SURABAYA, TelusuR.ID   –   Dinilai telah melakukan penyesatan informasi publik, Dinas PRKPCK (Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) Pemprov Jatim bakal diadukan ke Ombusdman RI Perwakilan Jatim. Rencana itu dilontarkan pentolan LSM yang berkantor dikawasan Bagong, Surabaya. 

“Lebih kepada bentuk uji kasus saja. Terutama terkait kredibilitas informasi publik berbasis sirup LKPP. Supaya ke depan orang tidak keliru membaca informasi yang dipublis oleh lembaga otoritas bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP, red) tersebut, “ujar alumnus ITS Surabaya ini, Minggu (26/12/2021). 

Pengaduan ke Ombusdman sengaja dipilih, tutur LSM, diantaranya adalah karena sejumlah pertimbangan psikologis. Menurutnya, posisi Ombusdman yang hanya tunduk pada kaidah hukum internasional, diyakini bakal lebih tegas soal rekomendasi terkait dugaan praktik penyimpangan anggaran negara. 

Selain itu, pengaduan dilayangkan, tutur LSM, karena Kepala Dinas PRKPCK Jatim sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), terkesan tidak memiliki sensitifitas terkait pengelolaan anggaran negara. Indikasi itu nampak dari sikapnya yang tidak bergeming untuk memberi klarifikasi kepada publik melalui saluran yang tersedia. 

Juga pengaduan ke Ombusdman sengaja dipilih, lanjut LSM, karena pihak Inspektorat Jatim masih menunjukkan sikap setali tiga uang. Melalui Kepala Bidang Pemerintahan Inspektorat Jatim, Samsul Huda, janji bahwa bakal dilakukan evaluasi oleh bidang Ekbang terhadap kinerja DPRKPCK Jatim khusunya terkait paket pengadaan barang dan jasa pemerintah, nampak belum ada tindak lanjut alias mlempem. 

Sebelumnya, Benny, Bendahara DPRKPCK Jatim, kepada TelusuR.ID melakukan bantahan bahwa data sirup LKPP terkait swakelola tipe 1 sejumlah paket pengadaan barang dan jasa yang ada di instansinya, tidak lah benar. Ia mengkalim, seluruh kegiatan pengadaan DPRKPCK Jatim dilakukan melalui Jatim Bejo (Jatim Belanja Online). Hanya sayangnya, pengakuan ini masih sebatas pernyataan tanpa didukung dokumen yang terukur. 

Salah satu item pengadaan yang diklaim dilakukan lewat Jatim Bejo adalah belanja mamin (makanan dan minuman). Sehingga swakelola tipe 1 untuk mamin sebagaimana tersurat pada sirup LKPP 2021 disebutnya tidak benar. “Jika itu tidak benar, lalu kenapa informasi tersebut dipajang dilapak sirup LKPP? bukankah itu satu bentuk penyesatan informasi publik? mengingat LKPP adalah lembaga otoritas yang keberadaannya diakui perundangan, “ujar pentolan LSM. 

Sejauh mana pernyataan Benny soal pengadaan barang lewat Jatim Bejo bisa dibenarkan? hingga berita ini ditulis, TelusuR.ID belum berhasil mendapat konfirmasi dari pengelola aplikasi yang merupakan wujud internalisasi pengadaan barang dilingkup Pemprov Jatim tersebut. Hanya sebagai atmosfir, Jatim Bejo adalah lapak ekatalog berbasis produk UKM dan UMKM. Lalu benarkah mamin juga disediakan disana? 

“Dari sekian permasalahan berbasis sirup LKPP yang keabsahannya dibantah oleh bendahara dinas (DPRKPCK Jatim), diantaranya soal mekanisme PL yang diduga menyimpang, kemudian swakelola tipe 1 yang terindikasi menabarak aturan, serta dugaan mark up anggaran terkait standar harga satuan mamin tersebut, kita akan uji kebenarannya lewat Ombusdman, “pungkasnya. (din)

SURABAYA, TelusuR.ID   –   Pentolan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berkantor dikawasan Bagong Surabaya, menyebutkan, banyak pihak terutama kalangan KLPD (Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah), yang masih menganggap remeh posisi hukum lembaga otoritas bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah).   

Padahal dari sisi konstruksi hukum positif, tegasnya, kedudukan LKPP sudah demikian jelas sebagaimana amanat Perpres (Peraturan Presiden) 16/2018 yang telah diperbarui dengan Perpres 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Pada ketentuan bab umum pasal 1 angka 6 ditegaskan, LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.  

Sedang pada angka 3 pasal 1 ditegaskan, yang dimaksud dengan lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lainya. 

