Sragen,TelusuR.ID – Disebuah sudut desa lokasi pelaksanaan TMMD Reguler ke-128, obrolan hangat antara anggota Satgas dan warga menghadirkan kisah inspiratif yang tak kalah penting dari pembangunan fisik. Bukan tentang jalan atau infrastruktur, melainkan tentang perjuangan seorang ayah dalam membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih, perhatian, dan kedisiplinan. Sosok itu adalah Suradi, yang berhasil mengantarkan kelima anaknya menempuh pendidikan tinggi hingga menyandang gelar sarjana. Rabu (6/5/2026).

Bagi anggota Satgas TMMD, kisah Suradi menjadi pelajaran berharga tentang makna asah, asih, dan asuh dalam keluarga. Dengan kesederhanaan hidup yang dijalani, ia mampu menanamkan nilai kerja keras, pendidikan, dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Baginya, keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menyerah, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan tekad dan pengorbanan.

“Pendidikan itu bekal hidup anak-anak ke depan. Orang tua harus sabar mendampingi, memberi contoh, dan terus mendorong mereka agar punya semangat belajar,” tutur Suradi dengan wajah tenang, menyiratkan pengalaman panjang dalam mendidik buah hatinya hingga berhasil.

Bagi Satgas TMMD, pertemuan itu menjadi pengingat bahwa membangun bangsa tidak hanya lewat pembangunan fisik, tetapi juga lewat keluarga yang kuat dan pendidikan yang baik. Dari kisah sederhana seorang ayah desa, tersimpan inspirasi besar tentang harapan dan masa depan. Sebab di tangan orang tua yang penuh ketulusan, lahir generasi yang mampu mengubah kehidupan keluarga sekaligus memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

(Agus Kemplu)

MALANG, Telusur.id – Suasana hangat menyelimuti sebuah kafe di kawasan Kepanjen, Kabupaten Malang, tak jauh dari Kantor Bupati Malang pada Senin (4/5) petang. Pertemuan santai tersebut menjadi ajang berkumpulnya sejumlah tokoh agama dan aktivis lintas sektoral pasca-sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sambil menikmati sajian khas “Tani Madjoe”—jamu bakar berbahan jinten hitam, kapulaga, dan madu hutan—para tokoh ini memulai diskusi ringan. Tak sekadar melepas penat, pertemuan tersebut berubah menjadi ruang dialektika yang mendalam mengenai moralitas dan pergerakan sosial.

Hadir dalam kesempatan tersebut pengasuh Pesantren Rakyat sekaligus Ketua ISNU Malang, Kiai Abdullah Sam. Kehadirannya didampingi oleh sejumlah aktivis senior dan tokoh muda yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial serta hukum di wilayah Malang Raya.

Tampak pula jajaran calon pengurus Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Malang, seperti Fuad Ali, Gus Muhammad Hidir, dan istrinya, Emma Luthia Ekakiantaty. Diskusi ini juga diikuti oleh Memet Yudi Hermanto, Ahmad Rifai, Nahri, serta pemerhati anak berkebutuhan khusus, Asep Suriamam.

Menariknya, pembicaraan tidak langsung menukik ke isu politik atau hukum, melainkan diawali dengan topik fundamental mengenai bakti seorang anak kepada orang tua. Hal ini dipicu oleh refleksi mendalam mengenai nilai kemanusiaan yang mulai luntur di era modern.

Ketua Umum DPP GMPK, Abdul Aziz, menekankan bahwa pengabdian kepada orang tua, khususnya ibu, adalah kewajiban mutlak bagi setiap anak. Menurutnya, kesuksesan seseorang tidak akan berarti jika ia mengabaikan sosok yang telah melahirkannya.

“Setiap anak lahir dari rahim seorang ibu. Menjadi apapun kita nanti, wajib merawat orang tua, terlebih ibu kandung yang sedang diuji dengan rasa sakit,” ungkap Abdul Aziz di sela-sela diskusi tersebut dalam keterangan tertulismua diterima Telusur.id, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan tersebut diamini oleh Kiai Abdullah Sam atau yang akrab disapa Kiai Sableng. Ia menegaskan bahwa harta melimpah dan jabatan prestisius akan kehilangan esensinya jika seorang anak memilih untuk durhaka kepada orang tua.

