Jombang, TelusuR.ID — Warga Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam rumahnya, Jumat (15/5/2026) siang. Korban diketahui bernama Fandra Fani Kharisma (35).

Korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan mengeluarkan aroma tidak sedap dari dalam rumahnya di Jalan Arjuna RT 004 RW 002 Desa Denanyar. Polisi menduga korban telah meninggal dunia sekitar tiga hari sebelum ditemukan.

Kapolsek Kota Jombang AKP Edy Widoyono mengatakan, jasad korban pertama kali diketahui setelah seorang saksi bernama Miftachul Arief datang ke rumah korban untuk mengantarkan makanan sekitar pukul 11.45 WIB.

Namun saat tiba di lokasi, saksi merasa curiga karena makanan yang sebelumnya diantar juga belum diambil oleh korban. Selain itu, rumah korban dalam kondisi tertutup rapat.

“Ketika saksi datang untuk mengirim makanan, makanan sebelumnya ternyata masih belum diambil. Rumah dalam keadaan terkunci dan dari dalam tercium bau tidak sedap,” kata Edy kepada wartawan, Jumat (15/5).

Karena khawatir terjadi sesuatu, saksi kemudian menghubungi keluarga korban. Bersama pihak keluarga, saksi lalu berinisiatif mendobrak pintu belakang rumah.

Setelah berhasil masuk, korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tubuh korban mulai membusuk dan aroma menyengat tercium di seluruh ruangan rumah.

Penemuan itu sontak membuat geger warga sekitar. Sejumlah warga terlihat memadati area sekitar rumah korban saat proses evakuasi berlangsung.

Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi bersama petugas SPKT Polres Jombang, Unit Inafis, serta BPBD Jombang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan evakuasi jasad korban.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban maupun di dalam rumah. Dugaan sementara, korban meninggal dunia akibat sakit.

“Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dugaan sementara korban meninggal karena sakit,” ujar Edy.

Berdasarkan keterangan keluarga dan warga sekitar, korban diketahui mengalami depresi atau gangguan kejiwaan. Selama ini korban tinggal seorang diri dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Warga menyebut korban lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan kerap menutup diri dari aktivitas sosial di lingkungannya.

Sementara itu, pelapor dalam peristiwa tersebut diketahui bernama Devi Natalia, warga Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Jenazah korban selanjutnya dievakuasi untuk dilakukan visum et repertum guna memastikan penyebab pasti kematian. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mendalami kasus tersebut.

Ketika Bebas Visa Menjadi Celah Judi Online: Alarm Kedaulatan Digital Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Penggerebekan markas judi online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) di Jakarta dan Batam bukan sekadar penindakan kriminal biasa. Peristiwa ini adalah alarm keras bagi Indonesia tentang berubahnya wajah ancaman terhadap negara modern.

Dulu, ancaman terhadap kedaulatan identik dengan invasi militer, penyusupan bersenjata, atau konflik terbuka di wilayah perbatasan. Kini ancaman hadir jauh lebih senyap, bekerja diam-diam melalui server digital, apartemen tertutup, rekening nominee, transaksi elektronik lintas negara, serta jaringan internet global yang sulit terlihat mata publik.

Di tengah hiruk-pikuk kota besar Indonesia, sindikat internasional ternyata mampu membangun “pabrik judi online” yang bekerja sistematis dan profesional. Mereka hidup dalam komunitas tertutup, memanfaatkan teknologi tinggi, bergerak dengan pola terorganisasi, dan mengeksploitasi celah regulasi yang tersedia. Semua dijalankan dari balik layar laptop dan koneksi internet.

Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan bebas visa ASEAN di tengah meningkatnya kejahatan siber lintas negara.

Tidak dapat dipungkiri, kebijakan bebas visa memiliki manfaat strategis. Ia memperkuat konektivitas kawasan, mempercepat arus bisnis, mendorong pertumbuhan pariwisata, serta mempererat integrasi ekonomi ASEAN. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa keterbukaan tanpa pengawasan yang adaptif dapat berubah menjadi titik rawan bagi keamanan nasional.

