Sragen,RelusuR.ID – Anggota Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen yang dipimpin lansung oleh Batuud Peltu Suyatno pagi ini melatih materi lintas medan kepada siswa ketarunaan SMKN I Miri, Rabu (15/04/2026).

Kegiatan digelar di area terbuka dengan medan bervariasi: berbukit, semak belukar, hingga jalur berlumpur. Para siswa mengikuti setiap arahan dari Peltu Suyatno dengan antusias, mulai dari teknik berjalan di medan sulit, menjaga keseimbangan, hingga pentingnya kerja sama tim saat menghadapi rintangan.

Suyatno menjelaskan, materi ini bertujuan melatih fisik, mental, serta meningkatkan rasa percaya diri. “Kami ingin menanamkan jiwa pantang menyerah, disiplin, dan kekompakan pada setiap siswa ketarunaan,” ujarnya.

Aspek keselamatan juga ditekankan. Siswa diingatkan untuk waspada terhadap kondisi lingkungan dan patuh pada instruksi selama kegiatan.

Para siswa mengaku mendapat pengalaman baru yang menantang sekaligus menyenangkan. Pelatihan ini diharapkan jadi bekal menghadapi berbagai tantangan, baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Melalui latihan lintas medan, Suyatno berharap lahir generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan memiliki semangat bela negara.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID — Semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat kembali terlihat nyata dalam pembangunan Jembatan Garuda di Sungai Cemara, Desa Tempuran, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Rabu (15/4/2026). Pembangunan ini menjadi simbol kuatnya budaya gotong royong dalam mendorong percepatan infrastruktur di wilayah pedesaan.

Jembatan Garuda memiliki peran strategis sebagai penghubung antara Kecamatan Simo dan Kecamatan Sambi yang selama ini terpisah aliran sungai. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses pendidikan, distribusi hasil pertanian sekaligus mempermudah mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sebanyak enam Babinsa Koramil 12/Simo Kodim 0724/Boyolali dipimpin Sertu Heri Murjiyanto turun langsung ke lapangan bersama masyarakat untuk melanjutkan pembangunan. Saat ini, progres pekerjaan telah memasuki tahap pengecoran pondasi pangkal jembatan sisi kedua dengan capaian sekitar 10 persen, sebagai bagian penting untuk menjamin kekuatan konstruksi jembatan.

Kehadiran Babinsa tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menjaga kekompakan warga. Sinergi antara TNI dan masyarakat ini menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan aman, tertib, dan sesuai rencana.

Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E., memberikan apresiasi atas partisipasi aktif warga dalam pembangunan tersebut. Ia berharap Jembatan Gantung Garuda dapat segera rampung sehingga mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Simo dan Kecamatan Sambi.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Semangat pembangunan terus terlihat di Desa Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Babinsa Desa Gebang dari Koramil 04 Nguntoronadi Kodim 0728/Wonogiri, Serka Ruswono, melaksanakan pengawasan pembangunan KDKMP pada Rabu (15/4/2026).

Kehadiran Babinsa di lokasi menjadi bentuk dukungan TNI terhadap percepatan pembangunan fasilitas desa yang diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, proses pembangunan memasuki tahap pemasangan rangka atap. Sejumlah pekerja tampak bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan dengan penuh semangat. Sementara Serka Ruswono memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, dan sesuai rencana.

Pengawasan ini penting agar pembangunan dapat selesai tepat waktu serta memberikan hasil yang maksimal bagi warga Desa Gebang.

Program pembangunan KDKMP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya fasilitas baru tersebut, warga berharap akan tercipta ruang kegiatan ekonomi, sosial, maupun pelayanan yang lebih baik.

Antusiasme masyarakat pun terlihat nyata, karena sejak awal pembangunan warga terus memberikan dukungan penuh.

Serka Ruswono menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah pedesaan.

Warga Desa Gebang optimistis keberadaan KDKMP nantinya mampu menggerakkan roda perekonomian, membuka peluang usaha, serta membawa perubahan positif bagi wilayah Nguntoronadi.

