Boyolali,TelusuR.ID – Sebanyak 95 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Boyolali dipersiapkan untuk peluncuran tahap awal program nasional 1.061 KDMP di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesiapan tersebut dipaparkan dalam kegiatan peninjauan di KDMP Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Rabu (13/05/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Kedatangan rombongan menggunakan helikopter di Lapangan Sirkuit Gokart Mojosongo disambut jajaran Forkopimda Boyolali sebelum melanjutkan peninjauan ke lokasi KDMP Desa Kragilan.

Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Dhanu Anggoro Asmoro, S.E. menjelaskan, progres pembangunan KDMP di Kabupaten Boyolali saat ini telah mencapai 250 titik dari total 267 desa dan kelurahan atau sekitar 92 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 180 titik telah mencapai progres 100 persen dan siap mendukung operasional koperasi desa.

“Sebanyak 95 titik di 22 kecamatan dipersiapkan untuk peluncuran tahap awal. Sarana pendukung seperti listrik dan air juga sudah kami siapkan, termasuk pemetaan lokasi sesuai potensi ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah,” ujar Dandim.

Ia menambahkan, KDMP diharapkan menjadi pusat perputaran ekonomi desa yang mampu menggerakkan berbagai sektor usaha masyarakat. Sejumlah rencana pengembangan juga telah disiapkan, mulai dari kolaborasi dengan UMKM lokal, kerja sama dengan BUMD pangan, pelayanan kesehatan masyarakat hingga pengelolaan sampah berbasis zero waste melalui teknologi pyrolysis.

Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan seluruh pihak harus bergerak cepat dan tidak hanya terpaku pada laporan administrasi semata. Menurutnya, yang terpenting adalah mencari solusi bersama agar target operasional seluruh KDMP pada akhir Juli dapat tercapai dengan maksimal.

“Saya ingin semua bergerak cepat, bekerja nyata dan memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai keterlambatan di satu wilayah menghambat seluruh desa,” tegasnya.

Wapang TNI juga meminta seluruh jajaran memanfaatkan personel dan armada yang ada untuk mempercepat distribusi barang ke gerai-gerai KDMP. Saat ini, sekitar 530 gerai telah melakukan penandatanganan kerja sama dan segera memasuki tahap pengisian barang menjelang peresmian operasional.

Menurutnya, lokasi KDMP yang strategis harus dimanfaatkan secara maksimal dengan berbagai inovasi dan kreativitas agar koperasi benar-benar hidup dan berkembang. Ia bahkan mendorong pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara optimal, termasuk pengaturan waktu kerja agar target dapat segera tercapai.

Di kesempatan yang sama, Dirut PT APN Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI dan seluruh pihak dalam menyukseskan program Koperasi Merah Putih. Ia menilai program tersebut menjadi langkah strategis dalam membantu masyarakat meningkatkan perekonomian, membuka peluang usaha serta memperkuat kesejahteraan warga.

“Kami optimis dengan sinergi dan kebersamaan seluruh pihak, program Koperasi Merah Putih dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

(Agus Kemplu)

Sragen,Telusur.ID – Debu jalan dan suara mesin molen tak menghalangi hangatnya kebersamaan di lokasi pengerjaan pengecoran jalan program TMMD Kodim 0725/Sragen. Di sela waktu istirahat, Dansatgas TMMD Letkol Inf Dindin Rohidin S.I.P tampak duduk tanpa sekat bersama anggota Satgas dan warga, bercengkerama serta tertawa bersama di pinggir lokasi pekerjaan. Suasana penuh kekeluargaan itu terlihat di lokasi TMMD pada Rabu (13/5/2026).

Momen sederhana tersebut menjadi gambaran nyata kedekatan antara TNI dan masyarakat selama pelaksanaan TMMD berlangsung. Tanpa membedakan pangkat maupun status, seluruh anggota Satgas dan warga menikmati waktu istirahat dengan penuh keakraban setelah bersama-sama berjibaku menyelesaikan pengecoran jalan demi mempercepat pembangunan desa.

Di hadapan anggota Satgas dan masyarakat, Letkol Inf Dindin Rohidin S.I.P menyampaikan rasa terima kasih atas kekompakan serta semangat gotong royong yang terus terjaga selama pelaksanaan TMMD. Menurutnya, keberhasilan program TMMD tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang selalu hadir membantu setiap proses pekerjaan di lapangan.

“Saya sangat mengapresiasi kekompakan anggota Satgas dan warga. Kebersamaan seperti inilah yang membuat pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. TMMD bukan hanya membangun jalan, tetapi juga membangun kedekatan dan persaudaraan,” ungkap Dansatgas.

Kehadiran TMMD Kodim 0725/Sragen memang membawa manfaat besar bagi masyarakat. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur desa, program tersebut juga mempererat hubungan antara TNI dan rakyat melalui kebersamaan yang terjalin setiap hari. Dari bekerja bersama, makan bersama, hingga duduk santai penuh canda di sela istirahat, semuanya menjadi bukti bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat tetap kuat dan terus hidup di tengah masyarakat.

(Agus Kemplu)

Wonogiri, TelusuR.ID – Babinsa (Bintara Pembina Desa) berperan aktif dalam kegiatan patroli dan pengawasan di pos kamling untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan mereka.

Keterlibatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat setempat, dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 21/Bulukerto Koptu Heru saat mengunjungi toko swalayan di Desa yang menjadi binaannya, Selasa (12/5/2026) malam.

