JOMBANG, TelusuR.ID     –     Ditengah kontroversi munculnya 2 harga appraisal pada lahan milik Gono, tiba-tiba menyodok ke permukaan satu isu yang menyebut bahwa penetapan harga lahan milik ‘tetangga Gono’ tidak melibatkan lembaga appraisal, tapi dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Sekilas, isu tersebut terbilang tidak masuk akal. Sebab, tutur Sumber, institusi negara sebesar Pemkab Jombang tidak mungkin tidak paham soal regulasi pengadaan lahan yang wajib menggunakan jasa appraisal. “Kecuali pura-pura tidak tahu, atau sengaja dilanggar, “tegasnya.

Faktanya, isu yang bergulir memang tidak remeh meski keabsahannya perlu dilakukan validasi. Sedikitnya, indikasi itu bisa dilihat dari daftar kegiatan yang tayang pada lapak sirup LKPP dan LPSE tahun 2021 dan 2022.

Pada sirup LKPP 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang tercatat telah menayangkan satu paket bertajuk Biaya Appraisal Lahan Ahmad Dahlan. Paket konsultansi dengan kode RUP 30086179 itu dipagu sebesar Rp 95 juta.

Anehnya, paket yang dilangsungkan dengan metode Pengadaan Langsung itu tidak disertai keterangan terkait besaran nilai kontrak paket (anggaran terserap), nama rekanan terpilih, serta berapa jumlah bidang tanah di Jalan KH Ahmad Dahlan yang dilakukan appraisal.

Hal itu diketahui dari lapak LPSE Jombang 2021 yang tidak memuat daftarnya. “Jika paket memang terserap, dia wajib muncul di lapak LPSE. Sehingga nilai kontrak, nama rekanan, dan volume pekerjaan bisa di akses publik. Faktanya tidak muncul di LPSE, apa berarti paket terjadi pembatalan? “nadanya bertanya.

Anehnya, hal berlawanan ditunjukkan Kepala Bidang Disdagrin Jombang. Saat dikonfirmasi diruang kerjanya, ia menyebut lembaga appraisal yang terpilih adalah Sisco KJJP Satria Iskandar Kurniawan dan Rekan. Juga disebutkan, bahwa kontrak kerja lembaga appraisal mencakup dua lahan yaitu milik Gono dan ‘milik tetangganya’.

Lalu, kenapa paket tersebut tidak muncul pada lapak LPSE 2021? Dari pagu Rp 95 juta yang disediakan, berapa yang terserap dalam kontrak? Kenapa mesti ditutupi? “Hal serupa juga terjadi pada appraisal tahun 2022. Dimana lahan milik Gono dan Kusen disediakan dana appraisal sebesar Rp 61 juta. Tapi lagi-lagi paket tersebut tidak muncul di LPSE 2022, “terangnya.

Untuk memastikan kontrak kerja Sisco KJJP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan pada 2021 memang mencakup lahan milik Gono dan ‘milik tetangganya’, Kamis (23/02/2023), satu pertanyaan dilayangkan kepada Kepala Disdagrin Jombang,

Suwignyo.

Hebatnya, hingga berita ini ditulis, Sabtu (25/02/2023), tidak secuil pun kalimat yang dikirim balik oleh Suwignyo. Begitu dengan Kepala BPKAD Jombang Muhammad Nasrullah. Dikonfirmasi terkait besaran anggaran yang terserap pada appraisal lahan Ahmad Dahlan dengan pagu Rp 95 juta tersebut, Nasrullah cenderung berkelit.

“Lho itu di SIMDA KEU… sekarang kami sudah ganti pakai SIPD. (Saat ini) Teman2 operator masih menyelesaikan konsolidasi SIPD. Ngapunten sanget nggih…, “tulis Nasrullah lewat chat whatsapp, Kamis (23/02/2023). Belum diketahui, apa alasan 2 Kepala OPD ini lebih memilih menabrak ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Sisco KJJP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan belum berbuah titik terang. Lembaga Penilai Publik yang berkantor di Komplek Ruko Rungkut Makmur 27C/79, Jalan Kaliringkut Surabaya ini saat dikirim pertanyaan lewat email kjjppusat@yahoo.com, keterangan yang muncul berbunyi: alamat tidak ditemukan. (red/laput/din)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Menyikapi dugaan terjadinya kerugian negara pada pengadaan lahan PKL alun-alun oleh Pemkab, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiono, menyebut kegiatan seperti itu (pengadaan lahan untuk kepentingan umum) cukup rentan terjadi permainan oleh oknum yang berkepentingan.