Kiai Sableng bahkan secara terbuka mengapresiasi ketelatenan Abdul Aziz dalam merawat ibundanya yang telah terbaring sakit selama lima tahun terakhir. Hal ini dianggap sebagai contoh nyata integritas seorang pemimpin yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Senada dengan hal itu, Fuad Ali menyebutkan bahwa dedikasi Abdul Aziz terhadap orang tuanya menjadi magnet tersendiri bagi para aktivis untuk bergabung di GMPK Kabupaten Malang. Ia mengaku banyak rekan aktivis yang merasa tergerak untuk meningkatkan bakti mereka.

“Kami jadi malu, Mas Aziz yang sudah kepala empat tetap tulus mengabdi, mengapa kami yang lebih muda tidak bisa? Ini menjadi momen perenungan bagi kami semua,” kata Fuad Ali yang kini fokus mengawal pendirian GMPK di Kabupaten Malang.

Memasuki malam hari, arus diskusi mulai beralih ke arah isu pemberantasan korupsi di Malang Raya. Gus Muhammad Hidir menyatakan bahwa gerakan sosial ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat tanpa memedulikan pro dan kontra.

Sementara itu, Memet Yudi Hermanto mengingatkan pentingnya menjaga integritas organisasi. Ia menekankan bahwa meskipun GMPK adalah lembaga nirlaba yang tidak menjanjikan materi, menjaga nama baik organisasi adalah prioritas utama bagi setiap anggota.

Dukungan juga mengalir dari elemen perempuan, salah satunya Emma Luthia Ekakiantaty. Ia memandang perjuangan melawan korupsi sebagai ladang amal yang bernilai ibadah, sehingga ia mendukung penuh langkah suaminya untuk berkontribusi di Kabupaten Malang.

Ahmad Rifai dan Nahri menambahkan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara kolektif. Menurut mereka, kolaborasi antar-aktivis sangat diperlukan guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan transparan di masa depan.

Diskusi yang penuh rasa kekeluargaan ini akhirnya berakhir pada pukul 21.30 WIB. Sebelum berpamitan, Abdul Aziz yang juga CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta ini mengajak seluruh elemen untuk terus konsisten menjaga amanah dan memperkuat silaturahmi.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Keputusan Bupati Jombang memberhentikan Yogi Susilo Wicaksono, seorang guru di SDN Jipurapah 2, Kecamatan Plandaan, menuai kritik tajam. Ketua Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM), Faizzudin FM atau yang akrab disapa Gus Faiz, menyebut tindakan tersebut sebagai kecerobohan fatal.

Gus Faiz menyoroti Surat Keputusan (SK) Bupati Jombang Nomor 800.1.6.2/230/415.01/2026 tertanggal 18 April 2026. Menurutnya, terbitnya SK tersebut secara langsung telah merampas hak asasi sang guru yang selama ini mengabdi di wilayah terpencil.

Dalam kacamata hukum tata negara, Gus Faiz menjelaskan bahwa relasi negara dan warga negara bukan sekadar urusan administratif. Ia menekankan adanya tanggung jawab besar negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya tanpa terkecuali.

“Sumpah Bupati adalah sumpah konstitusional. Ketika seseorang menjabat sebagai kepala daerah, ia bersumpah atas nama konstitusi dan setiap langkahnya dibatasi oleh aturan tersebut,” ujar Gus Faiz dalam keterangan tertulisnya diterima Telusur.id, Rabu (6/5/2026).

Ia menyayangkan jika pemecatan seorang guru dilakukan dengan cara yang menabrak aturan dasar negara. Menurutnya, hal ini melukai marwah konstitusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat kecil.

“Jika orang yang bersumpah atas nama konstitusi justru melanggarnya dengan memecat guru SD secara sepihak, maka konstitusi kita tidak lagi bermakna. Ia hanya akan menjadi pajangan kertas tanpa implementasi nyata,” tegasnya.

