JAKARTA, TELUSUR.ID – Arah penataan industri tembakau nasional kini memasuki babak baru yang lebih inklusif. HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, atau yang akrab disapa Gus Lilur, selaku Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), memberikan respons positif terhadap rencana pemerintah dalam membenahi sektor strategis ini.

Langkah tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari penyampaian “Tritura Petani Tembakau Madura” yang sebelumnya telah digaungkan. Gus Lilur melihat pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan nyata dalam merespons persoalan rokok ilegal, tata kelola cukai, hingga masa depan industri rokok rakyat.

Secara khusus, Gus Lilur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Apresiasi ini diberikan atas rencana pemerintah menerbitkan skema cukai layer baru yang dianggap lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sinyal penting bahwa negara mulai melihat perlunya diferensiasi perlakuan. Selama ini, beban cukai seringkali dipukul rata, sehingga industri rokok rakyat harus bersaing di medan yang tidak seimbang dengan raksasa industri tembakau.

“Kami mengapresiasi rencana Menteri Keuangan Pak Purbaya atas penerbitan layer baru cukai rokok rakyat. Ini adalah langkah positif yang sangat ditunggu oleh para pelaku usaha kecil,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026) dikutip Telusur.id.

Gus Lilur menilai, selama ini banyak UMKM rokok di daerah kesulitan untuk “naik kelas” menjadi entitas legal. Kendala utamanya adalah struktur cukai yang terlalu berat dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan kapasitas produksi serta modal usaha mereka.

Hadirnya skema baru ini diyakini akan menjadi jembatan bagi para pelaku usaha kecil untuk masuk ke jalur legal. Gus Lilur menegaskan bahwa kebijakan ini bisa menjadi pintu masuk lahirnya industri rokok rakyat yang sehat, taat hukum, dan memiliki daya saing yang kuat.

Selain urusan cukai, Gus Lilur menekankan pentingnya strategi transformasi bagi pelaku rokok ilegal. Ia berpendapat bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan hukum atau represif tidak akan pernah cukup untuk menuntaskan persoalan rokok ilegal di Indonesia.

Baginya, negara harus menyediakan jalur transisi yang realistis agar para pelaku usaha ilegal ini mau beralih ke jalur legal. Pendekatan persuasif dan administratif dinilai lebih efektif untuk jangka panjang guna menata ekosistem industri yang lebih tertib.

“Negara harus membuka ruang transformasi. Pengusaha rokok ilegal sebenarnya harus diarahkan masuk ke jalur legal, bukan hanya sekadar ditindak secara hukum,” tegas pengusaha asal Madura tersebut.

Gus Lilur melihat banyak pelaku rokok ilegal sebenarnya memiliki kapasitas produksi yang mumpuni serta pangsa pasar yang jelas. Namun, mereka seringkali terbentur oleh tingginya biaya cukai serta kerumitan sistem perizinan yang dianggap belum ramah terhadap pengusaha kecil.

Jika negara ingin menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan, maka solusinya adalah menyediakan jalan legal yang terjangkau. Kebijakan cukai yang adaptif harus dibarengi dengan kemudahan program transformasi yang jelas dan didampingi secara intensif oleh otoritas terkait.

Lebih jauh, Gus Lilur menegaskan bahwa seluruh rentetan kebijakan penataan ini harus bermuara pada satu tujuan besar. Target akhirnya adalah realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai episentrum industri tembakau nasional yang baru.

KEK Tembakau Madura dipandang sebagai solusi jangka panjang yang integratif untuk membangun ekosistem industri dari hulu ke hilir. Di dalam kawasan ini, nantinya akan tercipta sinergi antara petani, pengusaha industri, perdagangan, hingga sistem pengawasan satu pintu.

“Ujung dari semua ini adalah KEK Tembakau Madura. Di sana nanti akan ada integrasi total yang berpihak pada petani dalam satu sistem yang sangat transparan dan terukur,” lanjut Gus Lilur optimis.

Gus Lilur berharap pemerintah pusat segera merealisasikan langkah-langkah konkret ini agar Madura tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku. Dengan hadirnya KEK, Madura diproyeksikan naik kelas menjadi pusat industri tembakau yang mandiri dan berdaulat bagi ekonomi rakyat.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memperkuat tata kelola desa. Fokus utamanya adalah pengembangan instrumen pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa guna menutup celah praktik lancung.

Langkah ini dinilai strategis karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang paling bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dengan sistem pengadaan yang matang, potensi kebocoran anggaran dalam proyek-proyek pembangunan di tingkat akar rumput diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Sinergi kedua lembaga ini ditegaskan dalam pertemuan audiensi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/5/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi antara program pencegahan korupsi KPK dengan standarisasi pengadaan barang yang disusun oleh LKPP.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa besarnya alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat setiap tahun harus diimbangi dengan integritas aparatur yang mumpuni. Tanpa integritas, secanggih apa pun sistem yang dibangun tidak akan mampu memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

“Jika pondasi di desa sudah baik, maka secara berjenjang kabupaten hingga tingkat negara juga akan menjadi baik. Kuncinya bukan hanya pada aturan yang ketat, tetapi pada kemauan kuat untuk menjalankannya secara jujur,” ujar Setyo dikutip Telusur.id, Selasa (12/5/2026).

