Boyolali,TelusuR.ID – Lapangan Makodim 0724/Boyolali di Jalan Pandanaran, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Mojosongo, tampak berbeda pada Selasa (28/04/26). Derap langkah dan gerakan sigap para prajurit mengisi suasana dalam latihan intensif Pencak Silat Militer (PSM) yang digelar sebagai bagian dari pembinaan kemampuan tempur.

Latihan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya serius Kodim 0724/Boyolali dalam meningkatkan kualitas prajurit, khususnya dalam menghadapi pertempuran jarak dekat. Melalui program ini, setiap personel ditargetkan memiliki ketangkasan, kecepatan, dan ketahanan di atas rata-rata.

Pasiops Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Muslih menegaskan bahwa kemampuan bela diri menjadi faktor krusial di tengah perkembangan teknologi militer modern. Menurutnya, kecanggihan alat tempur harus diimbangi dengan kesiapan fisik dan mental prajurit di lapangan.

“Teknologi memang penting, namun kemampuan bela diri taktis adalah nyawa kedua bagi prajurit. Latihan ini melatih insting, kecepatan reaksi, serta ketenangan dalam situasi terdesak,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, para prajurit dibekali berbagai teknik, mulai dari kuncian, cara melumpuhkan lawan, hingga pertahanan tangan kosong. Seluruh anggota tubuh dimaksimalkan sebagai alat serang maupun bertahan, sehingga prajurit mampu bertindak efektif dalam berbagai kondisi.

Tak hanya mengasah fisik, latihan PSM juga menekankan pengendalian diri dan kewaspadaan melalui olah rasa. Hal ini menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter prajurit yang tangguh, adaptif, dan profesional.

Menariknya, latihan ini juga menjadi wujud pelestarian budaya bangsa. Pencak silat yang dipadukan dengan teknik militer modern diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas nasional di kalangan prajurit.

Kapten Muslih menambahkan, peningkatan kemampuan bela diri ini akan berdampak langsung pada kepercayaan diri prajurit, terutama Babinsa, dalam menjalankan tugas di wilayah binaan.

“Dengan keterampilan yang mumpuni, prajurit siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah,” tegasnya.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 mulai memanas dengan munculnya berbagai spekulasi mengenai peta kekuatan figur calon pemimpin. Tokoh warga NU yang juga dikenal sebagai kiai kampung, HRM. Khalilur R Ab. S atau yang akrab disapa Gus Lilur, memberikan analisis mendalam mengenai situasi ini.

Dalam keterangannya, Gus Lilur sengaja menggunakan istilah “paslon” atau pasangan calon untuk membaca dinamika yang ada. Meski istilah ini tidak dikenal dalam struktur formal organisasi NU, ia menilai terminologi tersebut sangat membantu untuk menjelaskan realitas politik organisasi yang sedang berlangsung di lapangan.

“Secara normatif, Rais Aam memang dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Namun, dalam realitas politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril,” ujar Gus Lilur saat membedah persiapan muktamar diterima Telusur.id, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa arah pilihan AHWA kerap dikondisikan dan dipengaruhi oleh relasi kepentingan antara calon Rais Aam dan calon Ketua Umum. Dengan kata lain, pilihan AHWA tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama di balik layar.

Gus Lilur kemudian menyoroti pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menyebut adanya informasi mengenai upaya menutup celah bagi dua kiai alim NU untuk masuk dalam jajaran anggota AHWA, yakni KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus.

“Informasi ini perlu dibaca sebagai dinamika internal yang masih sangat cair. Namun, dalam kacamata politik organisasi, hal ini menunjukkan komposisi AHWA telah menjadi arena strategis yang sangat menentukan,” lanjutnya menekankan pentingnya posisi tersebut.

Menurut narasi yang berkembang, kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan untuk mendukung Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam. Di sisi lain, Gus Ipul disebut-sebut tetap menginginkan Miftachul Akhyar untuk bertahan di posisi tertinggi sebagai Rais Aam.

