Wonogiri,TelusuR.ID — Semangat kebersamaan begitu terasa di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Selasa (14/4/2026). Dilokasi proyek pembangunan Jembatan Garuda yang menghubungkan Kelurahan Gemawang, Desa Jendi, dan Desa Nungkulan terus dikebut.

Di tengah hamparan sawah hijau bertingkat, puluhan warga bersama aparat TNI terlihat bahu-membahu menyelesaikan akses vital yang sangat dinantikan masyarakat setempat.

Kegiatan ini melibatkan anggota Koramil 18 Girimarto di bawah naungan Kodim 0728/Wonogiri, yang turun langsung membantu pengerjaan di lapangan.

Tak hanya itu, kaum hawa bersma relawan dan berbagai organisasi masyarakat juga turut ambil bagian, mencerminkan kuatnya nilai gotong royong yang masih terjaga di tengah kehidupan masyarakat pedesaan.

Menariknya, peran aktif juga ditunjukkan oleh para ibu dari PKK Desa Jendi. Dengan penuh semangat, mereka ikut terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari membantu pengangkutan material hingga mendukung logistik bagi para pekerja.

Kehadiran mereka menambah warna tersendiri dalam proses pembangunan, sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan desa.

Warga berharap, Jembatan Garuda dapat segera rampung dan dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas serta meningkatkan perekonomian lokal.

Infrastruktur ini diyakini akan menjadi penghubung penting yang membuka akses antarwilayah, sekaligus menjadi simbol kekuatan kebersamaan antara TNI dan rakyat dalam membangun negeri dari pelosok desa.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kian menghangat. KH Abdussalam Shohib, atau yang akrab disapa Gus Salam, terus mengintensifkan langkah konsolidasi dengan melakukan silaturahmi ke sejumlah kiai sepuh serta jajaran struktur organisasi di berbagai tingkatan.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang ini bergerak dalam senyap melalui “gerilya” silaturahmi. Langkah ini ditegaskannya sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencari kepercayaan dan restu para masyayikh, bukan sekadar mengejar jabatan formal.

Upaya ini sejalan dengan santernya informasi di akar rumput yang menyebut Gus Salam siap memberikan pengabdian terbaiknya di jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kabar kesiapannya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum kian menguat di tengah publik.

Ditemui di Ndalem Kesepuhan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar pada Selasa (14/4/2026), Gus Salam memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Ia mengaku kurang nyaman jika harus menggunakan terminologi politik praktis dalam ruang lingkup organisasi ulama.

Menurut Gus Salam, istilah ‘mencalonkan’ atau ‘dicalonkan’ kurang pas jika ditarik ke dalam konteks Nahdlatul Ulama. Ia menilai filosofi dasar organisasi ini sangat berbeda dengan partai politik atau lembaga birokrasi pemerintahan.

“Di NU itu perspektifnya adalah pengabdian atau khidmah. Karena itu, saya lebih memilih menyebut langkah ini sebagai ikhtiar untuk mencari kepercayaan dari para sesepuh,” ungkap cucu dari KH Bisri Syansuri, salah satu tokoh kunci pendiri NU tersebut dikutip Telusur.id

Dalam beberapa waktu terakhir, Gus Salam mengaku telah menempuh perjalanan panjang menemui para kiai sepuh dan pengasuh pesantren. Fokus kunjungannya tersebar di lumbung-lumbung basis NU, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat.

Bagi Gus Salam, kunjungan tersebut murni dilakukan untuk memohon doa serta restu. Ia meyakini bahwa restu dari para masyayikh merupakan bekal utama dan paling berkah dalam menjalankan peran pengabdian di tubuh organisasi sebesar NU.

Selain merapat ke para kiai sepuh, Gus Salam juga aktif menjalin komunikasi dua arah dengan struktur tingkat wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU). Komunikasi ini penting untuk memotret realitas organisasi di tingkat bawah secara langsung.

Ia menargetkan dapat menjangkau setidaknya 80 hingga 90 persen struktur organisasi sebelum peluit Muktamar ditiupkan. Upaya ini dilakukan guna menyerap aspirasi sekaligus menyamakan visi mengenai masa depan Nahdlatul Ulama.

