JAKARTA,TelusuR.ID — Komitmen kuat pemerintah dalam membangun institusi kepolisian yang semakin profesional dan terpercaya kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa, 5 Mei 2026, Presiden menerima laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, yang memuat capaian, evaluasi, serta arah strategis reformasi sejak komisi tersebut dibentuk pada November 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa reformasi Polri berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Presiden menyetujui sejumlah langkah strategis yang dinilai mampu memperkuat fondasi kelembagaan Polri sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Salah satu poin krusial adalah penegasan bahwa kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah arahan Presiden. Kebijakan ini mencerminkan komitmen menjaga stabilitas komando dan efektivitas pengambilan keputusan, tanpa perlu menambah struktur baru yang berpotensi memperpanjang birokrasi.
Di sisi lain, mekanisme pengangkatan Kapolri juga dipastikan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan melibatkan DPR RI dalam proses persetujuan. Hal ini memperkuat sistem checks and balances dalam tata kelola institusi kepolisian.
Langkah progresif lainnya adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen. Ke depan, Kompolnas akan memiliki kewenangan lebih kuat dengan keputusan yang bersifat mengikat, sebuah terobosan penting untuk memastikan pengawasan yang efektif dan berintegritas. Penguatan ini juga akan diiringi dengan penyesuaian regulasi melalui revisi Undang-Undang Kepolisian.
Tak kalah penting, pemerintah berkomitmen membuka dokumen rekomendasi pembangunan jangka panjang Polri kepada publik. Transparansi ini memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses reformasi, sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi. Implementasinya akan didukung melalui penerbitan Instruksi Presiden maupun Keputusan Presiden secara bertahap.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi Polri bukan sekadar agenda jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan untuk membangun institusi yang modern, profesional, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Dengan arah kebijakan yang jelas, pengawasan yang diperkuat, serta keterbukaan kepada publik, reformasi Polri kini memasuki fase yang semakin konkret. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan kepolisian yang tidak hanya kuat secara institusi, tetapi juga semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat.