Kondisi ini menandakan bahwa pertarungan Muktamar sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum forum resmi dibuka. “Pertarungan bukan hanya terjadi di ruang pemilihan, tetapi sudah berlangsung di ruang-ruang penentu siapa yang berhak memilih,” ungkap Gus Lilur dalam catatannya.

Lebih lanjut, ia memetakan setidaknya ada lima poros kekuatan yang muncul saat ini. Poros pertama adalah Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang tetap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, namun masih dalam proses mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.

Sementara itu, poros kedua menempatkan Saifullah Yusuf yang berupaya mempertahankan posisinya sebagai Sekjen. Gus Ipul diprediksi akan mendorong kembali Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam sembari menggodok figur ideal untuk menduduki kursi Ketua Umum.

Tak hanya internal PBNU, pengaruh eksternal juga terbaca pada poros ketiga. Gus Lilur melihat adanya jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tengah mendorong skema Ketua Umum tertentu dengan menyodorkan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.

Selanjutnya, muncul poros keempat yang berkaitan dengan jaringan di Kementerian Agama. Kelompok ini mulai mempertimbangkan figur Menteri Agama, Nasaruddin Umar, sebagai calon Ketua Umum, meski posisi Rais Aam dalam skema ini masih sangat terbuka untuk dikonfigurasikan.

Adapun poros kelima, menurut Gus Lilur, adalah munculnya paslon alternatif. Figur ini biasanya lahir dari kompromi di detik-detik akhir ketika tidak ada satu pun poros dominan yang mampu menguasai mayoritas suara muktamirin.

Situasi ini semakin menarik jika dikaitkan dengan dinamika dalam forum IKA PMII. Gus Lilur menyebut ada potensi koalisi besar jika tokoh-tokoh seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar benar-benar berpadu dalam satu barisan.

“Jika konfigurasi itu bersatu, maka bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah ‘selesai’ sebelum forum resmi berlangsung. Namun, NU punya tradisi sendiri di mana faktor kiai pesantren sering menjadi penentu akhir di luar kalkulasi formal,” tuturnya.

Ia juga melontarkan pertanyaan reflektif mengenai alasan mengapa Gus Yahya tidak lagi berpasangan dengan Miftachul Akhyar. Menurutnya, perubahan konfigurasi ini mencerminkan adanya ketegangan atau perbedaan strategi dan jaringan yang tidak selalu tampak di permukaan.

Dalam skenario lain, Gus Lilur melihat potensi komunikasi antara Gus Yahya dengan Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meskipun kabarnya belum ada jawaban pasti. Saat ini, Gus Yahya diklaim masih mengantongi modal dukungan sekitar 40 persen suara.

Sebagai penutup, Gus Lilur menegaskan bahwa jika Said Aqil memilih konfigurasi lain, Gus Yahya kemungkinan akan mencari alternatif seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma’ruf Amin. “Ini adalah pertarungan mendalam tentang arah NU ke depan. Menarik untuk terus diikuti,” pungkasnya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Proses pengisian jabatan Ketua DPRD Kota Surabaya pasca wafatnya Adi Sutarwijono hingga kini masih menemui babak baru. Meski DPP PDI Perjuangan telah menunjuk Syaifuddin Zuhri sebagai suksesor, proses pelantikan ternyata belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pria yang akrab disapa Kaji Ipuk tersebut sebelumnya menyatakan bahwa dirinya kini tinggal menunggu surat rekomendasi atau Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur. Hal ini memicu spekulasi di publik mengenai sejauh mana proses administrasi di tingkat provinsi telah berjalan.

Menanggapi kabar tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Khofifah menegaskan bahwa pihaknya bertindak berdasarkan prosedur administratif yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu menyatakan bahwa sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur belum menerima surat resmi terkait penetapan Kaji Ipuk. Tanpa surat usulan tersebut, Pemprov tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan rekomendasi pelantikan.

“Kami sangat memahami harapan masyarakat agar proses pengisian posisi Ketua DPRD Kota Surabaya dapat segera tuntas demi stabilitas politik daerah,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (28/4/2026) dikutip Telusur.id.

