Jakarta,TelusuR.ID — Hayam Wuruk malam itu tidak lagi sekadar kawasan sibuk di pusat Jakarta. Di balik gedung-gedung yang tampak biasa, aparat menemukan sesuatu yang jauh lebih besar: dugaan jaringan judi online internasional yang bekerja rapi, senyap, dan lintas negara.
Polri bergerak.
Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya membongkar operasi besar itu. Sebanyak 321 warga negara asing diperiksa. Dari jumlah tersebut, 275 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Ini bukan penggerebekan biasa.
Ini adalah penegasan bahwa negara tidak tidur.
Di era digital, kejahatan tidak lagi datang membawa senjata. Ia datang membawa server. Membawa aplikasi. Membawa algoritma. Mengincar masyarakat lewat layar ponsel. Menjebak rakyat kecil dengan mimpi keuntungan instan, lalu menguras ekonomi keluarga perlahan-lahan.
Karena itu, keberhasilan aparat membongkar jaringan ini layak mendapat apresiasi publik.
Koordinator KOMRAD Pancasila, Antony Komrad, menyebut langkah Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sebagai bukti bahwa negara hadir menghadapi ancaman kejahatan digital internasional yang semakin kompleks.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya keberhasilan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Ini bukan sekadar penangkapan pelaku judi online. Ini soal menjaga wibawa negara. Indonesia tidak boleh menjadi halaman belakang mafia digital internasional,” ujar Antony.
Menurutnya, masyarakat perlu melihat operasi ini lebih dari sekadar penegakan hukum. Ada pesan besar di dalamnya: hukum masih bekerja. Negara masih berdiri. Dan aparat tidak kalah oleh teknologi kejahatan yang terus berkembang.
Ketika banyak negara kesulitan menghadapi sindikat siber lintas batas, aparat Indonesia justru menunjukkan keberanian dan kemampuan membaca pola kejahatan modern. Sinergi antara Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya memperlihatkan bahwa institusi penegak hukum kini tidak hanya bekerja dengan kekuatan lapangan, tetapi juga dengan kecerdasan digital dan kemampuan investigasi yang semakin presisi.
Antony menilai judi online telah berubah menjadi bentuk baru penjajahan sosial di era digital.
“Dulu penjajahan datang merampas sumber daya alam. Sekarang mereka mengincar kesadaran masyarakat. Menguras ekonomi keluarga lewat candu digital. Judi online adalah kolonialisme modern yang menyasar rakyat kecil,” katanya.
Karena itu, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada operator lapangan semata. Aparat didorong menelusuri seluruh mata rantai jaringan: pemodal, penyedia fasilitas, penghubung, aliran dana, hingga kemungkinan pihak-pihak dalam negeri yang ikut melindungi operasi tersebut.
“Kalau hanya menangkap pemain lapangan, jaringan ini akan tumbuh lagi. Yang harus diputus adalah sistemnya. Bongkar sampai ke akar. Kejar aktor utamanya. Sita asetnya. Putus aliran uangnya,” tegas Antony.
Di titik inilah publik melihat pentingnya keberanian aparat.
Perang melawan judi online memang tidak mudah. Kejahatan ini bergerak cepat. Berganti domain. Berganti server. Berganti identitas. Tetapi aparat juga tidak tinggal diam. Pengungkapan jaringan internasional ini menunjukkan bahwa negara terus beradaptasi menghadapi pola kejahatan baru.
KOMRAD Pancasila juga menilai pemberantasan judi online tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat harus ikut bergerak. Keluarga harus lebih waspada. Sekolah harus memperkuat literasi digital. Tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga komunitas digital perlu bersama-sama membangun kesadaran publik bahwa judi online bukan hiburan, melainkan perangkap sosial yang menghancurkan masa depan.
“Kemenangan melawan judi online tidak cukup hanya dengan borgol dan pasal. Harus ada pendidikan publik, literasi digital, dan penguatan moral masyarakat. Aparat bergerak di garis depan, rakyat harus berdiri di belakangnya,” ujar Antony.
Keberhasilan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya ini menjadi pesan penting: negara tidak boleh kalah oleh sindikat digital internasional.
Dan sejauh ini, aparat telah menunjukkan satu hal penting.
Mereka tidak gentar.
