JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memperkuat tata kelola desa. Fokus utamanya adalah pengembangan instrumen pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa guna menutup celah praktik lancung.
Langkah ini dinilai strategis karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang paling bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dengan sistem pengadaan yang matang, potensi kebocoran anggaran dalam proyek-proyek pembangunan di tingkat akar rumput diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Sinergi kedua lembaga ini ditegaskan dalam pertemuan audiensi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/5/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi antara program pencegahan korupsi KPK dengan standarisasi pengadaan barang yang disusun oleh LKPP.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa besarnya alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat setiap tahun harus diimbangi dengan integritas aparatur yang mumpuni. Tanpa integritas, secanggih apa pun sistem yang dibangun tidak akan mampu memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
“Jika pondasi di desa sudah baik, maka secara berjenjang kabupaten hingga tingkat negara juga akan menjadi baik. Kuncinya bukan hanya pada aturan yang ketat, tetapi pada kemauan kuat untuk menjalankannya secara jujur,” ujar Setyo dikutip Telusur.id, Selasa (12/5/2026).
Ia memandang penguatan tata kelola desa sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi nasional secara menyeluruh. Desa yang bersih akan menjamin setiap rupiah dana negara dikonversi menjadi pembangunan yang tepat sasaran dan berkualitas bagi warga.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menambahkan bahwa inisiatif LKPP ini sangat selaras dengan Program Desa Antikorupsi yang telah dirintis KPK sejak 2021. Program tersebut kini telah berkembang menjadi model nasional untuk memperkuat akuntabilitas desa.
Hingga saat ini, KPK telah membentuk 33 Desa Percontohan Antikorupsi di 33 provinsi sebagai laboratorium integritas. Desa-desa tersebut terus dipantau secara ketat untuk memastikan nilai-nilai transparansi dan pengawasan masyarakat tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Urgensi pengawasan ini sangat beralasan jika melihat data alokasi dana desa yang fantastis. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024 saja, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp609,68 triliun dari APBN guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi di pelosok daerah.
Namun, Wawan mengingatkan bahwa tantangan di lapangan masih sangat besar, terutama terkait tingginya angka kemiskinan dan masih adanya temuan kasus hukum. Oleh karena itu, integritas dalam pengelolaan dana desa harus menjadi prioritas utama bagi setiap kepala desa dan jajarannya.
KPK juga memberlakukan sanksi tegas bagi desa yang telah mendapatkan predikat antikorupsi namun terbukti melakukan penyimpangan. Predikat tersebut dapat dicabut seketika, yang diikuti dengan penghentian berbagai insentif atau penghargaan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menjelaskan bahwa alat pengukuran Tingkat Kematangan PBJ Desa yang sedang dikembangkan bertujuan agar proses pengadaan di desa lebih seragam dan patuh pada aturan. Hal ini penting untuk memitigasi risiko kesalahan administrasi yang sering berujung pada kasus hukum.
Sarah mengakui bahwa pihaknya mengadopsi banyak indikator keberhasilan dari Program Desa Antikorupsi milik KPK. Rencananya, LKPP akan mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam tools PBJ Desa agar tercipta sistem pengadaan yang lebih transparan dan antikorupsi.
Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan agar indikator tingkat kematangan yang disusun LKPP disinergikan langsung dengan indikator Desa Antikorupsi. Penyelarasan ini diharapkan melahirkan standar regulasi baru yang komprehensif bagi seluruh pemerintahan desa di tanah air.
Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, diharapkan budaya integritas dapat tumbuh semakin kuat di pedesaan sebagai fondasi utama Indonesia yang bersih. Harapan besarnya, setiap anggaran desa dapat dikelola dengan profesional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
