JOMBANG, TelusuR.ID      –      Bergulirnya proses BAP oleh Pidsus Kejari Jombang terhadap penghuni ruko simpang tiga yang enggan melunasi piutang sewa, nampaknya memicu perlawanan. Diketahui, sebuah banner terpasang dengan posisi menggantung ditiang gerbang masuk komplek ruko.

Banner berukuran 1 x 3 meter itu dipenuhi kalimat bernada perlawanan atas upaya Pemkab untuk mengambil kembali aset miliknya. Sejumlah pasal dan cantolan regulasi dimuat disana. Bahkan dibubuhi kalimat bernada menggertak bahwa pihak yang merusak banner bakal dikenakan pidana.

Pemasangan banner oleh Lembaga Konsumen yang menerima kuasa dari penghuni ruko simpang tiga itu sejatinya hanyalah pengulangan bahasa. Sebelumnya, kalimat yang sama bahkan lebih detail dari itu telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jombang sebagai materi gugatan. Kabarnya, gugatan berujung ditolak.

Saat itu, alamat gugatan ditujukan kepada 3 pihak. Yaitu Bupati Jombang, Ketua DPRD, dan Kepala ATR/BPN Jombang dengan status Terlapor I, II, dan III. Bupati digugat karena dianggap melakukan tindakan wanprestasi atas isi perjanjian dengan Pengembang. Terhadap hal ini, penggugat minta PN membatalkan surat perjanjian.

Sebagai Terlapor II, Ketua DPRD Jombang dinilai keliru telah menerbitkan rekomendasi Pansus yang berisi perintah agar Pemkab segera menguasai kembali aset ruko simpang tiga. Rekom pansus bahkan memerintahkan penguasaan aset secara paksa. Oleh penggugat, rekom ini dimintakan kepada PN untuk dibatalkan.

Terakhir, Kepala Kantor ATR/BPN Jombang dinilai melakukan kesalahan karena menerbitkan SHGB dengan masa berlaku hanya 20 tahun atau habis pada 2016. Penggugat berteguh bahwa umur minimal SHGB harus 30 tahun. Karenanya produk BPN ini dimintakan kepada PN Jombang untuk dibatalkan.

Menanggapi pemasangan banner bernada perlawanan dan klaim sepihak oleh penghuni ruko, Dewan Ekskutif Aliansi LSM Jombang Hadi Purwanto menegaskan, bahwa hal itu merupakan strategi untuk menggertak dan menakut-nakuti Pemkab. “Apapun perdebatan dan argumen yang dipilih, umur SHGB ruko simpang tiga sudah habis sejak 2016, “tegasnya.

Wartawan senior yang aktif di Surat Kabar Harian Surya dan Majalah Tempo era 90-an hingga 2000-an ini bahkan berani memastikan bahwa sejak 2017 atau sejak umur SHGB ruko simpang tiga dinyatakan habis, maka sejak itu pula hak kepemilikan aset dikembalikan kepada pemegang SHPL yaitu Pemkab.

“Karena SHGB habis pada 2016, maka memasuki 2017 tidak ada lagi topik tentang SHGB. Yang ada adalah bukti kepemilikan berupa SHPL. Dan itu hanya dimiliki Pemkab. Maka pertanyaannya, sejak SHGB dinyatakan tidak berlaku pada 2016, penghuni mengantongi bukti apa sehingga merasa memiliki ruko? “nadanya bertanya.

Hadi menegaskan, bahwa secara hukum, saat ini status penghuni atau pemegang SHGB dipastikan tidak lagi memiliki kekuatan. Bahkan terbilang liar, lanjutnya, ketika urusan sewa-menyewa menjadi polemik yang tak berujung pelunasan. “Ruang perdebatan memang dimungkinkan, tapi apapun itu, tidak berarti SHGB hidup kembali, “ujarnya.

Karena itu, tegas Hadi, pemasangan banner berisi klaim sepihak yang seolah-olah pemegang SHGB masih berhak atas ruko simpang tiga, jelas tidak berdasar sama sekali. “Apalagi dibubuhi kalimat bernada menggertak segala. Ya sudah buktikan saja kalau itu bukan gertakan, “tegas Hadi.

Terkait pemasangan banner, kali ini Pemkab mengambil tindakan tegas. Mengetahui banner terpasang di tiang gerbang masuk ruko, Jumat (14/4/2023), Pemkab melalui Sekdakab Agus Purnomo memerintahkan petugas Satpol PP untuk menurunkan paksa. Bahkan tidak sampai satu jam perintah Sekda sudah dilaksanakan. (red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Demi memastikan masyarakat pengendara nyaman dan aman saat melintas di ruas jalan kabupaten Jombang terutama saat lebaran nanti, saat ini Dinas PUPR Jombang tengah kebut perbaikan jalan melalui pos anggaran pemeliharaan rutin.