Semangat gotong royong yang terbangun menjadi bukti bahwa kemajuan desa dapat diwujudkan bersama.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID – PT Jatim Graha Utama (JGU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, resmi menginisiasi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Halal di tingkat provinsi. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas instruksi Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk memperkuat ekosistem produk halal di wilayah tersebut.

Direktur JGU, Firman Dwi Kriatmojo, menyatakan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk memastikan standar kehalalan yang lebih luas dan terintegrasi. Hal ini pun langsung mendapat sambutan hangat dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama.

Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menilai inisiatif PT JGU sangat tepat dan krusial. Pasalnya, selama ini fasilitas RPH bersertifikat halal di Jawa Timur masih didominasi oleh pengelolaan pemerintah kabupaten/kota atau pihak swasta yang kapasitasnya terbatas.

Menurutnya, kehadiran RPH Halal tingkat provinsi selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Ia berharap fasilitas ini nantinya mampu melayani kebutuhan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur secara merata.

“Jaminan produk halal itu harus dipastikan dari hulu sampai hilir, termasuk proses pemotongan hewan. Apalagi mayoritas warga Jawa Timur adalah muslim, sehingga mereka butuh kepastian hukum dari produk yang dikonsumsi,” ujar Ning Lia, Rabu (15/4) dikutip Telusur.id

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur ini menambahkan bahwa konsumsi daging di wilayahnya tergolong sangat tinggi di tingkat nasional. Hal ini terlihat dari laporan produksi daging sapi Jatim yang konsisten berada di atas angka 100 ribu ton per tahun.

Meski sempat mengalami sedikit koreksi pada tahun 2023, Ning Lia menegaskan bahwa Jawa Timur tetap menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan protein nasional. Status ini menuntut adanya infrastruktur yang mampu menjamin kualitas dan standar religiusitas daging.

Lia memaparkan, konsumsi daging di Jawa Timur saat ini didominasi oleh daging ayam ras pedaging dan daging sapi. Keduanya merupakan sumber utama protein hewani yang mobilitas distribusinya sangat cepat ke masyarakat luas.

Secara nasional, kontribusi empat provinsi di Pulau Jawa menyumbang lebih dari 60 persen produksi daging ayam ras pedaging. Dari angka tersebut, Jawa Timur tercatat sebagai kontributor terbesar yang seringkali mengalami posisi surplus produksi.

“Ketersediaan daging ayam ras di Jawa Timur tercatat surplus dalam beberapa tahun terakhir. Ini menandakan kapasitas produksi sektor unggas kita sangat besar dan butuh pengawalan standarisasi halal,” jelas peraih gelar Doktor Ekonomi dari UINSA Surabaya tersebut.

Memasuki periode 2024–2025, kebutuhan daging di Jawa Timur diprediksi terus meningkat seiring pemulihan ekonomi dan tumbuhnya kelas menengah. Hal ini memicu permintaan tinggi terhadap produk pangan hewani yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga terjamin kehalalannya.

Berdasarkan data populasi ternak, Jawa Timur merupakan produsen utama yang memasok lebih dari 20 persen kebutuhan daging sapi nasional. Potensi raksasa ini, menurut Lia, harus ditangkap dengan penyiapan RPH Halal yang modern dan terintegrasi.

Lia menekankan bahwa keberadaan RPH di tingkat provinsi menjadi krusial untuk menjaga mata rantai higienitas daging yang beredar di pasar. Tanpa kontrol yang terpusat di level provinsi, standarisasi produk unggulan Jatim dikhawatirkan sulit bersaing di pasar global.

Selain menjamin kepastian bagi konsumen muslim, RPH Halal ini diyakini akan meningkatkan daya saing produk daging lokal. Jatim tidak hanya sekadar menjual komoditas, tetapi menjual kepercayaan melalui label halal yang kredibel.

Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, berbagai kajian peternakan menekankan pentingnya efisiensi rantai pasok. Hal ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pemeliharaan, transportasi, hingga proses distribusi ke tangan konsumen akhir.

