JOMBANG, TelusuR.ID      –      Proses. Begitu kata mereka. Satu kata yang enteng diucap dan seharusnya tidak sulit dimaknai. Ia menunjuk satu situasi bahwa segalanya butuh waktu, pendalaman, pematangan, dan ketangguhan sudutt pandang. Ya, proses. Semua tidak boleh berlangsung instan.

Proses. Selain diperlukan untuk bisa sampai dan menyentuh hasil optimal, juga secara alamiah tidak mungkin bisa dihindari. Jalan bim salabim hanyalah milik para pesulap. Lintasan Abrakadabra hanya bisa dilalui oleh pemain sirkus. Sedang diluar itu, semua perlu proses dan butuh rentang waktu.

Tentu saja rentang waktu yang dimaksud itu harus berujung deadline. Tentu, pendalaman dan pematangan yang ditempuh harus bermuara pada terpenuhinya detail sebuah unsur. Ya, bukan proses yang tanpa ujung. Bukan pendalaman yang tanpa kalkulasi. Dan bukan pencarian yang tidak terbatas.

Rentang waktu itu sudah dimulai sejak awal 2023. Tepatnya awal Januari lalu. Berarti sudah berlangsung 3 bulan. Itu belum termasuk tambahan proses pada ruang pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Jika dirunut, seluruh proses yang ditempuh sudah memakan waktu dikisaran 6 bulan.

Tiba-tiba topik tentang rentang waktu menjadi sesuatu yang seolah tak terjamah. Ia bergeser makna karena terseret arus subyektivitas. Diksi tentang cukup dan tidak cukup menjadi sesuatu yang personal. Ia cenderung dimaknai sesuai ruang selera dan garis kepentingan. Dan publik, seolah tidak lagi bisa turut campur.

Padahal ini hanya persoalan yang terbilang remeh-temeh. Hanya soal dugaan kerugian negara. Sebuah dugaan dengan petunjuk awal yang jelas berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Ini tentang aset daerah yang seharusnya berujung PAD tetapi hasilnya nol rupiah dan nol transaksi sewa.

Praktik itu diketahui berlangsung 5 tahun sejak 2017 hingga 2021. Bukan pembiaran. Karena meskipun terlambat, Bupati akhirnya menerbitkan SK tarif sewa ruko pada 2021. Dimana satu unit ruko ditarif sewa sekitar Rp 100 juta per 5 tahun. Ini bentuk tindaklanjut LHP BPK yang ditolak penghuni ruko.

Tidak semua penghuni, memang. Sebagian ada yang bayar sewa dengan cara diangsur meki tidak pernah diketahui berapa nominal persisnya. Sedang sebagian kecil yang lain sudah melakukan pelunasan. Ditolak, karena pembayaran sewa ruko diwarnai atmosfir tekanan. Dan hari ini, temuan BPK berujung tidak pernah terlunasi.

Korp Adhiyaksa ambil peran. Awalnya masuk ruang Datun. Dimana Jaksa sebagai pengacara negara dilibatkan dalam proses penertiban dan penyelamatan aset daerah. Kemudian dilanjut ke bidang Intel. Yang berarti perkara sudah masuk ranah penegakan hukum. Dan sejak Januari lalu perkara telah beranjak ke tahap Lid bidang Pidsus.

Artinya, bidang Pidsus sudah bekerja dalam rentang 3 bulan. Namun kabar tentang penetapan tersangka tak kunjung terdengar. Mungkin masih dalam proses. Mungkin masih butuh waktu. Dan soal berapa tambahan waktu yang dibutuhkan, serta berapa takaran waktu yang dianggap cukup, hari ini pemaknaan kata ‘proses’ tidak lagi sesuatu yang gampang.

Tafsir tentang terpenuhinya 2 alat bukti yang cukup, seolah bukan domain publik untuk boleh mencicipi pemahaman. Materi hukum seperti LHP BPK dan SK Bupati tentang tarif sewa ruko, entah dianggap apa. Juga, sikap penghuni ruko yang tak kunjung melakukan pelunasan sewa, entah masuk kategori tafsir yang mana.