Namun, ia menekankan bahwa Pemprov Jatim bersifat pasif dalam hal ini, yakni menunggu bola dari pihak legislatif. Khofifah menyebut pihaknya masih menantikan surat usulan resmi yang dikirimkan oleh pimpinan DPRD Kota Surabaya.

Secara spesifik, Khofifah membeberkan data administrasi di kantornya untuk menghindari kesimpangsiuran informasi. Hingga Selasa, 28 April 2026 pukul 10.05 WIB, dokumen pengajuan yang dimaksud ternyata memang belum terdaftar di meja Pemprov Jatim.

Tokoh yang baru saja dinobatkan sebagai Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini memastikan tidak akan ada upaya penghambatan. Ia menjamin proses akan langsung diproses secara cepat begitu dokumen fisik diterima oleh jajarannya.

“Begitu surat masuk ke kami dan dokumen dinyatakan lengkap secara verifikasi, proses akan segera kami tindaklanjuti tanpa menunda-nunda,” tegas Khofifah.

Gubernur mengungkapkan, ketelitian dalam proses ini sangat penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar pelantikan nantinya tidak menyisakan celah hukum di kemudian hari.

Selain itu, Khofifah menekankan pentingnya menjaga kesinambungan kerja-kerja pelayanan publik di Kota Pahlawan. Ia tidak ingin kekosongan kursi ketua yang definitif mengganggu fungsi legislasi dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab dewan.

“Mari kita kawal bersama agar proses transisi kepemimpinan di DPRD Surabaya ini berjalan lancar. Ini semua demi kemajuan dan kebaikan seluruh warga Surabaya,” ajak Khofifah dengan nada penuh harap.

Pemerintah Provinsi, lanjutnya, hadir sebagai penjamin bahwa setiap proses birokrasi berjalan dengan tertib, adil, dan transparan. Kepentingan rakyat Surabaya harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik praktis maupun golongan.

Di sisi lain, Syaifuddin Zuhri sebelumnya mengeklaim bahwa urusan internal partai berlogo banteng moncong putih itu sudah selesai. Menurutnya, restu dari pusat sudah turun dan seharusnya tinggal selangkah lagi menuju prosesi pengambilan sumpah.

Ia menambahkan, instruksi dari DPP PDI Perjuangan telah disampaikan secara berjenjang melalui DPD Jawa Timur hingga ke tingkat DPC Surabaya. Baginya, secara administratif kepartaian, posisi dirinya sudah sah untuk menduduki kursi ketua.

“Surat resmi dari DPP yang merekomendasikan saya sudah dikirimkan. Artinya, dari sisi kepartaian sebenarnya sudah tuntas di DPRD Surabaya,” tutur Kaji Ipuk saat dikonfirmasi dalam kesempatan terpisah.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) terus memacu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program strategis ini diharapkan menjadi pilar baru kekuatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Hingga memasuki akhir April 2026, progres pembangunan fisik menunjukkan tren positif. Dari total target 306 desa dan kelurahan yang ada di Jombang, sebanyak 207 unit KDKMP dilaporkan telah memasuki tahap konstruksi dan pengembangan fisik.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang, Hari Purnomo, menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah. Ia menyebut mayoritas unit yang dibangun kini sudah berdiri kokoh dan siap memasuki tahap berikutnya.

“Sampai hari ini, total 207 KDKMP yang dibangun. Dari jumlah tersebut, 163 unit sudah selesai 100 persen, sementara 44 unit lainnya masih dalam proses pembangunan,” ujar Hari Purnomo saat dikonfirmasi pada Selasa (28/4/2026) dikutip Telusur.id

Kendati progres fisik berjalan cukup masif, Hari tidak menampik adanya tantangan di lapangan. Saat ini, masih tersisa 99 desa atau kelurahan yang belum memulai pembangunan fisik karena berbagai kendala teknis dan administratif.

Beberapa desa dilaporkan telah memiliki lahan, namun kondisi tanah belum siap bangun. Faktor seperti kebutuhan urugan tanah hingga aksesibilitas alat berat menjadi hambatan utama yang harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah setempat.