“Langkah PT JGU mengembangkan RPH Halal tingkat provinsi ini adalah instrumen penting. Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal memperkuat ketahanan pangan sekaligus ekosistem industri halal di Jawa Timur,” pungkas Ning Lia menutup keterangannya.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) mencatatkan capaian signifikan dalam pengamanan keuangan daerah di Kota Mojokerto. Berdasarkan hasil intervensi dan verifikasi lapangan, Pemerintah Kota Mojokerto berhasil menyesuaikan anggaran hingga Rp43,8 miliar sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2025-2026.

Langkah penyelamatan ini merupakan tindak lanjut atas 23 rekomendasi strategis KPK yang diterbitkan pada 14 Agustus 2025 lalu. Penyesuaian anggaran dilakukan melalui pengetatan kriteria administratif dan teknis pada pos-pos yang dinilai rawan penyimpangan, seperti Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, bantuan sosial (bansos), hingga dana hibah.

Dalam audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/4/2026), Direktur Korsup Wilayah III KPK, Imam Turmudhi, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Pemkot Mojokerto. Ia menilai keberanian pemerintah daerah dalam mengevaluasi anggaran yang terindikasi melanggar hukum merupakan langkah maju.

“Kami mengapresiasi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang terindikasi mengarah ke Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Saya yakin tantangannya luar biasa dalam tidak merealisasikan anggaran yang tidak sesuai, khususnya dari usulan Pokir,” ujar Imam dikutip Telusur.id, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Imam berharap proses penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini berjalan secara akuntabel dan transparan. Ia merinci bahwa untuk pos hibah dan bansos tahun 2025 saja, terdapat efisiensi lebih dari Rp3 miliar yang berhasil dilakukan.

Data KPK menunjukkan, total efisiensi pada tahun 2025 mencapai Rp19,2 miliar hasil dari bedah mendalam terhadap sejumlah sektor strategis. Salah satu poin utamanya adalah penghapusan 84 usulan kegiatan Pokir yang tidak memenuhi kriteria teknis senilai Rp14,2 miliar.

Selain Pokir, efisiensi bansos dan hibah pada 2025 tercatat sebesar Rp4,5 miliar. Melalui validasi data penerima yang lebih akurat, Pemkot Mojokerto berhasil memangkas anggaran bansos dari Rp12,4 miliar menjadi Rp8,9 miliar, serta penghematan dana hibah sebesar Rp964 juta.

Tak hanya itu, Pemkot Mojokerto juga sukses melakukan efisiensi melalui konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebesar Rp412 juta. Strategi ini dilakukan dengan menggabungkan paket pengadaan di tiga dinas utama, yakni Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Kebudayaan.

Memasuki proyeksi tahun 2026, intervensi KPK diprediksi akan menyelamatkan anggaran yang lebih besar, yakni mencapai Rp24,6 miliar. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan tidak ada penyaluran bantuan yang bersifat fiktif atau tumpang tindih.

Pada TA 2026, verifikasi ketat kembali dilakukan terhadap usulan Pokir yang awalnya sebesar Rp21,7 miliar disesuaikan menjadi Rp5,4 miliar. Hal ini terjadi setelah dilakukan eliminasi terhadap 304 usulan kegiatan yang dianggap tidak memenuhi standar teknis.

Sektor hibah dan bansos untuk tahun 2026 juga mengalami efisiensi sebesar Rp8,16 miliar. Validasi data yang didorong oleh KPK membuat alokasi hibah yang semula Rp17,1 miliar dapat dirampingkan menjadi hanya Rp9 miliar saja.

Meski banyak kemajuan, KPK tetap memberikan catatan kritis terkait transparansi digital. KPK mendeteksi adanya anomali berupa kesamaan alamat protokol internet (IP Address) antara pihak penyedia (vendor) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah paket pengadaan tahun 2025.

KPK memperingatkan bahwa digitalisasi melalui e-Purchasing seharusnya menutup celah korupsi, bukan malah menjadi alat baru untuk bersiasat. Temuan ini menjadi alarm keras bagi Inspektorat daerah untuk lebih responsif dalam melakukan audit investigatif.

Selain anomali digital, KPK menyoroti ketidaksesuaian nomenklatur anggaran pada Dinas Sosial. Ditemukan adanya label “Layanan Data” yang ternyata berisi penyaluran bansos, sebuah kondisi yang dinilai dapat mengaburkan pengawasan serta evaluasi program.