Indonesia kini menghadapi tantangan besar: bagaimana menjaga keterbukaan ekonomi tanpa membiarkan wilayahnya dipakai sebagai basis operasi kejahatan digital internasional.

Jakarta dan Batam menjadi lokasi favorit sindikat tentu bukan tanpa alasan.

Jakarta menawarkan seluruh kebutuhan operasi digital modern: internet cepat, akses ke sistem keuangan nasional, ribuan apartemen, ekosistem digital yang besar, serta mobilitas manusia yang sangat tinggi. Dalam kota sebesar Jakarta, keberadaan operator asing dengan mudah tersamarkan di tengah padatnya aktivitas urban.

Sementara Batam memiliki nilai strategis berbeda. Kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia membuat mobilitas keluar-masuk menjadi sangat mudah. Sebagai kawasan perdagangan dan transit internasional, Batam ideal digunakan untuk rotasi personel, perpindahan dana, hingga penyamaran aktivitas lintas negara.

Namun ada satu aspek penting yang sering luput dibahas secara terbuka: keberadaan sponsor lokal di Indonesia.

Dalam banyak kasus keimigrasian, WNA hampir tidak pernah bekerja sendiri. Mereka umumnya masuk dengan dukungan sponsor dari pihak di Indonesia, baik individu maupun badan usaha. Sponsor inilah yang sering menjadi pintu awal masuknya jaringan.

Karena itu, penanganan kasus judi online tidak boleh berhenti pada penangkapan operator asing di lapangan. Negara harus berani mengejar aktor domestik yang menjadi fasilitator.

Kita harus jujur mengakui bahwa sindikat sebesar ini hampir mustahil bekerja tanpa dukungan jaringan lokal. Mereka membutuhkan penyedia tempat tinggal, pembuka rekening, peminjam identitas, perusahaan penjamin, hingga pihak yang membantu pengurusan izin tinggal.

Artinya, terdapat ekosistem domestik yang ikut menopang operasi ilegal tersebut.

Di sinilah pentingnya evaluasi serius terhadap sistem sponsorship dan pengawasan orang asing di Indonesia. Sponsor tidak boleh lagi dipandang sekadar formalitas administratif. Sponsor harus bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan dan aktivitas WNA yang dijaminnya.

Jika sponsor terbukti memfasilitasi atau membiarkan aktivitas ilegal, maka sanksi pidana, pencabutan izin usaha, hingga blacklist harus diterapkan secara tegas.

Karena itu, negara tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional.

Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital nasional.

Pertama, memperkuat selective policy berbasis risiko. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen keamanan nasional. Negara harus semakin selektif terhadap pola kedatangan WNA yang berpotensi disalahgunakan.

Kedua, membangun integrated immigration intelligence. Data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, sponsor, hingga pola hunian harus terintegrasi dengan Polri, PPATK, BIN, Komdigi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa lagi bekerja secara sektoral.

Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.

Keempat, memperluas pengawasan ke wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, dan kantor tertutup sebagai basis operasi. Pengawasan keimigrasian tidak cukup berhenti di bandara dan pelabuhan.

Kelima, mempercepat penggunaan artificial intelligence dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Negara harus mampu membaca anomali sejak awal: kedatangan massal dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga transaksi digital mencurigakan.

Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala melalui pendekatan whole of government. Judi online merupakan kejahatan multidimensi yang tidak mungkin ditangani oleh satu institusi saja.

Pemerintah juga perlu mulai mengevaluasi secara serius kebijakan bebas visa serta pola pengawasan terhadap negara-negara yang berulang kali muncul dalam kasus kejahatan siber dan judi online lintas negara. Evaluasi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional, melainkan memastikan bahwa keterbukaan tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional.

Kasus Jakarta dan Batam memperlihatkan bahwa ancaman terhadap Indonesia hari ini bukan hanya datang dari senjata, tetapi juga dari keyboard, server, dan jaringan keuangan ilegal global.

Kedaulatan di era digital bukan lagi semata menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal yang bekerja diam-diam di balik layar komputer dan koneksi internet.