LBHAM meyakini telah terjadi praktik Abuse of Power atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberhentian guru SDN Jipurapah 2 tersebut. Gus Faiz menilai mekanisme yang ditempuh jauh dari rasa keadilan dan mengenyampingkan aspek kemanusiaan.

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran serius, baik secara hukum administratif maupun prinsip HAM. Fenomena ini muncul sebagai bentuk pemecatan mendadak tanpa melalui prosedur due process of law yang seharusnya ditaati oleh pejabat publik.

Berdasarkan temuan di lapangan, Gus Faiz memaparkan poin-poin fatal dalam kasus ini. Pertama, pemecatan dilakukan tanpa alasan konstitusional yang jelas serta tanpa memberikan hak jawab bagi guru yang bersangkutan untuk membela diri.

Kedua, adanya pengabaian hak administratif. Guru tersebut dikabarkan didepak tanpa melalui proses peringatan lisan, tulisan, maupun upaya pembinaan dari pihak kepala sekolah sebagai atasan langsungnya di satuan pendidikan.

Ketiga, Gus Faiz melihat adanya indikasi pembungkaman terhadap nalar kritis. Ia menilai tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang di Indonesia.

Keempat, LBHAM memandang pemberhentian sepihak ini sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang memenuhi unsur pelanggaran HAM. Kelima, keputusan tersebut dianggap mengabaikan dedikasi guru yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bagi pendidikan.

Dampak keenam yang tak kalah penting adalah kerusakan psikologis dan sosial. Guru yang dipecat secara mendadak mengalami trauma berat akibat kehilangan mata pencaharian tanpa persiapan dan alasan yang objektif.

Gus Faiz mengingatkan bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak untuk hidup dan kemerdekaan pikiran adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal inilah yang seharusnya menjadi pijakan Bupati.

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin kesamaan di depan hukum (Equality before the Law). Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi atau tindakan sewenang-wenang.

Terakhir, ia merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak atas pekerjaan layak. Gus Faiz mendesak agar kebijakan ini ditinjau ulang demi tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Wonogiri,TelusuR.ID – Anjangsana dan komunikasi sosial oleh Babinsa Koramil 05 Baturetno menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara aparat teritorial dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa silaturahmi dengan salah satu tokoh masyarakat setempat, Bapak Teguh, yang dikenal sebagai pelopor pembangunan kreativitas sumber daya di wilayah Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Rabu(6/5/2026)

Ini bagian dari upaya Kodim 0728/Wonogiri dalam membangun kedekatan dan komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Melalui pendekatan humanis seperti anjangsana, diharapkan tercipta hubungan yang kuat dan saling mendukung antara TNI dan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Kecamatan Baturetno.

Bapak Teguh menyampaikan komitmennya untuk selalu mendukung berbagai kegiatan Koramil 05 Baturetno. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara tokoh masyarakat dan aparat kewilayahan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Menurutnya, sinergi yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan wilayah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

Bapak Teguh juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati, sehingga kehidupan sosial di Kecamatan Baturetno tetap harmonis di tengah keberagaman yang ada.

Pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergitas yang semakin solid antara Koramil 05/Baturetno dan tokoh masyarakat. Dengan kebersamaan dan kepedulian semua pihak, upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan di wilayah Baturetno dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

(Agus Kemplu)

Belajar dari China, Pariwisata Indonesia Butuh Ekosistem, Bukan Sekadar Bebas Visa

Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN & Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

TelusuR.ID – Sambil menunggu penerbangan lanjutan ke Shanghai, saya berbincang dengan pemandu tur dan seorang staf Kementerian Pariwisata yang juga mahasiswa doktoral IPDN tentang lompatan besar pariwisata Tiongkok. Dari percakapan itu, satu hal menjadi sangat jelas: kemajuan mereka bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari desain kebijakan yang tajam, terintegrasi, dan berani.