Anomali lain ditemukan pada data bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, di mana terdapat nama penerima berbeda namun terdaftar di alamat yang sama. KPK meminta agar basis data penerima bantuan segera diperbaiki merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menanggapi berbagai temuan dan arahan tersebut, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyambut baik supervisi yang dilakukan oleh lembaga antirasuah. Ia menegaskan bahwa pendampingan KPK sangat dibutuhkan agar tata kelola pemerintahan daerah terhindar dari praktik korupsi.

“Kami hadir di sini untuk berdiskusi mencari solusi terbaik. Kami sangat butuh bantuan KPK sebagai penerang agar perubahan di Pemkot Mojokerto menjadi lebih baik dan bersih,” pungkas Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut.

Caption – Suasana di salah satu ruang di KPK/dok.KPK

SURABAYA, TELUSUR.ID – Menjelang perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), kegelisahan mendalam mulai muncul dari akar rumput mengenai arah masa depan organisasi. HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, atau yang akrab disapa Gus Lilur, mengingatkan agar agenda besar ini tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan momentum krusial untuk menjaga marwah keulamaan dari tarikan kepentingan politik praktis.

Gus Lilur menegaskan bahwa NU didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak yang kokoh, bukan sebagai instrumen kekuasaan. Menurutnya, Muktamar kali ini harus berani melakukan koreksi total terhadap realitas internal organisasi yang dinilai mulai menyimpang dari khittah aslinya.

“NU ini didirikan untuk pengabdian umat, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan. Penyimpangan orientasi ini harus segera dikoreksi melalui muktamar yang berani dan jujur dalam melihat realitas yang ada,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya kepada Telusur.id, Rabu (15/4/2026).

Ia menyoroti munculnya figur-figur yang kental dengan latar belakang politik seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf dalam dinamika internal NU. Gus Lilur menilai, dominasi aktor politik menunjukkan batas antara organisasi keagamaan dan panggung politik yang semakin kabur dan mengkhawatirkan.

Bahkan, ia tidak segan menyinggung kepemimpinan Yahya Cholil Staquf sebagai bagian dari dinamika yang perlu dievaluasi secara terbuka. Baginya, evaluasi ini bukan tentang kebencian pribadi, melainkan demi menjaga martabat organisasi agar tetap dipercaya oleh jamaah.

Gus Lilur juga melontarkan kritik pedas terhadap fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”. Ia menyayangkan adanya oknum pengurus yang menggunakan legitimasi NU hanya untuk membangun jejaring kekuasaan pribadi daripada memperkuat basis kaderisasi dan keilmuan.

“Kita punya tradisi besar, punya ribuan pesantren, dan forum bahtsul masail yang mendalam. Namun ironisnya, kenapa yang sering tampil di permukaan justru bukan mereka yang paling alim, melainkan yang paling dekat dengan akses kekuasaan,” kritiknya dengan nada tajam.

Padahal, ia menekankan bahwa Nahdlatul Ulama sebenarnya memiliki stok figur pemimpin yang melimpah dengan kapasitas keulamaan serta intelektualitas tinggi. Tokoh-tokoh ini dianggap jauh lebih kredibel untuk menakhodai arah organisasi di masa depan.

Gus Lilur menyebutkan sederet nama potensial seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim (Gus Baha). Menurutnya, mereka memiliki rekam jejak keilmuan yang jelas dan diakui secara luas oleh publik.

“NU ini kaya akan tokoh hebat. Jangan sampai kepemimpinan nasional NU terjebak pada figur yang itu-itu saja hanya karena faktor kedekatan politik. Kita butuh pemimpin yang berangkat dari tradisi kitab, bukan dari kepentingan elektoral,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menyerukan agar Muktamar menjadi ajang untuk memutus rantai haus kekuasaan di tubuh jam’iyah. Gus Lilur mengingatkan agar siapapun yang ingin berpolitik untuk segera beralih ke partai politik tanpa membawa atribut atau simbol-simbol organisasi.

Independensi NU, menurutnya, adalah kunci utama agar organisasi ini tetap menjadi penyejuk bagi umat. Jika NU kehilangan jarak dari kekuasaan, ia khawatir peran organisasi sebagai penjaga moral bangsa akan tergerus dan perlahan sirna.