Selain kendala teknis, persoalan status lahan juga menjadi perhatian serius. Hari menyebut masih ada sejumlah desa yang tengah memperjuangkan izin pemanfaatan lahan aset milik pemerintah daerah, provinsi, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

“Ada juga beberapa desa yang memang benar-benar belum memiliki calon lahan sama sekali. Hal ini terus kami koordinasikan agar pembangunan bisa merata di seluruh wilayah Jombang,” terangnya lebih lanjut.

Terhadap desa-desa yang masih minim ketersediaan lahan, Dinkop UM Jombang saat ini tengah melakukan proses inventarisasi mendalam. Langkah ini diambil untuk memetakan akar masalah di setiap titik lokasi secara spesifik.

Hasil dari inventarisasi tersebut nantinya akan dibawa ke meja rapat Satuan Tugas (Satgas) KDKMP. Satgas inilah yang akan menentukan langkah diskresi, solusi teknis, hingga kebijakan strategis guna menuntaskan target pembangunan.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan juga menjadi prioritas selain pembangunan fisik. Dinkop Jombang bersama jajaran pendamping koperasi atau Business Advisor (BA) fokus mengawal pelaksanaan kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT).

RAT dianggap sebagai indikator utama kesehatan dan transparansi sebuah koperasi. Hingga saat ini, progres pelaksanaan RAT di Jombang menunjukkan angka yang menggembirakan bagi keberlangsungan organisasi KDKMP.

“Progres hari ini, yang sudah melaksanakan RAT sebanyak 277 unit. Kami terus memastikan kewajiban ini tuntas sebagai fondasi tata kelola koperasi yang sehat dan akuntabel,” tegas Hari dengan optimistis.

Tak hanya soal manajerial internal, aspek kepatuhan terhadap regulasi negara juga mulai disasar. Pekan lalu, Pemkab Jombang menjalin kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang untuk memberikan edukasi perpajakan.

Dinkop Jombang menggelar pelatihan khusus bagi para pendamping dan perwakilan 60 KDKMP mengenai penggunaan aplikasi Coretax. Pelatihan ini difokuskan pada tata cara penyusunan laporan pajak tahunan secara digital dan mandiri.

“Harapannya tahun ini, selain semua KDKMP tuntas RAT, mereka juga mulai tertib lapor pajak di Coretax. Langkah ini berlaku bagi yang sudah beroperasi mandiri maupun yang masih dalam tahap persiapan,” pungkas Hari menutup keterangannya.

JOMBANG,TelusuR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci percepatan pembangunan nasional menuju Asta Cita.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Pemkab Jombang, Senin (27/04/2026).

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran daerah sebagai motor penggerak pembangunan yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan, otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Agus Purnomo.

Sejumlah langkah strategis terus didorong, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal, hingga peningkatan kolaborasi antar daerah dalam menyelesaikan isu lintas wilayah.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar, penguatan ketahanan daerah, serta dukungan terhadap agenda strategis nasional seperti swasembada pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.

Di sektor ekonomi, penguatan UMKM, koperasi, dan investasi terus dipacu guna membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau.

Pemerintah daerah juga didorong untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, didukung reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.

Momentum 30 tahun otonomi daerah ini sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam merancang kebijakan yang adaptif dan sesuai dengan potensi lokal.

Tak hanya itu, Pemkab Jombang juga mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih peringkat keempat dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbaik se-Indonesia tahun 2025.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Jombang dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Surakarta,TelusuR.ID – Komitmen pelestarian sejarah dan penghormatan terhadap jasa pahlawan kembali ditunjukkan Pemerintah Kota Surakarta melalui rencana revitalisasi rumah masa kecil Pahlawan Nasional Brigjen Slamet Riyadi. Program ini menjadi langkah nyata untuk menjaga warisan sejarah sekaligus memperkuat edukasi generasi muda tentang perjuangan bangsa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta, Bapak Murtono, bersama Danramil 03 Serengan Kapten Cba Tri Rusman Prasetyo, S.Sos, Kadin PUPR Kota Surakarta Bapak Nur Basuki, Danramil 02 Banjarsari Kapten Inf Mulyono, serta Ketua Perkasa Pelda Mukhtar, meninjau langsung kondisi rumah tersebut pada Selasa (28/04/2026) pukul 10.00 WIB.