Jika negara lengah, kota-kota besar Indonesia perlahan dapat berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bergerak senyap namun menghancurkan dari dalam.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar penegakan hukum, melainkan masa depan kedaulatan Indonesia sendiri.

Jombang,TelusuR.ID – Di sebuah musholla kecil di selatan Balai Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kamis malam itu, suasana terasa berbeda. Tidak ramai. Tidak gaduh. Tetapi hangat.

Beberapa pemuda bersarung duduk lesehan. Sebagian masih mengenakan jaket hijau GP Ansor. Di sudut lain, para Banser bercengkerama sambil menyeruput kopi. Sesekali terdengar suara motor lewat memecah sunyi desa.

Malam itu, 14 Mei 2026, Pimpinan Ranting GP Ansor Desa Mayangan menggelar Musyawarah Anggota (Musta). Forum tertinggi di tingkat ranting. Tempat para kader muda Nahdlatul Ulama menentukan arah organisasi dua tahun ke depan.

Acara berlangsung di Musholla Shirojut Tholibin. Sederhana. Tetapi justru di tempat-tempat sederhana seperti itulah, denyut organisasi desa sering kali terasa paling hidup.

Hadir jajaran pengurus PAC GP Ansor Jogoroto, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga warga sekitar. Mereka mengikuti jalannya musyawarah dengan tenang. Tidak ada ketegangan berlebihan. Semua tampak cair. Khas musyawarah kampung yang masih menjaga tradisi guyub.

Penasehat PC GP Ansor Jombang, Sahabat M. Miftahus Saidin, mengingatkan pentingnya kaderisasi. Baginya, Ansor bukan sekadar organisasi pemuda. Ansor adalah tempat menempa generasi muda NU agar siap mengabdi.

“Ansor harus menjadi tempat lahirnya generasi muda yang siap berkhidmah untuk agama, masyarakat, dan bangsa,” ujarnya.

Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi di desa-desa seperti Mayangan, kalimat semacam itu masih punya tenaga. Masih dipercaya.

Ketua ranting demisioner, Sahabat Burhan Alawiy, tampak lega. Ia mengapresiasi semangat para kader yang bertahan mengikuti musyawarah hingga selesai. Tidak mudah menjaga semangat organisasi pemuda di tengah zaman yang makin sibuk oleh layar telepon genggam.

Sementara Ketua Ranting NU Desa Mayangan, Ustadz M. Agus Salim, berharap hubungan NU dan GP Ansor semakin kuat. Terutama dalam membina generasi muda desa agar tidak kehilangan arah.

Musyawarah berjalan relatif singkat. Tidak banyak perdebatan. Peserta akhirnya sepakat secara mufakat menetapkan Sahabat M. Yasin sebagai Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Desa Mayangan masa khidmat 2026–2028.

Tidak ada tepuk tangan yang meledak-ledak. Hanya senyum dan jabat tangan. Tetapi justru di situlah kekuatan organisasi desa: tenang, sederhana, namun terus berjalan.

Di banyak tempat, anak muda desa mulai menjauh dari organisasi sosial dan keagamaan. Tetapi di Mayangan, malam itu memberi tanda lain. Bahwa masih ada anak-anak muda yang mau berkumpul di musholla, berbicara tentang pengabdian, tentang desa, dan tentang masa depan.

Barangkali, Indonesia memang masih disangga oleh pertemuan-pertemuan kecil semacam itu. Di musholla kampung. Di tikar sederhana. Dengan kopi panas dan semangat kebersamaan yang belum padam.

Dari “Kitab MA HA IS MA YA” Menuju Diplomasi Spiritual Global: Indonesia sebagai Mercu Suar Peradaban Dunia

oleh : Jacob ereste

Jakarta, TelusuR.ID – Kecerdasan yang berpadu dengan keberanian, kejujuran, serta keikhlasan, adalah syarat utama bagi seorang aktivis pergerakan untuk tetap teguh berada di jalan perjuangan rakyat. Sebab perjuangan yang sejati tidak pernah lahir dari ambisi kekuasaan, melainkan dari kesediaan menanggung amanah sejarah demi kemaslahatan manusia. Demikian inti sari diskusi rutin GMRI pada Kamis, 14 Mei 2026, di Sekretariat GMRI, Jalan Ir. H. Juanda No. 4A, Jakarta Pusat.