Terkait pelaksanaan Muktamar sendiri, Gus Salam menekankan pentingnya kejelasan jadwal dan lokasi dari pihak PBNU. Kepastian tersebut dinilai krusial agar roda organisasi tidak terhambat oleh ketidakpastian administratif yang berlarut-larut.

Ia menyoroti banyaknya kepengurusan di tingkat daerah yang saat ini belum bersifat definitif. Menurut pantauannya, ketidakpastian status kepengurusan ini dapat berdampak pada efektivitas program kerja organisasi di masyarakat.

“Banyak SK di tingkat cabang yang sudah tidak aktif, ada yang masih berstatus karateker, bahkan ada yang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Kondisi ini tentu mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan,” tuturnya dengan nada serius.

Selain persoalan administratif, Gus Salam membawa pesan kuat mengenai urgensi rekonsiliasi internal. Ia memandang perbedaan pandangan dalam organisasi adalah hal lumrah, namun tidak boleh mengarah pada perpecahan yang bersifat destruktif.

“Yang paling prinsip adalah rekonsiliasi total. NU adalah organisasi besar dengan tingkat kepercayaan umat yang sangat tinggi. Maka dari itu, menjaga persatuan dan kebersamaan adalah harga mati,” tegasnya.

Dukungan moral bagi Gus Salam juga mengalir deras dari internal pesantren, termasuk dari Pembina Ikatan Keluarga Alumni (IKAPM) Mamba’ul Ma’arif, Sholahudin Fathurohman. Ia menyatakan bahwa keluarga besar alumni dan dzuriah telah mufakat untuk mendorong Gus Salam.

Keputusan mendukung Gus Salam diambil setelah menimbang aspek keilmuan dan garis keturunan (dzuriah) yang memiliki legitimasi kuat. “Kami sepakat meminta beliau maju. Secara kapabilitas, kami sangat yakin beliau mampu membawa NU lebih baik,” pungkas Sholahudin.

SIDOARJO, TELUSUR.ID – Fenomena krisis moralitas di kalangan pelajar kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Gejala memudarnya sikap saling menghargai, empati, hingga tanggung jawab sosial di lingkungan generasi muda kian nyata terlihat di permukaan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam karena berdampak langsung pada kualitas karakter penerus bangsa. Jika dibiarkan tanpa penanganan, penurunan kualitas etika ini dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan sosial generasi muda di masa depan.

Menyikapi hal tersebut, Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU-IPPNU Kecamatan Jabon mengambil langkah taktis melalui forum diskusi bertajuk “Kumpul Asik Lan Diskusi” (KUASAI). Agenda ini mengusung tema sentral mengenai pembentukan kesadaran kolektif pelajar.

H. Sirojul Chakim, M.Pd., selaku Pembina IPNU-IPPNU Kecamatan Jabon hadir sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa tantangan moralitas saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya.

Menurut Sirojul, degradasi moral di kalangan pelajar tidak muncul secara tiba-tiba. Terdapat faktor lingkungan dan pergaulan yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku remaja di sekolah maupun di rumah.

Selain faktor lingkungan fisik, penggunaan media sosial yang kurang bijak dinilai menjadi katalisator utama. Arus informasi yang tidak terfilter seringkali mengaburkan batasan nilai dan norma yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Dalam forum KUASAI tersebut, Sirojul menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif sebagai benteng pertahanan. Kesadaran ini merupakan upaya bersama untuk menjaga perilaku positif dalam interaksi kehidupan sehari-hari.

Ia menjelaskan bahwa kesadaran kolektif tidak bisa tumbuh secara instan dari satu individu saja. Diperlukan interaksi sosial yang sehat dan lingkungan organisasi yang saling mendukung untuk menciptakan ekosistem karakter yang kuat.

Krisis moralitas ini ternyata juga berdampak pada dinamika organisasi pelajar. Menurunnya komitmen anggota dan lemahnya rasa tanggung jawab menjadi indikator yang mulai dirasakan dalam menjalankan roda organisasi.

“Berkurangnya kepedulian antar sesama anggota adalah dampak nyata dari krisis ini. Jika moralitas goyah, maka integritas organisasi pun ikut terancam,” ungkap Sirojul di hadapan para kader IPNU-IPPNU.