Babinsa mengajak warga untuk bersama sama berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk mempererat hubungan dengan warga.

Babinsa secara rutin berpatroli bersama Linmas untuk mengawasi lingkungan dan titik-titik rawan mencegah tindak kriminalitas dan menekan angka kriminalitas seperti pencurian.

Saat berpatroli, Babinsa menyampaikan pesan-pesan keamanan, mengingatkan warga untuk waspada, dan berhati-hati terhadap isu yang tidak jelas sumbernya atau hoaks.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk bertukar informasi mengenai situasi keamanan dan hal-hal mencurigakan di lingkungan mereka.

(Agus Kemplu)

Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

TelusuR.ID – Jakarta setiap hari memproduksi sekitar 8.000–10.000 ton sampah. Angka itu sulit dibayangkan. Jika ditumpuk, volumenya bisa menyerupai gunung kecil yang terus tumbuh setiap hari tanpa henti. Di banyak kota besar Indonesia, pemandangan truk sampah mengular menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah menjadi rutinitas harian yang dianggap biasa. Padahal sesungguhnya, itu adalah alarm krisis.

Belum lama ini, publik kembali dikejutkan dengan peristiwa longsornya gunungan sampah di kawasan TPST Bantargebang. Tragedi tersebut menjadi simbol nyata betapa pengelolaan sampah nasional sudah berada pada titik kritis. Longsoran sampah bukan sekadar insiden teknis, melainkan gambaran bahwa sistem pengelolaan limbah perkotaan Indonesia sedang menghadapi tekanan luar biasa akibat volume sampah yang terus meningkat setiap hari.

Bantargebang selama ini ibarat “paru-paru terakhir” bagi sampah Jakarta. Namun ketika gunungan sampah mulai longsor, sesungguhnya yang sedang runtuh bukan hanya timbunan limbah, melainkan juga paradigma lama pengelolaan sampah Indonesia yang terlalu bergantung pada sistem angkut-buang dan landfill konvensional.

Selama bertahun-tahun Indonesia memakai pendekatan lama: kumpulkan, angkut, lalu buang. Sampah diperlakukan sebagai barang sisa yang harus disingkirkan secepat mungkin dari kota. Akibatnya, TPA di berbagai daerah mengalami overload, mencemari air tanah, memproduksi gas metana, bahkan memicu kebakaran dan konflik sosial.

TPA Bantargebang kini menjadi simbol nyata bagaimana kota modern bisa “ditelan” oleh sampahnya sendiri. Gunungan sampah raksasa itu sesungguhnya bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan persoalan ketahanan nasional. Ketika kota tidak lagi mampu mengelola sampah, maka kesehatan publik terganggu, kualitas lingkungan turun, biaya sosial meningkat, dan stabilitas perkotaan ikut terancam.

Karena itu, langkah pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang mempercepat proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PLTSa) di berbagai kota patut dibaca sebagai perubahan paradigma besar. Sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya ekonomi dan energi masa depan.

Nilai investasinya pun tidak main-main. Pemerintah menargetkan pembangunan puluhan proyek PLTSa nasional dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar AS. Ini menunjukkan bahwa isu sampah kini sudah naik kelas menjadi agenda strategis negara, setara dengan proyek energi, jalan tol, atau hilirisasi industri.

Di sinilah menariknya. Dunia modern sebenarnya sudah lama menemukan bahwa sampah dapat diubah menjadi energi. Jepang, Singapura, Swedia, hingga Tiongkok berhasil membangun sistem Waste to Energy (WtE) yang mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan listrik.

Teknologinya bekerja relatif sederhana. Sampah dibakar dalam fasilitas insinerasi modern. Panas dari pembakaran digunakan untuk memanaskan boiler hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap itulah yang memutar turbin dan menghasilkan listrik. Dengan sistem modern, volume sampah bahkan bisa berkurang hingga 80–90 persen.

Artinya, ada dua masalah yang selesai sekaligus: sampah berkurang dan energi bertambah.

Bagi Indonesia, pendekatan ini sangat strategis. Pertama, Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis lahan TPA. Kota-kota besar tidak lagi memiliki ruang luas untuk terus memperbesar tempat pembuangan sampah. Kedua, dunia sedang bergerak menuju transisi energi hijau. Negara-negara berlomba mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dalam konteks itu, sampah justru berubah menjadi “tambang energi” baru di perkotaan.

Yang menarik, pengelolaan sampah modern juga berkaitan langsung dengan ekonomi karbon. Selama ini TPA menghasilkan gas metana yang menjadi salah satu penyumbang emisi besar. Dengan teknologi WtE, emisi tersebut dapat ditekan. Pengurangan emisi inilah yang nantinya bisa dikonversi menjadi kredit karbon dan bernilai ekonomi di pasar karbon global.

Artinya, sampah di masa depan bukan hanya menghasilkan listrik, tetapi juga menghasilkan carbon credit, investasi hijau, dan sumber penerimaan ekonomi baru.

Namun tentu saja jalan menuju ke sana tidak mudah.

Masalah terbesar Indonesia sebenarnya bukan pada teknologi, melainkan tata kelola. Pengelolaan sampah masih tersebar di banyak institusi, mulai dari pemerintah daerah, kementerian teknis, hingga operator swasta. Akibatnya koordinasi sering lambat dan kebijakan tidak sinkron.

