Menu
Beranda blog Halaman 367

Lantik Kadis Kominfo Dan Perkim Kabupaten Jombang, Ini Pesan Bupati Mundjidah Wahab

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Jombang menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Senin 27 Februari 2023 siang, di Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang.

Pelantikan dua orang Pejabat Tinggi Pratama yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, Staf Ahli, Asisten dan para Kepala OPD terkait tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab melantik dan mengambil sumpah Moch. Agus Djauhari yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

Sedangkan Agung Hariadi, yang sebelumnya menjabat Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Inspektorat Kabupaten Jombang diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Jombang, kepada pejabat yang hari ini dilantik, kami ucapkan selamat dan sukses, dan harapan kami selaku Pemerintah Kabupaten Jombang dan harapan seluruh masyarakat kiranya amanah yang diemban ini dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semangat yang baru”, kata Bupati Mundjidah Wahab mengawali sambutannya.

Bupati juga menyamapaikan, pelantikan dua pejabat kali ini untuk kepentingan organisasi, agar lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama untuk kesempurnaan pelaksanaan pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Oleh karena itu, setiap pejabat yang dilantik harus memiliki wawasan luas yang siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Serta memiliki pemikiran untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

“Jadi pemimpin jangan takut dan mudah menyerah saat menghadapi masalah. Seorang pejabat juga harus siap menerima aneka kritik yang membangun maupun kritik yang memojokkan dengan lapang dada,” katanya.

“Selesaikan masalah atau hambatan dalam pekerjaan dengan melibatkan team work. Selain itu, aparatur sipil negara harus tetap loyal dan tegak lurus dalam mendukung kebijakan strategis kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang,” imbuh Bupati.

Laksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya, junjung tinggi kedisiplinan dan profesionalitas. Jangan berbuat suatu pekerjaan yang menyalahi kebiasaan.

“Bekerjalah sesuai dengan kewenangan saudara, tidak memutuskan masalah yang bukan kewenangannya, pergunakan fasilitas sesuai dengan pangkat dan jabatan. Bekerjalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, pungkas Bupati Mundjidah Wahab

Kabupaten Jombang Kembali Menerima Penghargaan Adipura Kategori Kota Sedang

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur kembali menerima penghargaan tertinggi dibidang lingkungan hidup level nasional. Kabupaten Jombang menerima “Trophy Adipura Kategori Kota Sedang” Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri KLHK Prof. Siti Nurbaya Bakar kepada Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab pada acara Penganugerahan Penghargaan Adipura pada Selasa (28 Februari 2023) pagi, di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Penganugerahan Penghargaan Adipura pasca pendemi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh setiap tanggal 21 Februari dan tahun ini mengambil tema “Tuntas Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Miftahul Ulum menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang atas capaian kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

.

“Alhamdulillah, kinerja bidang lingkungan hidup Kabupaten Jombang kembali mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Pusat. Hari ini Kabupaten Jombang kembali  berhasil mempertahankan Trophy Adipura di Tahun Anggaran 2022. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan stakeholder, atas dukungan dan partisipasi aktifnya didalam mendukung program Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang”, tutur Bupati Mundjidah Wahab

“Semoga apresiasi ini semakin memotivasi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dibidang Lingkungan Hidup, sehingga apa yang kita laksanakan bersama ini selain memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua, Penghargaan Adipura juga dapat kita pertahankan”, pungkasnya.

Bahas Pembangunan Jalan, Bupati Mundjidah Wahab Audiensi Dengan Kemenko Perekonomian

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANGKAB – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab bersama Tim Percepatan Kawasan Industri Kabupaten Jombang beraudiensi langsung dengan Deputi VI Kementerian Koordinator (Kemenko) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, pada Selasa (21/02/ 2023) di Gedung Ali Wardhana, Jl. Lapangan Banteng Timur N 2-4, Jakarta Pusat.

Kunjungan kerja Bupati Jombang bersama Tim Percepatan Kawasan Industri Kabupaten Jombang dalam rangka mewujudkan pembangunan Rencana Kawasan Industri (RKI) di Kabupaten Jombang di wilayah Utara Sungai Brantas sebagaimana diamanatkan pada Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sesuai dengan Perda Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041.

