TelusuR.ID

Beranda blog Halaman 413

Peresmian Proyek “Prestisius” Jalan Wahid Hasyim Sedot Uforia Ratusan Pengunjung

0
, Bupati Jombang Munjidah Wahab saat memberikan kata sambutan

JOMBANG, TelusuR.ID – Memasuki penghujung tahun 2021 dan sekaligus menandai datangnya tahun baru 2022, Minggu (12/12/2021), Bupati Jombang Mundjidah Wahab meresmikan proyek prestisius bertajuk rehab drainase Jalan KH Wahid Hasyim senilai Rp 16,8 milyar.

Peresmian yang berlangsung dikawasan simpang empat Kebonrojo itu dihadiri jajaran Forkopimda, Pimpinan DPRD, Kepala OPD Pemkab, Ketua PKK, Muslimat, Anshor, serta Dzuriyah dari KH Wahid Hasyim. Peresmian yang berlangsung pada pukul 20.00 wib itu berhasil menyedot uforia ratusan pengunjung.

Proyek rehab drainase dan trotoar dengan panjang 2100 meter, dimana lebar dan tinggi drainase adalah 1 meter, serta lebar trotoar mencapai 3 meter, yang didanai oleh APBD murni 2021 itu pengerjaannya berlangsung selama tujuh bulan.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Heru Widjayanto saat memberikan sambutan

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Heru Widjayanto menegaskan bahwa pemicu dilakukan rehab drainase dan trotoar adalah karena terjadi sendimentasi hingga 90 persen. Pada akhirnya, tutur Heru, kondisi tersebut memicu genangan air dan berujung pada meluapnya banjir kota.

Sementara itu, Bupati Jombang Munjidah Wahab, dalam sambutannya menegaskan bahwa selain proyek rehab drainase dan trotoar jalan KH Wahid Hasyim, tahun ini Pemkab Jombang juga bakal meresmikan proyek alon-alon pada malam pergantian tahun nanti.

Bupati menegaskan, bahwa selain proyek jembatan Ploso bakal segera rampung tahun ini, tindaklanjut proyek jalan KH Wahid Hasyim berupa pengaspalan sepanjang ruas jalan, juga dipastikan berlangsung tahun depan karena sudah mendapat persetujuan dari pihak DPRD Jombang. ”Tahun depan gedung Dewan Kesenian juga bakal dibangun, “tutur Bupati.

Jajaran Forkopimda Jombang hadir dalam acara Rehabilitasi Drainase dan Trotoar jln. KH. Wahid hasyim (12/12/2021)

Dengan peresmian ini, dan juga peresmian proyek alon-alon pada malam tahun baru nanti, warga masyarakat Jombang dipastikan bakal mendapat kado istimewa dari Pemerintah Kabupaten.

Ya, kado yang lama ditunggu. Yakni ‘Jombang Bersolek’ dengan segala pernak-pernik nafas metropolitan.

Uforia pergantian tahun dengan segala gegap gempitanya, tahun ini bakal terasa berbeda. Warga Jombang dipastikan mendapati nuansa baru saat menikmati malam pergantian tahun nanti.

Khusunya dikawasan jantung kota. Ini karena sepanjang jalan Wahid Hasyim hingga alon-alon Jombang, bakal menawarkan keindahan malam lewat sentuhan lampu cantik beriring nuansa taman kota.

Berderet rapi dari kawasan ringin contong hingga mendekati alon-alon Jombang, tiang lampu artistik dengan segala ornamen pendukungnya itu merupakan bagian dari proyek bertajuk pembangunan drainase jalan Wahid Hasyim.

Sebagaimana kekinian kota-kota melek mode dan stylis, di sepanjang ruas Wahid Hasyim juga disediakan dudukan berupa kursi panjang dengan ornamen khas, lengkap dengan bola-bola batu warna.

Alon-alon Jombang juga tak kalah bersolek dan kian melengkapi tampilan wajah kota. Mengusung konsep bangunan milenial modern yang menekankan karakter ramah anak, proyek revitalisasi alon-alon dengan pagu Rp 9,7 milyar ini masih menyentuh perwajahan sisi selatan, atau separo dari kebutuhan.

Bupati dan Forkopimda jombang memberikan tali asih kepada petugas pasukan kuning Jombang pada acara tersebut.