Ia memandang penguatan tata kelola desa sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi nasional secara menyeluruh. Desa yang bersih akan menjamin setiap rupiah dana negara dikonversi menjadi pembangunan yang tepat sasaran dan berkualitas bagi warga.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menambahkan bahwa inisiatif LKPP ini sangat selaras dengan Program Desa Antikorupsi yang telah dirintis KPK sejak 2021. Program tersebut kini telah berkembang menjadi model nasional untuk memperkuat akuntabilitas desa.

Hingga saat ini, KPK telah membentuk 33 Desa Percontohan Antikorupsi di 33 provinsi sebagai laboratorium integritas. Desa-desa tersebut terus dipantau secara ketat untuk memastikan nilai-nilai transparansi dan pengawasan masyarakat tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Urgensi pengawasan ini sangat beralasan jika melihat data alokasi dana desa yang fantastis. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024 saja, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp609,68 triliun dari APBN guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi di pelosok daerah.

Namun, Wawan mengingatkan bahwa tantangan di lapangan masih sangat besar, terutama terkait tingginya angka kemiskinan dan masih adanya temuan kasus hukum. Oleh karena itu, integritas dalam pengelolaan dana desa harus menjadi prioritas utama bagi setiap kepala desa dan jajarannya.

KPK juga memberlakukan sanksi tegas bagi desa yang telah mendapatkan predikat antikorupsi namun terbukti melakukan penyimpangan. Predikat tersebut dapat dicabut seketika, yang diikuti dengan penghentian berbagai insentif atau penghargaan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menjelaskan bahwa alat pengukuran Tingkat Kematangan PBJ Desa yang sedang dikembangkan bertujuan agar proses pengadaan di desa lebih seragam dan patuh pada aturan. Hal ini penting untuk memitigasi risiko kesalahan administrasi yang sering berujung pada kasus hukum.

Sarah mengakui bahwa pihaknya mengadopsi banyak indikator keberhasilan dari Program Desa Antikorupsi milik KPK. Rencananya, LKPP akan mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam tools PBJ Desa agar tercipta sistem pengadaan yang lebih transparan dan antikorupsi.

Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan agar indikator tingkat kematangan yang disusun LKPP disinergikan langsung dengan indikator Desa Antikorupsi. Penyelarasan ini diharapkan melahirkan standar regulasi baru yang komprehensif bagi seluruh pemerintahan desa di tanah air.

Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, diharapkan budaya integritas dapat tumbuh semakin kuat di pedesaan sebagai fondasi utama Indonesia yang bersih. Harapan besarnya, setiap anggaran desa dapat dikelola dengan profesional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, secara resmi melakukan pelantikan dan pengukuhan pengurus PAN serentak se-Jawa Timur. Dalam agenda besar tersebut, pria yang akrab disapa Zulhas ini memberikan arahan strategis mengenai konsep kepemimpinan masa depan yang ia sebut sebagai Brilliant Leader.

Menurut Zulhas, seorang pemimpin yang brilian bukan sekadar mereka yang populer, melainkan sosok yang memiliki kecakapan dalam memilih orang. Ia menekankan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menempatkan sumber daya manusia (SDM) dan pengurus yang tangguh di posisi strategis.

Zulhas memberikan contoh nyata terkait konsep tersebut dengan menunjuk sosok Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema. Kader baru PAN tersebut dipuji Zulhas sebagai representasi politisi tangguh yang dipilih karena kapasitas dan rekam jejaknya yang sudah teruji di kancah nasional.

“Contoh dari brilliant leader adalah bisa memilih orang seperti Ning Ema. Beliau adalah kader baru PAN yang hebat, politisi yang sangat tangguh,” ujar Zulhas di hadapan ribuan kader yang hadir, Minggu (10/5/2026) malam dikutip Telusur.id

Zulhas, yang juga menjabat sebagai Menko Pangan dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mengingatkan pentingnya akurasi dalam memilih figur. Ia berpendapat bahwa jika partai mampu menempatkan orang yang tepat, maka dukungan logistik dan kemenangan akan datang dengan sendirinya.

Sebaliknya, kesalahan dalam memilih kader atau figur pemimpin disebutnya hanya akan menghambat laju organisasi. Pesan ini ditekankan sebagai pengingat bagi seluruh jajaran pengurus PAN Jawa Timur yang baru dilantik agar mulai memetakan kekuatan untuk kontestasi politik ke depan.

Dalam arahannya, Zulhas secara eksplisit menegaskan target besar partai berlambang matahari putih tersebut. PAN membidik posisi tiga besar, baik dalam perolehan suara di tingkat nasional maupun untuk cakupan wilayah Jawa Timur pada Pemilu 2029 mendatang.