Dalam suasana santai namun sarat permenungan, forum itu kembali menegaskan pandangan Joyo Yudhantoro mengenai pentingnya hadirnya “utusan-utusan sejati” yang mampu mengemban titah rakyat dengan kesadaran spiritual yang utuh. Pemikiran tersebut selaras dengan pandangan Sri Eko Sriyanto Galgendu yang berulang kali menekankan bahwa perjuangan kebangsaan tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan politik dan ekonomi, tetapi harus bertolak dari kesadaran batin dan nilai-nilai spiritual yang luhur.

Diskusi berlangsung di tengah situasi dunia yang semakin bergejolak. Ketegangan geopolitik global, perang kepentingan antarnegara besar, hingga memanasnya konflik di Timur Tengah, menjadi pertanda bahwa dunia sedang mengalami krisis arah peradaban. Perang tidak lagi semata perebutan wilayah dan sumber daya, tetapi juga benturan nilai, moral, dan makna kemanusiaan. Dalam keadaan seperti itu, bangsa-bangsa memerlukan cahaya penuntun yang mampu menghadirkan kembali etika, harmoni, dan kebijaksanaan universal.

Di tengah santapan sederhana Sate Bumbu Kacang Mede produk Rumah Makan Ayam Ancuur, obrolan berkembang pada persiapan peluncuran “Kitab MA HA IS MA YA” yang direncanakan pada Agustus 2026. Kitab tersebut memuat 79 doa bagi para tokoh dan pemuka masyarakat, yang lahir dari monolog spiritual selama 20 jam tanpa henti pada 2–3 Agustus 2025 di Auditorium Wisma Antara, Jakarta Pusat. Bagi GMRI, kitab ini bukan sekadar kumpulan doa, melainkan ikhtiar kebudayaan dan spiritual untuk membangunkan kesadaran manusia Indonesia agar kembali mengenali jati dirinya sebagai bangsa yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Bersamaan dengan itu, GMRI juga tengah mematangkan langkah besar melalui program Diplomasi Spiritual Global ke berbagai negara sahabat. Gagasan ini dipandang sebagai jalan baru bagi Indonesia untuk tampil di panggung dunia, bukan dengan ancaman kekuatan militer atau dominasi ekonomi, melainkan dengan kekuatan moral, spiritualitas, dan keteladanan peradaban.

Sebagai penguat semangat gerakan tersebut, pada 1 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, GMRI bersama Forum Negarawan dan Forum Lintas Agama akan menggelar kegiatan bertema “Memaknai Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kenegarawanan dalam Perspektif Spiritual Global.” Forum ini diharapkan menjadi ruang perjumpaan gagasan lintas agama, lintas budaya, dan lintas generasi untuk merumuskan kembali arah masa depan Indonesia di tengah perubahan dunia yang semakin tidak menentu.

Menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu, Diplomasi Spiritual Global merupakan upaya memperkuat kehadiran Indonesia dalam percaturan internasional melalui pendekatan kebudayaan dan kesadaran batin. Indonesia dipandang memiliki modal historis dan spiritual yang sangat besar untuk tampil sebagai mercu suar dunia — bangsa yang memancarkan cahaya perdamaian, kebijaksanaan, dan harmoni bagi umat manusia.

Visi besar ini lahir dari keyakinan bahwa dunia modern sedang mengalami kekeringan makna. Kemajuan teknologi yang begitu pesat tidak selalu diiringi dengan kematangan moral dan kebijaksanaan spiritual. Akibatnya, manusia kehilangan arah, peradaban kehilangan keseimbangan, dan dunia bergerak menuju turbulensi global yang mengkhawatirkan.

Karena itu, gerakan kesadaran spiritual menjadi semakin mendesak. Bukan sekadar sebagai wacana intelektual, tetapi sebagai kebutuhan nyata untuk menyelamatkan masa depan manusia. Indonesia, dengan warisan nilai Pancasila, keberagaman budaya, dan tradisi spiritual yang kaya, memiliki peluang historis untuk menjadi pusat cahaya peradaban baru — peradaban yang menempatkan kemanusiaan, etika, dan keseimbangan hidup sebagai fondasi utama.

