecewakan.
Maka, reformasi—baik yang bersifat struktural maupun kultural—tidak boleh dipahami sebagai agenda sesaat. Ia adalah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa institusi kepolisian benar-benar hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam arti yang paling hakiki.
Pada akhirnya, Polri tidak hanya diuji oleh kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga martabat kemanusiaan dalam setiap tindakan yang dilakukan atas nama negara.
Banten, 1 Juli 2026