Konsep integrasi dan ketersambungan akses jalan dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang ideal terus digenjot hingga pada level yang paling detail. Singkatnya, Dinas PUPR Jombang tengah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jalan.

Tidak hanya menghadirkan atmosfir bebas hambatan, pemeliharaan jalan juga bertujuan menciptakan dampak positif bagi masyarakat pengendara untuk sampai kepada fasilitas umum yang dituju, terutama dalam menunaikan aktivitas selama lebaran.

“Kegiatan rutin yang lakukan saat ini adalah pemeliharaan jalan. Selain memberdayakan dua UPT, kami juga tetap menurunkan Tim Unit Redaksi Cepat (URC), “tegas Bayu Pancoroadi, Kepala Dinas PUPR Jombang kepada wartawan, Kamis (6/4/2023).

Saat ini kegiatan perbaikan jalan tertuju pada ruas jalan alternatif Jombang-Kediri, tepatnya ruas Diwek-Brambang, yang terkondisi banyak lubang dengan diameter yang membahayakan. “Ruas Diwek-Brambang menjadi prioritas karena banyak lubang yang terbilang membahayakan, “tegas Bayu.

Ditegaskan, perbaikan ruas tersebut dilakukan dengan menutup atau menambal lubang kerusakan jalan dengan menggunakan material hotmix atau aspal panas. Secara umum, hotmix akan berfungsi maksimal jika digunakan pada saat cuaca cerah.

Menurut Bayu, perbaikan jalan yang dilakukan merupakan kegiatan rutin pemeliharaan sebagai respon atas terjadinya penurunan kualitas jalan akibat gerusan usia aspal dan volume kendaraan. Dimana penurunan kualitas bakal berdampak tidak nyaman bagai masyarakat pengendara.

Selain menyongsong momen lebaran, tutur Bayu, perbaikan infrastruktur jalan juga bernilai penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang layak dan memadai, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat bisa tertopang dengan baik.

“Yang jelas agenda perbaikan jalan akan menyentuh seluruh kebutuhan baik ditingkat Kecamatan maupun Desa. Tentu yang dimaksud adalah ruas jalan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Jombang. Hanya kami prioritaskan yang rusak dulu, “tambahnya.

Orang nomer satu di Dinas PUPR Jombang ini menandaskan bahwa perbaikan jalan dalam bentuk pemeliharaan rutin sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. “Pada prinsipnya, kemananan dan kenyamanan masyarakat pengendara menjadi prioritas kami, “ujar Bayu. (din)

SIDOARJO, TelusuR.ID      –      “Jangan dilihat dari nilai barangnya mas. Yang penting kita bisa berbagi kebahagiaan, “bisik Heru Satria, Ketua LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Korwil Jatim, kepada TelusuR.ID seraya berjabat tangan dan memberikan bingkisan. Nampak, senyum Heru terurai lepas dan ikhlas.

Selain TelusuR.ID, hadir pula sejumlah pegiat jurnalistik dari kota Sidoarjo dan Surabaya dalam acara bertajuk “Santuan Anak Yatim Piatu & Buka Bersama Gubernur Jatim” yang dihelat di kantor MAKI Jatim, komplek Perumahan Permata Juanda, Sabtu (15/4/2023).

Kelompok pegiat jurnalistik atau wartawan, masing-masing dibagikan satu bingkisan berisi beras, gula, kopi, teh, minyak, Coca cola, sirup, dan mie instan. Selain bingkisan berupa sembako tersebut, setiap wartwan juga dibagikan satu amplop berisi uang.

Bingkisan serupa juga diberikan kepada sejumlah pihak. Antaralain para janda, pasukan kuning, dan juga satpam. Kelompok ini berjumlah puluhan orang. Selain diberikan bingkisan sembako, kelompok pinggiran ini juga diberikan amplop berisi uang.

Sebagai acara inti, ratusan anak yatim dan piatu mulai berbaris dalam antrian. Mereka dibagi dalam kelompok antrian sesuai jenjang sekolah. Yakni mulai PAUD/TK, SD, SMP, dan terahkir SMA. Selain mendapat bingkisan sembako, para yatim dan piatu mendapat tambahan tas rangsel, buku sekolah, dan amplop berisi uang.