Ia mendorong seluruh kader untuk tidak ragu dan siap bertarung habis-habisan memperebutkan hati rakyat. “Kader PAN harus siap bertarung, siap memenangkan pertandingan. Target kita adalah tiga besar, dan semua pengurus baru harus berada di garda depan,” tegasnya.

Keputusan Ning Ema bergabung ke PAN memang menjadi sorotan publik. Ning Ema merupakan politikus perempuan berpengaruh yang sebelumnya bernaung di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjabat sebagai Ketua DPC PPP Jombang.

Ning Ema bukan orang sembarangan di lingkaran Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan putri dari Ketua DPW PPP Jawa Timur, Mundjidah Wahab, sekaligus cucu dari pahlawan nasional KH Wahab Chasbullah, salah satu pendiri utama organisasi NU.

Secara prestasi, Ning Ema adalah petahana Anggota DPR RI yang memiliki basis massa sangat kuat. Pada Pemilu 2024 lalu, ia sebenarnya berhasil meraup suara signifikan untuk kembali ke Senayan, namun gagal dilantik karena kendala ambang batas parlemen partainya terdahulu.

Langkah politik Ning Ema berpindah ke PAN diyakini akan memberikan energi baru bagi partai tersebut di Jawa Timur, khususnya di wilayah basis hijau. Kedekatan kultural Ning Ema dengan kalangan santri menjadi aset berharga bagi PAN untuk memperluas ceruk pemilih.

Saat dikonfirmasi mengenai keputusannya bergabung dengan barisan Zulhas, Ning Ema memberikan jawaban yang menunjukkan keteguhan sikap. Ia tampak siap mengemban amanah baru dan menjalankan mesin partai sesuai target yang telah ditetapkan pusat.

“Bismillah, insyaallah saya siap,” tutur Ning Ema singkat saat ditanya mengenai komitmennya memperkuat PAN menghadapi tantangan politik di masa depan.

Surakarta,TelusuR.ID – Dalam rangka mempererat hubungan dengan warga Binaan, Babinsa Kratonan, Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serka Rochani beserta Bhabinkamtibmas Aipda Danar melaksanakan Komunikasi sosial (Komsos) dengan warga masyarakat Binaan Bertempat di kediaman Bapak Wiwin selaku Ketua RT 6/4 Kratonan Serengan Kota Surakarta. Senin 11 Mei 2026 Pukul 09.00 Wib

Kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) sekaligus Patroli wilayah bertujuan dalam rangka menjalin silaturahmi untuk menjaga dan membina hubungan kerja sama dengan warga binaan sekaligus memantau situasi dan Kondisi keamanan lingkungan dan sekaligus dalam rangka pemberian informasi tentang perkembangan maupun keadaan wilayah terkini,untuk di jadikan laporan ke Komando Atas.

Kegiatan ini sekaligus merupakan tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam memonitor wilayah dan menjaga kondusifitas wilayah serta menjaga silahtuhrahmi sebagai penunjang tugas kewilayahan, Ungkap Serka Rochani.

Sebagai Babinsa di wilayah Kelurahan Kratonan pihaknya terus melakukan dan menjalin Komunikasi bersama Bhabinkamtibmas kepada Masyarakat agar selalu mendapatkan informasi terkini terkait Kondisi dan permasalahan di Masyarakat dan nantinya di harapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran dan saran jika diperlukan, Tegasnya

Serka Rochani
Lebih lanjut Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga harus selalu monitor Perkembangan dan situasi wilayah binaan mulai dari jenis kegiatan maupun hal-hal yang terjadi di wilayah binaan, sehingga bersama-sama dapat saling memberikan Kontribusi untuk Keamanandan Ketertiban berkaitan dengan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah Ibu Sunarni (50), seorang janda warga Dukuh Katukan RT 16, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, saat rumahnya yang dahulu sederhana dan kurang layak kini mulai berubah menjadi hunian yang lebih nyaman melalui program rehab RTLH TMMD Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen.

Di tengah teriknya matahari, Ibu Sunarni berdiri berdampingan bersama Serka Sutardi di depan rumahnya yang sedang direnovasi. Senyum haru tak bisa disembunyikan dari perempuan tangguh yang sehari-hari bekerja mencari pasir di sungai demi menyambung hidup tersebut.
“Dulu rumah saya banyak yang rusak dan bocor,Saya tidak pernah menyangka bisa diperbaiki seperti ini.

Terima kasih bapak-bapak TNI, saya sangat senang dan terharu,” ucap Ibu Sunarni dengan mata berkaca-kaca.

Bagi Ibu Sunarni, bantuan rehab rumah ini bukan sekadar pembangunan fisik, namun juga menjadi simbol hadirnya perhatian dan kepedulian TNI kepada rakyat kecil. Rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh dengan segala keterbatasan, kini perlahan berubah menjadi tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman.

