JOMBANG, TelusuR.ID      –      Ini bukan peristiwa tragedi kemanusiaan tahun 1985 yang dikenal dengan istilah Petrus (Penembak Misterius), tetapi ini hanya soal remeh temeh urusan belanja uang negara yang seharusnya berjalan wajar dan terbuka.

Namun yang terjadi sungguh diluar dugaan. Untuk beberapa pendalaman informasi yang sudah ditempuh, yang didapat justru kian kesini kian gelap. Bahkan terbilang misterius untuk ukuran mekanisme penyerapan APBD yang hanya sebentuk rutinitas belanja tahunan itu.

Mirip atmosfir yang melingkupi tragedi kemanusiaan “Petrus” tahun 1985. Tiba-tiba semua pihak yang ada kaitan dengan serap kegiatan memilih bungkam. Mulai pejabat level Kepala Bidang hingga Kepala OPD, juga pihak tiga yang terlibat didalamnya, semua memilih bungkam.

Suwignyo bungkam. Muhamad Nasrulloh bungkam. Dan terakhir, Satria Iskandar Setiawan dibawah bendera Sisco KJJP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan yang didaulat sebagai lembaga penilai (appraisal) lahan sentra PKL alun-alun Jalan KH Ahmad Dahlan tahun 2021 juga muter-muter lidah yang ujungnya bungkam juga.

Jika dari awal sikap yang dipilih komandan Disdagrin Jombang, Suwignyo, sudah dengan tegas memilih tidak suara, beda halnya dengan Muhamad Nasrulloh. Kepala BPKAD Jombang ini memilih sedikit diplomatis dengan berlindung dibalik urusan tehnis.

Muhamad Nasrulloh menyebut jejak serap anggaran appraisal lahan sentra PKL alun-alun tahun 2021 sudah masuk kamar lawas (SIMDA KEU). Sedang yang pakai saat ini adalah kamar baru (SPID). Hanya itu. Seolah barang yang sudah masuk kamar lawas tidak lagi bisa dibuka.

Yang jelas Muhamad Nasrulloh tidak sedikitpun menunjukkan kesediaan bakal membuka kotak pandora berlabel SIMDA KEU itu. Dimana jejak transaksi dan serap anggaran appraisal lahan PKL alun-alun tahun 2021 ada disana, dan kewenangan membuka kotak pandora ada di tangan dia.

Terakhir, sejak Selasa (7/3/2023) kemarin, Sisco KJJP Satria Iskandar Setiawan yang didaulat sebagai lembaga penilai lahan PKL alun-alun tahun 2021 juga menunjukkan sikap yang terbilang buram. Komitmen untuk membuka dokumen kontrak dengan Pemkab Jombang masih sebatas isapan jempol.

Jika saat ditemui dikantor menunjukkan sikap elegan dan terbuka, namun hingga Rabu malam, janji yang terucap belum mampu dipenuhi. Padahal pada Selasa malam, melalui sambungan telepon, Satria menjanjikan dokumen bakal dikirim Rabu pagi. Nampaknya semua itu hanya sebentuk lips service.

Ada apa dengan Suwignyo? Kalau sikap bungkam yang dipilih itu dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa kegiatan appraisal lahan PKL alun-alun tahun 2021 terjadi diluar masa ia memimpin Disdagrin, jelas tidak berdasar. Karena ini hanya urusan arsip dan dokumen. Hari ini, seluruh dokumen dan arsip Disdagrin sejak zaman bahula dipastikan menjadi domain Suwignyo.

Ada apa dengan Nasrulloh? Ia yang biasanya cakap dan selalu memberikan pelayanan terukur terkait serapan APBD Jombang, kali ini memilih sikap aneh. Aneh, karena sikapnya terkesan mengada-ada hanya untuk pembenaran tidak mau membuka kotak pandora.