Mungkin, tafsir tentang 2 alat bukti yang cukup memang tidak sedangkal yang aku pikir. Sama dangkalnya ketika aku berfikir bahwa menutup ruko atau mengusir penghuni dari sana seharusnya tidak serumit ini. Dan pagi ini, secangkir kopi panas mengajakku tetap terjaga untuk senantiasa bahagia hidup di Indonesia Raya. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Sore di pelataran ruko Simpang Tiga, Jombang. Pedagang kaki lima nampak memulai geliat ekonomi. Beberapa orang sibuk mendorong gerobak untuk pajangan lapaknya. Jajanan soto ayam, pangsit mie, dan kue gorengan, tiba-tiba menjelma sebagai iconik ekonomi kaum pinggiran.

Menjelang bedug maghrib dan setelahnya, ketiga lapak kaki lima yang menempati pelataran dan emperan ruko Simpang Tiga itu tak henti dari deru motor pengunjung. Silih berganti. Datang dan pergi. Beberapa tukang parkir turut mengais rezeki. Hingga kira-kira pukul setengah 10 malam situasi kembali sepi.

Di pelataran ruko bagian timur, pemandangan kontras cukup menusuk mata. Dari beberapa PKL yang menjajakan makanan dan menjajakan harapan, nampak hanya satu dua pengunjung yang mampir menikmati sajian. Sementara di belakang ruko, sekelompok penggemar bola sodok nampak asyik dengan dunianya sendiri, tak perduli keadaan sekitar.

Seperti gula dan semut, situasi seperti itu selalu terulang menjelang sore hingga malam hari. Selalu begitu, dan berlangsung setiap hari. Sudah lama. Bertahun-tahun. Akan selalu begitu. Dan tak ada urusan dengan polemik yang mendera palataran dan emperan ruko yang mereka tempati untuk berjualan.

Ya, polemik konyol. Polemik yang didalamnya mengabarkan sikap gamang elit penentu kebijakan. Para penguasa. Polemik yang didalamnya beraduk jutaan rasa. Antara pura-pura buta dan tuli padahal mereka paham bahkan menguasai panggung. Antara pura-pura bodoh padahal mereka punya maksud tertentu yang entah apa namanya.

Sekali waktu silahkan mereka datang dan menyaru sebagai penikmat jajanan kaum nisbi. Mungkin mereka nongkrong di kursi soto ayam atau duduk lesehan di lapak pangsit mie. Sambil menatap bangunan ruko yang ada didepannya. Sesekali padangan jatuh ke lantai dua gedung ruko. Sepi. Hanya pendaran cahaya menyapu tembok-tembok kokoh itu.

Ditengah samar cahaya dan samar segala maksud, tembok lantai dua ruko nampak seperti goresan mozaik. Sebuah gambar yang disusun dari potongan-potongan kecil peristiwa kesejarahan ruko Simpang Tiga yang sarat kepentingan. Ada pamer kuasa, ada potret pemanjaan ego sektoral, tentang perlindungan sesama kolega, termasuk masalah klasik tentang kepentingan perut.

Ya. Kepentingan kekuasaan yang lebih dimaknai sebagai simbol kekuatan. Sikap adigang-adigung, dan prinsip suka-suka gua. Ya, perlindungan sesama kolega. Antara satu pemimpin dan pemimpin berikutnya seperti satu koor untuk saling menutupi aib. Juga, kepentingan perut yang diduga bermuara pada oknum tertentu.

Ditengah hamparan mozaik yang tidak lagi bisa dihitung detailnya itu, tiba-tiba menyeruak sebuah potongan wajah. Seperti pas foto ukuran 3 x 4. Serba hitam putih. Bukan satu. Tapi banyak. Berjejer. Berderet. Wajah-wajah yang melempar senyum kecut dan meremehkan siapapun yang memandangnya.

Wajah-wajah yang tersamarkan. Tetapi cukup kuat menggores dan terpampang di tembok-tembok ruko Simpang Tiga. Wajah yang hanya diam tapi seperti bersuara. Tentang sebuah pesan dan penegasan. Bahwa apapun yang kou perbuat tentang ruko Simpang Tiga, semua akan berakhir sia-sia.

“Silahkan menggelar aksi demo sepuasnya, bila perlu setiap hari. Silahkan menempuh jalur apapun, dan masuk ke ruang-ruang hearing atau audensi. Silahkan terbitkan bertumpuk-tumpuk rekomendasi dan audit lembaga malaikat, bila perlu. Tapi ketahuilah, bukan kamu, tapi kami yang berkuasa…, “lirih suara seperti meluncur dari wajah-wajah yang ada di tembok ruko. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Aliansi LSM Jombang (ALJ) melayangkan surat somasi kepada Bupati, Rabu (14/3/2023). Dalam somasi tersebut, Bupati diberi waktu 7 hari sejak surat dikirim, untuk menyelesaikan dugaan kerugian negara atas pengadaan lahan PKL alun-alum Jalan KH Ahmad Dahlan tahun 2021. Kerugian ditaksir Sebasar Rp 6,5 milyar.