Pada tahap ini, sedikit atmosfir haru menghiasi suasana. Satu per satu para yatim dan piatu mulai beranjak dari barisan. Kaki mereka maju beberapa langkah menuju panggung kecil. Disana Heru MAKI sudah menunggu dengan posisi duduk seraya di tangannya tergenggam amplop berisi uang.

Dengan sikap tawadhuk, para yatim dan piatu menghampiri Heru MAKI seraya mencium tangannya. Heru membalas dengan mengusap kepala mereka seraya memberikan amplop berisi uang. Setelah itu, anak-anak tersebut bergeser menuju panitia untuk menerima hadia tas rangsel, buku sekolah, dan bingkisan.

Hampir satu jam Heru MAKI tidak beranjak dari posisi duduknya. Tangannya terus terulur, menjabat, dan tak berhenti mengusap kepala para yatim dan piatu. Heru terus melakukannya hingga antrian yatim dan piatu habis. Selama melayani, paras Ketua MAKI Jatim itu tak berhenti dari senyum keikhlasan.

Acara yang dihelat mulai pukul 16.30 WIB itu tercatat baru rampung menjelang waktu sholat tarawih. Memasuki waktu buka, sejumlah hidangan prasmanan telah disediakan panitia. Ada bakso, soto, rawon, sate, yang disanding kolak dan minuman segar lainnya.

Turut terundang dalam acara tersebut antaralain tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok seni Islam atau hadrah Nahdlatul Ulama yaitu Ishari. Seluruh undangan yang hadir nampak mendapatkan bingkisan yang sama, serta amplop berisi uang.

Mendapat kesempatan memberikan sambutan acara sebelum buka puasa dimulai, Heru Satria atau Heru MAKI hanya melempar beberapa penggal kalimat. Tidak lebih 10 menit ia berdiri dihadapan undangan. “Terimaksih sudah hadir disini. Semoga kedepan kita senantiasa bisa berbagi kebahagiaan seperti ini, “ucapnya.

“Khusus untuk anak-anakku para yatim dan piatu, untuk tahun ini sengaja kami memberikan hal berbeda. Kami putuskan untuk memberikan tambahan tas dan buku untuk mendukung sekolah kalian. Semoga hal kecil ini bisa membantu, “tutur Heru seraya mengakhiri sambutan.

Acara kemudian dilanjutkan tausyiah agama oleh seorang ustad. Terkait bulan puasa, ustad mengingatkan pentingnya memerangi penyakit hati yang bernama hasud. Terbunuhnya Habil oleh Qobil, tutur ustad, adalah dipicu karena sifat hasud. “Puasa harus bisa membersihkan hati dari penyakit hasud, “tutur ustad. (red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Kasus ruko simpang tiga terbelah dalam 2 bagian besar. Yakni kasus berbasis masa hunian 2017 hingga 2021, serta kasus hunian ruko tahun 2022 dan 2023. Seorang Sumber menyebut, pemberkasan BAP oleh Pidsus pada Jumat besok lebih merujuk pada kasus 2017 hingga 2021.

Dimana pada kasus ini seluruh penghuni ruko tercatat sudah bayar sewa. Hanya nominal pembayaran memang variatif. Paling kecil, nominal yang dibayar penghuni adalah Rp 5 juta. Dan itu terjadi pada sejumlah orang.

Sementara dari sekitar 50-an penghuni ruko simpang tiga, tutur Sumber, sebagian diketahui ada yang bayar separo, dan sebagian yang lain ada yang lunas dengan pembayaran sebesar Rp 100 juta-an. Angka tersebut merujuk pada SK Bupati (Perbup) tentang tarif sewa ruko yang terbit tahun 2021.

Perbup ini terbit, tegas Sumber, dalam rangka merespon temuan BPK tentang dugaan kerugian negara dari sisi retribusi sewa ruko simpang tiga. Dari total Rp 5 milyar uang sewa yang wajib dibayar, dikatahui pada 31 Desember 2022, setoran sewa yang masuk hanya berkisar Rp 700 jutaan.

Hingga 31 Desember 2022, diketahui masih ada penghuni yang hanya bayar Rp 5 juta saja. Sehingga piutang yang ditanggung sebesar Rp 95 juta. Kelompok inilah, tutur Sumber, yang diduga bakal ditetapkan sebagai tersangka karena tidak memanfaatkan masa kompromi saat perkara ditangani bidang Intel.

Selain mantan Sekdakab Ita Triwibawati yang tercatat lunas, lanjut Sumber, daftar penghuni lain tidak terungkap karena Disdagrin Jombang enggan terbuka soal ini. Sehingga untuk kasus 2017 hingga 2021 tidak diketahui siapa saja yang bakal lolos, dan siapa yang bakal terjerat.