Selain itu, budaya memilah sampah di masyarakat juga masih rendah. Padahal sistem WtE modern membutuhkan pemilahan yang baik agar proses pengolahan berjalan optimal. Di banyak negara maju, disiplin masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan pengelolaan sampah.

Tantangan lain adalah biaya investasi yang sangat mahal. Satu proyek PLTSa dapat menelan biaya triliunan rupiah dengan masa pengembalian investasi yang panjang. Karena itu pemerintah harus hadir memberikan kepastian regulasi, jaminan proyek, serta kepastian tarif listrik agar investor memiliki kepercayaan.

Tetapi di balik semua tantangan itu, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi hijau baru di Asia Tenggara. Kita memiliki pasar besar, volume sampah besar, kebutuhan energi tinggi, dan dorongan global menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengelolaan sampah modern bukan sekadar isu lingkungan. Ia sudah menjadi bagian dari geopolitik energi, ekonomi hijau, dan masa depan kota-kota modern dunia.

Kota masa depan bukanlah kota yang hanya memiliki gedung tinggi dan jalan lebar. Kota masa depan adalah kota yang mampu mengolah limbahnya sendiri menjadi energi, mengurangi emisi, dan menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan.

Peristiwa longsornya gunungan sampah di Bantargebang harus menjadi alarm keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menunda transformasi pengelolaan sampah nasional. Jika tidak diubah, gunungan sampah akan terus tumbuh menjadi ancaman ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi mendatang.

Indonesia tidak boleh lagi melihat sampah sebagai urusan belakang rumah. Sampah adalah soal masa depan negara. Dan mungkin, dari gunungan sampah yang selama ini dianggap masalah, Indonesia justru sedang menemukan salah satu sumber energi dan kekuatan ekonomi barunya.

Konversi Energi Kedua Republik Indonesia: Amanat Penderitaan Rakyat Madura

Oleh : HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy
*Founder dan Owner BAGASMARA
*Bandar Gas Madura

Kita cukup bahagia, meski juga berduka, ketika Republik Indonesia menjalankan konversi energi pertama dari minyak tanah ke LPG.

Bahagia, karena rakyat kecil akhirnya mendapatkan bahan bakar yang lebih praktis, lebih bersih, dan dalam banyak sisi lebih murah dibanding minyak tanah. Tetapi kita juga berduka, karena konversi itu belum sepenuhnya membebaskan Indonesia dari ketergantungan energi luar negeri. Minyak tanah kita tinggalkan, tetapi LPG yang kita pakai sehari-hari sebagian besar tetap berasal dari impor.

Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sedang bersiap memasuki babak baru: konversi energi kedua, dari LPG ke CNG atau Compressed Natural Gas.

Inilah momentum besar yang patut disambut dengan rasa syukur. Sebab, berbeda dengan LPG yang masih banyak bergantung pada impor, CNG bersumber dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri.

Artinya, jika kebijakan ini dijalankan dengan benar, negara bisa menghemat devisa, subsidi dapat ditekan, dan masyarakat berpeluang mendapatkan energi dengan harga yang lebih murah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa CNG diproyeksikan bisa lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG karena sumber gas dan industrinya berada di dalam negeri. Pemerintah juga memproyeksikan pemanfaatan CNG dapat menghemat devisa negara hingga sekitar Rp130 triliun, sekaligus mengurangi beban subsidi energi.

Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan. Ini soal bagaimana kekayaan alam Madura selama bertahun-tahun mengalir keluar, menghidupi industri besar di Jawa Timur, tetapi belum cukup kuat mengangkat martabat ekonomi rakyat Madura sendiri.

Madura bukan pulau miskin sumber daya. Madura adalah pulau kaya gas.

Selama ini, gas alam Madura telah menjadi salah satu penopang utama kebutuhan energi Jawa Timur. Data yang banyak dikutip menyebut gas alam Madura memasok sekitar 70 persen kebutuhan industri Jawa Timur, terutama dari wilayah Kangean, Sumenep, melalui jaringan pipa laut.

Di sinilah ironi Madura menemukan wajahnya yang paling telanjang: Madura kaya gas, tetapi rakyatnya tetap miskin.

Jembatan Suramadu pernah dibayangkan sebagai pintu perubahan ekonomi Madura. Ia diharapkan menjadi jalan baru bagi perdagangan, investasi, mobilitas manusia, dan pemerataan pembangunan. Tetapi dalam urusan gas, Suramadu hampir tidak punya makna. Sebab, gas Madura tidak mengalir melalui jembatan itu. Gas Madura tidak terlebih dahulu masuk ke dapur rakyat Madura. Gas itu justru dialirkan lewat pipa laut menuju kawasan industri di Jawa Timur.

Setelah sampai di Jawa Timur, gas Madura masuk ke sistem distribusi, industri, dan logistik energi yang lebih besar. Ia menghidupi pabrik, kawasan industri, pembangkit, petrokimia, dan konglomerasi ekonomi di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, serta daerah-daerah lain. Dalam banyak hal, yang menikmati nilai tambah terbesar dari gas Madura bukanlah rakyat Madura, melainkan pusat-pusat industri di luar Madura.

Inilah luka struktural yang harus dibaca dengan jernih. Madura menjadi sumber. Madura menjadi pemasok. Madura menjadi tulang punggung. Tetapi Madura belum menjadi pusat manfaat. Kekayaannya mengalir keluar, sementara desa-desa Madura tetap menunggu tetesan pembangunan yang tak kunjung deras.