Surat somasi diteken perwakilan presidium LSM Pospera (Posko Perjuangan Rakyat), dan dikirim melalui Bagian Umum Setdakab. Tidak hanya Bupati sebagai penanggungjawab APBD Jombang, tapi somasi juga diluncurkan kepada Kepala Disdagrin dan tindakan surat dikirim ke pemilik lahan Ita Triwibawati.

Surat somasi nomer: 04/Pospera/somasi/III/2023 itu dipastikan sudah sampai di meja pihak terkait. Setelah diterima Bagian Umum Setdakab, pengiriman surat dilanjutkan ke kantor Disdagrin dan tindakan surat diteruskan ke Kapolres, Kajari, serta kediaman Ita Triwibawati sebagai pemilik lahan.

“Jika dalam waktu 7 hari tidak ada jawaban dari Bupati, maka Aliansi LSM Jombang akan menindaklanjuti dugaan kerugian negara ini ke ranah peradilan, “tegas Aan Teguh Prihanto, Ketua DPC Jombang LSM Pospera, sesaat setelah mengantongi bukti tanda terima dari Bagian Umum Setdakab Jombang.

Dijelaskan Aan, secara garis besar, surat somasi berisi tuntutan agar Bupati sebagai penanggungjawab APBD Jombang bersedia melakukan evaluasi atas pembelian lahan PKL alun-alun Jalan KH Ahmad Dahlan yang diduga kuat terjadi kemahalan harga. Khususnya, pembelian lahan dari Ita Triwibawati.

Evaluasi perlu dilakukan, tutur Aan, selain untuk menghindari dugaan terjadi kerugian negara, juga untuk memenuhi aspek pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang melarang terjadinya praktik double tarif. Karenanya lahan milik Ita Triwibawati perlu dilakukan penyesuaian harga berdasarkan putusan Pengadilan.

Aan berpandangan, jika penyesuaian (penyetaraan) harga tidak dilakukan, maka penetapan harga lahan milik Ita Triwibawati dan milik Gono yang letaknya berdampingan dan terbilang satu obyek (zonasi) itu terancam terjadi double tarif. Dan itu dipastikan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Dugaan double tarif terjadi, lanjut Aan, karena lahan milik Gono yang pada 2021 dibandrol sebesar Rp 16,2 milyar oleh lembaga appraisal itu tiba-tiba dianulir dan ditetapkan PN diangka Rp 10,7 milyar pada 2022. Sementara lahan milik Ita Triwibawati yang hanya diappraisal satu kali pada 2021 itu sama sekali tidak terjadi perubahan.

Bahkan Pemkab sudah membayarnya sebesar Rp 17,4 milyar pada tahun itu juga. Sementara lahan milik Gono yang terbilang sama (secara nilai tanah) dengan lahan milik Ita Triwibawati harus terpangkas sebesar 30 persen. “Harusnya lahan milik Ita juga turun 30 persen, karena untuk barang yang sama tidak boleh ada beda tarif, “tegas Aan.

“Jika putusan Pengadilan adalah segalanya, dan disepakati sebagai satu-satunya tolak ukur, maka tidak ada alasan untuk tidak dilakukan penyesuaian (penyetaraan) harga terhadap lahan milik Ita Triwibawati. Apalagi ini menyangkut keuangan negara, sehingga penyetaraan harga wajib dilakukan, “tegas Aan.

Aktivis dan pegiat LSM berpenampilan gondrong ini menegaskan, bahwa pada polemik appraisal ini, sebenarnya kepekaan Bupati sebagai pemimpin sedang diuji. Karena sebenarnya transaksi sudah sah sekalipun tidak dilakukan penyesuaian harga. Namun munculnya selisih harga menjadi catatan serius karena berpotensi menciderai rasa keadilan masyarakat.

“Tidak masalah Bupati tidak melakukan penyetaraan harga lahan. Tapi munculnya selisih harga hingga 30 persen jelas sebuah catatan moral. Dan Aliansi LSM Jombang akan mengambil alih kewajiban Bupati sebagai pemimpin, jika langkah penyetaraan tidak dilakukan. Dan kewajiban itu berarti ranah peradilan, “ujar Aan. (red/laput/din)