Jacob Ereste :

Ulang Tahun Aktivis yang Dimaknai Iwan Sumule sebagai Konsolidasi Demokrasi dan Persemaian Gagasan Kerakyatan

TelusuR.ID – Rumah Konsolidasi Demokrasi ProDem di Jalan Veteran I No. 27, Jakarta Pusat, malam itu tampak hidup. Bukan sekadar ramai oleh tawa dan lagu-lagu nostalgia, tetapi juga dipenuhi energi pergerakan yang terasa kental. Para aktivis muda dari berbagai elemen hadir merayakan ulang tahun Rianda Bermawi yang ke-34. Namun, seperti lazimnya tradisi kaum pergerakan, sebuah pertemuan tidak pernah berhenti hanya sebagai seremoni sosial.

Di tempat itu, gagasan dirawat. Sikap politik dipertemukan. Dan demokrasi dibicarakan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai ikhtiar yang harus terus dijaga denyutnya.

Rumah Konsolidasi Demokrasi yang dibangun Iwan Sumule — Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sekaligus Komisaris PT Pupuk Indonesia — sejak awal memang tidak diniatkan sekadar menjadi markas pertemuan aktivis. Motto yang terpampang di dindingnya memberi penegasan arah perjuangan:

“Perwujudan demokrasi harus hadir dalam setiap kehidupan dan sampai ke piring-piring rakyat.”

Kalimat itu penting. Sebab demokrasi yang gagal menyentuh kebutuhan rakyat pada akhirnya hanya akan menjadi prosedur politik tanpa jiwa. Demokrasi tidak cukup hidup di ruang seminar, panggung debat, atau kontestasi elektoral. Demokrasi harus terasa dalam kesejahteraan rakyat, harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga kepastian hidup masyarakat kecil.

Karena itu, momentum ulang tahun Rianda Bermawi dimaknai Iwan Sumule lebih jauh sebagai ruang konsolidasi moral dan politik generasi muda. Sebuah ruang untuk menjaga kesinambungan idealisme aktivisme di tengah arus pragmatisme kekuasaan yang sering kali melumpuhkan daya kritis.

Naluri aktivis dalam diri Iwan Sumule tampak belum berubah. Jabatan publik yang kini diembannya tidak menjauhkan dirinya dari habitat perjuangan. Justru sebaliknya, ia tampak ingin memastikan bahwa kekuasaan tetap memiliki hubungan batin dengan aspirasi rakyat dan denyut gerakan sosial.

Seperti burung bangau yang terbang tinggi melintasi banyak musim, tetapi tetap mengenali rawa tempat asalnya.

Acara yang berlangsung pada 11 Mei 2026 itu berlangsung sederhana, namun penuh makna. Lagu-lagu karaoke era 1980–1990-an mengalun akrab, membangun suasana cair di antara para aktivis lintas generasi. Tetapi di balik canda dan nostalgia itu, ada kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tidak kehilangan ruh kerakyatannya.

Rianda Bermawi sendiri merupakan bagian dari generasi kader HMI yang tumbuh dalam tradisi intelektual dan pergerakan mahasiswa. Kehadiran sejumlah aktivis dari kelompok Cipayung memperlihatkan bahwa jejaring pergerakan generasi muda Indonesia masih memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga arah perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks itu, acara ulang tahun ini memperoleh makna simbolik yang lebih dalam. Ia menjadi penanda bahwa aktivisme tidak boleh mati ketika seseorang memasuki lingkar kekuasaan. Justru di sanalah konsistensi diuji: apakah jabatan membuat seseorang lupa pada cita-cita awal perjuangan, atau tetap menjadikan kekuasaan sebagai alat pengabdian kepada rakyat.

Jejak itu tampak pada fokus perhatian Iwan Sumule terhadap agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebuah sikap yang memperlihatkan bahwa keberpihakan sosial tidak berhenti sebagai retorika, tetapi harus diterjemahkan dalam kerja nyata.