“Alhamdulillah, kami ditemui langsung oleh Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS – Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, untuk membahas pembangunan jalan menuju kawasan industri Utara Brantas. Jalan sepanjang 3 km dengan lebar 30 meter nantinya diharapkan dapat membuka akses dari dan menuju kawasan di sekitar Kabuh, Kudu, dan Ploso”, tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Disampaikan Bupati Mundjidah Wahab bahwa pembebasan tanah telah dilakukan seluas 260 Ha. Namun karena akses jalan masih belum memadai, sehingga investasi masih terhambat. Perlu adanya percepatan pembangunan jalan.

“Mohon doa restunya, semoga upaya kita bersama untuk mewujudkan pembangunan kawasan industri ini, dapat menyerap sekitar 20 ribu tenaga kerja dan menghidupkan UMKM di sekitar kawasan industri”, pungkas Bupati Mundjidah Wahab.

Pesan Bupati Mundjidah Wahab Di Resepsi HPN Dan Tasyakuran HUT Radio Suara Jombang

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Jombang Saya menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers Nasional 2023 dan  Selamat Ulang Tahun Radio Suara Jombang Ke 20”, demikian disampaikan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab saat menghadiri Resepsi Hari Pers Nasional (HPN) Dan Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) Radio Suara Jombang, kegiatan sinergi antara Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dan PWI Jombang pada Kamis (23/2/2023) di Halaman Graha Media Radio Suara Jombang Jl. KH Wahid Hasyim No. 133 Jombang.

Kegiatan yang disiarkan langsung di live streaming YouTube Channel Jombangkab TV ini, Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan harapannya kepada seluruh insan Pers bisa saling bekerjasama, berkolaborasi dalam memberikan informasi yang real, up to date dan bekerja secara profesional sesuai dengan fungsinya.

Sementara itu dengan adanya kegiatan Resepsi HPN juga Ulang Tahun semakin meningkatkan jalinan silaturahmi masyarakat dan para pendengar setia radio Suara Jombang.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab menerima Award dari PWI Jombang sebagai Tokoh Peduli UMKM
Bupati Jombang menyebut bahwa pers adalah bagian penting dari pembangunan Bangsa Indonesia. Peran pers sebagai penyambung komunikasi yang positif antara pemerintah dan masyarakat di era digitalisasi sangat penting. Termasuk dalam membantu menyampaikan informasi kebijakan dan program-program pembangunan di Kabupaten Jombang. Insan pers memegang peranan penting dalam menyajikan informasi tentang dinamika di dalam masyarakat.

“Apa yang pemerintah lakukan tidak bisa langsung tersampaikan kepada masyarakat. Maka melalui insan pers lah yang membantu kami pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyampaikan ke masyarakat. Baik mengenai program, capaian, sosialisasi dan sebagainya”, tutur Bupati Mundjidah Wahab.Selain menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, insan pers adalah penyeimbang informasi, sehingga berbagai informasi dari pemerintah yang diterima masyarakat seimbang.

Media massa saat ini dituntut untuk menyajikan informasi secara cepat. Namun demikian, insan pers tidak boleh mengesampingkan akurasi dalam menyajikan berita.

“Saya berharap insan pers di Kabupaten Jombang bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi, mengembangkan kompetensi dan bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan adil. Informasi yang diterima masyarakat bisa mengedukasi dan berkontribusi kepada kondusifitas dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat”, pesannya.

Untuk Radio Suara Jombang yang genap berusia 20 tahun, diharapkan terus meneguhkan semangat kebersamaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan informasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat Kabupaten Jombang.

“Dari sisi program, Radio Suara Jombang telah memberikan program-program yang mengedukasi untuk berbagai usia. harapannya ke depan Radio Suara Jombang lebih inovatif dan kreatif dalam menyajikan berbagai program dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan radio Suara Jombang”, tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Mengakhiri sambutannya Bupati Mundjidah Wahab menghadiahkan pantun. Pergi ke pasar membeli ketupat. Rasanya nikmat jangan sampai terlewat. Pers penyambung pemerintah dan masyarakat, maka sajikanlah informasi yang cepat dan akurat, pungkasnya yang disambut dengan tepuk tangan undangan yang hadir.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Asisten dan Kepala OPD terkait, Pengurus PWI Kabupaten Jombang, serta para Kepala Sekolah SMA, SMK, MA penerima Award 2023 dari PWI Kabupaten Jombang, yakni  Sekolah Pengelola Website Terbaik.