Oleh karena itu, IPNU-IPPNU Jabon diposisikan sebagai ruang strategis untuk pembentukan karakter. Organisasi ini menjadi wadah di mana nilai-nilai etika dan budaya luhur ditanamkan kembali secara berkelanjutan kepada para anggota.

Sebagai langkah konkret, organisasi mendorong penguatan komunikasi internal antar anggota. Melalui komunikasi yang intens, potensi gesekan dan salah paham yang memicu lunturnya etika dapat diminimalisir sedini mungkin.

Selain itu, keteladanan dari para pemimpin organisasi menjadi kunci utama. Para pengurus diharapkan mampu menjadi role model dalam berperilaku, sehingga nilai-nilai positif dapat terserap dengan baik oleh seluruh anggota.

Melalui upaya terintegrasi ini, IPNU-IPPNU Jabon berharap organisasi pelajar tidak hanya sekadar tempat berkumpul. Lebih dari itu, organisasi harus mampu mencetak generasi muda yang berintegritas, memiliki solidaritas tinggi, dan kepedulian sosial yang kuat.

SUMENEP, TELUSUR.ID – Kolaborasi kemanusiaan antara sektor swasta dan organisasi kepemudaan kembali membuahkan hasil nyata di Kabupaten Sumenep. Haswal Group bersama PAC GP Ansor Kecamatan Lenteng secara resmi memulai pembangunan hunian layak bagi warga kurang mampu melalui program “Satu Desa Satu Rumah”.

Langkah besar ini ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama yang berlangsung di Dusun Darusa Timur, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Senin (13/4/2026). Momentum ini menjadi simbol kepedulian sosial yang mendalam terhadap kondisi tempat tinggal masyarakat di wilayah pelosok.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, serta Ketua PC GP Ansor Sumenep, KH. Qumri Rohman. Hadir pula unsur pimpinan kecamatan (Forkopimca) mulai dari Camat hingga jajaran Polsek Lenteng sebagai bentuk dukungan administratif.

Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif yang dicanangkan oleh Haswal Group dan Ansor Lenteng. Menurutnya, program ini merupakan terobosan unik yang belum banyak dilakukan oleh kepengurusan tingkat kecamatan lain.

“Kami sangat mengapresiasi sinergi ini. Di Jawa Timur, nampaknya baru PAC GP Ansor Lenteng yang mampu menjalankan program nyata satu desa satu rumah dengan menggandeng pihak swasta secara konsisten,” ujar Musaffa dalam sambutannya.

Tokoh asal Pragaan ini menegaskan bahwa keterbatasan modal organisasi bukan menjadi penghalang untuk mengabdi kepada umat. Baginya, Pemuda Ansor harus terus berinovasi dan memiliki inisiatif kuat untuk merangkul para pengusaha dalam gerakan sosial yang berdampak luas.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh kader Ansor merupakan bagian dari menjaga estafet perjuangan para ulama pendiri organisasi. Semangat bergerak dan memberi dampak langsung kepada masyarakat bawah harus terus dipelihara sebagai identitas kader.

Senada dengan hal itu, Ketua PC GP Ansor Sumenep, KH. Qumri Rohman, memuji keistikamahan para pengurus di tingkat kecamatan. Ia meyakini bahwa meski dimulai dengan modal “nekat”, restu dari para masyayikh Nahdlatul Ulama akan selalu menyertai setiap niat baik.

Sementara itu, CEO Haswal Group, H. Ghufron, memaparkan bahwa komitmen perusahaannya untuk masyarakat Lenteng terus berjalan secara berkelanjutan. Hingga saat ini, pihaknya tercatat telah merampungkan pembangunan dua rumah bagi warga yang membutuhkan.

“Pembangunan di Desa Ellak Laok ini adalah rumah ketiga. Insya Allah, dalam bulan ini target kami adalah menyelesaikan dua unit rumah dan satu musala di wilayah Kecamatan Lenteng,” terang H. Ghufron kepada awak media.

Ghufron menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Ia berjanji akan terus menyisir rumah-rumah tidak layak huni lainnya agar masyarakat bisa mendapatkan hunian yang lebih manusiawi.