Diskusi-diskusi rutin GMRI yang digelar setiap Senin dan Kamis pun perlahan menjelma menjadi “dapur peradaban”, tempat berbagai gagasan besar dirumuskan. Dari forum sederhana itulah lahir pelbagai inisiatif kebudayaan dan spiritual, mulai dari pembacaan doa dalam bahasa bumi hingga penerbitan “Kitab MA HA IS MA YA”. Semua itu menjadi bagian dari ikhtiar panjang membangun ketahanan batin bangsa agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam pergolakan dunia, tetapi tampil sebagai pelopor lahirnya peradaban yang lebih beradab.

Indonesia, dalam pandangan ini, bukan hanya sebuah negara. Indonesia adalah harapan. Sebuah cahaya yang diharapkan mampu menerangi kegelisahan dunia dan mengajak umat manusia kembali menemukan makna kemanusiaannya.

Pecenongan, 14 Mei 2026

Boyolali,TelusuR.ID – Demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Babinsa Desa Catur Koramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali Serma Kuat Kholib bersama aparat terkait melaksanakan patroli dan monitoring wilayah di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Kamis malam (14/05/26).

Babinsa Serma Kuat Kholib mengatakan, patroli wilayah merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat komunikasi dan sinergitas antara aparat keamanan dengan warga.

“Melalui patroli bersama ini, kami ingin memastikan situasi wilayah tetap aman, tertib dan kondusif. Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kerukunan serta segera melapor apabila ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Dengan adanya patroli rutin yang dilakukan Babinsa, diharapkan stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Sambi tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Ditengah rasa bahagia warga menyambut rampungnya jalan cor baru di area persawahan Desa Puro, masih terlihat beberapa titik jalan yang sengaja ditutup sementara menggunakan pembatas sederhana. Jalan hasil pembangunan TMMD Kodim 0725/Sragen itu belum sepenuhnya dibuka untuk umum agar proses pengeringan cor berjalan sempurna dan hasil pembangunan tetap kuat serta tahan lama. Terkait hal tersebut, Kepala Desa Puro Suyanto, S.H., M.H., mengimbau masyarakat agar bersabar dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan tersebut. Himbauan itu disampaikan pada Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, jalan cor yang baru selesai dikerjakan membutuhkan waktu agar benar-benar mengeras sebelum dilalui kendaraan maupun aktivitas berat lainnya. Jika dipaksakan digunakan terlalu cepat, dikhawatirkan permukaan jalan akan mudah rusak dan mengurangi kualitas hasil pembangunan yang telah dikerjakan dengan penuh semangat gotong royong.

Suyanto juga mengapresiasi kerja keras Satgas TMMD dan masyarakat yang selama ini bahu-membahu menyelesaikan pembangunan jalan di area persawahan desa. Ia berharap hasil pembangunan tersebut nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang oleh warga, khususnya para petani.

“Kami berharap masyarakat bisa memahami kondisi ini dan sementara waktu tidak melintasi jalan yang masih ditutup. Semua ini demi kebaikan bersama agar hasil cor tetap kuat, awet, dan nyaman digunakan nantinya,” ujar Suyanto, S.H., M.H.

Melalui pembangunan jalan cor tersebut, TMMD Kodim 0725/Sragen kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dari jalan yang dahulu sulit dilalui saat musim hujan, kini hadir akses baru yang mempermudah aktivitas pertanian sekaligus menjadi simbol kuatnya kebersamaan antara TNI dan rakyat dalam membangun desa.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat kebersamaan dan gotong royong terus terlihat dalam pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0724/Boyolali di Desa Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Memanfaatkan libur tanggal merah, warga bersama personel Satgas TMMD bahu membahu mempercepat proses pengecoran jalan desa, Kamis (14/05/26).