Karena itu, ketika pemerintah hendak melakukan konversi LPG ke CNG, Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura.

Di sinilah Amanat Penderitaan Rakyat Madura — AMPERA menemukan maknanya.

AMPERA bukan sekadar teriakan emosional. AMPERA adalah panggilan keadilan. Ia lahir dari kenyataan bahwa rakyat Madura sudah terlalu lama melihat kekayaan alamnya dinikmati pihak lain, sementara daerahnya sendiri tetap tertinggal. AMPERA adalah seruan agar negara hadir bukan hanya sebagai pengatur izin dan pemungut penerimaan, tetapi sebagai penegak keadilan distribusi manfaat.

Karena itu, kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN, dan seluruh pemangku kebijakan energi nasional: libatkan rakyat Madura dalam pengelolaan gas Madura.

Jika negara hendak membangun ekosistem CNG, maka Madura harus menjadi salah satu pusatnya. Jika akan dibangun mother station atau induk stasiun gas untuk memproduksi dan mendistribusikan CNG, maka induk stasiun itu tidak boleh seluruhnya dikuasai oleh pihak luar. Pemerintah daerah di Madura, BUMD-BUMD Madura, koperasi lokal, pesantren, dan pengusaha Madura harus diberi ruang sebagai pelaku utama, atau setidaknya sebagai mitra strategis.

Mother station CNG bukan fasilitas biasa. Ia adalah jantung dari distribusi gas masa depan. Dari sanalah gas bumi dikompresi, disiapkan, dan dikirim ke berbagai titik distribusi. Dari sanalah CNG dapat mengalir ke rumah tangga, UMKM, pesantren, industri kecil, transportasi, pasar, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi rakyat.

Jika fasilitas strategis ini hanya dikuasai oleh konglomerasi besar, maka konversi LPG ke CNG hanya akan mengulang pola lama: sumber daya berasal dari daerah, tetapi nilai tambah mengalir ke pusat-pusat modal.

Madura tidak boleh kembali menjadi halaman belakang. Madura harus menjadi halaman depan dari kebijakan energi nasional.

Konversi LPG ke CNG adalah kebijakan yang sangat strategis. Ia bukan sekadar mengganti tabung. Ia bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar. Ia adalah perubahan arsitektur energi nasional. Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menurunkan ketergantungan impor, menghemat ratusan triliun devisa, mengurangi beban subsidi, dan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas.

Tetapi jika dilakukan secara tidak adil, konversi ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Rakyat tetap menjadi konsumen. Daerah penghasil tetap menjadi penonton. Pengusaha lokal tetap tersisih. BUMD tetap berada di pinggir. Sementara keuntungan besar dari stasiun-stasiun gas, distribusi CNG, rantai logistik, dan perdagangan energi kembali berputar di tangan segelintir kelompok besar.

Karena itu, sejak awal, desain konversi LPG ke CNG harus memasukkan klausul keadilan bagi daerah penghasil. Madura harus mendapatkan kuota pengelolaan. Madura harus mendapatkan alokasi mother station. Madura harus mendapatkan hak kemitraan. Madura harus mendapatkan ruang dalam rantai bisnis CNG, mulai dari pengelolaan induk stasiun, distribusi, transportasi, hingga layanan akhir kepada masyarakat.

Jika kuota pengelolaan mother station terbatas, maka Pertagas, PGN, SKK Migas, dan badan usaha terkait harus bermitra dengan BUMD-BUMD Madura atau pengusaha Madura. Kemitraan itu tidak boleh bersifat kosmetik. Tidak boleh hanya menjadikan orang Madura sebagai nama di atas kertas. Kemitraan itu harus nyata: ada saham, ada pengelolaan, ada alih teknologi, ada lapangan kerja, ada peningkatan kapasitas, dan ada manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Madura membutuhkan kehadiran negara yang adil. Bukan negara yang sekadar mengambil gasnya. Bukan negara yang hanya mencatat produksinya. Bukan negara yang hanya menjadikan Madura sebagai angka dalam neraca energi nasional. Madura membutuhkan negara yang berani berkata: karena Madura memberi banyak kepada Republik, maka Republik juga harus mengembalikan manfaat yang layak kepada Madura.

Inilah saatnya gas Madura tidak hanya menerangi pabrik-pabrik di luar Madura, tetapi juga menyalakan harapan rakyat Madura. Inilah saatnya kekayaan Madura tidak hanya mengalir melalui pipa laut ke pusat industri, tetapi juga menetes ke dapur, warung, pesantren, UMKM, dan keluarga-keluarga kecil di Madura.

Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan. Dari LPG ke CNG. Dari impor ke sumber daya domestik. Dari ketergantungan ke kemandirian. Dari ketimpangan ke pemerataan.

Dan bagi Madura, konversi ini harus menjadi lebih dari sekadar kebijakan energi. Ia harus menjadi jalan pulang kekayaan Madura kepada rakyat Madura.

Itulah makna terdalam dari AMPERA: Amanat Penderitaan Rakyat Madura.

Negara harus hadir. Negara harus adil. Negara harus memastikan bahwa gas Madura tidak lagi menjadi cerita tentang pulau kaya yang rakyatnya tetap miskin.

Salam Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi menggelar Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kabupaten Jombang tahun 2026. Perhelatan yang diikuti oleh para siswa kelas 4 ini dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jombang dan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan budaya literasi di kalangan generasi alpha. Selain mengasah kemampuan komunikasi, lomba ini dirancang untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap kekayaan cerita rakyat dan warisan budaya lokal yang ada di wilayah nusantara.