Dalam pandangannya, sinergi dengan organisasi kepemudaan seperti Ansor mempermudah distribusi bantuan agar tepat sasaran. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model bagi sektor swasta lain dalam membantu program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Harapan serupa disampaikan oleh Ketua PAC GP Ansor Lenteng, Musyfiqur Rohman. Ia menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis bagi Haswal Group dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi umat.

Melalui kemitraan yang solid ini, kedua belah pihak berharap program “Satu Desa Satu Rumah” dapat menginspirasi wilayah lain di Jawa Timur. Pembangunan ini tidak sekadar mendirikan fisik bangunan, tetapi juga membangun harapan baru bagi warga di pelosok desa.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Di tengah gencarnya operasi penindakan rokok ilegal dan polemik penyimpangan pita cukai, sebuah sikap tegas muncul dari pelaku industri nasional. HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, secara resmi mendeklarasikan lima amanat utama bagi masa depan tembakau Indonesia.

Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) ini memperkenalkan konsep “PANCA AMPERA”. Istilah tersebut merupakan akronim dari Lima Amanat Petani Tembakau Madura – Nusantara, sebuah manifesto perjuangan bagi ekosistem tembakau nasional.

Gus Lilur menegaskan bahwa kelima poin tersebut bukan sekadar wacana di atas kertas. Panca Ampera merupakan refleksi langsung dari realitas pahit yang selama ini dihadapi oleh jutaan petani dan pelaku usaha rokok kecil di berbagai daerah.

“Ini bukan sekadar aspirasi, ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional kita,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026) dikutip Telusur.id

Poin pertama yang ditegaskan dalam deklarasi ini adalah penghentian kriminalisasi terhadap pengusaha rokok pribumi. Gus Lilur meminta penegakan hukum di sektor cukai dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak tebang pilih.

Ia menilai, praktik di lapangan sering kali menyamaratakan pelaku UMKM dengan jaringan pelanggaran skala besar. Hal ini dianggap mencederai rasa keadilan bagi pengusaha lokal yang tengah berjuang membangun ekonomi daerah.

“Pengusaha rokok pribumi jangan diposisikan sebagai musuh. Mereka bagian dari ekonomi rakyat. Jika ada pelanggaran, lihat konteksnya, jangan sampai ada kriminalisasi bagi mereka yang sedang bertahan hidup,” tegasnya.

Gus Lilur menambahkan, banyak pelaku usaha kecil terjebak dalam sistem regulasi yang rumit dan biaya cukai yang tinggi. Kondisi inilah yang sering kali membuat mereka sulit berkembang dalam koridor legalitas yang ada.

Poin kedua, Gus Lilur sepakat bahwa praktik rokok ilegal harus dihentikan secara total. Menurutnya, keberadaan rokok ilegal merusak ekosistem industri yang sehat dan merugikan penerimaan negara secara signifikan.

Namun, ia menekankan bahwa penindakan rokok ilegal harus dibarengi dengan pembenahan sistem. Penegakan hukum yang tepat sasaran harus menjadi prioritas agar tidak justru melemahkan pelaku usaha legal yang sedang merangkak tumbuh.

Selanjutnya, pada poin ketiga, ia menagih janji pemerintah terkait penerbitan cukai khusus untuk rokok rakyat. Skema cukai saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada keberlangsungan industri berskala kecil atau UMKM.

Gus Lilur memandang struktur tarif cukai yang tinggi menjadi hambatan utama bagi pengusaha rakyat untuk melegalkan usahanya. “Kita butuh skema khusus agar mereka bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis,” jelasnya.

Kebijakan cukai khusus ini diyakini akan menjadi solusi jitu dalam menekan angka peredaran rokok ilegal. Dengan jalur legal yang lebih terjangkau, para pengusaha kecil akan memiliki alternatif yang lebih aman dan menguntungkan.

Amanat keempat dalam Panca Ampera adalah percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Proyek ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah tembakau melalui proses hilirisasi.

Gus Lilur berharap KEK Tembakau Madura bisa mengintegrasikan industri dari hulu hingga ke hilir secara profesional. “Ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi jalan keluar untuk membangun industri tembakau yang adil dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Terakhir, poin kelima menekankan kewajiban pemerintah untuk mendukung dan menyejahterakan jutaan petani tembakau. Gus Lilur menyoroti posisi petani yang selama ini menjadi pihak paling lemah dalam rantai pasok industri.