Serka Sutardi mengatakan bahwa program TMMD bukan hanya membangun jalan atau fasilitas umum, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat TMMD. Melihat Ibu Sunarni tersenyum bahagia seperti ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengabdi,” ujar Serka Sutardi.(Minggu)10/5/2026.

Pelaksanaan rehab RTLH tersebut juga mendapat dukungan penuh dari warga sekitar yang ikut bergotong royong membantu pengerjaan rumah.

Kebersamaan antara TNI dan masyarakat terlihat begitu erat, menggambarkan semangat kemanunggalan yang selama ini menjadi roh dalam pelaksanaan TMMD.

Program TMMD Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen bukan hanya membangun bangunan, tetapi juga membangun harapan, kepedulian, dan masa depan masyarakat desa agar hidup lebih sejahtera

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kementerian Agama Kabupaten Jombang memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan jamaah haji asal Kota Santri yang saat ini berada di Tanah Suci. Mayoritas jamaah yang tergabung dalam kloter 60, 61, 62, dan 63 dilaporkan telah menuntaskan rangkaian ibadah umrah wajib dengan lancar.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, mengonfirmasi bahwa seluruh jamaah pada kloter 60 sudah menyelesaikan kewajiban tersebut. Hal ini menandakan kesiapan fisik dan mental jamaah dalam mengawali rangkaian besar ibadah haji tahun ini.

Meski demikian, Ilham menjelaskan masih ada sebagian kecil jamaah yang terpaksa menunda pelaksanaan umrah wajib karena kendala kondisi biologis. Hal ini merupakan prosedur normal dalam pelaksanaan ibadah di Tanah Suci bagi jamaah perempuan.

“Untuk kloter 60 semuanya sudah melaksanakan umrah wajib. Sementara pada kloter lainnya, beberapa jamaah perempuan belum menjalankan umrah wajib karena tengah mengalami masa menstruasi,” ujar Ilham saat dikonfirmasi di Kantor Kemenhaj Jombang, Senin (11/5/2026) dikutip Telusur.id.

Berdasarkan data terkini, pada kloter 61 terdapat tiga jamaah perempuan yang masih menunggu masa suci untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Kondisi serupa juga terjadi pada kloter 62 dengan satu jamaah, serta kloter 63 sebanyak dua jamaah perempuan.

Di tengah kabar kelancaran ibadah tersebut, duka mendalam menyelimuti rombongan haji asal Jombang. Seorang jamaah dari kloter 62 bernama Suyono bin Reso, warga Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, dilaporkan meninggal dunia setibanya di Arab Saudi.

Ilham menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat kesehatan yang tercatat, almarhum sebenarnya tidak masuk dalam kategori jamaah risiko tinggi (risti). Namun, takdir berkata lain saat almarhum dalam perjalanan menuju tempat penginapan.

Peristiwa pilu tersebut terjadi saat rombongan tiba di hotel setelah menempuh perjalanan dari bandara. Almarhum dilaporkan tiba-tiba jatuh pingsan ketika hendak turun dari bus, yang seketika membuat petugas dan jamaah lain terkejut.

Petugas medis segera membawa almarhum ke rumah sakit terdekat di Arab Saudi untuk mendapatkan pertolongan darurat. Namun, dari hasil pemeriksaan dokter, Suyono dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung yang mendadak.

Jenazah almarhum Suyono rencananya akan dimakamkan di Makkah, Arab Saudi. Hal ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci selama musim penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.

Dengan adanya kabar duka ini, jumlah total jamaah haji asal Kabupaten Jombang yang kini berada di Arab Saudi tercatat sebanyak 1.261 orang. Angka ini berkurang satu orang dari total awal pemberangkatan yang mencapai 1.262 jamaah.

Kemenhaj Jombang mengimbau seluruh jamaah agar tetap waspada dan disiplin menjaga kondisi fisik di tengah cuaca Arab Saudi. Jamaah diminta untuk tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik yang berat di luar rangkaian ibadah wajib.

“Kami berharap jamaah tetap menjaga kesehatan, mengatur pola makan, serta istirahat yang cukup. Jangan terlalu memaksakan aktivitas di luar hotel agar kondisi tetap bugar hingga puncak haji nanti,” tegas Ilham menambahkan.

Sebelumnya, momen mengharukan pelepasan kloter 62 dan 63 berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis (7/5/2026). Prosesi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, KH Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, bersama jajaran Forkopimda Jombang.

Dalam sambutannya saat pelepasan, Gus Irfan menyebutkan bahwa secara nasional, proses pemberangkatan jamaah haji Indonesia berjalan sangat lancar. Hingga pekan pertama Mei, lebih dari 50 persen total jamaah haji Indonesia atau sekitar 250 kloter telah berhasil diterbangkan.