Dalam pengantar singkatnya, Iwan Sumule menyampaikan pesan tentang pentingnya “kesabaran revolusioner”. Sebuah istilah yang mengandung makna mendalam: perubahan besar tidak selalu lahir dari ledakan sesaat, tetapi dari ketekunan panjang menjaga idealisme, merawat kesadaran, dan konsisten memperjuangkan nilai.

Pesan itu kemudian diperdalam melalui pembacaan tiga puisi oleh Bambang Isti Nugroho — aktivis 1978 berhaluan sosialis yang pernah merasakan penjara Orde Baru di LP Wirogunan. Kehadirannya menghadirkan memori sejarah tentang panjangnya perjalanan demokrasi Indonesia yang dibangun melalui pengorbanan, keteguhan, dan keberanian melawan otoritarianisme.

Salah satu puisinya yang berjudul “Anjing-Anjing Satir sebagai Penjaga Sosialisme di Indonesia” dipersembahkan kepada Iwan Sumule dan Rachman Tolleng. Sebuah penghormatan simbolik kepada tokoh-tokoh yang tetap menjaga idealisme sosial dalam senyap, jauh dari hiruk-pikuk pencitraan politik.

Suasana kemudian kembali cair melalui testimoni dan canda dari sahabat-sahabat Rianda Bermawi. Bahkan asal-usul Bacan, kampung halaman Rianda, ikut menjadi metafora optimisme politik. Seperti batu akik Bacan yang pernah mendunia, para sahabatnya meyakini Rianda juga memiliki masa depan yang terang dalam perjalanan politik dan pergerakan nasional.

Sebagai penutup, tausiah disampaikan Sri Eko Sriyanto Galgendu, tokoh spiritual yang dikenal mendampingi perjalanan politik Joko Widodo sejak sebelum menjadi Wali Kota Solo hingga Presiden Republik Indonesia. Kehadirannya memberi dimensi reflektif bahwa perjuangan politik tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan strategi, tetapi juga kejernihan batin serta keteguhan moral.

Pada akhirnya, acara ulang tahun ini bukan semata perayaan usia.

Ia adalah perayaan atas konsistensi sikap.

Perayaan atas persahabatan dalam perjuangan.

Dan yang lebih penting, pengingat bahwa demokrasi hanya akan tetap hidup apabila terus dirawat oleh orang-orang yang bersedia menjaga idealisme, meski berada dekat dengan kekuasaan.

Di rumah sederhana itu, demokrasi tampak belum kehilangan penjaganya.

Lingkaran I Istana, 11 Mei 2026

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat gotong royong terus ditunjukkan personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2026 Kodim 0724/Boyolali dalam menyelesaikan sasaran fisik rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Ibu Manisri di Desa Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Selasa (12/05/26).

Pengerjaan rehab rumah dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Satgas TMMD dan warga setempat. Kebersamaan dan kekompakan di lapangan menjadi bukti nyata semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat demi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator lapangan, Peltu Sutarto mengatakan, pengerjaan RTLH terus dikebut agar dapat selesai tepat waktu sebelum program TMMD ditutup. Menurutnya, program tersebut bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memberi harapan baru bagi warga untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar rehab rumah ini selesai sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ungkap Peltu Sutarto.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan hubungan yang harmonis antara Babinsa dengan masyarakat, khususnya para peternak ayam petelur, Babinsa Koramil 19/Purwantoro Sertu Winarto aktif melaksanakan kegiatan komunikasi sosial. Selasa 912/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sertu Winarto berdialog langsung dengan peternak mengenai kondisi usaha peternakan, kendala yang dihadapi, serta upaya menjaga kesehatan dan produktivitas ternak.

Sertu Winarto menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan kandang, pemberian pakan yang berkualitas, serta kewaspadaan terhadap penyakit ternak yang dapat memengaruhi hasil produksi telur. Ia juga mengimbau agar peternak segera berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan di lapangan.

“Kegiatan Komsos ini merupakan bagian dari tugas Babinsa untuk selalu hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan serta memberikan motivasi agar usaha peternakan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ucap Sertu Winarto.