Negara diminta hadir untuk memastikan kepastian harga dan perlindungan pasar bagi petani. Menurut Gus Lilur, kesejahteraan petani harus menjadi indikator utama kesuksesan kebijakan di sektor industri hasil tembakau.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Panca Ampera adalah arah kebijakan yang perlu dipertimbangkan serius oleh pemerintah. Jika ingin industri nasional kuat, maka perlindungan harus dimulai dari elemen paling dasar, yakni petani dan pelaku usaha rakyat.

SAMPANG, TELUSUR.ID – Sebuah lahan yang dulunya terbengkalai dan ditumbuhi semak belukar di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, kini berubah drastis menjadi hamparan hijau yang penuh harapan. Perubahan ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari ketekunan seorang anak desa bernama Abunali Ja’far.

Abunali, yang merupakan alumni Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, memilih kembali ke kampung halaman untuk menghidupkan tanah yang telah puluhan tahun terabaikan. Pada Agustus 2025, ia resmi mendirikan “Sahabat Pisang Farm” sebagai wujud pengabdiannya pada dunia pertanian.

Bagi Abunali, lahan kosong bukanlah beban, melainkan peluang emas untuk menciptakan nilai ekonomi dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ia memulai segalanya benar-benar dari titik nol, berjibaku membersihkan belukar hingga menyiapkan lubang tanam secara mandiri.

“Semua dimulai dari proses yang panjang. Saya bersihkan sendiri lahan itu, mengolah tanah, hingga membuat bedengan,” ujar Abunali pada Senin (12/4/2026), mengenang perjuangan awal yang menguras energi dan keringat dikutip Telusur.id.

Dengan bekal keilmuannya, ia memperbaiki kualitas tanah menggunakan kapur dolomit untuk menetralkan pH serta pupuk kandang fermentasi sebagai nutrisi utama. Ia memegang prinsip bahwa tanah adalah titipan yang harus dirawat dengan penuh tanggung jawab.

Setelah lahan siap, Abunali mendatangkan bibit unggul dari tiga varietas berkelas, yakni pisang Cavendish, pisang kepok kuning tanpa jantung, dan pisang raja bulu kuning. Bibit-bibit berkualitas ini ia datangkan langsung dari Sumatera Utara untuk memastikan hasil yang maksimal.

Proses penanaman dilakukan dengan sangat teliti, di mana bibit diadaptasikan terlebih dahulu dalam polybag sebelum dipindahkan ke lahan utama. Perawatan berkelanjutan, mulai dari pemupukan urea hingga NPK, menjadi rutinitas wajib untuk menjaga pertumbuhan pohon.

Kini, kerja keras tersebut mulai membuahkan hasil yang manis bagi pria asal Madura ini. Dari sekitar 80 pohon yang ditanam di lahan seluas 2.750 meter persegi, beberapa tandan pisang telah berhasil dipanen dengan kualitas yang memuaskan.

Sementara itu, sekitar 20 tandan lainnya dilaporkan sedang menunggu masa panen dalam waktu dekat. Bagi Abunali, capaian ini bukan sekadar soal angka produksi, melainkan bukti nyata bahwa ketekunan mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang besar.

Peluang pasar pun mulai terbuka lebar, di mana permintaan konsumsi mulai datang dari berbagai pihak di wilayah Madura. Pisang kepok kuning miliknya bahkan sudah memiliki pasar yang stabil melalui jaringan pedagang lokal yang rutin mengambil hasil panennya.

Meski demikian, tantangan teknis tetap ada, terutama dalam penguasaan teknik ripening atau pematangan buah pascapanen. Abunali terus belajar agar kualitas produknya mampu bersaing dengan brand pisang skala nasional di pasar yang lebih luas.

Berbekal pengalaman sebagai mantan konsultan lingkungan dan tenaga pendamping koperasi, Abunali mengelola usahanya dengan pendekatan berkelanjutan. Ia berupaya menjaga keseimbangan ekosistem di desanya sambil terus mengejar kemandirian ekonomi.

Lebih dari sekadar bisnis, Sahabat Pisang Farm kini menjadi simbol keberanian pemuda untuk kembali membangun desa dari akar. Abunali ingin membuktikan kepada generasi muda bahwa pertanian adalah jalan mulia yang mampu membawa kesejahteraan nyata.