Gus Lilur juga mendorong agar Muktamar mengembalikan fokus pada penguatan ekosistem intelektual pesantren. Ia ingin NU kembali dihormati karena kedalaman ilmu pengetahuannya, bukan karena pengaruh politiknya di lingkaran pemerintahan.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa Muktamar kali ini adalah ujian sejarah bagi para kiai dan ulama. “Ini bukan soal hari ini saja, tapi soal masa depan NU. Kita mau kembali ke jalan ulama atau terus terseret arus kekuasaan. Itulah yang sedang dipertaruhkan saat ini,” pungkasnya.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas komitmennya dalam membangun ekosistem perguruan tinggi yang bersih. Langkah ini ditempuh melalui penguatan pendidikan antikorupsi serta transparansi anggaran yang lebih ketat di lingkungan akademis.

Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam audiensi antara pimpinan KPK bersama Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI). Pertemuan strategis ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (14/4).

Tata kelola keuangan menjadi salah satu sorotan tajam dalam forum tersebut. KPK menekankan pentingnya mekanisme akuntabilitas institusi agar setiap rupiah anggaran negara yang masuk ke kampus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Selain soal anggaran, pembahasan juga mencakup identifikasi titik-titik rawan korupsi di kampus. Upaya preventif dan penguatan sistem integritas yang melibatkan seluruh sivitas akademika menjadi agenda prioritas yang disepakati kedua belah pihak.

Ketua KPK, Setyo Budianto, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran sangat strategis sebagai pabrik karakter bangsa. Menurutnya, nilai integritas harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan di dalam kampus.

“Terkait sivitas akademika, KPK melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat telah menjalin berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi,” ujar Setyo dalam keterangan resminya kepada media dikutip Telusur.id, Raby (15/4/2026).

Setyo menjelaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada perjanjian resmi, tetapi juga bersifat informal. Tujuannya adalah menyentuh seluruh elemen, mulai dari tingkat rektorat hingga mahasiswa di tingkat terbawah.

Kerja sama tersebut mencakup diseminasi, sosialisasi, hingga penguatan nilai-nilai antikorupsi secara masif. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi lintas deputi, termasuk melibatkan unit Koordinasi dan Supervisi (Korsup).

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menambahkan bahwa dasar hukum pendidikan antikorupsi di kampus sebenarnya sudah sangat kuat. Sejak April 2025, lima kementerian telah mewajibkan kurikulum ini di seluruh perguruan tinggi.

Data KPK menunjukkan bahwa saat ini sekitar 1.800 perguruan tinggi telah menjalankan pendidikan antikorupsi. Polanya beragam, mulai dari mata kuliah mandiri, mata kuliah wajib, hingga model insersi ke subjek lain.

Namun, KPK tetap mengidentifikasi adanya risiko tindak pidana korupsi yang masih menghantui kampus. Area rawan tersebut mencakup pemilihan pimpinan kampus hingga proses penerimaan mahasiswa baru yang kerap menjadi sorotan publik.

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset juga masuk dalam radar pengawasan. KPK menilai titik-titik ini sering kali menjadi celah masuknya praktik gratifikasi dan suap.

Dalam konteks pembelajaran, KPK mencatat potensi penyimpangan yang kerap dianggap remeh. Contohnya adalah dosen yang tidak mengajar secara optimal hingga praktik “titip absen” yang merusak mentalitas mahasiswa.

KPK juga menyoroti akuntabilitas riset yang sering kali bermasalah. Pertanggungjawaban anggaran penelitian yang tidak sesuai ketentuan dianggap sebagai salah satu bentuk kerugian negara di sektor pendidikan.

Sebagai solusi mitigasi, KPK mendorong kampus memperkuat perangkat integritas, seperti pengelolaan konflik kepentingan (COI). Penggunaan teknologi informasi juga wajib dioptimalkan untuk meminimalkan interaksi yang memicu korupsi.

Di sisi lain, Ketua Umum ADAKSI, Anggun Gunawan, mengakui bahwa transparansi keuangan di kampus memang masih menjadi masalah serius. Ia berharap audiensi ini menjadi titik awal kerja sama konkret untuk membersihkan institusi pendidikan.

