JAKARTA, TELUSUR.ID – Di tengah gencarnya operasi penindakan rokok ilegal dan polemik penyimpangan pita cukai, sebuah sikap tegas muncul dari pelaku industri nasional. HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, secara resmi mendeklarasikan lima amanat utama bagi masa depan tembakau Indonesia.
Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) ini memperkenalkan konsep “PANCA AMPERA”. Istilah tersebut merupakan akronim dari Lima Amanat Petani Tembakau Madura – Nusantara, sebuah manifesto perjuangan bagi ekosistem tembakau nasional.
Gus Lilur menegaskan bahwa kelima poin tersebut bukan sekadar wacana di atas kertas. Panca Ampera merupakan refleksi langsung dari realitas pahit yang selama ini dihadapi oleh jutaan petani dan pelaku usaha rokok kecil di berbagai daerah.
“Ini bukan sekadar aspirasi, ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional kita,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026) dikutip Telusur.id
Poin pertama yang ditegaskan dalam deklarasi ini adalah penghentian kriminalisasi terhadap pengusaha rokok pribumi. Gus Lilur meminta penegakan hukum di sektor cukai dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak tebang pilih.
Ia menilai, praktik di lapangan sering kali menyamaratakan pelaku UMKM dengan jaringan pelanggaran skala besar. Hal ini dianggap mencederai rasa keadilan bagi pengusaha lokal yang tengah berjuang membangun ekonomi daerah.
“Pengusaha rokok pribumi jangan diposisikan sebagai musuh. Mereka bagian dari ekonomi rakyat. Jika ada pelanggaran, lihat konteksnya, jangan sampai ada kriminalisasi bagi mereka yang sedang bertahan hidup,” tegasnya.
Gus Lilur menambahkan, banyak pelaku usaha kecil terjebak dalam sistem regulasi yang rumit dan biaya cukai yang tinggi. Kondisi inilah yang sering kali membuat mereka sulit berkembang dalam koridor legalitas yang ada.
Poin kedua, Gus Lilur sepakat bahwa praktik rokok ilegal harus dihentikan secara total. Menurutnya, keberadaan rokok ilegal merusak ekosistem industri yang sehat dan merugikan penerimaan negara secara signifikan.
Namun, ia menekankan bahwa penindakan rokok ilegal harus dibarengi dengan pembenahan sistem. Penegakan hukum yang tepat sasaran harus menjadi prioritas agar tidak justru melemahkan pelaku usaha legal yang sedang merangkak tumbuh.
Selanjutnya, pada poin ketiga, ia menagih janji pemerintah terkait penerbitan cukai khusus untuk rokok rakyat. Skema cukai saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada keberlangsungan industri berskala kecil atau UMKM.
Gus Lilur memandang struktur tarif cukai yang tinggi menjadi hambatan utama bagi pengusaha rakyat untuk melegalkan usahanya. “Kita butuh skema khusus agar mereka bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis,” jelasnya.
Kebijakan cukai khusus ini diyakini akan menjadi solusi jitu dalam menekan angka peredaran rokok ilegal. Dengan jalur legal yang lebih terjangkau, para pengusaha kecil akan memiliki alternatif yang lebih aman dan menguntungkan.
Amanat keempat dalam Panca Ampera adalah percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Proyek ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah tembakau melalui proses hilirisasi.
Gus Lilur berharap KEK Tembakau Madura bisa mengintegrasikan industri dari hulu hingga ke hilir secara profesional. “Ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi jalan keluar untuk membangun industri tembakau yang adil dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Terakhir, poin kelima menekankan kewajiban pemerintah untuk mendukung dan menyejahterakan jutaan petani tembakau. Gus Lilur menyoroti posisi petani yang selama ini menjadi pihak paling lemah dalam rantai pasok industri.
Negara diminta hadir untuk memastikan kepastian harga dan perlindungan pasar bagi petani. Menurut Gus Lilur, kesejahteraan petani harus menjadi indikator utama kesuksesan kebijakan di sektor industri hasil tembakau.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Panca Ampera adalah arah kebijakan yang perlu dipertimbangkan serius oleh pemerintah. Jika ingin industri nasional kuat, maka perlindungan harus dimulai dari elemen paling dasar, yakni petani dan pelaku usaha rakyat.