Award juga diberikan kepada Pegiat dan Penggerak UMKM, Tokoh Inspiratif dan Tokoh Peduli UMKM. Selain itu juga ada Award untuk Pendengar Radio Suara Jombang, Penyiar Favorit dan Penyiar Teladan. Untuk Tokoh Inspiratif UMKM diberikan kepada H. WARSUBI (Pembina SPEKAL Kabupaten Jombang). Sedangkan untuk Tokoh Peduli UMKM diberikan kepada Bupati Jombang Hj. MUNDJIDAH WAHAB.

Temui Bupati Sumedang Dan Investor, Bupati Mundjidah Wahab Membahas Potensi Wisata Wonosalam

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Kunjungan silaturahmi Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab ke Kabupaten Sumedang pada Minggu (19/2/2023), diterima oleh Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST, MM.

Dalam pertemuan tersebut kedua Kepala Daerah membahas Potensi Wisata yang ada di kedua Kabupaten. Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab berharap Kabupaten Jombang dengan potensi wisata alam Wonosalam dapat belajar dari potensi wisata Taman Bunga Jatinangor (Jans Park) yang ada di Gunung Manglayang.

Saat berkunjung langsung ke lokasi tujuan wisata hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan pihak swasta tersebut, Bupati Sumedang didampingi langsung investor Jans Park (Taman Bunga Jatinangor), Edi Purwanto.

“Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan silaturahmi dengan Bupati Sumedang juga sekaligus bertemu dengan investor Jans Park (Taman Bunga Jatinangor), Bapak Edi Purwanto, banyak hal yang bisa saya sampaikan, terutama terkait potensi wisata”, tutur Bupati Mundjidah Wahab.

“Saya berharap di Kabupaten Jombang terutama Wonosalam bisa menjadi tempat investasi agar wisata di Jombang semakin variatif”, pungkasnya.

Aroma Kerugian Negara Lahan PKL (7): TERKAIT DUGAAN KERUGIAN NEGARA, PEKAN INI SOMASI DILAYANGKAN

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Ditengah sikap tertutup 2 Kepala OPD (Disdagrin dan BPKAD) Jombang terkait serapan anggaran apprasial lahan PKL alun-alun tahun 2021 yang bahkan diwarnai isu penetapan harga diputuskan tim P2T, pekan ini Aliansi LSM Jombang bakal melayangkan somasi kepada Pemkab.

Somasi dilakukan untuk memastikan apakah dugaan kerugian negara pada pengadaan lahan PKL alun-alun tahun 2021 benar terjadi, atau sebaliknya. Sesuai alamat somasi, Kepala Disdagrin sebagai pengguna anggaran dan Bupati Jombang sebagai penanggungjawab APBD diminta untuk bersikap.

Melalui perwakilan konsorsium LSM Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) yang dikomandani Aan Teguh Prihanto, Aliansi LSM Jombang berniat meminta jawaban dari Bupati cq Kadisdagrin Jombang terkait pembelian lahan PKL alun-alun yang diwarnai isu double tarif sehingga memicu dugaan kerugian negara.

“Sebenarnya ini hanya sebuah dialektika bisa. Tidak ada yang istimewa. Ini hanya soal pengadaan lahan yang ternyata diwarnai double tarif. Dan itu tidak lazim secara mekanisme pengadaan pemerintah. Dan sebagai warga negara, kami hanya ingin tahu kenapa itu terjadi. Hanya itu, “papar Aan dengan mimik santai.

Aan menandaskan, somasi yang dilayangkan pada pekan ini merupakan tahap awal menuju ranah gugatan. Sesuai ketentuan berlaku, rencananya somasi dilayangkan tiga kali. “Saya pikir biarlah nanti proses peradilan yang akan menjawab. Apakah penerapan double tarif dianggap sesuatu yang sah atau sebaliknya, “ujarnya.