Sebanyak 50 peserta didik terbaik dari berbagai sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah siap menunjukkan kebolehannya di atas panggung. Panitia membagi jalannya lomba dalam dua sesi, di mana 25 peserta tampil pada hari pertama, disusul 25 peserta lainnya pada hari berikutnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Thonsom Pranggono, menegaskan bahwa ajang ini merupakan wadah seleksi untuk mencari bibit unggul. Nantinya, pemenang utama akan didaulat menjadi wakil Kabupaten Jombang dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Jawa Timur.

“Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan bertutur dan keberanian tampil di depan umum. Semoga lomba ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan indeks literasi generasi muda di Jombang,” ujar Thonsom dalam laporan pembukaannya, Selasa (12/5/2026).

Mewakili Penjabat Bupati Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, hadir untuk membuka acara secara resmi. Dalam arahannya, Agus menekankan bahwa peningkatan minat baca memerlukan inovasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan religius.

Sekdakab mendorong Dinas Perpustakaan agar proaktif melakukan survei ke pondok-pondok pesantren untuk menyediakan buku atau kitab yang relevan dengan kebutuhan santri. Langkah ini dinilai strategis agar gairah membaca terus tumbuh secara merata di seluruh wilayah “Kota Santri”.

Agus juga memberikan pesan penyemangat bagi para peserta agar fokus pada pengembangan kepercayaan diri. Menurutnya, proses menyusun kata dan berani tampil di depan publik jauh lebih berharga daripada sekadar urusan menang atau kalah dalam sebuah kompetisi.

Dukungan nyata juga datang dari Bunda Literasi Kabupaten Jombang, Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi, yang hadir mendampingi para peserta. Kehadirannya memberikan energi positif bagi para siswa yang tengah berjuang membawakan narasi-narasi lokal di hadapan dewan juri.

Hadir pula dalam acara tersebut Ketua I TP PKK Kabupaten Jombang Ning Ema Erfina Salmanudin, jajaran Staf Ahli Bupati, hingga para pegiat literasi dan praktisi pendidikan. Kemeriahan pembukaan semakin terasa dengan penampilan monolog spesial dari siswi SMA Negeri 3 Jombang, Hibah Mahbubiyahtun Nabilah.

Dari sisi teknis, para peserta dinilai oleh dewan juri kompeten dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pendidikan, komunikasi, hingga budayawan. Kriteria penilaian mencakup performa penguasaan panggung, teknik bertutur, intonasi, hingga kreativitas dalam membawakan materi cerita.

Ada aturan unik dalam lomba ini, yakni peserta dilarang menggunakan instrumen musik pengiring dari perangkat elektronik. Segala bentuk bunyi-bunyian pendukung cerita hanya diperbolehkan berasal dari anggota tubuh peserta guna menguji kreativitas dan kemurnian teknik bertutur.

Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyiapkan apresiasi berupa trofi, piagam, dan uang pembinaan dengan total jutaan rupiah bagi para juara. Penyerahan penghargaan tersebut rencananya akan dilakukan secara simbolis pada Festival Literasi yang digelar Oktober 2026 mendatang.

Melalui sinergi antara sekolah, guru, dan pemerintah, ajang ini diharapkan mampu melahirkan orator-orator muda berbakat. Juara pertama dipastikan memegang tiket emas untuk membawa nama harum Kabupaten Jombang ke jenjang yang lebih tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Di tengah derasnya arus informasi digital yang nyaris tanpa henti, RSUD Jombang mengambil langkah proaktif dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Isu ini menjadi bahasan utama dalam program inovatif “Humas RSUD Jombang Menyapa” yang mengulas dampak psikologis di tengah era digitalisasi.

Narasumber dalam program tersebut, CH. Widayanti, S.Psi., M.Si., M.Psi., seorang Psikolog klinis, mengungkapkan bahwa gangguan kesehatan mental sering kali bermula dari gejala sederhana yang kerap diabaikan. Salah satu tanda awal yang paling umum ditemukan adalah rasa mudah lelah dan menurunnya daya konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari.

Widayanti menjelaskan, fenomena kelelahan ini jamak dialami oleh berbagai kalangan usia karena pola hidup masyarakat modern yang terpapar informasi secara simultan. Otak manusia, menurutnya, memiliki batasan tertentu dalam memproses stimulasi yang datang secara bersamaan dan terus-menerus.

“Otak manusia pada dasarnya tidak didesain untuk menerima stimulasi informasi secara terus-menerus dalam waktu bersamaan. Ketika dipaksa, otak akan mengalami kelelahan. Ini bukan berarti kita lemah, tetapi lingkungan digital kita yang berubah sangat cepat,” jelas Widayanti pada Selasa (12/5/2026) dikutip Telusur.id

Faktor utama pemicu kelelahan mental ini adalah paparan media sosial yang masif, konsumsi berita negatif, hingga tuntutan sosial untuk selalu memperbarui informasi. Jika otak terus dipaksa berpikir tanpa jeda, dampaknya akan sangat terasa pada stabilitas emosional dan kondisi psikologis seseorang.

Lebih jauh, psikolog RSUD Jombang ini memaparkan lima faktor utama pemicu kecemasan di era digital. Faktor pertama adalah overload informasi, yakni kondisi di mana derasnya notifikasi dan konten masuk ke ruang privat seseorang tanpa mengenal waktu.