Dihubungi via sambungan WhatsApp, Rabu malam (22/02/2023), Kartiono tidak menjelaskan siapa oknum yang dimaksudkan itu. Ia hanya mempertegas jika dugaan mengarah pada oknum di pemerintahan, maka hal itu merupakan bentuk penghinaan kepada rakyat.

“Pengadaan lahan seperti itu memang rentan terjadi permainan oleh oknum yang berkepentingan. Dan jika itu dilakukan oleh oknum pemerintahan, ya jelas itu menghianati rakyat dan harus menjadi atensi bagi penegak hukum, “tulisnya.

Kartiono menegaskan, jika pada kegiatan tersebut ditemukan indikasi penyimpangan apalagi mengarah pada dugaan kerugian negara, dipersilahkan kepada siapapun untuk melakukan pendalaman dan penguatan bukti hukum untuk diteruskan ke ranah yang seharusnya (penegakan hukum, red).

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang ini lantas menyerukan agar seluruh komponen masyarakat Jombang turut mengawasi jalannya belanja pemerintah termasuk pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Mengingat, tuturnya, alokasi anggaran untuk pengadaan lahan terbilang cukup fantastis.

Bagi legislator yang dikenal cukup vokal ini, apa yang terjadi dengan pengadaan lahan PKL alun-alun, sepenuhnya menjadi bola liar yang siapa saja boleh menyikapinya. “Sekarang bola ada ditangan publik, termasuk APH, apakah benar ada rekayasa (kongkalikong) dalam menetapkan harga tanah oleh appraisal, “tegasnya.

Kartiono tidak menjelaskan apakah Komisi A DRPD Jombang akan menggunakan Hak Bertanya untuk mendapatkan gambaran tentang duduk persoalan sebenarnya. Ia hanya menegaskan, bahwa setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

“Setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan karena hakekatnya itu merupakan uang rakyat. Dan jelek-jelak begini saya masih menjaga idealisme. Bagi saya, setiap satu rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat, ‘tulis Kartiono.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan lahan untuk pembangunan Sentra PKL Alun-alun diduga beraroma kerugian negara. Pengadaan lahan di Jalan KH Ahmad Dahlan itu diketahui memunculkan 2 versi harga berbeda meski keduanya dalam kesamaan sifat dan obyek.

Pada 2021, pengadaan dua lahan oleh Pemkab berbandrol Rp 17,4 milyar dan Rp 16,2 milyar. Karena sesuatu hal, setahun kemudian terjadi penurunan tarif hingga 30 persen. Tidak untuk keduanya, tetapi terjadi pada satu obyek saja. “Kedua lahan berada dalam satu zona bahkan satu area. Jika yang satu turun tarif, harusnya yang satu lagi juga turun, “ujar Sumber.

Sementara pantauan pada lapak LPSE di 2023 menjelaskan, bahwa pembangunan sentra PKL alun-alun dengan alokasi Rp 10,3 milyar itu sampai berita ini ditulis nampak belum dilakukan tender. Alokasi anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk seluruh item kebutuhan yang melingkupi. (red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Tanah milik Gono Sapto Rahardjo adalah contohnya. Lahan seluas 6.327 meter persegi di kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan yang dibeli Pemkab untuk pembangunan Sentra PKL Alun-alun itu tercatat mengantongi 3 versi harga.

Pada 2021, lahan tersebut dibandrol Rp 16,2 milyar atau Rp 2.560.000 per meter persegi oleh lembaga appraisal (belakangan muncul kabar penetapan dilakukan oleh P2T). Kemudian pada 2022, lembaga appraisal yang lain membandrolnya di angka Rp 5,2 milyar atau Rp 821.000 per meter persegi.

Puncaknya, yakni pada penghujung 2022, PN Jombang telah menganulir angka Rp 5,2 milyar dan sekaligus melakukan penetapan harga tanah milik Gono di angka Rp 10,7 milyar atau Rp 1,7 juta per meter persegi.