Sekali pun begitu, lanjut Sumber, penanganan kasus ruko simpang tiga bakal tidak sesederhana itu. Disebutkan, badai besar akan mengancam seluruh penghuni ruko. Yaitu kasus hunian ruko pada periode 2022 dan 2023. Pada titik ini, seluruh penghuni ruko dipastikan berstatus ilegal.

Hal ini karena tidak secuil pun legalitas dikantongi penghuni untuk menempati ruko secara sah. Ukurannya, karena pada masa sewa tersebut, dipastikan tidak satu pun penghuni melakukan bayar sewa. Ukurannya, bagaimana membayar sewa jika piutang sebelumnya belum lunas.

Badai besar pun mengancam. Yaitu satu situasi yang menempatkan seluruh penghuni ruko bisa dijerat pasal penyerobotan. Hal ini akibat tindakan menempati ruko yang bukan miliknya.  Apalagi obyek yang dikuasai merupakan aset negara. Sehingga ketentuan pasal Tipikor bisa langsung tancap gas.

Sumber menilai badai bisa datang lebih cepat, bisa juga tertunda karena beberapa hal. Semua bergantung pada goodwill pihak APH dalam menangkap dan memaknai sebuah kasus. Untuk saat ini, tegas Sumber, pemberlakuan pasal penyerobotan sepertinya masih tertahan antrian. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang mulai menunjukkan taringnya. Pada Jumat besok (14/4/2023), sejumlah penghuni ruko simpang tiga dijadwalkan akan diperiksa tim Pidsus. Saat ini, surat panggilan berwarna merah sudah dilayangkan kepada seluruh penghuni ruko untuk pemenuhan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Pemberkasan oleh tim Pidsus terbilang lebih cepat dari jadwal semula. Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Jombang Deni Saputra menegaskan, pemberkasan oleh tim Pidsus bakal dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Pernyataan itu disampaikan dalam forum hearing bersama Aliansi LSM Jombang di gedung DPRD.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui kenapa pemberkasan dilakukan lebih cepat. Namun dari rentang penanganan kasus yang sudah berlangsung sejak Januari 2023 lalu, bisa jadi Pidsus sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup sehingga pemberkasan BAP sudah waktunya dilakukan.

Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Rabu (12/4/2023), Kasi Intel Kejari Jombang Deni Saputra, membenarkan perihal pemanggilan penghuni ruko tersebut. “Panggilan sudah terjadwal dan sudah diterima para penghuni ruko simpang tiga. (Dimulai) Jumat hingga Senin, “tulis Deni kepada TelusuR.ID.

Pemanggilan oleh tim Pidsus dengan menggunakan kertas merah dinilai banyak pihak sebagai progres positif dan bukti keseriusan Kejaksaan dalam penegakan hukum. Hal ini sekaligus membantah rumor yang berkembang bahwa selama ini penanganan kasus berlangsung ambigu dan setengah hati.

Lantas siapa yang bakal jadi tersangka? Sejauh ini konfirmasi dari Kejaksaan belum berhasil dikantongi. Hanya sejumlah pihak menyebut, bahwa peluang tersangka akan mengerucut kepada penghuni yang menolak melakukan bayar sewa, atau membayar sewa tapi setelah 31 Desember 2022.

Hal ini karena tahapan kasus sebelum 31 Desember 2022 masih dalam ranah penyelidikan oleh bidang Intel. Sehingga pembayaran sewa dinilai sebagai bentuk pro penyelematan aset. Sedang paska itu, penanganan kasus dinaikkan ke bidang Pidsus yang berarti penegakan hukum sudah berjalan.

Sayangnya Disdagrin Jombang enggan terbuka soal daftar penghuni ruko yang melakukan bayar sebelum 31 Desember 2022, atau yang melakukan bayar setelah itu. Disdagrin hanya menyebut bahwa dari Rp 5 milyar uang sewa ruko yang wajib dibayar penghuni ruko, total setoran yang masuk hanya sekitar Rp 700 juta.

Terpisah, Koordinator Aliansi LSM Jombang Aan Teguh Prihanto, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas progres yang dicapai Kejaksaan. Menurutnya, pemanggilan dengan kertas merah oleh tim Pidsus menjadi titik penting bagi perjalanan kasus ruko simpang tiga yang sudah berlangsung sekian lama.

“Aliansi LSM Jombang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas progres yang dilakukan Kejaksaan. Hal ini menjadi angin segar bagi terselesaikannya kasus ruko simpang tiga yang sudah terkatung-katung sekian lama. Soal endingnya, itu hanya soal proses. Yang jelas capaian Kejaksaan layak diapresiasi, “ujarnya.