“Dengan demikian LKPP adalah lembaga otoritas bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, “tegas pentolan LSM yang alumnus ITS Surabaya itu. 

Dalam kaitan sebagai otoritas negara, lanjutnya, maka seluruh produk kebijakan LKPP adalah produk hukum. Tak terkecuali sirup (sistem informasi rencana pengadaan) LKPP. Web laman elektronik yang berisi daftar pengadaan barang dan jasa pemerintah dilingkup KLPD se Indonesia itu tidak bisa dipandang sebagai pajangan informasi biasa. 

“Jika kemudian ada yang salah input data pada sirup, maka itu setara dengan delik pembohongan publik, “ujarnya. 

Sejauh perkembangan yang ia ikuti, tuturnya, selama ini banyak SKPD atau Dinas ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang melakukan kesalahan itu tanpa pernah ada upaya pembenahan. 

“Mereka (Dinas) berdalih terjadi salah input data pada sirup, atau terjadi human error. Jika benar itu adalah human error dan tidak ada upaya pembenahan, apa itu berarti laman sirup LKPP boleh disebut informasi sampah? Jika itu sampah, maka Perpresnya juga sampah dong, “nadanya bertanya. 

Terkait laman sirup LKPP 2021, catatan TelusuR.ID menjelaskan, hingga berita ini ditulis, Kamis (23/12/2021), 9 paket belanja mamin Dinas PRKPCK Jatim yang dilangsungkan lewat pintu swakelola tipe 1 itu masih terpajang dan berlaku sebagai informasi publik. “

“Anggap saja informasi itu salah, tapi selama keberadaannya tidak dibenahi, maka informasi tersebut tetap sah  sebagai informasi publik karena yang menerbitkan adalah LKPP, “ujarnya. 

Sembilan paket pengadaan mamin itu antara lain adalah paket konsumsi dalam rangka sumpah jabatan dengan kode RUP 24928494, dengan pagu Rp 3.950.000. Kemudian paket belanja makanan dan minuman, kode RUP 25072850, dengan pagu Rp 1.580.000. Serta paket bertemu belanja makanan dan minuman, kode RUP 25131735, yang dipagu senilai Rp 142.200.000. 

Selanjutnya, paket bertemu belanja makanan dan minuman dengan kode RUP 25247418 dan pagu Rp 14.220.000. Kemudian paket bertemu belanja makanan dan minuman dengan kode RUP 25072573, dan pagu Rp 7.110.000. 

Lalu paket bertemu belanja makanan dan minuman, kode RUP 25131401, dengan pagu Rp 5.925.000. Paket belanja makanan dan minuman dalam rangka sosialisasi naskah dinas dan naskah dinas elektronik, kode RUP 25261076, dengan pagu Rp 4.740.000.

Kemudian, paket konsumsi dalam rangka asesmen untuk mengukur kerangka acuan departemen pelaksana, kode RUP 24998866, dengan pagu Rp 10.665.000, serta paket konsumsi olahraga pagi dan dukungan kesehatan karyawan, kode RUP 24986875, dengan pagu Rp 132.000.000. 

Dari 9 paket tersebut, tercatat hanya 2 paket saja yang disertai rincian kegiatan. Sedang 7 paket mamin lainnya hanya disebutkan besaran pagu, sehingga harga satuan.tidak dapat dihitung. 

Dua paket itu antara lain adalah paket konsumsi dalam rangka sumpah jabatan, kode RUP 24928494, dengan pagu Rp 3.950.000. Paket ini berisi 50 kotak nasi dan 50 kota kue. Sehingga harga satuan untuk satu kotak nasi ditambah satu kotak kue adalah Rp 79.500. 

Paket berikutnya adalah belanja konsumsi dalam rangka asesmen untuk mengukur kerangka acuan departemen pelaksana, kode RUP 24998866, dengan pagu Rp 10.665.000. Paket ini berisi 135 nasi kotak dan 135 kue kotak. Sehingga harga satuan untuk satu nasi kotak ditambah satu kue kotak adalah Rp 79.000.

“Dari dua paket tersebut nampak terjadi selisih harga Rp 500. Pertanyaannya, kenapa harus terjadi selisih harga? Padahal kan ada Peraturan Gubernur yang mengatur standar harga satuan? Lalu bagaimana dengan 7 paket mamin yang tidak disertai rincian kegiatan? Berapa sebenarnya harga satuan masing-masing paket? , “nadanya bertanya. (din)

SURABAYA, TelusuR.ID   –   Seorang pegiat LSM yang berkantor dikawasan Bagong Surabaya, menyebutkan, banyak pihak terutama kalangan KLPD (Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah), yang masih menganggap remeh posisi hukum lembaga otoritas bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah).   