Sejak pagi hari, lokasi pembangunan sudah dipenuhi aktivitas warga dan anggota Satgas TMMD. Dengan penuh semangat mereka saling berbagi tugas, mulai dari mengangkut pasir dan batu, mencampur material, hingga meratakan adonan cor di badan jalan. Meski pekerjaan cukup berat, suasana kekeluargaan dan kebersamaan membuat pengerjaan berjalan lancar dan penuh semangat.

Salah satu warga Dukuh Ngrembes, Pak Minto, mengatakan bahwa warga sengaja memanfaatkan hari libur untuk ikut membantu pengerjaan jalan agar cepat selesai dan segera bisa digunakan masyarakat.

Menurutnya, jalan tersebut merupakan akses penting bagi warga sehingga semangat gotong royong harus terus dijaga. “Ini jalan desa kami, jadi kami juga harus punya semangat lebih untuk membantu bapak-bapak TNI yang datang dari jauh membangun desa kami,” ujarnya.

Pembangunan jalan tersebut menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD tahun ini. Jalan yang sebelumnya kurang nyaman dilalui kini mulai berubah menjadi akses yang lebih baik dan layak. Warga berharap, setelah pembangunan selesai, jalan tersebut dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung peningkatan perekonomian desa.

(Agus Kemplu)

Menagih Janji 2029: Belajar dari Shanghai, Menguji Nyali di Indonesia

Oleh-oleh dari Shanghai dan FGD Great Institute

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

JAKARTA,TelusuR.ID – Indonesia sedang berada di persimpangan jalan ekologis. Di satu sisi, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat baru saja meniup peluit tanda bahaya dengan target ambisius: 100 persen sampah terkelola pada 2029. Di sisi lain, realita lapangan masih menampilkan wajah muram dengan 75 persen sampah nasional yang masih “terlantar”, entah menyumbat selokan, terbakar di lahan terbuka, atau sekadar menumpuk di TPA yang sudah megap-megap.
Target 51,8 juta ton timbunan sampah pada 2026 bukan sekadar angka statistik; itu adalah bom waktu. Pertanyaannya, mampukah birokrasi kita beralih dari sekadar paradigma “angkut-buang” menuju tata kelola yang integratif?
Jika kita menoleh ke utara, Shanghai telah memberikan cetak biru bagaimana sebuah megalopolis bisa keluar dari jerat krisis serupa.

Disiplin: Antara Kesadaran dan Paksaan

Transformasi Shanghai pada 2019 tidak dimulai dengan permohonan santun, melainkan dengan *regulasi yang memiliki “taring”*. Hukum pemilahan sampah di sana membuktikan bahwa perubahan perilaku masyarakat seringkali harus diawali dengan paksaan hukum (*legal coercion*) sebelum menjadi budaya.
Di Indonesia, kita sebenarnya memiliki instrumen serupa melalui UU No. 32 Tahun 2009. Pernyataan Menteri Jumhur mengenai ancaman pidana satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar adalah langkah “shock therapy” yang diperlukan. Namun, dalam kacamata ilmu pemerintahan, hukum tanpa konsistensi penegakan adalah macan kertas. Tantangan kita bukan pada ketiadaan pasal, melainkan pada *integritas pengawasan di level akar rumput*. Shanghai menggunakan relawan dan sistem “Grid Management” untuk memastikan setiap kantong sampah diperiksa. Tanpa pengawasan ketat di tingkat RT/RW, denda miliaran rupiah hanya akan menjadi retorika di atas kertas dokumen negara.

Teknologi dan Infrastruktur: Jembatan Menuju Solusi

Shanghai mengajarkan bahwa digitalisasi bukan sekadar hiasan. Penggunaan *Internet of Things* (IoT) untuk melacak truk sampah dan penggunaan *Waste-to-Energy* (WTE) yang mengubah 70 persen residu menjadi listrik adalah bentuk modernisasi infrastruktur yang mutlak.
Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada TPA konvensional seperti Bantar Gebang. Target 63,54 persen sampah terkelola pada 2026 membutuhkan akselerasi Teknologi Insinerasi bersih dan fasilitas pengolahan sampah organik (kompos/biogas) di tiap daerah. Pemerintah pusat harus memfasilitasi investasi ini, namun pemerintah daerah (Pemda) wajib menjamin keberlangsungan operasionalnya. Seringkali, infrastruktur dibangun dengan dana hibah pusat, namun mangkrak karena Pemda enggan mengalokasikan biaya pemeliharaan.