Aan Teguh Prihanto, Ketua LSM Pospera dan Konsorsium Aliansi LSM Jombang

Dalam pandangan Aan, penurunan tarif lahan milik Gono hingga 30 persen dipastikan berdampak serius. Terutama jika lahan milik ‘tetangga Gono’ tidak ikut turun. Karena hal itu sama saja terjadi penerapan double tarif. Dan itu terlarang dalam tata cara dan tata kelola pengadaan oleh pemerintah, “.

“Jika terjadi double tarif, maka patut diduga keras tengah berlangsung praktik mark up harga disana. Karenanya lahan milik ‘tetangga Gono’ harusnya juga turun tarif sebesar 30 persen melalui mekanisme yang sama (peradilan). Dengan demikian terjadi keseragaman harga sebagaimana hukum pengadaan, “papar Aan.

Untuk memastikan terjadi mark up atau tidak, tegas Aan, perlu dilakukan tindakan terukur diluar perang opini. Ini karena ranah appraisal merupakan instrumen hukum yang tidak bisa dibatalkan dengan hanya bersilang pendapat. Apalagi produk lembaga apprasial bersifat mengikat.

“Jadi tidak bisa sekedar diperdebatkan atau dijadikan bahan kritik belaka. Tetapi untuk memastikan terjadi dugaan mark up atau dugaan kemahalan harga, harus ditempuh upaya hukum peradilan sebagaimana yang terjadi pada tanah milik Gono, “ujar aktivis berpenampilan gondrong ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rangkaian polemik appraisal lahan milik Gono di jalan KH Ahmad Dahlan akhirnya berhenti di meja PN Jombang. Penetapan majelis hakim pada 27 Desember 2022 tersebut tercatat berujung penurunan tarif pada lahan milik Gono sebesar 30 persen dari appraisal awal.

Sementara 2 bidang lahan milik ‘tetangga Gono’ sama sekali tidak tersentuh. Bahkan berdasarkan penetapan appraisal awal, keduanya sudah terbayar oleh Pemkab pada 2021 lalu. Jika keseluruhan proses pengadaan berhenti sampai disini, tutur Aan, maka yang terjadi adalah penerapan double tarif. Dan itu terbilang menyimpang dari hukum pengadaan pemerintah.

Sebagaimana diketahui, lahan milik Gono yang awalnya ditarif Rp 16,2 milyar, akhirnya berujung penetapan PN di angka Rp 10,7 milyar (atau turun 30 persen). Dan itu tidak terjadi pada 2 lahan yang lain. Tercatat, keduanya terbayar dikisaran angka Rp 25 milyar dengan merujuk pada penetapan hasil appraisal awal.

“Jika penetapan PN menjadi tolak ukur, harusnya kedua lahan juga turun tarif sebesar 30 persen. Dan jika itu tidak terjadi, maka negara berpotensi dirugikan sebesar Rp 7,5 milyar. Karenanya untuk menjadikan semuanya terang-benderang, Aliansi LSM Jombang akan menempuh jalur hukum yang diawali dengan somasi, “tutur Aan. (red/laput/udin)

Aroma Kerugian Negara Lahan PKL (6): KETUA POSPERA SESALKAN SIKAP SUWIGNYO DAN NASRULLOH

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Sikap Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Suwignyo, dan Kepala BPKAD Jombang Muhamad Nasrulloh, yang terkesan menutup-nutupi informasi publik terkait serapan APBD 2021, cukup disayangkan.

Suwignyo yang memilih bungkam dan Muhamad Nasrulloh yang cenderung diplomatis saat ditanya soal serapan anggaran apprasial lahan PKL Jalan KH Ahmad Dahlan tahun anggarn 2021, sejatinya sama saja, yakni enggan terbuka soal informasi publik.

Selain tidak mencerminkan integritas seorang pejabat publik yang seharusnya bermental melayani berdasarkan koridor tupoksional, sikap tertutup yang ditunjukkan 2 pejabat tersebut bisa memicu ekses negatif yang akan merugikan Pemkab.