Ke depan, ia menargetkan pengembangan hingga 180 pohon dan perluasan jaringan pemasaran agar produk pisang dari Sampang semakin dikenal luas. Lahan yang dulu sunyi, kini telah bertransformasi menjadi sumber kehidupan yang menjanjikan masa depan cerah.

SEMARANG, TELUSUR.ID – Momentum peringatan Hari Lahir (HUT) ke-80 Muslimat NU tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan hak perempuan dan anak. Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi mengukuhkan 400 paralegal Muslimat NU se-Jawa Tengah di UTC Convention Hotel, Semarang, Sabtu (11/4).

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat di tingkat akar rumput. Khofifah menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan bagian dari penguatan peran Muslimat NU dalam membangun perlindungan hukum, sosial, dan kebangsaan yang lebih inklusif.

“Deklarasi paralegal ini sudah kita rintis sejak Juni 2025 dan hari ini Jawa Tengah resmi dikukuhkan. Selamat bertugas, karena problematika akses keadilan di masyarakat lini terbawah harus benar-benar tersentuh,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya, Senin (13/4) dikutip Telusur.id.

Dalam orasinya, Khofifah menyoroti adanya ketentuan KUHP baru per Januari 2026 yang memungkinkan ancaman hukuman di bawah lima tahun diganti dengan sanksi sosial. Hal ini, menurutnya, membuka ruang bagi paralegal untuk mengambil peran dalam proses perbantuan hukum yang lebih humanis.

Ia mencontohkan fenomena di Belanda, di mana sejumlah lembaga pemasyarakatan dialihfungsikan menjadi museum karena diterapkannya aturan sanksi sosial bagi pelaku tindak pidana tertentu. Pola tersebut dinilai relevan sebagai referensi bagi paralegal dalam memberikan penguatan pada berbagai proses pendampingan hukum.

Kedepan, peran para paralegal ini akan terus ditingkatkan melalui serangkaian pelatihan khusus sebagai kelompok juru damai. Kehadiran mereka menjadi sangat krusial dalam menyelesaikan berbagai kasus sengketa sosial dan budaya yang kerap terjadi di wilayah pedesaan.

“Saya yakin pengabdian Muslimat NU bisa menjangkau spektrum yang lebih luas melalui fungsi juru damai ini. Kita ingin memastikan harmoni dan ketertiban umum tetap terjaga sejalan dengan amanat konstitusi,” tambah mantan Gubernur Jawa Timur tersebut.

Khofifah juga mendorong agar gerakan paralegal ini menjadi bagian dari kontribusi perempuan Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia. Ia berharap komitmen ini bisa dikonsolidasikan lebih jauh melalui diplomasi kemanusiaan di tingkat global, termasuk melalui mekanisme PBB.

Sejalan dengan visi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kebanggaannya atas inisiatif Muslimat NU yang membentuk kepanjangan tangan keadilan di wilayahnya. Menurutnya, paradigma pencegahan dan pendampingan hukum bagi masyarakat bawah sangat membantu tugas pemerintah dalam menjaga keamanan.

Ketua PP Muslimat NU, Arifah Choori Fauzi, menambahkan bahwa sebelum dikukuhkan, 400 peserta ini telah melewati seleksi ketat dan pelatihan intensif. Mereka tidak hanya belajar teori hukum, tetapi juga dilatih untuk peka terhadap keluhan dan persoalan yang dialami masyarakat di sekitarnya.

Arifah menekankan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan sendirian. Oleh karena itu, para paralegal di tingkat cabang hingga anak ranting didorong untuk bersinergi dengan aparat kepolisian, pengacara, hingga aktivis kesehatan mental.

Selain agenda pengukuhan, peringatan HUT ke-80 ini kian istimewa dengan keberhasilan Muslimat NU memecahkan dua rekor MURI sekaligus. Organisasi ini dinobatkan sebagai ormas perempuan dengan jumlah profesor perempuan terbanyak dan penyelenggara forum nasional yang melibatkan profesor perempuan lintas disiplin ilmu terbanyak di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur MURI Semarang, Ari Indriani, sebagai bentuk apresiasi atas tingginya kapasitas intelektual di tubuh Muslimat NU. Intelektualitas ini diharapkan mampu mendorong kapabilitas perempuan dalam menularkan pembangunan positif bagi bangsa.

