Belajar dari China, Pariwisata Indonesia Butuh Ekosistem, Bukan Sekadar Bebas Visa
Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN & Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
TelusuR.ID – Sambil menunggu penerbangan lanjutan ke Shanghai, saya berbincang dengan pemandu tur dan seorang staf Kementerian Pariwisata yang juga mahasiswa doktoral IPDN tentang lompatan besar pariwisata Tiongkok. Dari percakapan itu, satu hal menjadi sangat jelas: kemajuan mereka bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari desain kebijakan yang tajam, terintegrasi, dan berani.
China menjadikan kebijakan visa sebagai instrumen strategis, bukan sekadar administrasi. Bebas visa unilateral untuk puluhan negara, kebijakan transit hingga 240 jam, serta perluasan pelabuhan masuk telah menciptakan lonjakan wisatawan yang signifikan—Shenzhen tumbuh hingga 160%, Shanghai dibanjiri turis global, dan sektor hotel serta penerbangan menikmati efek berganda. Namun yang lebih penting, semua itu ditopang oleh ekosistem yang matang: konektivitas antarkota yang efisien, pengalaman budaya yang imersif, kemudahan belanja tax-free, hingga pemanfaatan teknologi seperti pertunjukan drone dan realitas virtual di destinasi wisata.
Hasilnya bukan sekadar angka kunjungan, melainkan kualitas pengalaman: wisatawan datang lebih mudah, tinggal lebih lama, dan membelanjakan lebih banyak.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang jauh lebih dari cukup—kekayaan alam, keragaman budaya, dan keramahan sosial yang menjadi daya tarik autentik. Namun tantangan kita bukan pada potensi, melainkan pada konsistensi eksekusi. Kebijakan bebas visa untuk 75 negara sudah berjalan, tetapi dampaknya belum optimal karena ekosistem pendukung belum terbentuk secara merata. Harga tiket penerbangan yang tinggi, konektivitas domestik yang belum efisien, serta standar layanan yang belum seragam membuat pengalaman wisata belum sepenuhnya kompetitif.
Akibatnya, manfaat masih terkonsentrasi di Bali dan Jakarta, sementara banyak destinasi prioritas belum bergerak signifikan. Ini bukan kegagalan visi, melainkan panggilan untuk memperkuat implementasi.
Sebagai staf khusus di Kemenimipas, saya melihat urgensi reformasi imigrasi yang terintegrasi dengan pariwisata. China sukses karena visa mereka jadi bagian dari strategi nasional, bukan silo kebijakan. Indonesia perlu langkah konkret: perkuat bebas visa untuk 20 pasar bernilai tinggi (China, India, Timur Tengah), buka rute langsung ke 10 destinasi super prioritas, dan wajibkan standar digitalisasi (pembayaran QRIS internasional, tax refund instan, aplikasi multibahasa). Pemerintah pusat harus paksa sinergi kementerian, Kemenpar, Kemenekraf, Kemenhub, Kemenkeu dan Danantara (akses bandara) dengan target terukur: naikkan dwell time turis dari 7 hari jadi 12 hari dalam 3 tahun
Pelajaran paling berharga dari China adalah bahwa visa hanyalah pintu masuk. Yang menentukan keberhasilan adalah apa yang wisatawan temukan setelah mereka melangkah masuk. Wisatawan modern tidak lagi mencari sekadar panorama, tetapi pengalaman yang utuh: budaya yang hidup, kuliner yang otentik, event berskala global, serta kemudahan digital yang seamless.
Dalam perspektif kebijakan, ini menuntut perubahan cara pandang. Reformasi imigrasi harus menjadi bagian dari orkestrasi besar pembangunan pariwisata nasional. Kita perlu berani melangkah lebih terarah: memperkuat akses bebas visa untuk pasar bernilai tinggi seperti China, India, dan Timur Tengah; membuka lebih banyak rute penerbangan langsung ke destinasi prioritas; serta memastikan standar digitalisasi yang seragam—mulai dari pembayaran lintas negara, pengembalian pajak instan, hingga aplikasi layanan multibahasa.
Yang tak kalah penting, sinergi antarkementerian harus bergerak dari koordinasi administratif menjadi kolaborasi berbasis target. Misalnya, meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan dari 7 hari menjadi 12 hari dalam tiga tahun ke depan. Target semacam ini akan memaksa seluruh ekosistem bekerja dalam satu arah yang sama.
Pariwisata masa depan bukan tentang berapa banyak wisatawan datang, tetapi berapa besar nilai yang mereka tinggalkan. Saat ini, wisatawan dari China di Indonesia rata-rata membelanjakan sekitar USD1.200 per kunjungan, namun durasi tinggal yang singkat membatasi potensi tersebut. Dengan pendekatan “visa + experience”, peluang itu bisa berlipat. Bayangkan paket perjalanan terintegrasi lintas destinasi—Bali, Lombok, Yogyakarta—yang didukung konektivitas cepat, pengalaman budaya yang otentik, serta kalender event yang terstruktur.
Ini bukan gagasan utopis. Negara lain telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, lompatan besar bisa dicapai dalam waktu singkat.
Pada akhirnya, pariwisata adalah cerminan kualitas tata kelola pemerintahan. China menunjukkan bahwa kecepatan eksekusi dan kejelasan arah kebijakan mampu mengubah krisis menjadi peluang. Indonesia memiliki semua prasyarat untuk mengejar—bahkan melampaui—jika mampu mengubah potensi menjadi aksi yang terukur dan berkelanjutan.
Optimisme itu nyata. Kita tidak sedang tertinggal tanpa harapan, tetapi sedang berada di titik awal untuk melompat lebih jauh. Kuncinya sederhana namun menuntut keberanian: menjadikan visa sebagai pemicu, dan membangun ekosistem sebagai penggerak utama.
Waktu memang tidak menunggu, tetapi masa depan masih sangat terbuka bagi mereka yang bergerak cepat dan tepat.
Abdullah Rasyid menulis dari Bandar Udara Hongkong (HKIA), dalam rangka Study Strategis Luar Negeri IPDN, Mei 2026.