Padahal dari sisi konstruksi hukum positif, tegasnya, kedudukan LKPP sudah demikian jelas sebagaimana amanat Perpres (Peraturan Presiden) 16/2018 yang telah diperbarui dengan Perpres 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada ketentuan bab umum pasal 1 angka 6 ditegaskan, LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.  

Sedang pada angka 3 pasal 1 ditegaskan, yang dimaksud dengan lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lainya. “Dengan demikian LKPP adalah lembaga otoritas bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, “tegas pentolan LSM yang alumnus ITS Surabaya itu. 

Dalam kaitan sebagai otoritas negara, lanjutnya, maka seluruh produk kebijakan LKPP adalah produk hukum. Tak terkecuali sirup (sistem informasi rencana pengadaan) LKPP. Web laman elektronik yang berisi daftar pengadaan barang dan jasa pemerintah dilingkup KLPD (Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah) se Indonesia itu tidak bisa dipandang sebagai pajangan informasi biasa. “Jika kemudian ada yang salah input data pada sirup, maka itu setara dengan delik pembohongan publik, “ujarnya. 

Sejauh perkembangan yang ia ikuti, tuturnya, selama ini banyak SKPD atau Dinas ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang melakukan kesalahan itu tanpa pernah ada upaya pembenahan. “Mereka (Dinas) berdalih terjadi salah input data pada sirup, atau terjadi human error. Jika benar itu adalah human error dan tidak ada upaya pembenahan, apa itu berarti laman sirup LKPP boleh disebut informasi sampah? Jika itu sampah, maka Perpresnya juga sampah dong, “nadanya bertanya. 

Dalih human error atau salah input data itu sedikitnya telah dipilih Disbudpar Jatim terkait sejumlah paket pengadaan yang diakui salah dan terlanjur masuk sirup LKPP. Salah satunya adalah paket belanja mamin. Pada laman sirup LKPP 2020 dan 2021, Disbudpar Jatim telah menyebut sejumlah paket mamin dilaksankan dengan metode swakelola tipe 1. Tapi oleh Pejabat Pengadaan Disbudpar Jatim, data tersebut dibantah dan diklaim terjadi salah input data atau terjadi human error.  

Selain mamin, sejumlah paket pengadaan barang Disbudpar Jatim yang lain juga dilangsungkan lewat swakelola tipe 1. Antara lain adalah belanja alat/bahan ATK, belanja souvenir,  belanja jasa pencucian pakaian, belanja pemeliharaan alat angkutan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja sewa alat rumah tangga lainnya, belanja cetak dan/atau penggandaan, belanja pemeliharaan instalasi, serta belanja bahan-bahan bakar dan pelumas. 

Berdasarkan data sirup LKPP 2020, Disbudpar Jatim tercatat telah melangsungkan belanja bahan-bahan bakar minyak dan pelumas, kode RUP 24639608, dengan pagu senilai Rp 202.682.032. Paket ini berisi belanja minyak pelumas untuk kendaraan roda 4 sebanyak 12 unit selama 12 bulan. Kemudian minyak pelumas untuk roda 2 sebanyak 29 unit selama 6 bulan. Kemudian bahan bakar kendaraan pejabat eselon 2 sebanyak 1 unit selama 12 bulan. Bahan bakar kendaraan operasional roda 4 sebanyak 28 unit, roda 2 sebanyak 29 unit, Serta bahan bakar genset. 

Selain sejumlah paket pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas, tutur pentolan LSM, sejumlah paket lain sebagaimana disebut diatas, jelas tidak mungkin dilaksanakan secara swakelola tipe 1. Hal itu merujuk pada Peraturan LKPP 8/2018 tentang pedoman swakelola, bahwa yang dimaksud dengan swakelola 1 adalah  swakelola yang direncanakan, dikerjakan, serta diawasi sendiri oleh KLPD (dalam hal ini Disbudpar Jatim), maka pemenuhan barang seperti BBM hanya bisa dilakukan dengan cara membeli dari pasar atau penyedia. 

“Maka paket ini seharusnya dilangsungkan dengan cara Pengadaan Langsung (PL), atau dengan cara Dikecualikan. Jika pengadaan dipaksakan lewat swakelola tipe 1, yang berarti Disbudpar Jatim harus memproduksi sendiri BBM, lalu darimana logikanya? Punya kompetensi apa dia? Jika data pada sirup LKPP tidak kunjung ada pembenahan, maka saya rasa hal itu setara dengan kebohongan publik, karena informasi pada sirup LKPP adalah produk hukum, “terangnya. (din).