Tercatat, total pagu untuk alokasi appraisal lahan sentra PKL alun-alun tahun 2021 dan 2022 menyedot APBD sebesar Rp 156 juta. Dari angka tersebut, belum diketahu berapa yang terserap dan berapa bidang yang terappraisal. Dan ketidaktahuan kian menjadi berkabut karena semua yang terkait memilih untuk membuatnya tidak terang. (red/laput/din)

JOMBANG, TelusiR.ID     –     Sisco KJJP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan, lembaga appraisal yang terpilih untuk melakukan penilaian lahan sentra PKL alun-alun Jalan KH Ahmad Dahlan pada 2021 lalu, belum bisa menunjukkan dokumen kontrak kerjasama dengan Pemkab Jombang.

Ditemui dikantornya, Komplek Ruko Rungkut Makmur Blok 27c/76, Jalan Kalirungkut Surabaya, Selasa (7/3/2023), Satria Iskandar Setiawan menjanjikan bakal memberikan informasi yang dimohonkan TelusuR.ID, yakni seputar nilai kontrak dengan Pemkab Jombang serta jumlah bidang yang di appraisal.

“Mohon waktu ya, soalnya harus bongkar-bongkar dokumen dulu karena itu arsip lama. Sejujurnya saya agak lupa persisnya, “tegas Satria dikantornya. Sejurus kemudian, Satria memberi perintah kepada staf untuk menemukan dokumen yang diminta TelusuR.ID.

Pada kesempatan itu, Satria menegaskan bahwa pihaknya sudah mendengar terjadi polemik hasil appraisal atas lahan KH Ahmad Dahlan. Namun demikian, ia mengaku tidak bisa mencampuri dapur orang lain, apalagi menyalahkan kinerja lembaga appraisal lain.

“Jika didapati perbedaan hasil penilaian oleh dua lembaga appraisal, bagi kami, itu sebenarnya sesuatu yang lumrah. Yang jelas hasil penilaian oleh KJJP sangat independen dan kami tidak bisa mencampuri dapur orang lain. Ukuran independen itu tergantung pada penilaian Dewan Pengawas (kinerja KJJP, red), “ujar Satria.

Terkait hasil penilaian 2 lembaga appraisal yang terbilang jomplang, tutur Satria, itu harus dilihat dari banyak sisi dan sejumlah alasan. Bisa jadi perbedaan hasil penilaian itu, lanjutnya, lebih dipicu bahan analisa yang kurang lengkap atau karena dorongan situasi yang terburu-buru.

“Kami misalnya, pada saat melakukan appraisal (lahan Ahmad Dahlan) itu hanya melakukan penilaian saja, sementara bahan bakunya sudah disediakan Pemkab. Nah, bisa jadi bahan baku yang disediakan untuk lembaga appraisal lain itu berbeda secara kualitas dan kuantitas, sehingga hasilnya juga berbeda, “paparnya.

Disisi lain, tutur Satria, memang sering dijumpai hasil penilaian berbeda atas obyek yang sama, bahkan selisihnya cukup tajam. Terhadap fenomena tersebut, lanjut Satria, tidak bisa dilakukan penilaian sepihak tetapi harus dilakukan kajian yang menyeluruh.

“Misalnya terdapat dua obyek lahan dengan posisi bagian depan dan bagian belakang. Dimana lahan bagian belakang terkondisi tanpa akses. Maka nilai obyek bagian belakang akan bernilai murah jika dia berdiri sendiri. Lain cerita jika dia dihitung satu paket dengan obyek depan, “urainya.

“Intinya tidak bisa dilakukan penghakiman secara sepihak. Tetapi harus diurai secara detai atas komponen dan situasi yang melingkupi kegiatan penilaian, “tegas Satria seraya menjanjikan dokumen yang dimohonkan TelusuR.ID bakal segera dikirim.

Lebih jauh, media ini juga menanyakan catatan yang muncul pada bagian akhir dokumen penilaian oleh KJJP. Yakni tentang pelarangan agar semua pihak tidak secara sembarangan mempublikasikan hasil penilaian KJJP tanpa persetujuan. Terkesan, pelarangan tersebut cenderung bernada peringatan.

Padahal dalam ketentuan Undang-undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hanya ada 2 jenis informasi yang dikantongi badan publik. Yakni kategori informasi publik dan kategori informasi dikecualikan. Sedang secara tipikal informasi, hasil penilaian oleh KJJP tidak termasuk yang dikecualikan tapi masuk informasi publik.