Restu selaku peternak ayam petelur menyambut baik kehadiran Babinsa dan mengapresiasi perhatian serta pendampingan yang diberikan. Mereka berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya kegiatan Komsos ini, diharapkan terjalin kerja sama yang semakin kuat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan serta menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif.

(Agus Kemplu)

SRAGEN,TelusuR.ID – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan. Salah satunya dirasakan langsung oleh para peternak domba yang kini semakin mudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat mencari dan mengangkut pakan ternak. Senin (12/05/2026).

Pembangunan jalan cor blok yang menjadi sasaran fisik TMMD kini telah membuka akses yang lebih layak dan aman bagi warga. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui, terutama saat musim hujan karena licin dan berlumpur, kini berubah menjadi jalur yang lebih kuat dan nyaman untuk dilewati.

Seperti yang terlihat di lokasi, Bapak Sugiyo (61), seorang peternak domba setempat, tampak melintas di jalan cor blok sambil membawa pakan ternak. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya pembangunan jalan tersebut, karena aktivitas mencari rumput dan membawa pakan kini menjadi lebih ringan.

“Dulu kalau lewat sini susah, jalannya becek, kadang terpeleset. Sekarang sudah bagus, jadi lebih mudah membawa pakan untuk domba,” ungkap Sugiyo.

Menurutnya, jalan cor blok ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha peternakan warga. Selain menghemat tenaga, waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut pakan juga lebih singkat sehingga aktivitas beternak menjadi lebih efektif.

Pembangunan jalan cor blok melalui TMMD ini tidak hanya menjadi wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para peternak yang menggantungkan hidup dari hasil ternak.

Dengan akses jalan yang semakin baik, diharapkan roda perekonomian warga desa semakin meningkat dan berbagai aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar.

(Agus Kemplu

Jakarta,TelusuR.ID — Hayam Wuruk malam itu tidak lagi sekadar kawasan sibuk di pusat Jakarta. Di balik gedung-gedung yang tampak biasa, aparat menemukan sesuatu yang jauh lebih besar: dugaan jaringan judi online internasional yang bekerja rapi, senyap, dan lintas negara.

Polri bergerak.

Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya membongkar operasi besar itu. Sebanyak 321 warga negara asing diperiksa. Dari jumlah tersebut, 275 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ini bukan penggerebekan biasa.

Ini adalah penegasan bahwa negara tidak tidur.

Di era digital, kejahatan tidak lagi datang membawa senjata. Ia datang membawa server. Membawa aplikasi. Membawa algoritma. Mengincar masyarakat lewat layar ponsel. Menjebak rakyat kecil dengan mimpi keuntungan instan, lalu menguras ekonomi keluarga perlahan-lahan.

Karena itu, keberhasilan aparat membongkar jaringan ini layak mendapat apresiasi publik.

Koordinator KOMRAD Pancasila, Antony Komrad, menyebut langkah Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sebagai bukti bahwa negara hadir menghadapi ancaman kejahatan digital internasional yang semakin kompleks.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya keberhasilan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Ini bukan sekadar penangkapan pelaku judi online. Ini soal menjaga wibawa negara. Indonesia tidak boleh menjadi halaman belakang mafia digital internasional,” ujar Antony.

Menurutnya, masyarakat perlu melihat operasi ini lebih dari sekadar penegakan hukum. Ada pesan besar di dalamnya: hukum masih bekerja. Negara masih berdiri. Dan aparat tidak kalah oleh teknologi kejahatan yang terus berkembang.

Ketika banyak negara kesulitan menghadapi sindikat siber lintas batas, aparat Indonesia justru menunjukkan keberanian dan kemampuan membaca pola kejahatan modern. Sinergi antara Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya memperlihatkan bahwa institusi penegak hukum kini tidak hanya bekerja dengan kekuatan lapangan, tetapi juga dengan kecerdasan digital dan kemampuan investigasi yang semakin presisi.

Antony menilai judi online telah berubah menjadi bentuk baru penjajahan sosial di era digital.