Meski hanya separo, tapi wajah baru alon-alon jombang diyakini cukup layak untuk disebut sebagai destinasi wisata.

Info yang dihimpun menyebutkan, perubahan mendasar atas tampilan alon-alon Jombang adalah dibukanya gerbang masuk di sisi selatan. Sepaket dengan gerbang, lahan parkir untuk pengunjung juga disediakan.

Hal ini merujuk pada pertimbangan bahwa sisi selatan alon-alon berbatasan langsung dengan ruas jalan nasional, juga stasiun KAI. Sehingga pengunjung luar kota atau pengantar penumpang KAI yang berniat mampir ke alon-alon, bisa merasakan atmosfir kemudahan berwisata.

Selain desain dan tata ruang berubah menjadi modern dan bernafas destinasi wisata, yang paling menonjol dari revitalisasi alon-alon Jombang adalah tersedianya ruang serta fasilitas bermain untuk anak.

Disebutkan, selain menghadirkan fasilitas bermain anak berkelas internasional, wahana ini juga disebut tidak berbayar. Terpenting, diantara segala perubahan itu, fungsi alon-alon sebagai tempat upacara dipastikan tetap terjaga dengan baik.

Pada akhirnya, sebut seorang sumber, kinerja Pemkab yang sudah demikian berjibaku demi sebuah wajah kota yang cantik itu memang layak mendapat apresiasi. Menurutnya, berlangsungnya dua proyek prestisus ‘wahid hasyim dan alon alon kota’ adalah capaian Pemkab yang layak diacungi jempol. (din/pay/ali)

Aktivis GEPAL Dirikan Posko, Lakukan Aksi Kemanusiaan Galang Dana Untuk Korban Semeru

0

GRESIK, TelusuR.ID – Aktifis GEPAL Gresik kembali turun ke jalan. Kali ini bukan untuk demonstrasi melainkan aksi kemanusiaan untuk galang donasi bagi korban bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Melalui posko yang didirikan di Aloon-aloon Gresik, aksi menggalang bantuan kemanusiaan itu setiap hari mereka lakukan. Dimulai pada hari Minggu (12/12/2021)

Ketua GEPAL (Gerakan Penolak Lupa), Syaifudin mengatakan aksi galang bantuan ini sebagai wujud kepedulian atas musibah yang dialami warga yang ada di lereng gunung Semeru.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kawan kawan dari Gepal atas tragedi yang menimpa saudara-saudara kami di Lumajang,”ujarnya.

Bersama aksi ini, antusias dan respon positif dari masyarakat yang melintas di Aloon-aloon sangat tinggi. Mereka menghampiri posko untuk memberikan sumbangan secara suka rela. Ada yang berupa uang ada juga yang berupa pakaian layak pakai.

“Alhamdulillah posko baru kami buka sudah ada yang memberikan bantuan pakaian 2 kresek layak pakai dan sejumlah uang yang belum kami hitung”, tambahnya

Keberadaan posko akan tetap dibuka setiap hari hingga tanggal 8 Desember mendatang. Selanjutnya seluruh bantuan dan donasi akan dikirim langsung ke lokasi korban bencana di Lumajang.

“Bantuan ini akan kami distribusikan langsung ke Lumajang. Karena anggota kami juga asli Lumajang dan kami ada simpul yang ada disana untuk mendistribusikannya,” jelasnya.

Syaifudin juga mengatakan jika dalam kondisi bencana seperti erupsi Semeru, memang dibutuhkan gotong royong dari seluruh komponen masyarakat untuk saling membantu.

“Kondisi bencana seperti ini solusinya adalah rakyat bantu rakyat karena tidak bisa kita berpangku tangan mengandalkan kebijakan dari pemerintah saja. Masalah kemanusiaan adalah masalah seluruh rakyat Indonesia,”tutur Syaifudin

“Insya Allah, hasil penggalangan dana ini akan kita laporkan secara transparan ke masyarakat melalui Medsos, dan ke Media,” pungkasnya. (AW).

Kapolres Jombang memberangkatkan Bantuan Kepada Korban Erupsi Gunung Semeru

0

JOMBANG, TelusuR.ID – Sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang terdampak bencana alam erupsi gunung semeru di Lumajang, Kapolres Jombang AKBP Moh. Nurhidayat bersama Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Jombang Ny. Mila Nurhidayat mengirimkan bantuan sosial.