Adapun jadwal kepulangan jamaah haji asal Jombang ke tanah air diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang. Jika tidak ada perubahan jadwal, rombongan diperkirakan mulai tiba kembali di Indonesia antara tanggal 17 hingga 18 Juni 2026.

Jebakan “Visa Turis” dan Ilusi Keamanan Digital: Belajar dari Ratusan WNA Pelaku Judol

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

TelusuR.ID – Bayangkan seorang warga negara asing mendarat di Soekarno-Hatta atau Hang Nadim dengan senyum ramah, paspor sah, dan stempel visa kunjungan yang valid. Di mata sistem, ia adalah “tamu” yang sah. Namun begitu pintu bandara tertutup, ia berubah menjadi “hantu digital”, mengoperasikan server judi online dari balik layar apartemen mewah di Jakarta atau Batam, menyedot miliaran rupiah dari kantong masyarakat kita.

Kasus penangkapan 321 WNA di Jakarta dan 210 WNA di Batam pada awal Mei 2026 bukan sekadar angka statistik. Ini adalah tamparan keras yang menunjukkan betapa rapuhnya kedaulatan digital kita bila hanya bergantung pada stempel visa dan dokumen perjalanan.

Ilusi “Aman” Karena Visa Sah

Selama ini kita terjebak dalam pola pikir lama: kalau visanya sah, berarti dia aman. Padahal, kejahatan transnasional abad ke-21 tidak lagi menembus pagar kawat berduri, melainkan memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (VBK) atau Visa on Arrival (VoA). Mereka masuk sebagai turis, tapi bekerja sebagai operator kejahatan.

Sistem imigrasi kita mendeteksi status hukum, bukan niat kriminal. Selama izin tinggal belum habis dan tidak ada laporan pelanggaran, mereka dianggap “bersih”. Celah inilah yang dieksploitasi sindikat internasional, diperparah oleh keterbatasan pengawasan lapangan akibat rasio petugas yang tidak sebanding dengan lonjakan arus orang.

Mengapa Teknologi Belum Menjadi “Dewa Penolong”?

Banyak yang bertanya: Kenapa tidak pakai AI? Kenapa tidak lacak setiap langkah mereka?
Jawabannya ada pada kompleksitas dunia nyata:

– Privasi vs. Keamanan: UU Perlindungan Data Pribadi membatasi pelacakan real-time tanpa dasar hukum yang jelas.
– Integrasi Data yang Belum Sempurna: Data imigrasi, kepolisian, dan telekomunikasi masih berjalan paralel. Baru kini, di bawah Menteri Imigrasi, dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto, SH, MH kita serius menyatukan “pulau-pulau data” menjadi daratan informasi yang utuh.

Namun teknologi saja tidak cukup. Kejahatan ini bersifat hybrid, menggunakan gedung fisik sekaligus server digital. Solusinya pun harus hibrida.

Dari Reaktif ke Proaktif: Tiga Langkah Strategis

Kasus Jakarta dan Batam harus menjadi titik balik. Kita tidak bisa terus-menerus memadamkan kebakaran setelah kerugian triliunan rupiah terjadi. Ada tiga langkah strategis yang sedang dan akan didorong:

1. Revitalisasi “Wajib Lapor” Digital
WNA pemegang visa jangka pendek wajib check-in lokasi atau aktivitas setiap 14 hari melalui aplikasi. Sistem akan mendeteksi anomali pola tinggal dan memberi peringatan dini.

2. Hukuman Berat bagi Fasilitator Lokal
Kejahatan ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan lokal: pemilik gedung, apartemen, penyedia internet. Kelalaian atau kesengajaan memfasilitasi WNA ilegal akan dikenai sanksi administratif berat hingga pencabutan izin usaha.

3. Diplomasi Imigrasi yang Tegas
Indonesia tidak boleh menjadi “surga murah” bagi penjahat siber global. Perjanjian bebas visa akan dievaluasi ulang, dan untuk negara tertentu bisa diterapkan visa elektronik dengan persyaratan lebih ketat.

Kedaulatan Ada di Tangan Kita

Penangkapan ratusan WNA ini bukan alasan untuk panik, melainkan untuk sadar: perang modern tidak selalu menggunakan tank, tapi kode program dan penyalahgunaan regulasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah arahan Presiden Prabowo berkomitmen bertransformasi dari sekadar “stempel paspor” menjadi penjaga gerbang keamanan nasional yang cerdas, tegas, dan berbasis data.

Kepada masyarakat, kami mengajak partisipasi aktif. Anda adalah mata dan telinga kami. Jika melihat tetangga asing yang mencurigakan, tidak pernah keluar, banyak tamu datang tengah malam, atau aktivitas server yang aneh, laporkan. Karena keamanan Indonesia bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama. Jangan biarkan rumah kita dijadikan sarang kejahatan oleh mereka yang menyusup lewat pintu yang kita buka sendiri.