“Dulu penjajahan datang merampas sumber daya alam. Sekarang mereka mengincar kesadaran masyarakat. Menguras ekonomi keluarga lewat candu digital. Judi online adalah kolonialisme modern yang menyasar rakyat kecil,” katanya.

Karena itu, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada operator lapangan semata. Aparat didorong menelusuri seluruh mata rantai jaringan: pemodal, penyedia fasilitas, penghubung, aliran dana, hingga kemungkinan pihak-pihak dalam negeri yang ikut melindungi operasi tersebut.

“Kalau hanya menangkap pemain lapangan, jaringan ini akan tumbuh lagi. Yang harus diputus adalah sistemnya. Bongkar sampai ke akar. Kejar aktor utamanya. Sita asetnya. Putus aliran uangnya,” tegas Antony.

Di titik inilah publik melihat pentingnya keberanian aparat.

Perang melawan judi online memang tidak mudah. Kejahatan ini bergerak cepat. Berganti domain. Berganti server. Berganti identitas. Tetapi aparat juga tidak tinggal diam. Pengungkapan jaringan internasional ini menunjukkan bahwa negara terus beradaptasi menghadapi pola kejahatan baru.

KOMRAD Pancasila juga menilai pemberantasan judi online tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat harus ikut bergerak. Keluarga harus lebih waspada. Sekolah harus memperkuat literasi digital. Tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga komunitas digital perlu bersama-sama membangun kesadaran publik bahwa judi online bukan hiburan, melainkan perangkap sosial yang menghancurkan masa depan.

“Kemenangan melawan judi online tidak cukup hanya dengan borgol dan pasal. Harus ada pendidikan publik, literasi digital, dan penguatan moral masyarakat. Aparat bergerak di garis depan, rakyat harus berdiri di belakangnya,” ujar Antony.

Keberhasilan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya ini menjadi pesan penting: negara tidak boleh kalah oleh sindikat digital internasional.

Dan sejauh ini, aparat telah menunjukkan satu hal penting.

Mereka tidak gentar.

JOMBANG,TelusuR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang bersama DPRD terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Salah satu langkah strategis itu diwujudkan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Senin (11/5/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Jombang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, S.Ag., didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., Wakil Bupati Salmanudin, S.Ag., M.Pd., unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, hingga kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa penyusunan Raperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola pembangunan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut dia, regulasi tersebut disusun sebagai respons terhadap perkembangan pembangunan daerah yang semakin dinamis serta kebutuhan akan kualitas infrastruktur yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Penyusunan Raperda ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib, profesional, transparan, sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Jombang,” ujar Warsubi.

Ia menambahkan, keberadaan regulasi ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.

Secara yuridis, Raperda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemkab Jombang juga memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Dalam draf Raperda itu, terdapat delapan ruang lingkup utama yang diatur, mulai dari kewenangan pemerintah daerah, struktur usaha jasa konstruksi, perizinan berusaha, pembinaan jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, hingga sanksi administratif.

Bupati Warsubi menilai, regulasi tersebut tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha, tetapi juga memberi kepastian bagi tenaga kerja konstruksi serta masyarakat luas.

Melalui regulasi ini, Pemkab Jombang juga mendorong terciptanya ekosistem usaha jasa konstruksi yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada kualitas. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi salah satu fokus penting agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

“Peraturan daerah ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengawasi, dan membina sektor jasa konstruksi secara menyeluruh. Ini merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah berkelanjutan yang menitikberatkan pada profesionalisme, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Warsubi.

Di akhir rapat paripurna, Bupati Warsubi menyerahkan secara simbolis draf Raperda kepada pimpinan DPRD Kabupaten Jombang untuk selanjutnya dibahas bersama sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya penguatan tata kelola pembangunan di Kabupaten Jombang. Kehadiran Raperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diharapkan mampu menghadirkan pembangunan infrastruktur yang semakin berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Boyolali,TelusuR.ID – Komitmen mendukung pembangunan dan penguatan ekonomi desa terus ditunjukkan TNI AD melalui Kodim 0724/Boyolali. Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Desa Merah Putih bagi para karyawan dan pengelola koperasi desa, (12/05/2026).