Salah satunya citra Pemkab sebagai lembaga negara cukup potensial menyandang label anti keterbukaan. Tentu, pemilik citra adalah Bupati (atau sedikitnya Sekda) sebagai simbol Pemerintahan. Juga, sikap tertutup itu bisa memicu aksi gugatan melalui Komisi Informasi atau lembaga adhoc Ombusdman.

Demikian dikatakan Aan Teguh Prihanto, Ketua LSM Pospera (Posko Perjuangan Rakyat), Sabtu (25/02/2023). “Jelas tidak mencerminkan integritas Pejabat publik. Seharusnya mereka bisa memilah mana yang termasuk informasi publik dan mana informasi yang dikecualikan, “tegasnya.

Aan Teguh Prihanto (rambut gondrong berpeci) saat negoisasi dengan pejabat Pemkab Jombang dalam satu kegiatan unjuk rasa.

Aan mengaku cukup menyesalkan sikap yang dipilih oleh 2 pejabat Pemkab tersebut. “Kalau ditutupi malah mengundang pertanyaan serius. Ada apa dengan anggaran apprasial lahan PKL Jalan KH Ahmad Dahlan 2021? Kan tinggal dibuka saja, apa susahnya? “protes aktivis yang berpenampilan gondrong ini.

Dari sudut pandang LSM atau NGO, tutur Aan, sikap yang dipilih Suwignyo dan Nasrulloh cukup menggemaskan. “Hari gini kok masih berfikir menutup-nutupi informasi yang menjadi hak publik. Saya pastikan mereka salah jika memaknai kekuasaan dengan perspektif dangkal seperti itu. Ingat, kebenaran bukan monopoli orang per orang apalagi kekuasaan, “ujarnya.

Aan menegaskan, jika sikap anti keterbukaan masih menjadi kecenderungan mental dan budaya pejabat Pemkab, pihaknya tidak segan-segan mengambil langkah gugatan sebagai ruang pembelajaran semua pihak. “Jika itu merupakan satu-satunya jalan untuk membuat pejabat bisa bersikap terbuka, kenapa tidak? “tegas Pentolan Pospera, konsorsium Aliansi LSM Jombang ini.

Merujuk ketentuan pasal 9, 10, dan 11 Undang-undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, tutur Aan, cukup jelas apa yang dimaksud dengan informasi publik dengan segala kemudahan akses untuk masyarakat luas.

Antaralain adalah tentang badan publik, tentang kegiatan dan kinerja badan publik, tentang laporan keuangan badan publik, tentang informasi lain sesuai ketentuan perundangan. Juga, tentang keputusan badan publik dan pertimbangannya, kebijakan badan publik beserta dokumen pendukung, serta rencana kerja proyek yang didalamnya mencakup pengeluaran tahunan.

Sementara ketentuan huruf a hingga h pasal 17 Undang-undang 14/2008 menegaskan, lanjut Aan, bahwa yang dimaksud informasi yang dikecualikan itu antaralain adalah informasi yang apabila dibuka dapat: (1) menghambat proses penegakan hukum. (2) membahayakan pertahanan dan keamanan negara. (3) merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

(4) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. (5) terungkapnya isi akte otentik yang bersifat pribadi. (6) terungkapnya rahasia pribadi. (7) bersifat dirahasiakan, kecuali atas perintah Komisi Informasi atau Pengadilan.

“Mungkin saya keliru dalam memahami undang-undang informasi publik, tapi dari ketentuan pasal-pasal yang dimuat, tolong jelaskan kepada saya apakah serapan APBD 2021 terkait anggaran apprasial lahan PKL Jalan Ahmad Dahlan termasuk informasi yang dikecualikan? “tegas Aan.

Hendro Suprasetya (tanpa kacamata), Ketua LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebad), dan Hasan Subianto, menjelang sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Jatim, Surabaya, pada 20 Desember 2022 lalu.

Sebagai catatan, pada 20 Desember 2022 lalu, Aan Teguh Prihanto dibawah bendera LSM GeNaH Pimpinan Hendro Suprasetya, telah menjalani sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Jatim, Surabaya. LSM GeNaH menggugat Dinas SDA Provinsi Jatim karena mereka berupaya menutupi informasi proyek saluran. (red/laput/din)

 

 

Petani Jombang dipermudah mendapatkan BBM bersubsidi

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG. TelusuR.ID – Beberapa hari yang lalu puluhan Petani di Kabupaten Jombang melakukan aksi turun jalan dengan membawa alat-alat pertaniannya seperti Hand Tracktor dan mesin seleb padi keliling , waktu itu puluhan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) tersebut sempat menjadi tonton yang menarik bagi masyarakat di sekitar jalan yang dilaluinya .