Pergeseran Paradigma: Sampah sebagai Aset

Poin krusial dari pidato Menteri Jumhur adalah ekonomi sirkular. Sampah harus berhenti dipandang sebagai “limbah” dan mulai dilihat sebagai “sumber daya”. Shanghai berhasil melakukan ini dengan memberikan poin atau kredit bagi warga yang disiplin, yang kemudian bisa ditukar dengan kebutuhan pokok.
Ini adalah bentuk insentif ekonomi yang bisa diadopsi Indonesia. Jika memilah sampah berkorelasi langsung dengan pengurangan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau voucher belanja, maka resistensi masyarakat akan berkurang.

Catatan Penutup: Menanti Langkah Nyata

Target 100 persen di 2029 adalah pertaruhan kredibilitas pemerintah. Kita tidak butuh lagi sekadar seremoni peresmian gedung TPS3R yang kemudian sepi penghuni.
Kita butuh:
1. *Konsistensi Penegakan Hukum:* Sanksi administratif bagi Pemda yang abai harus benar-benar dieksekusi.
2. *Modernisasi Logistik:* Memastikan sampah yang sudah dipilah warga tidak dicampur kembali saat pengangkutan.
3. *Edukasi Berkelanjutan:* Memasukkan literasi limbah ke dalam kurikulum pendidikan dasar, meniru cara Shanghai membentuk agen perubahan dari level anak-anak.

Transformasi Shanghai membuktikan bahwa “keajaiban” kebersihan adalah hasil dari perkawinan antara kemauan politik (*political will*), teknologi, dan kedisiplinan warga. Indonesia punya peluang yang sama, asalkan keberanian Menteri Jumhur diikuti oleh aksi nyata para kepala daerah di seluruh penjuru negeri. Jika tidak, 2029 hanya akan menjadi tahun di mana kita terkubur lebih dalam oleh gunung sampah yang kita buat sendiri.

Sragen,TelusuR.ID – Dibalik hiruk-pikuk pengerjaan program TMMD, suasana berbeda terlihat di Dukuh Sidikan, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang. Dengan seragam loreng yang mulai dipenuhi tanah, anggota Satgas TMMD Kodim 0725/Sragen bersama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Karangmalang tampak berbaur menanam bibit pohon buah di sejumlah titik desa. Sebanyak 500 pohon buah ditanam penuh semangat sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sekaligus harapan untuk masa depan masyarakat yang lebih hijau dan sejahtera. Kegiatan penghijauan tersebut berlangsung pada Kamis (14/5/2026).

Sesekali terdengar canda ringan di sela aktivitas penanaman. Ada yang memanggul bibit, menggali tanah, hingga menyiram pohon yang baru ditanam. Pemandangan itu menjadi bukti nyata bahwa TMMD bukan hanya menghadirkan pembangunan jalan dan infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan serta mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

Bagi warga Dukuh Sidikan, kegiatan penghijauan tersebut membawa kebahagiaan tersendiri. Mereka merasa diperhatikan, tidak hanya dalam hal pembangunan fisik desa, tetapi juga dalam upaya menjaga kelestarian alam yang nantinya akan dinikmati anak cucu mereka. Pohon-pohon buah yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjadikan lingkungan desa semakin rindang dan nyaman.

Rasa bangga itu disampaikan Bapak Yuli, salah satu warga yang turut menyaksikan kegiatan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan anggota Satgas TMMD menjadi contoh baik tentang pentingnya menjaga alam bersama-sama.

“Kami sangat senang melihat bapak-bapak TNI begitu peduli dengan lingkungan desa kami. Tidak hanya membangun jalan, tapi juga memikirkan masa depan desa dengan menanam pohon buah. Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Bapak Yuli penuh antusias.