Pasiter Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Nasoha menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman serta keterampilan dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KOPDES). Program tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal.

Sebanyak 990 peserta dari berbagai daerah di jawa tengah mengikuti kegiatan Bimtek yang dibagi di 10 titik lokasi KDKMP, di antaranya Desa Kiringan, Winong, Penggung, Karanggeneng, Manggis, Karangnongko, Butuh, Sudimoro, Kragilan, hingga Trayu. Para peserta mendapatkan pembekalan terkait manajemen koperasi modern, pengelolaan usaha, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi.

“Koperasi yang kuat dimulai dari sumber daya manusia yang kompeten. Melalui program pelatihan Kopdesa ini, kami membantu koperasi desa membangun tim pengurus, pengawas, dan pengelola unit usaha yang profesional, transparan, dan siap menghadapi tantangan era digital,” ujarnya

Pelatihan ini dirancang secara praktis dan aplikatif sesuai kebutuhan koperasi di lapangan. Dengan pendampingan mentor berpengalaman serta materi yang mudah dipahami, diharapkan koperasi desa mampu berkembang menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang modern, mandiri, dan berkelanjutan.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah besar dalam memperkuat benteng moral bangsa melalui sektor pendidikan. Bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemendikdasmen, lembaga antirasuah ini resmi meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada Senin (11/5/2026).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa. Peluncuran ini bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini, agar integritas menjadi identitas yang melekat pada setiap generasi muda Indonesia.

Dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Setyo menekankan bahwa pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang berintegritas. Menurutnya, penguatan moral dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama guna memutus rantai korupsi.

KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar yang memerlukan kolaborasi lintas sektoral. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi nyata yang terekam dalam data statistik nasional mengenai integritas di lingkungan sekolah dan kampus.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, Indeks Integritas Pendidikan nasional berada pada angka 69,50 dari skala 100. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem integritas mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem.

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi kini diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter generasi masa depan. Langkah ini merupakan upaya preventif jangka panjang agar perilaku koruptif tidak lagi mendapatkan tempat dalam kehidupan bermasyarakat.

Peluncuran buku panduan ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi atas hasil survei tahun sebelumnya. Perbaikan sistematis ini telah dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintah di level daerah.

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi ini hadir sangat lengkap dengan menyertakan lima buku Bahan Ajar khusus untuk guru. Materi ini dirancang untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga tingkat SMA dan SMK di seluruh Indonesia.

Terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi pilar utama dalam panduan tersebut, di antaranya adalah ajaran untuk senantiasa menaati aturan dan memahami konsep kepemilikan. Selain itu, ditekankan pula pentingnya menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya jujur.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyambut baik langkah ini dengan menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya fokus pada kecerdasan akademik. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk pribadi yang jujur dan bertanggung jawab.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter. Kita ingin melahirkan kepribadian yang berintegritas dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi,” ungkap Abdul Mu’ti dalam acara peluncuran tersebut dikutip Telusur.id, Selasa (12/5/2026).

Senada dengan hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menekankan bahwa panduan ini harus menjadi pedoman wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Ia meminta setiap satuan pendidikan segera mengimplementasikan materi tersebut secara konkret dan terukur.

Bersamaan dengan peluncuran buku ini, KPK juga mengumumkan dimulainya pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026. Periode survei ini direncanakan berlangsung mulai dari 13 April hingga 31 Juli 2026 sebagai bahan potret kondisi integritas terkini.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 sangat membutuhkan partisipasi aktif dari aktor utama perubahan di daerah, termasuk kepala dinas dan pengawas sekolah. Survei ini akan menjadi dasar evaluasi bagi efektivitas penggunaan buku panduan yang baru saja diluncurkan tersebut.

KPK menaruh harapan besar agar berbagai langkah perbaikan ini dapat memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan. Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa semangat masa depan tanpa korupsi harus ditanamkan mulai dari hari ini di setiap bangku sekolah.

“Pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas,” pungkas Setyo menutup arahannya. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan KPK, kementerian terkait, hingga perwakilan pemerintah daerah dari seluruh pelosok Indonesia yang berkomitmen menjaga integritas bangsa.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Arah penataan industri tembakau nasional kini memasuki babak baru yang lebih inklusif. HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, atau yang akrab disapa Gus Lilur, selaku Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), memberikan respons positif terhadap rencana pemerintah dalam membenahi sektor strategis ini.

Langkah tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari penyampaian “Tritura Petani Tembakau Madura” yang sebelumnya telah digaungkan. Gus Lilur melihat pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan nyata dalam merespons persoalan rokok ilegal, tata kelola cukai, hingga masa depan industri rokok rakyat.

Secara khusus, Gus Lilur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Apresiasi ini diberikan atas rencana pemerintah menerbitkan skema cukai layer baru yang dianggap lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sinyal penting bahwa negara mulai melihat perlunya diferensiasi perlakuan. Selama ini, beban cukai seringkali dipukul rata, sehingga industri rokok rakyat harus bersaing di medan yang tidak seimbang dengan raksasa industri tembakau.

“Kami mengapresiasi rencana Menteri Keuangan Pak Purbaya atas penerbitan layer baru cukai rokok rakyat. Ini adalah langkah positif yang sangat ditunggu oleh para pelaku usaha kecil,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026) dikutip Telusur.id.

Gus Lilur menilai, selama ini banyak UMKM rokok di daerah kesulitan untuk “naik kelas” menjadi entitas legal. Kendala utamanya adalah struktur cukai yang terlalu berat dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan kapasitas produksi serta modal usaha mereka.

Hadirnya skema baru ini diyakini akan menjadi jembatan bagi para pelaku usaha kecil untuk masuk ke jalur legal. Gus Lilur menegaskan bahwa kebijakan ini bisa menjadi pintu masuk lahirnya industri rokok rakyat yang sehat, taat hukum, dan memiliki daya saing yang kuat.

Selain urusan cukai, Gus Lilur menekankan pentingnya strategi transformasi bagi pelaku rokok ilegal. Ia berpendapat bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan hukum atau represif tidak akan pernah cukup untuk menuntaskan persoalan rokok ilegal di Indonesia.

Baginya, negara harus menyediakan jalur transisi yang realistis agar para pelaku usaha ilegal ini mau beralih ke jalur legal. Pendekatan persuasif dan administratif dinilai lebih efektif untuk jangka panjang guna menata ekosistem industri yang lebih tertib.

“Negara harus membuka ruang transformasi. Pengusaha rokok ilegal sebenarnya harus diarahkan masuk ke jalur legal, bukan hanya sekadar ditindak secara hukum,” tegas pengusaha asal Madura tersebut.

Gus Lilur melihat banyak pelaku rokok ilegal sebenarnya memiliki kapasitas produksi yang mumpuni serta pangsa pasar yang jelas. Namun, mereka seringkali terbentur oleh tingginya biaya cukai serta kerumitan sistem perizinan yang dianggap belum ramah terhadap pengusaha kecil.

Jika negara ingin menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan, maka solusinya adalah menyediakan jalan legal yang terjangkau. Kebijakan cukai yang adaptif harus dibarengi dengan kemudahan program transformasi yang jelas dan didampingi secara intensif oleh otoritas terkait.

Lebih jauh, Gus Lilur menegaskan bahwa seluruh rentetan kebijakan penataan ini harus bermuara pada satu tujuan besar. Target akhirnya adalah realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai episentrum industri tembakau nasional yang baru.

KEK Tembakau Madura dipandang sebagai solusi jangka panjang yang integratif untuk membangun ekosistem industri dari hulu ke hilir. Di dalam kawasan ini, nantinya akan tercipta sinergi antara petani, pengusaha industri, perdagangan, hingga sistem pengawasan satu pintu.

“Ujung dari semua ini adalah KEK Tembakau Madura. Di sana nanti akan ada integrasi total yang berpihak pada petani dalam satu sistem yang sangat transparan dan terukur,” lanjut Gus Lilur optimis.