Ahkirnya perjuangan tuntutan atau aspirasi petani dalam aksi tersebut mendapatkan respon dari berbagai pihak berkompeten dengan masalah tersebut .
Pihak Pemkab Jombang setelah kemarin menerima draf terkait aspirasi dari petani , langsung mengambil langkah cepat , dengan mengundang pihak pertamina , para pengusaha SPBU , Dinas Pertanian , dan beberapa pihak penerima manfaat penggunaan BBM bersubsidi . Pada rabu (23-02-2023) di ruang rapat setyo hadiningrat Gedung Pemkab Jombang .
Untuk duduk bersama berkordinasi menentukan keputusan yang terbaik untuk membantu permasalahan petani di Jombang .

Agung Surya Pranata yang merupakan sales brand manager Surabaya area Jombang-Mojokerto ketika ditemui sejumlah awak media setelah rapat kordinasi (rakor) tersebut menjelaskan bahwa yang terjadi kemarin di Jombang , yang petani sampai melakukan aksi turun ke jalan itu hanyalah miskomunikasi saja .
“Tadi dalam rakor saya menjelaskan atau mensosialisasikan ketentuan dan tata cara pembelian solar bagi petani”, Jelas Agung .

Sales brand manager Pertamina ini juga menjelaskan .
“Bahwa yang terjadi di Kabupaten Jombang sebenarnya cuma miskomunikasi saja karena sebenarnya sudah ada ketentuannya bagi petani untuk membeli solar bersubsidi , tadi juga sudah di sepakati
bersama , bahwa semua SPBU harus melayani pembelian BBM bersubsidi bagi petani sesuai dengan ketentuan yang ada”, ungkap pria berkaca mata itu .

Menurut Agung Pertamina juga akan terus melakukan pembinaan kepada seluruh SPBU agar kedepannya tidak lagi terjadi mispersepsi seperti ini lagi , pihak Pertamina juga berharap ketika ada keluhan atau temuan pelanggaran yang dilakukan SPBU agar menghubungi Call center 135

Sedangkan Sukarno Ketua Asosiasi Pengusaha SPBU Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa masalah atau kesulitan yang dialami pihak SPBU Jombang hari ini sudah bisa terselesaikan dengan baik .
” Alhamdulillah kami mengucapkan terimakasih kepada pihak Pertamina melalui mas Agung yang sudi datang ke Jombang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi , sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa kami tadi seluruh pengusaha SPBU di Jombang bersepakat akan melayani pembelian BBM bersubsidi bagi petani , tentunya sesuai ketentuan yang berlaku “. Ungkap pria yang juga menjabat Kades di salah satu Desa di Kecamatan Mojowarno .

Sedangkan diwaktu yang berbeda Yusuf Sekretaris Dinas (Sekdin) Pertanian Kabupaten Jombang , yang ditemui dikantor nya Jumat (23-02-2023) menyampaikan merasa puas dan senang dengan hasil pertemuannya dengan beberapa pengusaha SPBU yang diprakarsai oleh pemkab Jombang tersebut .
” Alhamdulillah dari hasil pertemuan kemarin telah ada titik temu Terkait permasalahan solar bersubsidi bagi petani , pertemuan kemarin dihadiri lansung dari Pertamina yaitu sales brand manager
mojokerto-jombang , yang memberikan sosialisasi ke pada semua yang hadir pada rakor tersebut , dan memberikan penjelasan regulasi pembelian solar bersubsidi bagi petani , yang akhirnya membuat semua yang hadir bisa memahami aturannya”, gagas Yusuf

Sekdin pertanian Jombang ini juga menambahkan .
“Tadi juga disepakati oleh semua pengusaha SPBU yang hadir untuk melayani pembelian solar bersubsidi bagi petani sesuai aturan yang berlaku yaitu petani harus menyertakan rekomendasi dari Kades”. Pungkas Yusuf .