China menjadikan kebijakan visa sebagai instrumen strategis, bukan sekadar administrasi. Bebas visa unilateral untuk puluhan negara, kebijakan transit hingga 240 jam, serta perluasan pelabuhan masuk telah menciptakan lonjakan wisatawan yang signifikan—Shenzhen tumbuh hingga 160%, Shanghai dibanjiri turis global, dan sektor hotel serta penerbangan menikmati efek berganda. Namun yang lebih penting, semua itu ditopang oleh ekosistem yang matang: konektivitas antarkota yang efisien, pengalaman budaya yang imersif, kemudahan belanja tax-free, hingga pemanfaatan teknologi seperti pertunjukan drone dan realitas virtual di destinasi wisata.

Hasilnya bukan sekadar angka kunjungan, melainkan kualitas pengalaman: wisatawan datang lebih mudah, tinggal lebih lama, dan membelanjakan lebih banyak.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang jauh lebih dari cukup—kekayaan alam, keragaman budaya, dan keramahan sosial yang menjadi daya tarik autentik. Namun tantangan kita bukan pada potensi, melainkan pada konsistensi eksekusi. Kebijakan bebas visa untuk 75 negara sudah berjalan, tetapi dampaknya belum optimal karena ekosistem pendukung belum terbentuk secara merata. Harga tiket penerbangan yang tinggi, konektivitas domestik yang belum efisien, serta standar layanan yang belum seragam membuat pengalaman wisata belum sepenuhnya kompetitif.

Akibatnya, manfaat masih terkonsentrasi di Bali dan Jakarta, sementara banyak destinasi prioritas belum bergerak signifikan. Ini bukan kegagalan visi, melainkan panggilan untuk memperkuat implementasi.

Sebagai staf khusus di Kemenimipas, saya melihat urgensi reformasi imigrasi yang terintegrasi dengan pariwisata. China sukses karena visa mereka jadi bagian dari strategi nasional, bukan silo kebijakan. Indonesia perlu langkah konkret: perkuat bebas visa untuk 20 pasar bernilai tinggi (China, India, Timur Tengah), buka rute langsung ke 10 destinasi super prioritas, dan wajibkan standar digitalisasi (pembayaran QRIS internasional, tax refund instan, aplikasi multibahasa). Pemerintah pusat harus paksa sinergi kementerian, Kemenpar, Kemenekraf, Kemenhub, Kemenkeu dan Danantara (akses bandara) dengan target terukur: naikkan dwell time turis dari 7 hari jadi 12 hari dalam 3 tahun

Pelajaran paling berharga dari China adalah bahwa visa hanyalah pintu masuk. Yang menentukan keberhasilan adalah apa yang wisatawan temukan setelah mereka melangkah masuk. Wisatawan modern tidak lagi mencari sekadar panorama, tetapi pengalaman yang utuh: budaya yang hidup, kuliner yang otentik, event berskala global, serta kemudahan digital yang seamless.

Dalam perspektif kebijakan, ini menuntut perubahan cara pandang. Reformasi imigrasi harus menjadi bagian dari orkestrasi besar pembangunan pariwisata nasional. Kita perlu berani melangkah lebih terarah: memperkuat akses bebas visa untuk pasar bernilai tinggi seperti China, India, dan Timur Tengah; membuka lebih banyak rute penerbangan langsung ke destinasi prioritas; serta memastikan standar digitalisasi yang seragam—mulai dari pembayaran lintas negara, pengembalian pajak instan, hingga aplikasi layanan multibahasa.

Yang tak kalah penting, sinergi antarkementerian harus bergerak dari koordinasi administratif menjadi kolaborasi berbasis target. Misalnya, meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan dari 7 hari menjadi 12 hari dalam tiga tahun ke depan. Target semacam ini akan memaksa seluruh ekosistem bekerja dalam satu arah yang sama.