Gus Lilur berharap pemerintah pusat segera merealisasikan langkah-langkah konkret ini agar Madura tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku. Dengan hadirnya KEK, Madura diproyeksikan naik kelas menjadi pusat industri tembakau yang mandiri dan berdaulat bagi ekonomi rakyat.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memperkuat tata kelola desa. Fokus utamanya adalah pengembangan instrumen pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa guna menutup celah praktik lancung.

Langkah ini dinilai strategis karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang paling bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dengan sistem pengadaan yang matang, potensi kebocoran anggaran dalam proyek-proyek pembangunan di tingkat akar rumput diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Sinergi kedua lembaga ini ditegaskan dalam pertemuan audiensi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/5/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi antara program pencegahan korupsi KPK dengan standarisasi pengadaan barang yang disusun oleh LKPP.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa besarnya alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat setiap tahun harus diimbangi dengan integritas aparatur yang mumpuni. Tanpa integritas, secanggih apa pun sistem yang dibangun tidak akan mampu memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

“Jika pondasi di desa sudah baik, maka secara berjenjang kabupaten hingga tingkat negara juga akan menjadi baik. Kuncinya bukan hanya pada aturan yang ketat, tetapi pada kemauan kuat untuk menjalankannya secara jujur,” ujar Setyo dikutip Telusur.id, Selasa (12/5/2026).

Ia memandang penguatan tata kelola desa sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi nasional secara menyeluruh. Desa yang bersih akan menjamin setiap rupiah dana negara dikonversi menjadi pembangunan yang tepat sasaran dan berkualitas bagi warga.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menambahkan bahwa inisiatif LKPP ini sangat selaras dengan Program Desa Antikorupsi yang telah dirintis KPK sejak 2021. Program tersebut kini telah berkembang menjadi model nasional untuk memperkuat akuntabilitas desa.

Hingga saat ini, KPK telah membentuk 33 Desa Percontohan Antikorupsi di 33 provinsi sebagai laboratorium integritas. Desa-desa tersebut terus dipantau secara ketat untuk memastikan nilai-nilai transparansi dan pengawasan masyarakat tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Urgensi pengawasan ini sangat beralasan jika melihat data alokasi dana desa yang fantastis. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024 saja, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp609,68 triliun dari APBN guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi di pelosok daerah.

Namun, Wawan mengingatkan bahwa tantangan di lapangan masih sangat besar, terutama terkait tingginya angka kemiskinan dan masih adanya temuan kasus hukum. Oleh karena itu, integritas dalam pengelolaan dana desa harus menjadi prioritas utama bagi setiap kepala desa dan jajarannya.

KPK juga memberlakukan sanksi tegas bagi desa yang telah mendapatkan predikat antikorupsi namun terbukti melakukan penyimpangan. Predikat tersebut dapat dicabut seketika, yang diikuti dengan penghentian berbagai insentif atau penghargaan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menjelaskan bahwa alat pengukuran Tingkat Kematangan PBJ Desa yang sedang dikembangkan bertujuan agar proses pengadaan di desa lebih seragam dan patuh pada aturan. Hal ini penting untuk memitigasi risiko kesalahan administrasi yang sering berujung pada kasus hukum.

Sarah mengakui bahwa pihaknya mengadopsi banyak indikator keberhasilan dari Program Desa Antikorupsi milik KPK. Rencananya, LKPP akan mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam tools PBJ Desa agar tercipta sistem pengadaan yang lebih transparan dan antikorupsi.

Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan agar indikator tingkat kematangan yang disusun LKPP disinergikan langsung dengan indikator Desa Antikorupsi. Penyelarasan ini diharapkan melahirkan standar regulasi baru yang komprehensif bagi seluruh pemerintahan desa di tanah air.

Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, diharapkan budaya integritas dapat tumbuh semakin kuat di pedesaan sebagai fondasi utama Indonesia yang bersih. Harapan besarnya, setiap anggaran desa dapat dikelola dengan profesional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.