(Mu’in)

Deklarasi Anies Baswedan Capres, PKS Jatim Tindaklanjuti Siap Laksanakan Instruksi

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Pengurus DPW PKS Jatim saat menyaksikan secara hybrid deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres oleh DPP PKS. foto : istimewa.

SURABAYA, TelusuR.ID- Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan instruksi khusus kepada pengurus dan anggota PKS di seluruh Indonesia usai mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung PKS dalam pilpres 2024 nanti.

Pengumuman Presiden PKS itu digelar di Jakarta pada Kamis 23 Februari 2023 dan disaksikan seluruh pengurus PKS dari seluruh Indonesia secara hybrid.

“DPW PKS Jawa Timur turut menyaksikan secara hybrid di kantor DPTW PKS Jawa Timur. Alhamdulillah hadir sekitar 100 orang peserta dari Pengurus DPW PKS bersama para tokoh masyarakat. Nampak tokoh masyarakat yang hadir letkol purnawirawan Rusmin, Misbahul Huda Ketua Dewan Pakar PKS Jatim, serta tokoh masyarakat lainnya,” ujar Irwan Setiawan, dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2023).

Menurut Irwan, ada 3 instruksi dari Ahmad Syaikhu usai menyampaikan hasil Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VIII PKS tentang calon presiden yang akan diusung.

Pertama, Ahmad Syaikhu meminta agar seluruh pengurus, anggota dan simpatisan PKS untuk mengenalkan dan mensosialisasikan Anies Baswedan ke seluruh pelosok negeri sebagai calon presiden yang diusung PKS.

Kedua, agar semua pengurus, anggota dan simpatisan PKS agar mengedepankan persaudaraan, kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan itu, ia menjelaskan pada saat menjalankan setiap tahapan-tahapan proses pemilu dan pilpres 2024.

Ketiga, Irwan menerangkan apa yang disampaikan, bahwa Presiden PKS meminta agar seluruhnya segera melakukan konsolidasi, merapatkan barisan dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan pemilu.

“Ketiga instruksi presiden ini, kami siap melaksanakannya,” tegas Irwan.

Menurut Irwan, hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS ini merupakan kabar gembira bagi pengurus, anggota, simpatisan dan masyarakat di Jawa Timur.

“In syaaAllah ini yang ditunggu tunggu oleh seluruh pengurus, simpatisan, dan tokoh masyarakat di Jawa Timur. Selama ini semua bertanya siapa capres PKS. Bismillah ini kabar baik untuk semuanya,” kata pria 47 tahun itu.

Sosok Anies Baswedan, menurutnya, sesuai dengan 3 kriteria Capres yang diusung PKS yaitu mengusung agenda perubahan, nasionalis religius, dan berpotensi menang.

Apalagi, ia menambahkan, usai menyaksikan secara online tentang hasil Musyawarah Majelis Syuro kedelapan, Irwan dan seluruh Ketua DPD PKS di Jawa Timur berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Rakernas PKS selama tiga hari, Jum’at- Ahad ( 24-26 Februari 2023).

“Ini momentum konsolidasi bagi kami. PKS Menang, Anies Baswedan Presiden. Mohon doa restu dan dukungannya.” pungkas Kang Irwan. (*)

MAKI Jatim Serukan Pencopotan Kadis Pertanian Jatim

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID     –    “Satu kata, luar biasa dan sangat kebacut, “kecam Heru MAKI. Sebagai pimpinan NGO terbesar di Jawa Timur, Heru menyikapi pernyataan surplus stock beras yang mencapai 1,3 juta ton, sebagaimana disampaikan Kepala Distan KP Jatim, Dydik Rudi Prasetya.

Heru memastikan, pernyataan Kepala Dinas Pertanian KP Jatim bernuansa halusinasi karena dibarengi ketidaktahuan dimana posisi beras yang melimpah itu berada. Padahal Distan Jatim memiliki ratusan kebun benih yang dikelola puluhan kantor UPT.