Sebagai penutup, KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak takut melapor jika menemukan kejanggalan. Dengan penguatan whistleblowing system yang aman, diharapkan ekosistem kampus yang transparan dan akuntabel dapat segera terwujud.

Boyolali,TelusuR.ID– Pembangunan Jembatan Garuda di Desa Cerme, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali kini memasuki tahap krusial, yakni penggalian abutmen atau pondasi utama jembatan, Selasa (14/04/2026). Tahap ini menjadi bagian penting dalam proses pembangunan karena abutmen berfungsi sebagai penopang utama agar jembatan kokoh dan mampu menahan beban serta arus air.

Di tengah berbagai tantangan di lapangan, semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat tetap menjadi kekuatan utama. Pasiter Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Nasoha, mewakili Dandim Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E., menyampaikan bahwa pengerjaan pondasi dilakukan secara teliti dan penuh kehati-hatian.

“Kami bersama masyarakat terus bergotong royong dalam pengerjaan pondasi jembatan ini. Tahap ini sangat menentukan kekuatan jembatan ke depan, sehingga dikerjakan dengan penuh ketelitian,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya kendala di lokasi, seperti kuatnya akar bambu yang sulit dihilangkan saat proses penggalian. Namun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para personel dan warga.

“Walaupun banyak rintangan seperti akar bambu yang cukup kuat, dengan semangat pantang menyerah kami bersama warga optimis bisa mengatasinya,” tambahnya.

Keberadaan Jembatan Garuda nantinya diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, mempermudah akses pendidikan, serta memperlancar hubungan antar desa. Antusiasme masyarakat Desa Cerme pun terlihat jelas dengan keterlibatan aktif mereka dalam setiap tahapan pembangunan.

Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, pembangunan Jembatan Garuda diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, menjadi simbol kuatnya sinergi TNI dan rakyat dalam membangun desa.

(Agus Kemplu)

Jacob Ereste :
Warnasari Diskusi Rutin GMRI Mulai Dari Gen-Z Hingga Program Pemerintah Yang Pro Rakyat

JAKARTA,TelusuR.ID – Spiritual itu sangat dahsyat, seperti Rudal Scout yang tidak boleh ditembakkan ke burung Pipit, kata Asep Syaifullah, saat pertemuan rutin GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) Senin-Kamis, 13 April 2026 di Sekretariat GMRI, Jl. Ir. H. Juanda No.4 A, Jakarta Pusat. Topik diskusi yang bermula dari kehadiran “Kitab MA HA IS MA YA” untuk segera disosialisasikan dalam skala internasional makin matang realisasinya, karena menurut Asep Syaifulah yang sarat memiliki nilai-nilai religius yang diperlukan oleh warga masyarakat dunia yang tengah terguncang oleh peradaban yang tengah mencari bentuk, termasuk pengaruh perang di Timur Tengah yang menjadi ancaman sekaligus harapan terhadap kehancuran atau perbaikan.

Spiritual yang kini mulai merasuk ke kalangan Gen-Z atau Gen Spirit to All memang paling efektif untuk melakukan penyebaran pemahaman kesadaran spiritual yang sangat dibutuhkan manusia di bumi untuk memperoleh suasana yang harmonis, damai dan nyaman hidup berdampingan sesama bangsa-bangsa lain dari berbagai pelosok bumi. Diskusi tentang Gen-Z semakin menarik dan menukik semakin dalam setelah Reza B. Surianegara, Direktur Mahakarya Bhumi Hambalang ikut bergabung dan mengulas potensi Gen-Z yang sangat potensial untuk menjadi motor penggerak percepatan gerakan kebangkitan kesadaran pemahaman spiritual segera mendunia

Diskusi pun semakin menarik ketika Sri Eko Sriyanto Galgendu, melihat semua program Presiden Prabowo Subianto sungguh bagus, masalahnya adalah dalam hanya dalam teknis pelaksanaan yang terkesan ingin selalu cepat, sehingga berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal. Karena ada kecenderungan dari para operator di tingkat pelaksanaan di lapangan yang memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya saja. Sehingga akan lebih bijak segera diperbaiki, agar niat baik bisa lebih maksimal dapat dinikmati oleh rakyat.