Menutup rangkaian kegiatan, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PP Muslimat NU dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Kerja sama ini menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan perempuan Muslimat NU kini mencakup berbagai sektor, mulai dari hukum, sosial, hingga ekonomi syariah.

Jacob Ereste :
Upaya Perempuan Untuk Kebebasan Demi Kemerdekaan Manusia Agar Tidak Tertindas Dalam Bentuk Apapun

JAKARTA,TelusuR.ID – Perjuangan kaum feminis menurut Prof. Dr. Arif Budiman adalah ingin menghapus ketidakadilan gender dan hak-hak kaum wanita. Kecuali itu, kaum feminis hendak mengubah struktur sosial yang tidak adil yang ditempelkan kepada diri mereka.

Begitulah sistem patriarkal yang membentuk struktur sosial, karena sistem partriarkal bukan sesuatu yang alami, sebagai konstruksi sosial yang dapat diubah. Sistem payroarkal menindas kaum perempuan dengan membatasi akses kaum perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan dan kekuasaan. Dalam sistem patriarkal tertanam dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan, sehingga kaum perempuan menjadi subordinat dalam struktur sosial yang tidak adil.

Sosiolog dan kritikus Kebudayaan Indonesia yang semula mengajar di Universitas Satyawacana, Sala Tiga ini pun harus menyingkir ke Australia, sebagai pengajar agar tidak terjajah oleh struktur sosial di Indonesia yang terimbas oleh turunan dari sistem patriarkal yang semakin membuncah pada jaman Orde Baru di Indonesia.

Sistem patriarkal yang tidak adil terhadap dan menindas kaum perempuan Indonesia sempat melebar dengan menekan kaum laki-laki lewat bidang pekerjaan agar tidak memiliki kebebasan seperti yang dialami oleh kaum perempuan. Artinya, pembatasan serta hak kaum laki-laki yang tertindas, tidak memiliki akses terhadap fungsi dan perannya dalam masyarakat dibatasi juga oleh kekuasaan yang untuk lebih berkuasa. Itulah sebabnya, kekuasaan lebih cenderung berwatak korup.

Pembagian Kerja Secara Seksual sudah ditulis Arif Budiman pada masa Orde Baru sedang ganas — 1982 — yang intinya mempertanyakan keadilan terhadap pembagian kerja secara seksual yang dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang mapan dan terus beranak-pinak menyasar juga kaum laki-laki dalam konteks kekuasaan yang korup.

Kajian terhadap Pembagian Kerja Secara Seksual yang dipaparkan Arif Budiman cukup komprehensif meliputi berbagai sisi yang melingkupi kaum perempuan Indonesia pada umumnya secara biologis, psikologis, fungsional, marxis dan agama yang diperkuat dengan acuan filsafat Aristoteles, Kant dan Freud tentang ketidakadilan yang sesungguhnya tidak hanya terhadap perempuan, tapi telah menjadi watak sosial-politik kekuasaan seperti yang terus ada gejalanya meranggas sampai hari ini di Indonesia. Mungkin dalam perspektif global yang universal, penindasan maupun penjajahan di dunia memang akan terus abadi mewarnai watak sosio-politik penguasa di mana pun hingga kapan pun di bumi ini. Karenanya bermula dari perempuan merebut kebebasan untuk kemerdekaan bagi setiap manusia dari dominasi kekuasaan yang cenderung korup.

Cengkareng, 13 April 2026

MALANG, Telusur.id – Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abd. Aziz, menegaskan komitmennya dalam mengawal lahirnya Ikatan Himpunan Santri dan Alumni Pesantren se-Nusantara (IHSAN) sebagai pilar baru penjaga keutuhan bangsa.

Lembaga ini dirancang menjadi rumah besar yang mewadahi jutaan santri dan alumni pesantren di Indonesia agar tetap berada dalam satu bingkai visi keumatan yang kokoh dan terorganisir.