“Kasus beras langka di pasaran yang dibarengi sikap pamer data stok besar Sebasar 1,3 juta ton oleh Distan KP Jatim itu merupakan hal aneh dan Kepala Dinas Pertanian harus bertanggungjawab, “tegas Heru.

Merujuk penerapan sistem pelaporan berkala di Distan KP Jatim, tutur Heru, seharusnya tata kelola dan tata niaga terutama terkait stok beras, menjadi domain murni Dinas Pertanian Jatim, baik tata kelola pra panen sampai pasca panen.

Ditegaskan, dalam struktur Dinas Pertanian KP Jatim, ada UPT Padi dan Palawija dengan hampi 50 lebih kebun benih yang tersebar di sejumlah Kabupaten di Jawa Timur, dengan luasan satu kebun mencapai 3-5 hektar.

Itu masih ditambah puluhan hektar kebun benih yang dikelola sendiri oleh UPT Padi dan Palawija yang berlokasi di Singosari Malang, Pohjentrek Pasuruan, serta desa Lebo Kabupaten Sidoarjo.

Belum lagi data CPCL petani padi dimana potensi luasan tanaman padi sesuai data, tembus hampir 1 juta hektar yang mana data tersebut on hand pengelolaan oleh Distan KP Jatim, dan itu diberikan pendamping PPL desa di seluruh Jatim.

Heru MAKI (tengah), Pentolan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Jatim

Sedang kebutuhan operasional mulai gaji karyawan, penyedia pupuk subsidi maupun non subsidi serta pendukung sarana prasarana pengelolan kebun benih, tutur Heru, menjadi beban APBD Provinsi Jawa Timur.

‘lho kok anamoli cuaca menjadi jawaban Sekelas Kepala Dinas Pertanian menjawab masalah kelangkaan beras. Ini yang gak waras saya atau siapa nggih…, “kritik Heru.

Disisi lain, soal hilirisasi beras atau alur pendistribusian beras hingga ke hilir, Dinas Pertanian KP Jatim memiliki staf pemasaran yang selalu bangga memajang aneka produk beras dan rajin mengikuti pameran dengan sukses storynya soal keberhasilan produk yang mereka pajang.

Terpisah, Heru MAKI meminta kepada Gubernur Jatim melakukan evaluasi untuk mencopot Kadistan KP Jatim sekarang. “Kadistan harus bertanggungjawab, dan saran saya kepada ibunda Gubernur Jawa Timur, Didik Rudi Prasetya harusnya penempatannya di BMKG Jatim, karena saya baca, beliau cenderung bicara soal anomali cuaca, “ujar Heru.

Ditegaskan, MAKI Jatim juga mendesak KPK dan BPKP Jatim untuk secepatnya melakukan audit terkait tata kelola niaga UPT Padi dan Palawija beserta kebun benih yang dikelolanya.

Heru menegaskan, bahwa sebelumnya MAKI Jatim dengan tegas mengungkap dugaan korupsi secara besar-besaran  yang terjadi setiap tahun dalam tata kelola pelaporan kebun benih ke kantor UPT.

Dugaan praktik kotor itu sudah berlangsung puluhan tahun dan karenanya MAKI Jatim minta dilakukan penggantian seluruh pimpinan kebun benih.

“MAKI Jatim juga mendesak, copot semua staf pemasaran Distan KP Jatim itu, kok bisa mereka bangga ketika ikut pameran  dengan aneka produk berasnya, tapi kemana beras itu mereka diam. Mungkin disimpan di rumah mereka ya, “canda Heru.

Ditegaskan, sebelum memasuki bulan ramadhan 2023, MAKI Jatim secara kelembagaan akan secara rutin menggelar aksi demo dan mimbar bebas di depan kantor Distan KP Jatim sampai pencopotan Dydik Rudi Prasetya terjadi.

“Terbuka saya sampaikan, saya Heru MAKI bersama semua jajaran pengurus dan anggota MAKI Jatim akan menggelar demo setiap hari sampai Kepala Dinas Pertanian KP Jatim dicopot. Tunggu aksi kami sebelum masuk bulan Ramdhan 2023 yang akan melibatkan emak-emak korban beras mahal serta ratusan petani Jawa Timur, “pungkasnya.

1...366367368...416Halaman 367 dari 416

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©