Lalu kenapa pihak KJJP melakukan pelarangan itu? Terhadap hasil penilaian lahan PKL alun-alun Jombang, misalnya, bukankah produk penilaian itu dibayar dengan uang negara? Dan bukankah sebagai badan publik, Pemkab wajib terbuka soal hasil penilaian? Kecuali appraisal dilakukan pada wilayah swasta atau wilayah privat, mungkin pelarangan itu bisa diterima?

“Setiap KJJP pasti membubuhkan kalimat tersebut. Itu sudah jadi kesepakatan asosiasi. Tapi intinya hal itu sebagai bentuk perlindungan bagi KJJP, karena selama ini banyak pihak yang secara sembarangan mengambil sebagian hasil penilaian dengan maksud merugikan pihak KJJP, “ujarnya. (red/laput/din)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Dalam rangka pemecahan rekor MURI rodat Ishari massal di Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Senen S.Sos, MSi, melakukan audensi denga para guru dari sekolah Negeri dan swasta yang akan terlibat dalam kegiatan pecah rekor tersebut.

Sejumlah guru yang diterima diruang kerja Kepala Disdikbud Jombang itu, Rabu (1/3/2023), menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan kegiatan pecah rekor MURI yang digagas Pemkab Jombang tersebut. Turut hadir dalam audensi, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud, Yunitasari.

Kepala Disdikbud Jombang, Senen S.Sos, MSi, menjelaskan bahwasekolah-sekolah yang terlibat dalam kegiatan pemecahan rekor MURI tersebut berjumlah 1.050 sekolah Negeri dan Swasta.

“Jadi kita akan melibatkan sekolah baik yang berada di naungan Disdikbud atau pun Kemenag, yakni SD, SMP, MI, MTS, dan elemen lainnya. Kita berharap persiapan bisa maksimal sehingga kami selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pematangan persiapan, “ujar Senen.

Sementara itu Kabid Kebudayaan Yunitasari mengungkapkan, sebagai bentuk persiapan, tim dari PC ISHARI NU Kabupaten Jombang akan membentuk 40 tim yang bertugas monitoring tehadap jalannya proses latihan.

“Rencananya dalam sehari ada 120-an titik sekolah yang dipantau oleh tim dari ISHARI, terutama soal jumlah dan tipikal siswa yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini, “ujar Yunitasari.

Salah satu peserta audensi, Firman dari SD Alkautsar Ngoro, meminta agar koordinasi dengan tim dari ISHARI diperkuat untuk menghindari pelaksanaan jadwal latihan yang molor.

“Kami berharap dari Korwilkel dan juga tim dari ISHARI nanti terus berkoordinasi dengan sekolah agar waktu latihan bisa disesuaikan dengan jadwal kedatangan tim sehingga proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu, “tuturnya. (red)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Jombang menggelar Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja Disdikbud tahun 2024, Senin pagi (27/2), di Aula 3 Disdikbud Jombang dengan menghadirkan sejumlah Kepala OPD terkait.

Bambang Rudi Tjahyo Sarjono, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, menegaskan tujuan dari pelaksanaan Forum Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menyelaraskan program antar Perangkat Daerah, juga sebagai bentuk sinergitas dalam mendukung tujuan Pemkab Jombang.

“Kesempatan yang baik ini kita bisa saling berbagi, bisa memberikan sumbangsih dan masukan bagi penyusunan program dan realisasi di tahun 2024, “tegas Rudi.

Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah kali ini juga berkesempatan dihadiri langsung oleh Maria Ulfah, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Pemkab Jombang.

Banyak masukan mengemuka pada forum itu. Salah satunya pemisahan SMP Negeri Satu Atap dari Sekolah Dasar. Terhadap rencana tersebut, forum bersepakat untuk dilakukan persiapan yang matang terkait sumber pendanaan dan dukungan sumber daya manusia.