Program Presiden Prabowo yang tampak serius pro rakyat seperti hendak meningkatkan gizi dalam program MBG, Sekolah Rakyat serta Koperasi Merah Putih dan sejumlah program yang tampak ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun yang tidak kalah menarik dari program Presiden Prabowo, menurut Pemimpin Spiritual Nusantara ini adalah nasionalisasi aset yang sesungguhnya dapat dikelola oleh pemerintah Indonesia sendiri, sehingga layak untuk didukung oleh segenap komponen bangsa Indonesia.

Jadi, sekiranya dalan pelaksanaan teknis semua program pemerintah Indonesia dapat segera dibenahi, setelah program dilakukan, idealnya sudah bisa dievaluasi secara komprehensif dengan menerima kritik dan saran yang jujur dan cerdas dari warga masyarakat.

Kritik dan masukan dari warga masyarakat sudah cukup banyak untuk menjadi pertimbangan. Sebab dalam program MBG saja, jelas manfaatnya untuk warga masyarakat. Namun hasilnya bisa lebih maksimal bila teknis pelaksanaan dari semua program yang jelas pro rakyat itu dievakuasi teknis pelaksanaannya.

Jika saja MBG dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, pasti hasilnya setelah sekian waktu berjalan segera akan tampak hasilnya, minimal apresiasi yang lebih positif dari warga masyarakat untuk berbagai program pemerintah yang sungguh sangat terkesan cukup cepat dan cekatan ini, bisa terus disempurnakan teknis dan cara pelaksanaannya, sehingga manfaat dari berbagai program yang jenial tersebut itu dapat lebih maksimal dinikmati oleh rakyat. pelaksana teknis

Artinya, jangan lantaran tingkat pelaksanaan teknis di lapangan itu sudah dianggap baik, tetapi pembenahan untuk lebih maksimal memberi pelayanan bagi rakyat, patut dan wajar untuk terus ditingkatkan kualitas mutu dari pelaksana program yang dilakukan itu.

Program “Sekolah Rakyat” yang dilakukan pemerintah jelas sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanahkan oleh UUD 1945. Begitu juga upaya mengatasi kemiskinan melalui program Koperasi Merah Putih yang dapat meringankan beban ekonomi rakyat dalam konteks mengatasi masalah kemiskinan rakyat di pedesaan. Demikian warna sari dari topik diskusi rutin GMRI L, Senin-Kamis, 13 April 2026, mulai dari program diplomasi spiritual hingga sosok Gen-Z dan program pemerintah yang pro rakyat, patut menjadi perhatian serta dukungan dari segenap elemen bangsa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera, dalam pengertian lahir dan bathin.

Pecenongan, 13 April 2026

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya membentuk generasi muda yang berkarakter dan bebas dari pengaruh negatif, Danramil 11/Jenar Kodim 0725/Sragen Kapten Kav. Amin Warsito turut menghadiri kegiatan sosialisasi anti bullying dan bahaya narkoba yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di SMKN I Jenar, Selasa (14/04/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan siswa dan guru dengan penuh antusias. Dalam kesempatan tersebut, pihak BNN memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak buruk bullying di lingkungan sekolah serta bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Danramil Amin Warsito dalam sambutannya menyampaikan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Ia menegaskan bahwa tindakan bullying tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam.

“Sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik harus saling menghormati, tidak melakukan perundungan, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Masa depan kalian masih panjang, jangan sampai rusak karena pergaulan yang salah,” ujar Amin.

Selain itu, Amin juga mengajak para siswa untuk berani melaporkan jika menemukan tindakan bullying maupun indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Menurutnya, peran aktif siswa sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan positif.

Sementara itu, perwakilan dari BNN menjelaskan berbagai jenis narkoba, ciri-ciri pengguna, serta konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga mudah dipahami oleh para siswa.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap bahaya bullying dan narkoba, serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan bebas dari pengaruh negatif.

Dengan adanya sinergi antara TNI, BNN, dan pihak sekolah, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

(Agus Kemplu)