Jakarta, 11 Mei 2026
Dini hari di Bandara Soekarno Hatta

JOMBANG,TelusuR.ID – Ada suasana berbeda di Pendopo Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang, akhir pekan kali ini. Bukan sekadar kumpul kader. Bukan pula seremoni organisasi. Yang hadir adalah semangat lama yang terus dirawat: menjaga Indonesia dengan ilmu, tradisi, dan keteguhan hati.

Ratusan kader GP Ansor dan Banser dari berbagai daerah berkumpul dalam Kursus Banser Lanjutan (Susbalan) Satkorwil Banser Jawa Timur Angkatan XLI yang digelar PC GP Ansor Jombang, Jumat hingga Minggu, 8–10 Mei 2026.

Mereka datang tidak hanya membawa seragam hijau dan disiplin organisasi. Mereka datang membawa tekad. Bahwa Banser hari ini tidak cukup hanya kuat secara fisik. Kader Ansor juga harus kuat dalam pemikiran, matang dalam ideologi, dan teduh dalam cara pandang beragama.

Karena tantangan zaman memang tidak lagi sederhana.

Arus informasi bergerak tanpa pagar. Paham keagamaan menyebar cepat melalui media sosial. Di tengah situasi itu, kader muda NU dituntut tidak sekadar ikut ramai, tetapi mampu menjelaskan, menjaga, sekaligus menjadi peneduh masyarakat.

Itulah sebabnya materi penguatan Hujjah Aswaja mendapat perhatian khusus dalam Susbalan kali ini.

Materi tersebut menegaskan kembali fondasi utama Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah: berpegang pada Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Kutub Al-Turots sebagai warisan keilmuan para ulama. Sebuah manhaj yang tidak kaku, tetapi tetap kokoh. Moderat, namun tidak kehilangan prinsip.

Materi itu disampaikan oleh Ketua Aswaja NU Center PCNU Jombang, Ustadz Abdul Majid Shidiq, M.HI. Ia mengingatkan pentingnya kader Ansor dan Banser memahami hujjah keagamaan secara utuh agar tidak mudah terombang-ambing oleh pemahaman ekstrem maupun radikal.

Menurutnya, menjaga Aswaja bukan hanya menjaga tradisi tahlil, shalawat, atau qunut. Lebih dari itu, menjaga Aswaja berarti menjaga cara berpikir yang seimbang, menjaga akhlak dalam berdakwah, dan menjaga Indonesia tetap damai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gus Fiqi, Gus Syafiq, dan Gus Farid bersama jajaran pengurus lainnya.

Dalam sambutannya, Gus Syafiq menegaskan bahwa materi keaswajaan harus menjadi napas utama dalam seluruh proses kaderisasi Ansor.

“Materi ini harus menjadi bagian penting dalam seluruh proses kaderisasi Ansor. Seluruh kader wajib memahami dan mengikuti materi keaswajaan sebagai pondasi perjuangan,” tegasnya.

Kalimat itu sederhana. Tetapi pesannya dalam.

Bahwa organisasi sebesar Ansor dan Banser tidak dibangun hanya dengan loyalitas. Ia dibangun dengan ilmu. Dengan pemahaman. Dengan keyakinan yang lahir dari proses belajar yang panjang.

Dari Jombang, kota santri yang melahirkan banyak ulama besar, pesan itu kembali ditegaskan: menjaga negeri tidak cukup dengan tenaga. Negeri ini juga membutuhkan kader-kader yang kuat dalam hujjah, santun dalam berdakwah, dan kokoh menjaga persatuan.

Susbalan Angkatan XLI ini menjadi pengingat bahwa Banser bukan hanya benteng fisik Nahdlatul Ulama. Banser juga benteng pemikiran Islam moderat yang ramah, teduh, dan mencintai Indonesia.(mift)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri Haul ke-55 Al Maghfurlah KH. Abdul Wahab Chasbullah. Acara tersebut berlangsung khidmat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Minggu (10/5/2026).

Sebelum memulai rangkaian acara, rombongan terlebih dahulu melaksanakan ziarah ke makam KH. Abdul Wahab Chasbullah di pemakaman keluarga pesantren. Ziarah berlangsung tenang dengan pembacaan doa sebagai bentuk penghormatan atas jasa ulama besar sekaligus pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Ulama tersebut.

Ribuan jemaah yang terdiri dari para ulama, habaib, masyaikh, hingga santri tampak memadati area pesantren. Mereka hadir untuk mengenang jejak perjuangan “Mbah Wahab” yang dikenal sebagai ulama visioner dan tokoh pemersatu umat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Wapres Gibran di tengah keluarga besar pesantren. Baginya, kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu merupakan bentuk penghormatan nyata negara terhadap perjuangan ulama yang telah meletakkan fondasi kebangsaan.

“Kehadiran Bapak Wapres menjadi kehormatan besar. Jejak perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai tokoh penggerak umat tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi kita semua hingga hari ini,” ujar Khofifah dikutip Telusur.id

Khofifah menekankan bahwa haul ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai pengabdian ulama dalam membangun peradaban. Ia menyebut Mbah Wahab sebagai sosok yang membuktikan bahwa agama dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan.