Seluruh bantuan didistribusikan langsung ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, diberangkatkan dari Mapolres menuju Lumajang menggunakan dua unit truk Dalmas Polres Jombang dengan pengawalan satuan Lalu lintas Polres setrmpat, Rabu (8/12/21).

“Diharapkan seluruh bantuan tersebut dapat segera tiba ke lokasi yang dilanda musibah erupsi yang selanjutnya bisa langsung didistribusikan oleh personil Polres Jombang kepada korban yang terdampak bencana alam,” kata Kapolres Jombang.

Bantuan yang dikirimkan itu di antaranya masker, obat-obatan, pampers, sembako berupa beras, teh, kopi dan mi instan. Bantuan itu dikumpulkan dari para Pejabat utama, Kapolsek jajaran dan seluruh personil jajaran Polres Jombang.

Kapolres mengungkapkan, bagi seluruh personil jajaran Polres Jombang yang telah memberikan bantuannya disampaikan terima kasih dan apresiasi atas bentuk partisipasinya kepada para korban bencana alam.

“Semoga bantuan yang kita berikan dapat meringankan beban saudara kita yang saat ini mengalami penderitaan bencana alam dan dapat menjadi pahala bagi kita semua,” ujar lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002 tersebut.

Kapolres bersama jajaran juga turut mendoakan warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru untuk tabah dan ikhlas atas musibah itu. Ia mendoakan korban yang meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah, dan yang sakit segera sembuh dan sehat kembali.

“Kami Polres Jombang berduka dan turut merasakan bencana erupsi gunung semeru yang dialami masyarakat Lumajang dan sekitarnya. Semoga para korban diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah ini,” kata Kapolres Jombang.

Dinas Perkim Jombang Salurkan Bantuan Upah Rehab RTLH dan Korban Bencana

0

JOMBANG, TelusuR. ID – Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Jombang melaksanakan pencairan upah pekerja untuk pelaksanaan Bantuan Sosial RTLH anggaran 2021 (PAPBD)

Bantuan disalurkan di dua kecamatan yakni Kecamatan Mojoagung dan Bareng. Proses penyerahan dilakukan bersama-sama dengan pihak kecamatan dan desa, penerima bantuan, Bank Jatim serta Dinas Perkim Jombang, Selasa 07/12/2021

Melalui Release yang diterima Telusur.ID, besaran nilai upah yang diberikan sesuai dengan bobot pekerjaan yang dilaksanakan atau maksimal sebesar 15% dari nilai bantuan.

Sementara untuk penerima bantuan dampak bencana yang berada di Kecamatan Bareng masing-masing penerima nilainya bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan

Menurut Kepala Dinas Perkim Jombang, Heru Widjayanto, pembayaran upah dari rekening Bank Jatim langsung di serahterimakan kepada penerima bantuan untuk dibayarkan kepada pekerja yang melaksanakan rehab/perbaikan peningkatan RTLH dan korban bencana

Heru Widjayanto kemudian merinci untuk pembayaran upah pekerja Peningkatan Kualitas RTLH Desa Seketi Kecamatan Mojoagung sebanyak 5 penerima bantuan/unit rumah masing-masing sebesar Rp. 2.500.000; sehingga total upah yang dibayarkan sebesar Rp. 12.500.000;

Sedangkan untuk upah pekerja penanganan dampak bencana yang ada di Kecamatan Bareng dibagi untuk 3 desa dengan total pembayaran upah sebesar Rp. 28.250.000; dengan rincian Desa Bareng sebesar Rp.18.250.000; untuk 11 penerima bantuan/unit rumah besarnya bervariasi antara Rp. 750.000 s/d Rp.2.500.000;

Dan untuk Desa Ngampungan sebesar Rp.5.000.000; yang diberikan kepada 4 penerima bantuan/unit rumah dengan upah sebesar Rp. 500.000 s/d 1.500.000; Desa Ngrimbi sebesar Rp.5.000.000; untuk 4 penerima bantuan/unit rumah dengan upah antara Rp. 1.000.000 s/d 2.000.000;

Heru Widjayanto berharap progam Bupati Jombang berupa peningkatan RTLH maupun penanganan rumah dampak bencana ini bisa membantu meringankan beban warga dan meningkatkan kualitas rumah lebih sehat dan layak huni. (yap)

Terkait Swakelola Mamin, Disbudpar Jatim Sebut Ada Human Error

0

SURABAYA, TelusuR.ID  –  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemerintah Provinsi Jatim mereaksi cepat atas pemberitaan yang diunggah Telusur.ID. Melalui sambungan Telepon genggam, Senin (6/11/2021), Pejabat Pengadaan Disbudpar Jatim, Slamet, membuat sejumlah bantahan atas dugaan penyimpangan paket pengadaan Disbudpar, khususnya belanja makanan dan minuman (mamin),  sebagaimana topik berita. 