Pariwisata masa depan bukan tentang berapa banyak wisatawan datang, tetapi berapa besar nilai yang mereka tinggalkan. Saat ini, wisatawan dari China di Indonesia rata-rata membelanjakan sekitar USD1.200 per kunjungan, namun durasi tinggal yang singkat membatasi potensi tersebut. Dengan pendekatan “visa + experience”, peluang itu bisa berlipat. Bayangkan paket perjalanan terintegrasi lintas destinasi—Bali, Lombok, Yogyakarta—yang didukung konektivitas cepat, pengalaman budaya yang otentik, serta kalender event yang terstruktur.

Ini bukan gagasan utopis. Negara lain telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, lompatan besar bisa dicapai dalam waktu singkat.

Pada akhirnya, pariwisata adalah cerminan kualitas tata kelola pemerintahan. China menunjukkan bahwa kecepatan eksekusi dan kejelasan arah kebijakan mampu mengubah krisis menjadi peluang. Indonesia memiliki semua prasyarat untuk mengejar—bahkan melampaui—jika mampu mengubah potensi menjadi aksi yang terukur dan berkelanjutan.

Optimisme itu nyata. Kita tidak sedang tertinggal tanpa harapan, tetapi sedang berada di titik awal untuk melompat lebih jauh. Kuncinya sederhana namun menuntut keberanian: menjadikan visa sebagai pemicu, dan membangun ekosistem sebagai penggerak utama.

Waktu memang tidak menunggu, tetapi masa depan masih sangat terbuka bagi mereka yang bergerak cepat dan tepat.

Abdullah Rasyid menulis dari Bandar Udara Hongkong (HKIA), dalam rangka Study Strategis Luar Negeri IPDN, Mei 2026.

JAKARTA,TelusuR.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen kuat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut membahas hasil kerja komisi sekaligus arah penguatan reformasi Polri ke depan, termasuk peningkatan tata kelola, profesionalisme, dan sistem pengawasan institusi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kapolri menegaskan bahwa Polri menyambut positif seluruh masukan yang diberikan dan siap mengimplementasikannya secara bertahap dan terukur. Ia menilai rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat institusi agar semakin modern, adaptif, dan dipercaya publik.

“Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menekankan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu agenda prioritas yang akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan eksternal yang lebih efektif. Selain itu, Polri akan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk penataan penugasan personel di luar struktur organisasi agar lebih tertib dan akuntabel.

“Penguatan Kompolnas tentunya menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur juga akan segera kami rapatkan bersama kementerian terkait,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa Polri telah menyiapkan peta jalan reformasi yang sistematis dan berkelanjutan, mencakup strategi jangka pendek, menengah, hingga panjang. Pendekatan ini dirancang agar setiap kebijakan reformasi dapat berjalan konsisten, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk tata kelola, kami sudah susun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Prinsipnya Polri menyambut baik seluruh rekomendasi dan akan segera menindaklanjutinya,” tegas Kapolri.

Langkah cepat dan terbuka ini mencerminkan komitmen kepemimpinan Kapolri dalam mendorong transformasi Polri yang lebih transparan, responsif, dan profesional. Di bawah arah kebijakan yang sejalan dengan agenda reformasi nasional, Polri dinilai semakin menunjukkan keseriusan dalam memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di seluruh lini.

Dengan sinergi antara pemerintah, komisi reformasi, dan Polri, agenda reformasi kini memasuki fase implementasi nyata yang diharapkan mampu menghadirkan institusi kepolisian yang semakin modern, humanis, dan berintegritas tinggi.

JAKARTA,TelusuR.ID — Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026), dalam pertemuan strategis yang menandai penguatan arah reformasi institusi kepolisian ke depan. Selama lebih dari tiga jam, Presiden mendengarkan laporan komprehensif terkait capaian, evaluasi, serta peta jalan kebijakan reformasi Polri untuk jangka pendek hingga menengah.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa laporan tersebut merupakan hasil kerja menyeluruh sejak komisi dibentuk. Prosesnya melibatkan penyerapan aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga internal kepolisian, serta kunjungan ke sejumlah daerah guna memastikan suara publik terakomodasi secara utuh.