Faktor kedua adalah perbandingan sosial, yakni kecenderungan seseorang untuk membandingkan realitas hidupnya dengan “wajah sempurna” yang ditampilkan orang lain di media sosial. Hal ini sering kali memicu rasa tidak puas dan rendah diri yang mendalam.

Selanjutnya, faktor ketiga berkaitan dengan kebutuhan validasi yang berlebihan. Banyak orang kini sangat bergantung pada jumlah angka like, komentar, hingga jumlah penonton di setiap unggahan mereka. Jika respons yang diterima tidak sesuai harapan, maka akan muncul perasaan stres, cemas, hingga amarah.

Faktor keempat adalah fenomena FOMO (Fear of Missing Out) atau rasa takut tertinggal tren yang sedang viral. Sementara faktor kelima adalah batas hidup yang semakin kabur, di mana waktu istirahat dan bekerja menjadi tidak jelas akibat keterikatan yang sangat kuat pada gawai.

Masyarakat juga diminta mewaspadai tanda-tanda kecemasan digital, mulai dari sulit lepas dari ponsel, pola pikir berlebih (overthinking), hingga insomnia. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan yang serius seperti burnout kronis hingga depresi.

Gejala lanjutan dari gangguan mental ini bahkan bisa bermanifestasi secara fisik, seperti jantung berdebar, pusing, hingga ketakutan yang tidak beralasan. Pada tahap tertentu, penderita akan mulai menarik diri dari lingkungan sosial dan kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya disukai.

Sebagai langkah pencegahan, Widayanti menyarankan masyarakat untuk mulai membatasi durasi paparan layar (screen time). Bagi anak di bawah dua tahun, ia sangat tidak menganjurkan penggunaan ponsel, sementara untuk usia 2 hingga 5 tahun dibatasi maksimal satu jam per hari.

Bagi orang dewasa, ia merekomendasikan penggunaan gawai tidak lebih dari 30 menit tanpa jeda. Memberikan waktu relaksasi bagi otak dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau berbincang langsung tanpa layar menjadi kunci pemulihan energi mental.

Edukasi mengenai kesehatan mental ini dinilai perlu diperkuat agar masyarakat mampu mengenali gejala sejak dini. Kesadaran untuk mencari bantuan profesional menjadi langkah krusial agar gangguan psikologis tidak berlarut-larut dan merusak kualitas hidup.

RSUD Jombang menyatakan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan mental melalui layanan psikologi yang tersedia setiap Senin hingga Jumat. Masyarakat dapat berkonsultasi secara tatap muka untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat dari para ahli.

Selain layanan konvensional, RSUD Jombang juga menyediakan solusi digital melalui aplikasi SIKONDE (Sistem Informasi, Konseling, Deteksi Dini, dan Edukasi Psikologi). Aplikasi ini memudahkan masyarakat mengakses layanan konsultasi secara daring tanpa harus terkendala jarak dan waktu.

Ketika 320 WNA Mengelola Judi Online di Jakarta: Alarm Kedaulatan Negara

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

TelusuR.ID – Penggerebekan jaringan judi online internasional yang melibatkan 320 warga negara asing (WNA) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, bukan sekadar berita kriminal biasa. Ia adalah alarm keras tentang bagaimana wajah ancaman terhadap negara telah berubah.

Dulu, ancaman negara identik dengan invasi militer, penyusupan senjata, atau perang terbuka. Kini, ancaman hadir dalam bentuk yang lebih senyap: server, laptop, visa, apartemen sewaan, rekening digital, dan jaringan internet lintas negara.

Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ratusan WNA ternyata mampu membangun “pabrik judi online” yang diduga mengoperasikan puluhan situs digital secara sistematis. Mereka bekerja dalam ruang tertutup, hidup dalam komunitas eksklusif, bergerak nyaris tanpa interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Namun dampaknya mengalir ke seluruh Indonesia: menghancurkan ekonomi keluarga, menciptakan kecanduan digital, hingga memicu kebocoran devisa dan pencucian uang lintas negara.

Pertanyaan paling mendasar tentu muncul: bagaimana ratusan WNA bisa masuk, tinggal, dan menjalankan aktivitas ilegal secara terorganisasi di pusat ibu kota?

Jawabannya kemungkinan pahit: ada celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan secara sistematis.

Kasus ini memperlihatkan bahwa ancaman keimigrasian modern tidak lagi hanya soal orang asing overstay atau pelanggaran administrasi biasa. Kini, imigrasi berada di garis depan pertarungan kedaulatan digital dan ekonomi nasional.

Bisa jadi sebagian dari mereka masuk menggunakan visa wisata, visa bisnis, atau sponsor tertentu yang kemudian disalahgunakan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahkan telah menegaskan adanya dugaan pemalsuan sponsor visa dan membuka kemungkinan pemidanaan terhadap pihak penjamin yang terlibat.

Di sinilah persoalan menjadi serius. Sebab sistem sponsor dalam keimigrasian sejatinya dibangun atas dasar tanggung jawab hukum. Ketika sponsor berubah menjadi “jasa masuk” bagi operasi ilegal transnasional, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya aturan administrasi, tetapi integritas negara.

Indonesia tampaknya mulai dibaca sebagai pasar besar sekaligus basis operasi yang potensial bagi jaringan judi online internasional. Populasi digital yang besar, tingginya pengguna internet, serta besarnya perputaran uang di sektor ilegal membuat Indonesia menjadi target empuk.