Slamet, bahkan menyayangkan sikap Telusur.ID yang keburu menulis berita sebelum mendapat klarifikasi secara langsung dari pihaknya. Ia beranggapan, dengan muncul berita tanpa klarifikasi, sejumlah ekses negatif dikhawatirkan bakal terjadi. Salah satunya, pembaca bisa saja mengambil kesimpulan sepihak bahwa berita yang ditulis tersebut benar-benar mewakili situasi internal Disbudpar Jatim. 

Padahal yang terjadi tidak demikian adanya. Menurut Slamet, berita Telusur.ID yang menyebut pelaksanaan sejumlah paket mamin Disbudpar Jatim dilangsungkan secara swakelola tipe 1 tersebut, sama sekali tidak benar. Sebaliknya, paket yang diduga menyimpang tersebut di langsungkan melalui metode Pengadaan Langsung (PL). “Tidak benar dan tidak ada mamin yang diswakelola, semua dilakukan lewat Pengadaan Langsung, “ucap Slamet diujung telepon. 

Terhadap bantahan yang dibuatnya, Slamet mengaku tidak asal ngomong, tapi semua argumen didasarkan pada dokumen kegiatan yang berhasis kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hanya memang, tutur Slamet, informasi sebagaimana sirup LKPP tidak seluruhnya salah. “Tapi itu lebih bersifat salah input data, atau tepatnya terjadi human error oleh petugas kami (Disbudpar Jatim), “ungkapnya.

Slamet lantas menawarkan penjadwalan ulang kepada TelusuR.ID dan dua media online yang lain (Suarapublik.com dan Portal Nasional.com) untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi berita secara langsung. Diakui Slamet, sebelum akhirnya berita diunggah, 3 media online memang sudah melakukan upaya konfirmasi melalui chat whatsapp. Tapi diluar dugaan, berita keburu diunggah sebelum terjadi pertemuan. Ia pun beranggapan klarifikasi via chat whatsapp tidak seluruhnya efektif. 

Hingga berita ini ditulis, Rabu (8/12/2021), ketiga media online dimaksud, belum satu pun yang dikontak Slamet terkait jadwal klarifikasi berita. Seraya menunggu hal itu berlangsung, TelusuR.ID sempat membuat pembelaan kepada Slamet. Bahwa upaya konfirmasi sebagai pra syarat pemberitaan, tidak harus dimaknai dengan pertemuan secara langsung. Karena tidak semua sumber berita bersedia diklarifikasi. Secara jurnalistik, tutur TelusuR.ID, konfirmasi hanyalah sebentuk upaya untuk mendapatkan ke berimbangan informasi. 

“Jadi kuncinya bukan terletak pada pertemuan langsung. Tapi lebih kepada upaya yang dilakukan untuk mendapat ke berimbangan informasi. Jadi itu bisa dilakukan melalui kontak telepon, mengirim draf pertanyaan secara tertulis, atau dengan cara mendatangi langsung pihak nara sumber. Jadi ukurannya bukan pada jawaban nara sumber. Karena sumber berita punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan. Menyiasati itu, yang penting upaya konfirmasi sudah dilakukan. Jadi konfirmasi hanyalah sebentuk upaya, dan bukan soal jawaban nara sumber, “jawab TelusuR.ID kepada Slamet. 

Sebagai atmosfir, TelusuR.ID beserta dua media online (Suarapublik.com dan Portalnasional.com), tercatat sudah menunggu dua pekan lebih untuk bisa mendapatkan klarifikasi secara langsung dari Disbudpar Jatim. Pada awalnya, konfirmasi via chat whatsapp kepada Kepala Dinas tidak berbuah jawaban. Tiba-tiba muncul seorang Slamet yang mengaku sebagai staf Disbudpar menghubungi Portalnasional.com untuk keperluan klarifikasi berita. Tapi oleh Slamet, konfirmasi diarahkan kepada Sujoko, Kabag Keuangan. 