“Permasalahan yang ada di OPD tidak bisa diselesaikan secara sendirian, tapi butuh dukungan dan tidak bisa lepas dari stakeholder yang lain, “papar Maria Ulfah.

Sejumlah OPD yang hadir dalam forum tersebut antaralain Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan es an Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Organisasi, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Juga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Tak ketinggalan, sederet OPD yang lain juga hadir. Antaralain Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Jombang. (red)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Jombang telah melakukan pembinaan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dengan menggelar sosialisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD dan Kesetaraan tahun 2023.

Sosialisasi yang berlangsung pada 16 hingga 16 Februari 2023 tersebut, dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Jombang Bambang Rudy Tjahyo Sarjono.

Dalam sambutannya Rudi menegaskan, bahwa sosialisasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang pentingnya mengelola BOPS. Ini perlu ditegaskan, kata Rudi, karena pendanaan dari pemerintah belum bisa dimanfaatkan.

Rudi juga wanti-wanti agar pengelolaan BOPS yang bersumber dari APBN tersebut bisa dilakukan secara tepat. Terutama terkait perencanaan kegiatan dan laporan kegiatan (SPJ). Harapannya, pelaksanaan BOPS 2023 terhindar dari segala bentuk temuan.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut antaralain Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Muhamad Suyuti, serta Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF, Hari Supriyadi.

Sementara sejumlah pihak yang hadir antaralain Pengawas Taman Kanak-kanak (TK), Penilik PAUD dan PNF, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kepala TK, Kepala Kelompok Bermain, Ketua Tempat Penitipan Anak, dan Satuan PAUD (SPS) seluruh Kabupaten Jombang. (red)

JOMBANG, TelusuR.ID     Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Jombang, Senen S.Sos, menghimbau agar pengawas atau penilik satuan pendidikan, Kepala Sekolah PAUD dan Kepala Sekolah SD, bekerja sesuai ketentuan Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Sekolah Menengah, Kemendikbudristek.

Surat Edaran Nomer: 0759/C/HK.04.01/2023 tentang penguatan transisi PAUD ke Sekolah Dasar awal itu, tegas Senen S.Sos, harus diikuti dalam bentuk praktik nyata dalam melaksanakan proses belajar mengajar di Sekolah dimaksud.

“Beberapa praktik tersebut diantaranya yang pertama, penerimaan peserta didik baru pada SD tidak boleh menerapkan tes tulis, tes membaca, tes berhitung, atau bentuk tes yang lain, “.

“Kebijakan tes untuk peserta didik baru harus merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta ketentuan Permendikbud 1/2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, “tegas Senen. S.Sos.

Praktik berikutnya yang perlu dilakukan adalah, lanjut Senen, pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur soal pengenalan lingkungan sekolah.

“Khusus untuk sekolah SD, dalam rentang dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu dilakukan pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru agar mereka merasa nyaman dengan lingkungan sekolahnya, “tambah Senen.

Selain itu, lanjut Senen, juga diperlukan rancangan kegiatan belajar yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal yang bersifat holistik.

Yakni dengan menggunakan atau memodifikasi contoh soal yang dapat diakses melalui laman s.id/transisipaudsd dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui laman s.id/pmm-transisipaudsd, serta menggunakan hasil asesmen awal sebagai basis perencanaan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.

“Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta sejak di PAUD hingga kelas 2 SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanan untuk memfasilitasi peserta didik yang belum mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD, “ujarnya.

Pada rangkaian praktik pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD-SD, lanjut Senen, dapat diakses melalui tautan laman s.id/booklet-transisipaudsd. Dan itu harus disiapkan agar memasuki tahun ajaran 2023/2024 semua ketentuan bisa dilaksanakan dengan baik.

Secara keseluruhan, tutur Senen, sejumlah ketentuan dimaksud merujuk pada implementasi Undang-undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Apalagi Kemendikbudristek sudah memberikan sejumlah fasilitas dalam bentuk serangkaian alat bantu yang dapat diakses pada tautan laman s.id/transisipaudsd, dan tautan laman Platform Mengajar Merdeka (PMM) s.id/pmm-transisipaudsd. (red).