Ditegaskan Aan, Aliansi LSM Jombang akan mendukung penuh siapapun pihak yang terlibat dalam upaya penyelematan ruko simpang tiga sebagai aset daerah. “Hari ini bola penyelamatan ada ditangan Kejaksaan. Dan Aliansi akan mengawalnya untuk tidak terjadi blunder, “tegasnya. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Praktik ini sudah kali kedua terjadi di sekolah yang sama, yaitu salah satu SMA Negeri di Jombang kota. Sebelumnya, praktik serupa juga dilakukan dalam rangka pembangunan masjid di komplek sekolah. Namun, selalu saja ujung tombang praktik yang diduga ilegal ini adalah Komite Sekolah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tahun ini salah satu SMA Negeri di Jombang kota telah memberlakukan sumbangan kepada wali murid. Hingga berita ini ditulis, Selasa (11/4/2023), belum diketahui berapa nominal sumbangan yang ditetapkan kepada setiap wali murid, juga berapa besaran sumbangan yang sudah terkumpul.

Ditemui di sekolah pada Selasa (3/4/2023), Kepala Sekolah SMA Negeri tersebut membenarkan perihal sumbangan wali murid. Menurutnya, uang sumbangan akan dialokasikan untuk pembangunan gedung perpustakaan sekolah dengan estimasi biaya mencapai Rp 1,5 milyar.

Dijelaskan Kepala Sekolah, sumbangan tidak dibayar sekaligus. Tetapi diangsur beberapa kali dalam beberapa tahun hingga target Rp 1,5 milyar bisa terpenuhi. Kepada media ini, Kepala Sekolah bahkan sempat menunjukkan rencana gambar (master plan) gedung perpustakaan yang akan dibangun.

Dijelaskan, bahwa sebelumnya juga dilakukan hal serupa dalam rangka pembangunan masjid di komplek sekolah. Sekalipun begitu, ia menolak dikaitkan dengan sumbangan wali murid. Menurutnya, sumbangan terjadi karena murni inisiatif Komite Sekolah yang disetujui wali murid.

Hingga berita ini ditulis, TelusuR.ID belum berhasil mendapatkan keterangan dari Komite Sekolah atau pihak wali murid. Sehingga belum diketahui berapa besaran sumbangan yang dikenakan kepada wali murid, juga berapa nominal sumbangan yang sudah terkumpul.

Seorang Sumber menyebut, praktik yang dilakukan salah satu SMA Negeri yang berlokasi di Jombang kota tersebut tergolong modus klasik untuk mengakali peraturan dan ketentuan berlaku. Ia menuding, kata sumbangan sengaja disematkan untuk membungkus praktik pungutan liar yang sebenarnya terlarang itu.

Ia lantas melempar dua pertanyaan. Pertama, apakah dibenarkan pembangunan gedung perpustakaan sekolah yang merupakan kebutuhan primer tersebut dibiayai selain APBD atau APBN? “Kalau masjid masih bisa diterima karena tidak terkait langsung dengan kebutuhan belajar mengajar, “ujarnya.

Ia menandaskan, hal-hal terkait kebutuhan primer sekolah seperti pembangunan ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang perpustakaan, seharunya menjadi domain negara untuk memenuhinya. “Itulah yang dimaksud pendidikan gratis. Dan negara sudah memback up dengan dana BOS, BOSDA, juga DAK, “tambahnya.

Pertanyaan kedua, lanjut Sumber, adalah soal definisi sumbangan itu sendiri. Pada beberapa kasus, sering didapati makna sumbangan bergeser menjadi paksaan. Berdalih kesepakatan bersama, banyak wali murid yang tidak kuasa menolak kebijakan yang gariskan Komite Sekolah.

“Kalau benar sumbangan, harusnya angka yang dikenakan kepada wali murid tidak seragam. Juga, harusnya ada wali murid yang tidak menyumbang karena memang sifatnya suka rela. Kalau benar sumbangan, seharusnya Komite Sekolah tidak berani menarget angka Rp 1,5 milyar, karena sumbangan tidak bisa diandalkan, “tuturnya.

Apa kata Komite Sekolah soal sumbangan wali murid untuk gedung perpustakaan tersebut? Bagaimana wali murid menyikapinya? Juga, berapa nilai sumbangan yang terkumpul dan berapa nominal yang wajib dibayar setiap wali murid? Benarkah praktik ini ilegal? Ikuti laporannya hanya di TelusuR ID edisi berikutnya. (Sadat/bersambung…)