Dua kali jadwal klarifikasi ditetapkan, dua kali juga Sujoko berhalangan karena giat dinas luar kota. Anehnya, setelah dua kali gagal, Sujoko yang dikontak lewat chat whatsapp malah mengaku tidak ada kompetensi terkait topik yang dipertanyakan. Tidak hanya itu, Sujoko bahkan memastikan bahwa konfirmasi sedianya dil
[05.18, 8/12/2021] Bang Udin: sedianya dilakukan kepada Pejabat Pengadaan Disbudpar yang tidak lain adalah Slamet yang dari awal kemunculannya mengaku hanya seorang staf dinas. 

Setelah mendapati sikap yang cenderung saling lempar dari pejabat Disbudpar Jatim tersebut, berita akhirnya diputuskan diunggah terlebih dulu dengan pertimbangan klarifikasi bisa dilakukan menyusul. Karena kewajiban media adalah memberi ruang klarifikasi kepada pihak terkait untuk terciptanya ke berimbangan berita. Diluar atmosfir yang berlangsung itu, pembuktian dokumen pengadaan yang dijanjikan oleh Slamet, tentu menarik untuk ditunggu dan dikupas. Diantaranya, berapa harga satuan mamin yang dipatok Disbudpar Jatim? (din).

Tingkatkan Pemulihan Ekonomi Warga, Mbak Estu Resmikan Pasar Desa Doro Rejo

0
Peresmian Pasar Doro Rejo . Desa Karangdagangan. Kecamatan Bandarkedungmulyo. Kabupaten Jombang oleh Hj Sadarestuwati SP. M. MA ( KOMISI V DPR RI ) Minggu (5/12/2021)

JOMBANG, TelusuR.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Hj. Sadarestuwati, SP
M.MA resmikan Pasar Doro Rejo Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Minggu (5/12/21).

Peresmian dihadiri Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Wakil Ketua DPRD Jombang Doni Anggun, Dora Maharani, Kapolsek Bandarkedungmulyo, AKP Mursid Budi Hartanto, Danramil, Letda Arh. Zainudin, Sekcam Hariyanto, perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Disaksikan warga sekitar, peresmian tampak meriah setelah sebelumnya diadakan jalan sehat bersama sebagai rangkaian kegiatan peresmian.

Sadarestuwati yang akrab disapa Mbak Estu berharap agar keberadaan pasar desa ini bisa bermanfaat bagi warga desa untuk meningkatkan perekonomian.

“Semoga Pasar Doro Rejo Karangdagangan yang dibangun ini dapat bermanfaat bagi warga desa bisa lebih maju ekonominya dan tentunya juga dimanfaatkan warga-warga lain, warga sekitar Desa Karangdagangan”, katanya.

Mbak Estu juga memberikan arahan jika pasar bisa berjalan baik, maka nantinya akan di tambah pembangunannya.

“Apabila pasar ini bisa benar-benar berjalan dengan baik, bisa bermanfaat secara optimal, insya Allah suatu saat nanti kita akan tambah lagi bangunannya, “tambah politisi PDIP asal Jombang ini.

Pada saat yang sama, H. Tambit, Kades Karangdagangan, secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mbak Estu yang telah mengupayakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk Pasar Doro Rejo dan TPT Desa Tinggar.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dana pemerintah pusat yang dibawa Mbak Estu. Kami berharap, dengan adanya pasar desa ini bisa berjalan lancar untuk memulihkan ekonomi warga masyarakat Karangdagangan, tutur Tambit.

Tambit kemudian menyebutkan bahwa pembangunan pasar yang lokasinya dibelakang panggung kegiatan ini adalah swadaya masyarakat dengan anggaran lima ratus tiga puluh lima juta rupiah.

Akan tetapi fasilitas yang ada di pasar tersebut belum cukup. “Masih banyak lahan yang kosong. Masih butuh pengembangan lagi”, pungkasnya.(Anam)

Terancam Merugikan Keuangan Negara, Harga Satuan Mamin Disbudpar Jatim Dipertanyakan 

0

SURABAYA, TelusuR.ID  –  Paket belanja makanan dan minuman (mamin) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 hingga 2021 disinyalir menyimpang dari ketentuan. Dugaan itu, sebut seorang sumber, sedikitnya bisa dilihat pada dua aspek. 