Seluruh hasil kerja itu dirangkum dalam 10 buku laporan yang memuat rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh dan terukur. Rekomendasi tersebut mencakup usulan revisi Undang-Undang Polri hingga penyusunan regulasi turunan sebagai landasan implementasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Kami laporkan sebanyak 10 buku yang berisi policy reform dan policy alternative yang dapat dijalankan oleh pemerintah maupun Polri secara internal,” ujar Jimly kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, KPRP juga mengusulkan agenda reformasi internal yang menyasar penyempurnaan berbagai regulasi di tubuh Polri, dengan target implementasi hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah yang berkesinambungan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dan terukur dengan menerima berbagai rekomendasi kunci, sekaligus memutuskan sejumlah isu strategis. Salah satunya adalah tidak dilanjutkannya wacana pembentukan Kementerian Keamanan, setelah melalui pertimbangan matang atas efektivitas dan efisiensi kelembagaan.

“Kesimpulannya, potensi mudarat lebih besar, sehingga tidak kami usulkan,” jelas Jimly.

Presiden juga menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri tetap mengacu pada sistem yang berjalan saat ini, yakni diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Keputusan ini dinilai menjaga keseimbangan tata kelola serta memperkuat prinsip akuntabilitas publik.

Lebih lanjut, Presiden memberikan perhatian besar pada penguatan pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Peran Kompolnas akan ditingkatkan menjadi lebih independen dengan kewenangan yang mengikat, sebagai langkah konkret untuk memastikan pengawasan yang objektif dan profesional.

“Kompolnas akan diperkuat, keputusannya mengikat, dan keanggotaannya disepakati lebih independen,” tutur Jimly.

Di samping itu, pemerintah juga akan mempertegas pengaturan terkait jabatan yang dapat diduduki anggota Polri di luar institusi, guna menjaga profesionalitas serta mencegah potensi konflik kepentingan. Ketentuan ini akan diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan.

Pertemuan ini sekaligus menandai rampungnya tugas KPRP sejak dilantik pada 7 November 2025. Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan regulasi untuk memperkuat institusi Polri ke depan.

Pemerintah menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan agenda strategis yang dijalankan secara serius, terukur, dan berkelanjutan. Dengan arah kebijakan yang semakin jelas dan dukungan penuh dari Presiden, reformasi ini diharapkan mampu menghadirkan Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat, sekaligus memperkokoh penegakan supremasi hukum di Indonesia.

JAKARTA,TelusuR.ID — Komitmen kuat pemerintah dalam membangun institusi kepolisian yang semakin profesional dan terpercaya kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa, 5 Mei 2026, Presiden menerima laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, yang memuat capaian, evaluasi, serta arah strategis reformasi sejak komisi tersebut dibentuk pada November 2025.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa reformasi Polri berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Presiden menyetujui sejumlah langkah strategis yang dinilai mampu memperkuat fondasi kelembagaan Polri sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Salah satu poin krusial adalah penegasan bahwa kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah arahan Presiden. Kebijakan ini mencerminkan komitmen menjaga stabilitas komando dan efektivitas pengambilan keputusan, tanpa perlu menambah struktur baru yang berpotensi memperpanjang birokrasi.

Di sisi lain, mekanisme pengangkatan Kapolri juga dipastikan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan melibatkan DPR RI dalam proses persetujuan. Hal ini memperkuat sistem checks and balances dalam tata kelola institusi kepolisian.

Langkah progresif lainnya adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen. Ke depan, Kompolnas akan memiliki kewenangan lebih kuat dengan keputusan yang bersifat mengikat, sebuah terobosan penting untuk memastikan pengawasan yang efektif dan berintegritas. Penguatan ini juga akan diiringi dengan penyesuaian regulasi melalui revisi Undang-Undang Kepolisian.

Tak kalah penting, pemerintah berkomitmen membuka dokumen rekomendasi pembangunan jangka panjang Polri kepada publik. Transparansi ini memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses reformasi, sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi. Implementasinya akan didukung melalui penerbitan Instruksi Presiden maupun Keputusan Presiden secara bertahap.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi Polri bukan sekadar agenda jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan untuk membangun institusi yang modern, profesional, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dengan arah kebijakan yang jelas, pengawasan yang diperkuat, serta keterbukaan kepada publik, reformasi Polri kini memasuki fase yang semakin konkret. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan kepolisian yang tidak hanya kuat secara institusi, tetapi juga semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat.