Melalui kegiatan sederhana namun penuh makna itu, Satgas TMMD Kodim 0725/Sragen kembali menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan lewat pembangunan fisik, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberi manfaat jangka panjang. Dari tanah yang digali dan bibit yang ditanam bersama, tumbuh pesan tentang gotong royong, kepedulian, dan harapan akan kehidupan desa yang lebih hijau dan sejahtera.

(Agus Kemplu)

Jombang,TelusuR.ID – Kini DPRD mulai membahas Raperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Nota penjelasan bupati sudah dibacakan. Seremoni dimulai. Kalimat-kalimat normatif bertebaran: transparansi, profesionalisme, pemerataan. Semuanya terdengar indah. Persoalannya selalu sama: apakah nanti praktiknya juga seindah pidatonya?

Ketua DPC Perkonas Jombang, Muhammad Masrur, memilih bicara terus terang. Ia mendukung perda itu. Tetapi dukungan tersebut tidak datang dengan tepuk tangan kosong. Ada kegelisahan yang ikut dibawa.

Kontraktor lokal, kata Gus Masrur, jangan hanya dijadikan penonton di rumah sendiri.

Kalimat itu sederhana. Tetapi menohok.

Sebab selama ini, banyak proyek pembangunan di daerah justru lebih sering jatuh ke tangan pemain luar. Kontraktor lokal hanya kebagian remah. Padahal jalan yang dibangun ada di Jombang. Gedung yang berdiri ada di Jombang. Anggaran yang dipakai juga uang rakyat Jombang.

Ironisnya, ketika proyek bermasalah, yang ikut menanggung cibiran justru daerahnya sendiri.

Gus Masrur menegaskan kemampuan kontraktor lokal sebenarnya tidak kalah. Mereka punya pengalaman. Punya tenaga. Punya alat. Bahkan lebih paham karakter wilayah dibanding perusahaan dari luar kota yang datang hanya saat ada proyek.

Masalahnya sering bukan pada kemampuan.

Masalahnya ada pada akses.

Lebih tepat lagi: siapa dekat dengan siapa.

Di sinilah kritik paling tajam itu muncul. Gus Masrur menyinggung mekanisme penunjukan langsung atau PL. Ia mengingatkan agar proyek jangan diberikan karena faktor pertemanan, kedekatan, apalagi “orang dalam”.

Kalau proyek dibagi berdasarkan relasi, maka kualitas hanya jadi nomor sekian.

Yang lahir bukan persaingan sehat. Tetapi ekosistem saling titip.

Akibatnya mudah ditebak. Kontraktor yang benar-benar bekerja profesional bisa tersingkir. Yang pandai membangun kedekatan justru lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Ini penyakit lama dalam dunia proyek daerah.

Semua orang tahu. Sedikit yang berani mengatakannya terang-terangan.

Karena itu, usulan pendataan menyeluruh terhadap perusahaan jasa konstruksi menjadi penting. Pemerintah daerah harus punya peta yang jelas: siapa kontraktornya, bagaimana rekam jejaknya, bagaimana kualitas pekerjaannya, dan seberapa sehat perusahaannya.

Data itu penting agar proyek tidak terus berputar pada nama-nama yang itu-itu saja.

Perda ini nanti akan diuji bukan dari tebal tipisnya naskah. Tetapi dari keberaniannya memutus mata rantai “kontraktor langganan”.

Kalau akhirnya proyek masih ditentukan lewat kedekatan, maka perda hanya berubah menjadi dokumen resmi untuk membungkus praktik lama.

Rakyat sudah terlalu sering melihat pembangunan fisik dikerjakan dengan anggaran besar tetapi kualitas cepat ambruk. Jalan baru setahun sudah berlubang. Drainase baru sebentar sudah mampet. Gedung baru beberapa bulan sudah retak-retak.

Yang rusak bukan hanya beton.

Tetapi juga kepercayaan publik.

Karena itu, momentum pembahasan perda ini seharusnya tidak berhenti pada formalitas sidang DPRD. Ini kesempatan memperbaiki ekosistem jasa konstruksi di daerah.

Kontraktor lokal tidak meminta diistimewakan.

Mereka hanya ingin diberi kesempatan yang adil.