Yang pertama, tuturnya, paket belanja mamin dilaksanakan dengan metode swakelola tipe 1. Sedang aspek kedua, lanjutnya, dari sekian paket mamin yang berlangsung selama dua tahun anggaran, nyaris tidak ditemukan harga satuan dasar atau harga satuan barang yang baku. 

“Tidak pernah jelas, berapa sebenarnya harga yang dipatok Disbudpar Jatim untuk satuan nasi kotak dan satuan kue kotak. Dari sekian paket belanja mamin yang ada, hampir tidak ditemukan satu keseragaman harga atau standarisasi harga satuan untuk nasi kotak dan kue kotak. Ini bukan saja terlihat aneh, tapi juga berpotensi merugikan keuangan negara, “tegas sumber berlatar pegiat LSM kepada TelusuR.ID, pekan lalu. 

Ia lantas menyitir sejumlah paket mamin Disbudpar Jatim sebagai penguat dugaan penyimpangan. Antara lain adalah, sebutnya, paket belanja mamin rapat (kode RUP 25280702), yang di pagu senilai Rp 5.900.000. Paket tersebut berisi belanja 100 nasi kotak dan 100 kue kotak (10 orang kali 10 kegiatan rapat). Sehingga harga satu nasi kotak ditambah satu kue kotak adalah Rp 59.000. 

“Lalu berapa sebenarnya harga satuan untuk nasi kotak dan kue kotak? “nadanya melempar tanya. Sebagai pembanding, lanjut sumber, pada paket mamin yang lain, yakni paket dengan kode RUP 25280889, yang di pagu Rp 4.600.000. Paket ini berisi belanja nasi kotak dan kue kotak sebanyak 50 porsi (10 orang kali 5 kegiatan rapat). Sehingga harga satu nasi kotak ditambah satu kotak adalah Rp 92.000. 

Tidak hanya itu, lanjut sumber, paket mamin rapat dengan kode RUP 25281169, dan di pagu Rp 9.875.000, ini juga memunculkan harga satuan yang berbeda. Yakni satu paket nasi kotak dan kue kotak dipatok seharga Rp 79.000. Selanjutnya, tandas sumber, paket mamin dengan kode RUP 25334988 yang di pagu Rp 17.952.000, juga memunculkan harga satuan berbeda. Khusus paket ini, harga satu porsi nasi kotak mencapai Rp 44 ribu. 

“Itu belum termasuk sejumlah paket mamin yang hanya menyebut besaran pagu tanpa ada penjelasan jumlah porsi makanan. Yang pasti, dari sekian paket mamin yang dirilis Disbudpar pada tahun anggaran 2021, nyaris tidak ditemukan standarisasi harga satuan mamin sebagaimana Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim. Jika kasus beda harga tersebut tidak segera ada penjelasan, maka dugaan tindak penyimpangan itu bisa jadi benar adanya, walau semua perlu diuji, “ujar sumber. 

Sedang aspek kedua yang menjadikan mamin Disbudpar Jatim terduga menyimpang adalah, tutur sumber, karena paket dilaksanakan dengan metode swakelola tipe 1. Hal ini, lanjut sumber, jelas menabrak ketentuan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah) nomor 8/2018 tentang pedoman swakelola. 

Pada pasal 1 angka 2 (dua) Peraturan LKPP 8/2018 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa dengan cara dikerjakan sendiri oleh KLPD (Kementerian, Lemabaga, dan Perangkat Daerah). Sedang pasal 3 huruf a menegaskan, swakelola tipe 1 adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi KLPD sebagai penanggungjawab anggaran. 

“Pilihan diksi bahwa swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa dengan cara dikerjakan sendiri, itu memuat makna tidak boleh dikerjakan pihak lain. Jadi, jika mamin dilaksanakan dengan swakelola tipe 1, maka itu artinya Disbudpar Jatim bertindak selaku juru masak. Apa itu mungkin terjadi? Lebih tepatnya, apa Disbudpar punya bidang tugas urusan masak memasak? Sehingga apa pun dalihnya, jika mamin tetap dipaksakan lewat swakelola tipe 1, itu jelas salah, “yakin sumber. 