JAKARTA, TelusuR.ID — Kehadiran Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) menjadi angin segar bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif terbentuknya organisasi ini sebagai wadah strategis yang menghimpun pengalaman dan kebijaksanaan para mantan kepala daerah dari seluruh penjuru negeri.

Menurut Mendagri, Perpukadesi memiliki potensi besar untuk menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas organisasi dengan tetap menjauh dari politik praktis, tidak mencampuri kewenangan pemerintahan aktif, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dengan prinsip tersebut, Perpukadesi diharapkan mampu menjadi sumber masukan yang objektif, solutif, dan berorientasi pada kemajuan.

“Ada tiga hal yang saya harap dijaga oleh Perpukadesi, yaitu organisasi ini jangan terlibat politik praktis, tidak melakukan intervensi kewenangan pimpinan pusat dan daerah, dan jangan sampai ada kepentingan persoalan pribadi yang membawa nama organisasi. Pemerintah juga bisa berinisiatif untuk memanfaatkan organisasi ini karena mereka memiliki kekayaan pengalaman memimpin daerah untuk memberikan masukan,” kata Mendagri usai menghadiri acara Deklarasi dan Pengukuhan Perpukadesi di Ruang Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, di kutip Telusur.id Senin (4/5).

Kepengurusan Perpukadesi periode 2026–2031 dipimpin oleh Bibit Waluyo, yang menegaskan komitmen organisasi untuk tetap independen dan non-politik. Ia menekankan bahwa para purnabakti kepala daerah yang tergabung memiliki semangat tulus untuk terus berkontribusi bagi bangsa, berbekal pengalaman panjang dalam memimpin daerah.

“Perpukadesi hadir bukan untuk kepentingan politik, melainkan sebagai ruang pengabdian yang dilandasi nilai kebangsaan, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Bibit. Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai strategis seperti Trigatra dan Pancagatra, guna menjaga arah pembangunan tetap kokoh dan berkelanjutan.

Organisasi ini juga diperkuat oleh tokoh-tokoh berpengalaman, seperti Sutiyoso yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat. Kehadiran para figur senior ini mempertegas posisi Perpukadesi sebagai wadah yang sarat pengalaman, refleksi, dan perspektif kebangsaan.

Sekretaris Jenderal Perpukadesi, Sokhiatulo Laoli, menyoroti bahwa perjalanan pembangunan Indonesia memang penuh dinamika, namun dari proses tersebut lahir banyak pemimpin daerah yang telah memberikan kontribusi nyata. Perpukadesi hadir untuk merawat semangat pengabdian itu, sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Lebih jauh, Perpukadesi membuka diri bagi seluruh purnabakti kepala daerah dan pihak lain yang memiliki visi sejalan dalam menjaga kedaulatan serta kemajuan bangsa. Melalui peran aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan pesan-pesan kebangsaan, organisasi ini diharapkan mampu menjaga arah pembangunan tetap selaras dengan cita-cita kemerdekaan.

Direktur Eksekutif Perpukadesi, Himatul Hasanah, menegaskan bahwa Perpukadesi siap berkontribusi dalam mencetak kader-kader kepemimpinan masa depan. Dengan semangat kolaborasi dan pengalaman lintas daerah, organisasi ini optimistis dapat berperan dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 hingga ke pelosok desa.

Dengan fondasi pengalaman, komitmen kebangsaan, dan semangat pengabdian, Perpukadesi berpotensi menjadi kekuatan moral sekaligus intelektual yang mendorong pembangunan Indonesia semakin inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Era produksi video pendek yang menguras waktu dan biaya besar kini mulai bergeser secara signifikan. Saat ini, siapa pun memiliki kesempatan untuk menciptakan konten estetik berkelas sinematik hanya dalam hitungan menit berkat bantuan teknologi kecerdasan buatan.