Dalam peninjauan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperjuangkan anggaran revitalisasi. Meskipun kondisi bangunan sudah cukup tua, nilai sejarah yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan menjadi alasan kuat untuk segera dilakukan perbaikan.

“Rumah ini memiliki arti penting dalam perjalanan hidup Brigjen Slamet Riyadi. Dengan revitalisasi, kita tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menjaga nilai perjuangan dan sejarah agar tetap hidup,” ungkap Sekda.

Danramil 03 Serengan menambahkan bahwa bangunan tersebut terakhir kali direhabilitasi pada tahun 1937. Meski demikian, rumah tetap terawat dan bersih berkat kepedulian keluarga serta masyarakat sekitar. Saat ini, rumah tersebut dijaga oleh Bapak Gunawan, kerabat Slamet Riyadi, dan juga dimanfaatkan warga sebagai lokasi kegiatan Posyandu.

Ke depan, rumah ini direncanakan untuk dikembangkan menjadi museum perjuangan atau rumah juang. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada Brigjen Slamet Riyadi, keberadaan museum ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi sejarah lokal bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta juga akan mengkaji status bangunan ini sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Mengingat usianya yang telah mencapai puluhan tahun, rumah ini dinilai sangat layak untuk mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari warisan budaya.

Langkah revitalisasi ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam menjaga situs-situs bersejarah di Kota Surakarta, sekaligus memperkuat identitas kota sebagai daerah yang kaya akan nilai sejarah dan perjuangan bangsa. (Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jombang resmi menempuh jalur musyawarah dalam menentukan nakhoda baru. Melalui gelaran Musyawarah Cabang (Muscab), partai berlambang Ka’bah ini memperkenalkan mekanisme regenerasi yang lebih mengedepankan mufakat.

Berbeda dengan sistem pemilihan langsung yang kerap memicu polarisasi, forum Muscab PPP Jombang kali ini sepakat membentuk tim formatur. Tim inilah yang nantinya memiliki mandat penuh untuk merancang struktur kepengurusan partai untuk periode lima tahun ke depan.

Perhelatan yang berlangsung di Hotel Yusro Jombang pada Minggu (26/4/2026) lalu tersebut menjadi panggung konsolidasi bagi seluruh kader. Agenda ini menjadi titik awal peneguhan arah organisasi dalam menghadapi dinamika politik di tingkat daerah yang semakin kompetitif.

Seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) yang hadir dalam forum tersebut sepakat mengusulkan lima nama untuk masuk ke dalam jajaran tim formatur. Kelima tokoh ini dianggap sebagai representasi terbaik dari berbagai unsur di internal partai.

Adapun nama-nama yang ditetapkan adalah Farid Al Farisi dari unsur DPC, serta empat tokoh dari unsur PAC yakni Salam, Adi Purwanto dari Kesamben, Mbah Buang Kurniawan, dan Agus Subekti. Mereka memikul tanggung jawab besar bagi masa depan partai.

Salah satu anggota formatur terpilih, Gus Farid Al Farisi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kepercayaan para kader. Ia memandang mandat tersebut sebagai sebuah kehormatan sekaligus beban moral yang harus dipertanggungjawabkan secara organisasi.

“Alhamdulillah. Mohon doa restunya atas amanah sebagai tim formatur PPP Jombang ini,” ujar Gus Farid dikutip Telusur.id, Selasa (28/4/2026).

Gus Farid, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua OKK 2 PPP Jombang, menekankan bahwa tim formatur akan bekerja sangat serius. Menurutnya, keputusan yang diambil tim ini akan sangat menentukan wajah PPP selama lima tahun mendatang.

Ia menegaskan bahwa amanah ini harus dijaga dan dijalankan sebaik mungkin demi kepentingan partai yang lebih besar. Baginya, menyusun struktur bukan sekadar menaruh nama, melainkan membangun pondasi keberlangsungan ideologi partai.