Menurutnya, gelar Pahlawan Nasional yang dianugerahkan kepada Mbah Wahab pada tahun 2014 adalah pengakuan atas kontribusi besarnya terhadap pendidikan dan persatuan umat. Nilai-nilai tersebut, lanjut Khofifah, harus terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Khofifah menjelaskan bahwa sejak awal, Mbah Wahab telah menempatkan pesantren sebagai pusat peradaban, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kebangsaan. Spirit inilah yang kini menjadi pijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun daerah yang berkarakter.

Pemprov Jatim berkomitmen memperkuat sinergi dengan pesantren dan ulama sebagai mitra strategis pembangunan. Khofifah meyakini bahwa kekuatan moral dan spiritual masyarakat merupakan fondasi utama bagi kemajuan ekonomi dan keadilan sosial di Jawa Timur.

Lebih lanjut, keteladanan Mbah Wahab dalam menjaga persatuan melalui ukhuwah islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah dinilai sangat relevan menghadapi tantangan global. Khofifah mengajak masyarakat menjaga kerukunan di tengah dinamika teknologi dan perubahan sosial yang cepat.

Khofifah juga mendorong pesantren untuk menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan. Harapannya, santri tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki kemandirian ekonomi sehingga mampu menjadi generasi yang berintegritas dan berdaya saing global.

Ia menambahkan, kekuatan utama Jawa Timur terletak pada kultur pesantren yang sangat kuat. Ribuan pesantren di wilayah ini bukan hanya menjadi benteng moral, tetapi juga kekuatan sosial yang menjaga harmoni dan stabilitas daerah selama puluhan tahun.

Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming dalam arahannya menekankan pentingnya generasi muda meneladani keberanian berpikir maju Mbah Wahab. Ia meminta santri untuk tidak hanya berakhlak mulia, tetapi juga berani berinovasi menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan iklim.

Gibran juga mengapresiasi kontribusi Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas yang terus melahirkan banyak tokoh bangsa. Ia menilai pesantren ini sebagai contoh sukses lembaga pendidikan yang mampu beradaptasi dengan zaman melalui pengembangan pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyosialisasikan program “Kampung Haji” yang diinisiasi pemerintah. Program ini dirancang untuk mempermudah administrasi, memperlancar proses keberangkatan, serta menekan biaya haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Menutup rangkaian acara, Wapres menitipkan pesan kepada jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda untuk terus mengawal program prioritas nasional di Jawa Timur. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Belajar dari Sungai Shanghai: Mimpi yang Belum Selesai untuk Jakarta

Ketika sebuah kota mampu menghidupkan kembali sungainya, persoalannya bukan lagi kemampuan, melainkan keberanian politik untuk konsisten

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

SHANGHAI,TelusuR.ID –  awal Mei. Pagi itu udara masih menyisakan dingin tipis ketika bus yang kami tumpangi, membawa kami menyusuri tepian Sungai Huangpu.
Di hadapan kami, gedung-gedung pencakar langit berdiri seperti simbol kemenangan modernitas: Shanghai Tower, Jin Mao Tower, Oriental Pearl. Namun, yang paling menghentak kesadaran saya justru bukan gedung-gedung itu.

Yang paling menggetarkan adalah sungainya.

Airnya tidak cokelat. Tidak dipenuhi sampah plastik. Tidak mengeluarkan bau menyengat yang memaksa orang menutup hidung. Sungai itu hidup, dan dirawat seperti nadi utama kota.

Di situlah saya tersadar: kota maju tidak dibangun hanya dengan beton dan gedung tinggi, melainkan dengan kemampuan menghormati ruang hidupnya sendiri.

Sebagai mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan yang sedang menjalani studi strategis di Shanghai, saya merasa kota ini sedang mengajari sesuatu yang sering hilang dalam perencanaan kota di Indonesia, yaitu: peradaban sungai.

Kota yang Berdamai dengan Sungainya

Sepanjang kawasan The Bund, trotoar bersih membentang rapi. Jalur pedestrian dipenuhi bunga. Lansia berjalan santai di tepian sungai. Anak-anak bersepeda tanpa rasa khawatir. Wisatawan menikmati kota tanpa harus melihat tumpukan sampah atau saluran air berwarna hitam.

Pemandangan itu terasa kontras bagi siapa pun yang datang dari Jakarta.

Kita hidup di kota yang sungainya justru diperlakukan seperti halaman belakang. Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, hingga Kali Angke selama bertahun-tahun lebih identik dengan banjir, limbah, dan bau tak sedap dibanding ruang publik yang sehat.

Padahal sejarah banyak kota besar dunia lahir dari sungai. Sungai adalah sumber kehidupan, jalur perdagangan, pusat kebudayaan, sekaligus simbol kemajuan sebuah peradaban. Tetapi di banyak kota Indonesia, hubungan itu perlahan terputus.