Fenomena ini ditangkap secara jeli oleh Rumah Literasi Digital (RLD) melalui pelatihan bertajuk “AI Short Content Creator”. Acara tersebut berlangsung di Hanaka Social Space, Surabaya, pada Selasa (05/5/2026), dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Puluhan peserta dari berbagai latar belakang profesi tampak berkumpul untuk membedah potensi besar teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam dunia visual. Mereka diajak untuk melihat bagaimana AI dapat menjadi rekan kolaborasi dalam proses kreatif yang selama ini dianggap rumit.

Para peserta tidak lagi dipusingkan dengan kerumitan teknis penyuntingan konvensional yang memakan memori perangkat dan waktu. Sebaliknya, mereka diajak menguasai berbagai alat bantu AI yang mampu mengotomatisasi proses produksi dari awal hingga akhir.

Direktur RLD, Andika Ismawan, menyebut bahwa langkah ini merupakan respon nyata atas masifnya perkembangan teknologi digital global. Menurutnya, literasi digital harus terus diperbarui agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah arus teknologi.

Andika menekankan bahwa masyarakat saat ini jauh lebih cepat menangkap informasi yang disajikan secara visual ketimbang teks murni. Visual yang menarik menjadi kunci utama dalam memenangkan atensi audiens di berbagai platform media sosial saat ini.

“Metode berbasis visual jauh lebih mudah dipahami publik. Melalui berbagai tools AI yang kami pelajari hari ini, pembuatan konten bukan lagi soal kerumitan, tapi efisiensi dan kreativitas,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

Pelatihan ini menghadirkan sosok Deni Adi Santoso, seorang praktisi AI Filmmaker ternama, sebagai mentor utama. Pemilik akun Instagram @denipanthom ini membagikan rahasia industri mengenai cara kerja AI dalam menciptakan visual berkualitas tinggi.

Deni memaparkan bagaimana kecerdasan buatan mampu memangkas alur produksi yang biasanya memakan waktu berhari-hari menjadi sangat singkat. Meski diproduksi dalam waktu cepat, kualitas estetika yang dihasilkan tetap terjaga dan memiliki potensi besar untuk viral.

Dukungan penuh terhadap inisiatif ini datang dari pemilik Hanaka Social Space, Prasetyo Hadi Susanto. Pria yang akrab disapa Bang Yok itu mengapresiasi langkah jurnalis Surabaya dalam membekali masyarakat dengan kemampuan teknologi terbaru.

Sebagai pelaku usaha, Bang Yok menilai kemampuan adaptasi terhadap teknologi sangat krusial di masa depan. Ia pun membuka pintu kolaborasi jangka panjang bagi kegiatan-kegiatan kreatif serupa yang berdampak positif bagi ekosistem digital di Surabaya.

“Sebagai tuan rumah, tentu bangga bisa menjadi bagian dari edukasi ini. Kami siap mendukung penuh setiap acara yang digelar kawan-kawan jurnalis, terutama yang berkaitan dengan literasi digital,” ungkap Bang Yok penuh semangat.

Kegiatan ini membuktikan bahwa teknologi AI bukanlah ancaman, melainkan peluang besar bagi para kreator lokal. Peserta diajarkan untuk tetap mengedepankan ide orisinal meski proses eksekusinya dibantu oleh algoritma pintar.

Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu baru yang aplikatif. Mereka juga mendapatkan dukungan dari berbagai jejaring bisnis yang bersinergi dengan komunitas Rumah Literasi Digital.

Dukungan tersebut mengalir mulai dari souvenir menarik dari AIPEL Computer hingga voucher spesial dari Bengkel Mobil NEWFAST. Hal ini menunjukkan adanya ekosistem pendukung yang kuat antara komunitas literasi dan pelaku usaha lokal.

Sinergi ini diharapkan mampu mencetak kreator konten baru yang mampu bersaing di kancah nasional. Meski hanya bermodalkan perangkat sederhana, dengan penguasaan AI yang tepat, karya yang dihasilkan dapat memiliki standar kualitas kelas dunia.