Abd. Aziz yang merupakan kader Nahdliyin mengungkapkan bahwa keterlibatannya bermula dari diskusi mendalam bersama cicit Syaikhona Cholil Bangkalan, Lora Imam Buchori Cholil (Ra Imam), yang kini menjabat sebagai Rais Syuriyah PBNU.

Dalam komunikasi tersebut, terungkap sebuah gagasan besar dari Kiai Muhammad Ali Cholil (Ra Ali) untuk mendirikan wadah formal yang mampu mengonsolidasikan kekuatan alumni pesantren dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai sosok yang besar di lingkungan pesantren, Abd. Aziz menilai persatuan alumni adalah kebutuhan mendesak untuk menyangga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika global.

“Santri dan alumni pesantren harus bersatu sebagai garda terdepan dalam menjaga moralitas dan merawat hubungan kemanusiaan di tanah air,” ujar Abd. Aziz CEO Progesif Law dalam keterangan tertulisnya kepada Telusur.id, Senin (13/4/2026).

Aziz menjelaskan bahwa IHSAN diikhtiarkan sebagai upaya nyata untuk menjembatani berbagai problema bangsa, terutama potensi gesekan berbasis SARA yang kerap mengancam harmoni sosial.

Ia menekankan pentingnya peran santri dalam mengikis perbedaan dan memperjumpakan persamaan demi mencapai cita-cita luhur para pendiri bangsa yang religius namun tetap nasionalis.

Dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, Abd. Aziz dipercaya untuk menyusun kerangka legalitas kelembagaan, mulai dari AD/ART hingga proses pendaftaran di Kementerian Hukum.

“Tugas saya adalah memastikan secara domain hukum bahwa IHSAN memiliki fondasi organisasi yang kuat, profesional, dan akuntabel sejak awal pendiriannya,” tegas pria yang juga dikenal sebagai advokat tersebut.

Aziz memaparkan bahwa salah satu misi utama IHSAN adalah menegaskan kontribusi nyata pesantren dalam pembangunan nasional serta menjaga marwah para ulama dari berbagai gangguan.

Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa santri memiliki peran strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menjaga nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin di tengah masyarakat.

Dalam diskusi bersama para pengasuh pesantren, Aziz juga mengusulkan program prioritas berupa tindakan preventif untuk mengantisipasi konflik di daerah-daerah rawan.

Ia meyakini jika seluruh Ketua Alumni Pesantren bersatu, potensi konflik sosial seperti yang pernah terjadi di masa lalu dapat dicegah melalui langkah yang terencana, terukur, dan terprediksi (3T).

“Kita ingin memastikan bahwa kehadiran IHSAN mampu meminimalisir risiko sosial sebelum masalah tersebut membesar dan merugikan kedaulatan warga,” tambah Ketua Umum GMPK tersebut.

Selain fokus pada kerukunan, lembaga ini juga akan memelopori Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) dan Doa Kebangsaan secara masif di 38 provinsi serta ratusan kabupaten/kota.

Abd. Aziz menyatakan bahwa dukungan dari para kiai dan tokoh pesantren terus mengalir deras, menunjukkan bahwa visi lembaga ini sangat relevan dengan kebutuhan umat saat ini.

Menutup keterangannya, Aziz memastikan deklarasi akbar IHSAN akan segera digelar di Kalimantan, yang nantinya akan menjadi tonggak sejarah baru bagi gerakan santri dan alumni pesantren se-Nusantara.

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Joyontakan Koramil 03 Serengan Kodim 0735 Surakarta Serka Sudiyono, Bersama Linmas melaksanakan Komsos Dengan Bapak Agus Triyono selaku warga yang kerja di Bank Sampah, kegiatan Bank Sampah ini meliputi pemilahan dan penimbangan yang dilakukan di Rt 03 Rw 05 Jontakan Serengan Kota Surakarta, Minggu 12 April 2026 pukul 09.00 Wib s.d selesai.

Kegiatan Bank Sampah ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan, Warga secara aktif melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum dilakukan penimbangan, guna meningkatkan nilai ekonomis sampah serta mengurangi pencemaran lingkungan, Tutur Serka Sudiyono

Serka Sudiyono menambahkan bahwa kegiatan bank sampah sangat positif karena mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AD dalam mendorong program kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah binaan.
“Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan serta dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai,” Pungkasnya

(Agus Kemplu)