Sementara itu, Adi Purwanto, Ketua PAC PPP Kesamben yang juga masuk dalam tim formatur, menjelaskan mengenai tenggat waktu kerja tim. Mereka dibatasi oleh durasi yang cukup ketat untuk menghasilkan kesepakatan struktur kepengurusan.

“Kami sebagai tim formatur diberi waktu selama tujuh hari ke depan untuk menyusun komposisi kepengurusan DPC PPP Jombang,” ungkap Adi dengan penuh optimisme.

Setelah struktur lengkap terbentuk, hasilnya tidak langsung ditetapkan secara mandiri oleh daerah. Komposisi tersebut nantinya akan diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk mendapatkan peninjauan dan pengesahan resmi sesuai AD/ART.

Adi Purwanto juga berharap proses penyusunan struktur ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam menempatkan kader-kader terbaik partai di pos-pos strategis.

“Mohon doa restunya agar kami bisa menyusun sebijak mungkin struktur kepengurusan yang mengayomi, menjaga persatuan, serta kolaboratif,” tuturnya menambahkan.

Pihaknya memastikan bahwa tim formatur akan mendengarkan seluruh aspirasi, baik dari level PAC hingga badan otonom (Banom). Langkah ini dilakukan agar struktur yang lahir benar-benar mencerminkan keinginan kolektif para kader di bawah.

Banyak pihak menilai Gus Farid Al Farisi merupakan figur yang paling mumpuni untuk memimpin PPP Jombang. Dukungan mengalir deras agar mantan Wakil Ketua DPRD Jombang periode 2019-2024 tersebut bersedia melanjutkan estafet kepemimpinan.

Bukan tanpa alasan, rekam jejak Gus Farid di dunia politik dan organisasi kepemudaan tergolong sangat matang. Selain berpengalaman di legislatif, ia merupakan kader militan Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang memiliki basis massa luas.

Pengalaman Gus Farid dalam memimpin organisasi besar juga teruji saat ia dipercaya menjabat sebagai Ketua KNPI Jombang selama dua periode. Profil kepemimpinan yang muda dan enerjik ini diharapkan mampu membawa PPP Jombang kembali berjaya di masa depan.

JOMBANG,TelusuR.ID — Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif melalui peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2026 yang digelar di RTH Kebon Ratu Jombang, Minggu (26/4/2026). Kegiatan ini menjadi semakin istimewa karena melibatkan siswa-siswi SLB se-Kabupaten Jombang sebagai peserta utama dalam simulasi kesiapsiagaan bencana.

Selama dua tahun berturut-turut, Kabupaten Jombang konsisten menghadirkan pendekatan berbeda dengan menjadikan anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bagian penting dalam edukasi kebencanaan. Inisiatif ini menjadi langkah progresif dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif, sekaligus memastikan tidak ada satu pun elemen masyarakat yang tertinggal dalam upaya penyelamatan.

Mengusung tema “Siap untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana”, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada simulasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi risiko bencana secara tepat dan percaya diri.

Dalam sambutan Bupati Jombang yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Agus Purnomo, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran strategis dalam sistem penanggulangan bencana. Mereka bukan sekadar penerima perlindungan, melainkan individu yang memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi nyata dalam situasi darurat.

Pemerintah Kabupaten Jombang juga terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan sistem kebencanaan yang ramah disabilitas, mulai dari penyediaan informasi yang mudah diakses, sistem peringatan dini yang inklusif, jalur evakuasi yang aman, hingga pelibatan aktif dalam proses penyelamatan. Upaya ini diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas komunitas, serta kolaborasi lintas sektor.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, Purwanto, menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif ini. Menurutnya, Jombang telah memberikan contoh nyata bagi daerah lain dalam menghadirkan kesiapsiagaan bencana yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya simulasi, suasana peringatan HKB 2026 juga semakin semarak dengan penampilan kreativitas siswa-siswi SLB melalui fashion show, tarian, dan pertunjukan musik. Penampilan tersebut menjadi bukti nyata potensi, keberanian, dan kepercayaan diri anak-anak istimewa dalam mengekspresikan diri di ruang publik yang inklusif dan penuh dukungan.