Dalam perspektif geopolitik modern, kontrol terhadap arus manusia dan arus data adalah bagian dari kekuatan negara. Negara yang tidak mampu mengawasi siapa yang masuk, bekerja, dan menjalankan aktivitas digital di wilayahnya perlahan akan kehilangan kontrol atas ruang kedaulatannya sendiri.

Inilah mengapa persoalan judi online tidak bisa lagi dibaca semata-mata sebagai isu moral atau kriminal biasa. Ia sudah berkembang menjadi ancaman keamanan nasional nonmiliter.

Bayangkan ironi ini: di saat negara sedang mendorong transformasi digital, ekonomi kreatif, dan hilirisasi teknologi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, justru ruang digital Indonesia disusupi oleh industri ilegal transnasional yang memanfaatkan teknologi untuk merusak masyarakat.

Judi online bekerja seperti perusahaan modern. Ada operator, tim pemasaran, pengelola transaksi, customer service, hingga pengatur algoritma digital. Mereka berpindah server dengan cepat, menggunakan rekening nominee, memanfaatkan cryptocurrency, dan bekerja lintas yurisdiksi negara.

Karena itu, pendekatan penanganannya juga tidak bisa konvensional.

Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital. Pengawasan visa tidak cukup berhenti di pintu masuk bandara. Negara harus mulai membangun integrasi intelijen antara data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, hingga pengawasan hunian dan kawasan bisnis.

Di era kecerdasan buatan (AI), profiling risiko WNA berbasis big data sudah bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Negara harus mampu mendeteksi pola-pola mencurigakan sejak awal: kedatangan dalam jumlah besar, sponsor berulang, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga pola tinggal tertutup dalam satu lokasi tertentu.

Di titik inilah negara, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu melakukan transformasi pengawasan secara lebih agresif dan modern.

Pertama, memperkuat selective policy keimigrasian berbasis risiko. Indonesia harus semakin selektif terhadap WNA yang masuk, terutama dari sektor-sektor dan pola perjalanan yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen keamanan nasional.

Kedua, membangun sistem integrated immigration intelligence. Data perlintasan, sponsor, tempat tinggal, aktivitas ekonomi, hingga pola digital perlu diintegrasikan dengan Polri, PPATK, Komdigi, BIN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa bekerja dalam pola sektoral yang terpisah-pisah.

Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Selama ini sponsor sering dipandang formalitas administratif. Padahal sponsor adalah pintu utama masuknya orang asing. Karena itu, sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.

Keempat, memperkuat pengawasan wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, atau kantor tertutup sebagai basis operasi. Karena itu, pengawasan keimigrasian tidak cukup hanya di bandara dan pelabuhan, tetapi juga harus bergerak ke pusat-pusat ekonomi digital perkotaan.

Kelima, mempercepat penggunaan AI dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Dunia kejahatan sudah menggunakan teknologi tinggi. Negara tidak bisa lagi bekerja dengan pola manual. Sistem analitik harus mampu membaca anomali: misalnya kedatangan WNA dalam jumlah besar dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, atau aktivitas digital dan transaksi mencurigakan.

Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala. Judi online adalah kejahatan multidimensi. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi. Dibutuhkan model whole of government approach yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kasus Hayam Wuruk menunjukkan bahwa perang melawan judi online pada hakikatnya adalah perang menjaga kedaulatan negara.

Kedaulatan hari ini bukan hanya soal menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal global.

Karena jika negara lengah, maka kota-kota besar kita perlahan bisa berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya hukum, tetapi masa depan kedaulatan Indonesia sendiri.

Jacob Ereste :

Ulang Tahun Aktivis yang Dimaknai Iwan Sumule sebagai Konsolidasi Demokrasi dan Persemaian Gagasan Kerakyatan

TelusuR.ID – Rumah Konsolidasi Demokrasi ProDem di Jalan Veteran I No. 27, Jakarta Pusat, malam itu tampak hidup. Bukan sekadar ramai oleh tawa dan lagu-lagu nostalgia, tetapi juga dipenuhi energi pergerakan yang terasa kental. Para aktivis muda dari berbagai elemen hadir merayakan ulang tahun Rianda Bermawi yang ke-34. Namun, seperti lazimnya tradisi kaum pergerakan, sebuah pertemuan tidak pernah berhenti hanya sebagai seremoni sosial.

Di tempat itu, gagasan dirawat. Sikap politik dipertemukan. Dan demokrasi dibicarakan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai ikhtiar yang harus terus dijaga denyutnya.

Rumah Konsolidasi Demokrasi yang dibangun Iwan Sumule — Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sekaligus Komisaris PT Pupuk Indonesia — sejak awal memang tidak diniatkan sekadar menjadi markas pertemuan aktivis. Motto yang terpampang di dindingnya memberi penegasan arah perjuangan:

“Perwujudan demokrasi harus hadir dalam setiap kehidupan dan sampai ke piring-piring rakyat.”

Kalimat itu penting. Sebab demokrasi yang gagal menyentuh kebutuhan rakyat pada akhirnya hanya akan menjadi prosedur politik tanpa jiwa. Demokrasi tidak cukup hidup di ruang seminar, panggung debat, atau kontestasi elektoral. Demokrasi harus terasa dalam kesejahteraan rakyat, harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga kepastian hidup masyarakat kecil.