Tercatat, putusan PN menjadi akhir dari rangkain polemik tanah milik Gono. Ini karena upaya banding tidak dilakukan para pihak, sehingga putusan PN menjadi berkekuatan hukum tetap.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin satu obyek tanah bisa mengantongi 3 versi harga berbeda? Memangnya serumit apa menentukan nilai komersial tanah sehingga memunculkan harga beragam dengan disparitas angka cukup tajam?

Bagaimana mungkin lembaga appraisal yang kinerjanya berbasis akademik tidak mampu memberikan kepastian hukum? Yang menggelitik nalar publik, tanah milik Gono ternyata semakin kesini semakin dibandrol murah, kok bisa ya?

“Sulit diterima nalar. Bagaimana mungkin tanah yang sebelumnya ditarif Rp 16,2 milyar, tiba-tiba pada setahun berikutnya terjun bebas di angka Rp 5,2 milyar? Selain tidak lazim secara hukum pasar tanah, penurunan tarif hingga 60 persen juga sulit diterima nalar, “ujar Sumber.

Perbedaan angka yang teramat mencolok itu pada akhirnya memantik pertanyaan serius. “Darimana 2 versi harga itu muncul? Bagaimana mungkin satu obyek tanah bisa berlabel 2 harga dengan rentang selisih bak bumi dan langit? “sergahnya.

Secara umum, tegas Sumber, kinerja appraisal didasarkan pada 2 aspek besar. Yakni material dan non material. Pada aspek material, tuturnya, jangkauan disiplin matematika tidak sulit menafsirkan nilai obyek tanah ke dalam angka.

Material fisik seperti tanah, bangunan, pepohonan, dan item lain yang bersifat kebendaan, tegas Sumber, dipastikan tidak sulit untuk dikonversikan ke dalam angka melalui rujukan harga pasar, harga satuan pemerintah, atau standar nilai lain yang keabsahannya dijamin undang-undang.

Kesulitan appraisal justru terjadi pada aspek non material. “Jika pada satu lahan terdapat tempat usah seperti toko misalnya, maka ganti rugi tidak sebatas pada nilai bangunan toko, tapi potensi bisnis jika toko dipindah ke tempat lain juga harus dihitung. Karena parameternya tidak baku, seringkali hasilnya memicu selisih tajam, “ujar Sumber.

“Aneh saja. Masak harga tanah semakin kesini semakin murah. Itu jelas tidak lazim. Apalagi tanah Gono terkondisi tanpa bangunan. Sehingga urusannya hanya berkutat soal harga pasar. Tapi anehnya, kenapa bisa muncul perbedaan angka yang begitu ekstrim hingga 60 persen? “nadanya bertanya.

Sumber menduga, 2 harga appraisal yang melabeli tanah milik Gono cenderung berbau ‘permainan’. Berangkat dari dugaan tersebut, tutur Sumber, maka penetapan harga pada lahan milik ‘tetangga Gono’ perlu dilakukan validasi karena keduanya memiliki kesamaan sifat, ruang dan waktu.

“Jika mekanisme penetapan harga lewat peradilan menjadi tolak ukur, maka tanah milik ‘tetangga Gono” perlu diuji lewat mekanisme serupa. Faktanya, tanah Gono terjadi turun tarif hingga 30 persen. Dengan argumen yang sama, tanah milik ‘tetangga Gono’ harusnya juga turun 30 persen agar pembelian lahan oleh Pemkab terjadi rasionalisasi harga, “ujarnya. (red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Senen S.Sos, menghadiri kegiatan pembukaan ekskavasi tahap IV di situs Pandegong, Dusun Kwasen, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Kamis (16/02/2023).

Didampangi Sekretaris Disdikbud Jombang Bambang Rudy TJ dan Kepala Bidang Kebudayaan Dian Yunitasari, kegiatan pembukaan dilakukan di area situs diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan penggalian secara simbolis oleh pejabat yang hadir.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Senen S.Soe, menjelaskan ekskavasi tahap empat yang berlangsung hingga 26 Pebruari 2023 itu untuk menampakkan struktur utuh perwara atau bangunan candi pengiring situs utama candi Pandegong yang diperkirakan dibangun pada abad ke-10 Masehi.

“Setelah strukturnya berhasil dibuka secara keseluruhan pada 2021 dan 2022 kemarin, situs candi Pandegong ini akan kembali di ekskavasi tim BPCB Jawa Timur pada hari Jumat besok (17/02/2023), “tegasnya.