Sungai berubah menjadi tempat pembuangan.

Dan yang lebih berbahaya: masyarakat mulai menganggap kondisi itu sebagai sesuatu yang normal.

Shanghai Tidak Berubah dalam Semalam

Banyak orang melihat Shanghai hari ini lalu menganggapnya sebagai keajaiban. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah hasil dari konsistensi kebijakan selama puluhan tahun.

Suzhou Creek — salah satu sungai yang kini menjadi ikon urban Shanghai — pernah tercatat sebagai salah satu sungai paling tercemar di China. Pada 1990-an, kualitas airnya bahkan gagal memenuhi standar terendah nasional.
Bau busuk menyelimuti kawasan sekitar. Limbah industri mengalir tanpa kontrol. Warga menjauh dari sungai.

Lalu pemerintah Shanghai mengambil keputusan besar.

Mereka membentuk badan koordinasi tunggal untuk rehabilitasi sungai. Pendanaannya diperkuat melalui dukungan Asian Development Bank dan World Bank. Pabrik-pabrik di sepanjang bantaran sungai dipindahkan atau ditutup. Sistem pengolahan limbah diperbaiki secara agresif. Jalur hijau dibangun. Ekosistem air dipulihkan.

Yang paling penting: kebijakan itu tidak berhenti karena pergantian pejabat.

Inilah titik yang sering menjadi masalah di Indonesia. Banyak program lingkungan berhenti pada seremoni, pergantian slogan, atau proyek jangka pendek. Setiap pemimpin datang dengan program baru, tetapi tidak semua memiliki keberanian untuk menjaga kesinambungan.

Padahal rehabilitasi sungai bukan proyek lima tahun. Ia adalah proyek generasi.

Jakarta dan Krisis Tata Kelola Sungai

Jakarta sesungguhnya tidak kekurangan rencana. Pemerintah memiliki banyak program normalisasi, naturalisasi, sanitasi, hingga revitalisasi bantaran sungai. Anggaran juga tidak sedikit.

Namun masalah utama Jakarta bukan semata kekurangan dana, melainkan fragmentasi tata kelola.

Pengelolaan sungai terpecah di banyak institusi: pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, dinas lingkungan, dinas SDA, hingga berbagai proyek lintas sektor yang sering tidak sinkron. Di lapangan, masyarakat melihat program yang datang silih berganti, tetapi persoalan dasarnya tetap sama.

Banjir masih datang. Limbah domestik terus mengalir. Permukiman di bantaran sungai tumbuh tanpa pengendalian.

Kita terlalu lama memandang sungai hanya sebagai saluran air.

Padahal sungai seharusnya dipandang sebagai Pusat Ekologi Kota.

Belajar dari Cara China Berpikir Jangka Panjang

Ada satu pelajaran penting yang saya rasakan selama berada di Shanghai China: negara ini membangun kotanya dengan perspektif jangka panjang.

Pemerintah tidak sekadar berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tahun ini, tetapi bagaimana membentuk wajah kota untuk puluhan tahun ke depan.

Karena itu, penataan sungai di Shanghai tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan transportasi publik, tata ruang, kawasan bisnis, pedestrian, ruang hijau, hingga kualitas hidup warga.

Sungai Diposisikan Sebagai Aset Strategis Kota.

Di Jakarta, kita masih sering terjebak pada pola pikir reaktif. Ketika banjir datang, fokus utama adalah pompa air dan pengerukan. Ketika pencemaran meningkat, solusi yang muncul sering bersifat sementara.

Padahal yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma.

Kota modern bukan kota yang hanya dipenuhi jalan layang dan gedung tinggi. Kota modern adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

Sungai sebagai Simbol Peradaban

Pengalaman di Shanghai membuat saya percaya bahwa Jakarta sebenarnya masih punya harapan.

Ciliwung belum terlambat diselamatkan. Sungai-sungai Jakarta belum kehilangan masa depannya. Tetapi syaratnya satu: harus ada keberanian politik untuk berpikir melampaui siklus elektoral.

Revitalisasi sungai membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan, penguatan tata kelola, penegakan hukum lingkungan, serta perubahan budaya masyarakat.

Dan yang tidak kalah penting: sungai harus dikembalikan menjadi ruang publik yang dicintai warga.

Karena ketika masyarakat merasa memiliki sungainya, mereka akan ikut menjaganya.

Pada akhirnya, kualitas sungai sebuah kota sesungguhnya mencerminkan kualitas peradabannya.

Kota yang membiarkan sungainya mati perlahan sedang memperlihatkan kegagalannya menghormati kehidupan.

Sebaliknya, kota yang mampu menghidupkan kembali sungainya sedang membangun masa depan.

Shanghai telah membuktikan itu.

Pertanyaannya sekarang: apakah Jakarta memiliki keberanian yang sama?