Karena itu, momentum ulang tahun Rianda Bermawi dimaknai Iwan Sumule lebih jauh sebagai ruang konsolidasi moral dan politik generasi muda. Sebuah ruang untuk menjaga kesinambungan idealisme aktivisme di tengah arus pragmatisme kekuasaan yang sering kali melumpuhkan daya kritis.

Naluri aktivis dalam diri Iwan Sumule tampak belum berubah. Jabatan publik yang kini diembannya tidak menjauhkan dirinya dari habitat perjuangan. Justru sebaliknya, ia tampak ingin memastikan bahwa kekuasaan tetap memiliki hubungan batin dengan aspirasi rakyat dan denyut gerakan sosial.

Seperti burung bangau yang terbang tinggi melintasi banyak musim, tetapi tetap mengenali rawa tempat asalnya.

Acara yang berlangsung pada 11 Mei 2026 itu berlangsung sederhana, namun penuh makna. Lagu-lagu karaoke era 1980–1990-an mengalun akrab, membangun suasana cair di antara para aktivis lintas generasi. Tetapi di balik canda dan nostalgia itu, ada kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tidak kehilangan ruh kerakyatannya.

Rianda Bermawi sendiri merupakan bagian dari generasi kader HMI yang tumbuh dalam tradisi intelektual dan pergerakan mahasiswa. Kehadiran sejumlah aktivis dari kelompok Cipayung memperlihatkan bahwa jejaring pergerakan generasi muda Indonesia masih memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga arah perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks itu, acara ulang tahun ini memperoleh makna simbolik yang lebih dalam. Ia menjadi penanda bahwa aktivisme tidak boleh mati ketika seseorang memasuki lingkar kekuasaan. Justru di sanalah konsistensi diuji: apakah jabatan membuat seseorang lupa pada cita-cita awal perjuangan, atau tetap menjadikan kekuasaan sebagai alat pengabdian kepada rakyat.

Jejak itu tampak pada fokus perhatian Iwan Sumule terhadap agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebuah sikap yang memperlihatkan bahwa keberpihakan sosial tidak berhenti sebagai retorika, tetapi harus diterjemahkan dalam kerja nyata.

Dalam pengantar singkatnya, Iwan Sumule menyampaikan pesan tentang pentingnya “kesabaran revolusioner”. Sebuah istilah yang mengandung makna mendalam: perubahan besar tidak selalu lahir dari ledakan sesaat, tetapi dari ketekunan panjang menjaga idealisme, merawat kesadaran, dan konsisten memperjuangkan nilai.

Pesan itu kemudian diperdalam melalui pembacaan tiga puisi oleh Bambang Isti Nugroho — aktivis 1978 berhaluan sosialis yang pernah merasakan penjara Orde Baru di LP Wirogunan. Kehadirannya menghadirkan memori sejarah tentang panjangnya perjalanan demokrasi Indonesia yang dibangun melalui pengorbanan, keteguhan, dan keberanian melawan otoritarianisme.

Salah satu puisinya yang berjudul “Anjing-Anjing Satir sebagai Penjaga Sosialisme di Indonesia” dipersembahkan kepada Iwan Sumule dan Rachman Tolleng. Sebuah penghormatan simbolik kepada tokoh-tokoh yang tetap menjaga idealisme sosial dalam senyap, jauh dari hiruk-pikuk pencitraan politik.

Suasana kemudian kembali cair melalui testimoni dan canda dari sahabat-sahabat Rianda Bermawi. Bahkan asal-usul Bacan, kampung halaman Rianda, ikut menjadi metafora optimisme politik. Seperti batu akik Bacan yang pernah mendunia, para sahabatnya meyakini Rianda juga memiliki masa depan yang terang dalam perjalanan politik dan pergerakan nasional.

Sebagai penutup, tausiah disampaikan Sri Eko Sriyanto Galgendu, tokoh spiritual yang dikenal mendampingi perjalanan politik Joko Widodo sejak sebelum menjadi Wali Kota Solo hingga Presiden Republik Indonesia. Kehadirannya memberi dimensi reflektif bahwa perjuangan politik tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan strategi, tetapi juga kejernihan batin serta keteguhan moral.

Pada akhirnya, acara ulang tahun ini bukan semata perayaan usia.

Ia adalah perayaan atas konsistensi sikap.

Perayaan atas persahabatan dalam perjuangan.

Dan yang lebih penting, pengingat bahwa demokrasi hanya akan tetap hidup apabila terus dirawat oleh orang-orang yang bersedia menjaga idealisme, meski berada dekat dengan kekuasaan.

Di rumah sederhana itu, demokrasi tampak belum kehilangan penjaganya.

Lingkaran I Istana, 11 Mei 2026

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat gotong royong terus ditunjukkan personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2026 Kodim 0724/Boyolali dalam menyelesaikan sasaran fisik rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Ibu Manisri di Desa Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Selasa (12/05/26).

Pengerjaan rehab rumah dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Satgas TMMD dan warga setempat. Kebersamaan dan kekompakan di lapangan menjadi bukti nyata semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat demi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator lapangan, Peltu Sutarto mengatakan, pengerjaan RTLH terus dikebut agar dapat selesai tepat waktu sebelum program TMMD ditutup. Menurutnya, program tersebut bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memberi harapan baru bagi warga untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar rehab rumah ini selesai sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ungkap Peltu Sutarto.

(Agus Kemplu)