Para peserta juga mendapatkan edukasi tanggap bencana yang disampaikan secara interaktif oleh tim BPBD Kabupaten Jombang, sehingga materi mudah dipahami dan menyenangkan bagi anak-anak.

Keberhasilan kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari OPD terkait, BPBD, tenaga pendidik, hingga orang tua yang terus mendukung tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sadar bencana yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peringatan HKB 2026, Kabupaten Jombang kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya tangguh dalam menghadapi bencana, tetapi juga berkomitmen kuat terhadap nilai-nilai inklusivitas, kebersamaan, dan kesetaraan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menciptakan sistem kesiapsiagaan bencana yang merangkul semua kalangan tanpa terkecuali.

SRAGEN,TelusuR.ID – Sinergitas antara TNI dan pemerintah desa terus diperkuat dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan aktif perangkat Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, yang melaksanakan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan, Selasa (28/04/2026).

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, kehadiran perangkat desa juga merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah desa terhadap pelaksanaan program terpadu lintas sektoral tersebut.

Di lokasi kegiatan, Satgas TMMD bersama masyarakat terus melaksanakan pengerjaan sasaran fisik berupa pembangunan infrastruktur jalan. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan semangat gotong royong yang tinggi sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Bayan Desa Puro, Andri Wibowo Santoso, menyampaikan apresiasi atas dedikasi TNI dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayahnya.

“Program TMMD sangat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Satgas TMMD menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak terlepas dari sinergi yang baik antara TNI, pemerintah desa, dan seluruh komponen masyarakat. Koordinasi yang solid menjadi faktor utama dalam memastikan setiap sasaran kegiatan dapat diselesaikan secara optimal.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin efektif antara Satgas TMMD dan perangkat desa, sehingga seluruh sasaran program TMMD Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen dapat tercapai tepat waktu dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Program TMMD merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(Agus Kemplu)

Jombang,TelusuR.ID — Komisi D DPRD Jombang mengambil sikap tegas sekaligus terukur dalam merespons dinamika kebijakan relokasi RSUD Jombang. Demi menjaga disiplin dan efektivitas anggaran, Komisi D mendorong pembekuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) senilai Rp10,5 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian lahan.

Langkah ini bukan sekadar respons administratif, melainkan bentuk keberanian DPRD dalam meluruskan arah kebijakan agar tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah, Komisi D menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun alokasi dana yang berjalan tanpa dasar kebijakan yang jelas.

Sekretaris Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra, menegaskan bahwa RKA tersebut merupakan produk perencanaan lama yang secara mekanisme masih sangat memungkinkan untuk disesuaikan.

“Anggaran itu disusun dalam konteks kebijakan sebelumnya. Ketika arah kebijakan berubah, maka anggaran juga harus ikut diselaraskan. Pembekuan ini justru bagian dari memastikan APBD tetap sehat dan tepat sasaran,” ujarnya (27/4) di kutip TelusuR.ID.

Komisi D memandang, mempertahankan anggaran pembelian lahan di tengah pembatalan relokasi berisiko menimbulkan inefisiensi. Karena itu, DPRD mendorong agar alokasi tersebut segera dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung, seperti peningkatan fasilitas layanan dan pembangunan gedung baru di lokasi RSUD saat ini.

Tak berhenti di situ, Komisi D juga akan memperkuat fungsi pengawasan dengan memanggil seluruh leading sector sebelum pertengahan tahun. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh program dan perencanaan anggaran benar-benar sinkron, realistis, dan berorientasi hasil.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi perencanaan yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terukur, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi D akan segera melayangkan rekomendasi resmi kepada Bappeda Jombang agar pembekuan dan penyesuaian anggaran tersebut dapat diproses dalam perubahan APBD.

Sikap tegas ini mencerminkan komitmen DPRD Jombang dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang disiplin, adaptif, dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, DPRD ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pada akhirnya, publik tidak hanya melihat ketegasan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berharap hasil nyata: layanan RSUD yang semakin baik, fasilitas yang semakin memadai, serta pengelolaan anggaran yang semakin transparan dan akuntabel.