Seperti diketahui, ekskavasi terhadap candi Pandegong kali ini adalah tahap ke empat, menyusul ekskavasi tahap satu, tahap dua dan tahap tiga yang berlangsung pada 2021 dan 2022 lalu.

Ekskavasi candi Pandegong Tahap IV dilakukan untuk membuka material tanah yang masih menutupi sebagian candi perwara, terutama disisi bagian depan sebelah utara.

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar pembinaan dinas bagi 102 Kepala Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se Kabupaten Jombang. Acara berlangsung di Aula 1 Disdikbud Jombang, Kamis (19/01/2023).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Senen S.Sos, mengatakan bahwa terjadinya arus reformasi birokrasi, dipastikan berakibat pada perubahan sistem secara fundamental.

Ditegaskan Senen, pada era sekarang, transparansi pengelolaan anggaran negara tidak hanya dimonopoli oleh kalangan birokrasi, tapi semua pihak berhak mendapatkan informasi berbasis keterbukaan publik tersebut.

“Kepala Sekolah harus menjadi contoh yang baik bagi Satuan Pendidikan. Bangun kerjasama dan kekompakan tim untuk meminimalisir kesalahan kerja, “tegasnya.

Selain dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, kegiatan bertajuk pembinaan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Disdikbud Jombang. Antaralain Kepala Bidang Pembinaan SD dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang melalui Bidang Kebudayaan menggelar Workshop Seni Hadrah Tingkat SD/MI dan SMP/MTsN se Kabupaten Jombang.

Workshop digelar di Aula Terbuka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang selama 2 hari yakni tanggal 25 dan 26 Januari 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Senen S.Sos, berencana memecahkan rekor MURI 100.000 orang hadrah untuk menandai tahun baru Islam 1 Muharram.

Ini merupakan momen besar Kabupaten Jombang bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa Kabupaten Jombang ini Kota Santri. Sesuai Visi dan Misi Kabupaten Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

“Sasarannya peserta didik. Kita ingin meletakkan pondasi yang kuat pada anak-anak sejak usia Paud, SD, dan SMP. Membentengi mereka dari pengaruh negatif masyarakat, salah satunya dengan agama, “tegas Senen, S.Sos, mantan Camat Mojoagung dan Kepala BKDPP Jombang ini.

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi update data sarana dan prasarana pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Jombang.

Acara berlangsung di gedung Aula 2 Disdikbud Jombang, pada Kamis pagi (02/02/2023).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Senen S.Sos, mengatakan bahwa dana yang diterima Satuan Pendidikan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang, melainkan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), salah satunya yakni Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kepala Sekolah, Waka Sarpras dan Operator Sekolah sama-sama mengawal ketika mengisi data Dapodik (Data Pokok Pendidikan), “tegasnya.

Pengisian sarpras pada Dapodik harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan data itu, Pemerintah Pusat dapat menentukan Satuan Pendidikan mana yang berhak mendapatkan dana khususnya DAK.

“Adapun regulasi yang dipakai yakni regulasi dari Pusat, karena DAK bersumber dari dana pusat, “terangnya.

Dalam sosialisasi tersebut tampak hadir pula Safak Efendi Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Indah Rochani Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasaran SMP. Adapun peserta sosialiasi adalah Kepala Sekolah, Waka Sarpras, dan Operator Sekolah SMP Negeri se Kabupaten Jombang.

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Ahmad Jazuli melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Rabu (08/02/2023).

Kunjungan mantan Sekdakab Jombang itu dilakukan dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi kepada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

“Hari ini kami melaksanakan beberapa agenda kegiatan di Jombang, sekaligus kami ingin bersilaturrahmi dengan rekan-rekan kami di Dinas Pendidikan, “ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, setelah menjadi imam sholat Dzuhur berjamaah di Masjid Pendidikan, Jazuli didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang memberikan motivasi kepada pegawai.

“Hari ini saya ingin berbagai tentang 4 hal faktor kebahagiaan yang telah disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, “ucapnya.

Ia menjelaskan, 4 faktor yang menjadikan seseorang bisa bahagia adalah istri yang solikhah, anak yang baik, teman yang baik, dan mendapatkan rezeki di negeri sendiri.

“Semua itu tentu bisa kita raih dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, dzat yang memiliki segalanya, “terangnya.

“Mari kita luangkan waktu untuk beribadah, jangan beribadah menunggu waktu luang, “”tandanya.