Kepastian soal sejumlah paket mamin Disbudpar Jatim dilaksanakan lewat metode swakelola tipe 1, tegas sumber, itu bisa dilihat pada laman resmi sirup LKPP mulai tahun anggaran 2020 hingga 2021. M
[06.22, 6/12/2021] Bang Udin: Menurutnya, informasi yang tersaji pada sirup LKPP adalah sebentuk produk hukum yang tidak boleh diragukan. Ini karena Perpres 16/2018 yang telah di perbarui dengan Perpres 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dengan tegas menyebut, bahwa LKPP adalah lembaga otoritas non kementerian untuk urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

“Sejauh ini banyak Dinas atau instansi pemerintah lainnya mengaku bahwa isian data yang mereka lakukan pada sirup LKPP sering terjadi kasus salah ketik atau salah input data. Sehingga pada posisi itu, sirup LKPP sering di kesampingkan. Dan itu sah-sah saja sebagai bentuk pembelaan sepihak. Tetapi dari sisi konstruksi hukum positif, harusnya tidak boleh siapa pun menisbikan posisi LKPP. Jika itu dilakukan, maka sama saja dengan menolak keberadaan Perpres dan perundangan yang lebih tinggi, “pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, (06/12/2021), TelusuR.ID belum berhasil mendapat konfirmasi dari Disbudpar Jatim. Pada pekan lalu, Kasubag Keuangan Disbudpar Jatim Sujoko, saat dikonfirmasi via sambungan whatsapp, mengaku masih giat luar kota dan meminta agar konfirmasi berita ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Disbudpar, yaitu Slamet. TelusuR.ID dan dua media online lain, yakni Suarapublik.com dan Portalnasional.com, berupaya membuat janji dan menemui Slamet di kantor dinas, namum hingga saat ini upaya tersebut belum menuai hasil. (din) 

Peringatan HDI 2021, Penyandang Difabel Dinsos Jatim Lakukan Aksi Tanam Pohon

0

SURABAYA, TelusuR.ID – Dalam pemperingatan Hari Disabilitas Internasional 2021, sejumlah aksi yang dilakukan para penyandang disabilitas di Jawa Timur. Salah satunya yang dilakukan Dinas Sosial Jatim melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa, melakukan tanam bibit pohon sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

Melalui apel dan ikrar anak disabilitas netra, grahita, tuna wicara serta tuna rungu melakukan penanam 150 bibit pohon buah-buahan seperti nangka, sirsak, jambu, kelengkeng dan kelapa.

“Hari ini Peringatan Disabilitas Internasional, kita ingin mengambil moment Hari Disabilitas ini saya mengajak teman-teman, klien kita khususnya difabel untuk melakukan kegiatan menanam pohon. Menanam pohon itu berarti melestarikan kehidupan,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, M Alwi, pada acara peringatan hari disabilitas internasional di kantor UPT Rehabilitasi sosial bina daksa Pasuruan, Jumat, (3/12/2021).

M. Alwi berharap, gerakan Difabel Go Green tersebut tidak hanya mengajarkan mereka para penyandang disabilitas untuk mencintai lingkungan, tetapi juga bisa memberikan inspirasi bagi warga lainnya.

“Mudah udahan ini kan menginspirasi semua kita, kalau kaum difabel aja peduli terhadap kelsetarian alam, lalu bagaimana dengan kita. Seyogyanya kan kita lebih peduli lagi, sehingga alam yang kita tempati ini betul betul lestari, memberi sebesar manfaat bagi kehidupan kita,” tuturnya.

Gerakan ini, lanjut M. Alwi juga dilakukan oleh sejumlah UPT yang ada di Pemprov Jatim. Diharapkannya, gerakan semacam ini semakin masif, lebih semarak, dan menginspirasi semuanya.

Pada kegiatan ini, UPT Rehabilitasi Bina Daksa di Bangil menanam sebanyak 150 bibit pohon, yang terdiri dari pohon buah buahan. Seperti bibit pohon kelengkeng, asem, sirsak, dan nangka. Serta diikuti oleh penyandang disabiltas, baik daksa, netra, cacat rungu wicara, intelektual maupun grahita (din)

Kader Putri PMII Atas Langit Gresik Ajarkan Kreativitas dan Pengetahuan Islam Libatkan Yatim Piatu

0

GRESIK, TelusuR.ID – Merasa peduli dengan yatim piatu, kader putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Atas Langit mengunjungi salah satu yayasan.

Di yayasan yang berlokasi di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB) itu, para srikandi PMII Komisariat Atas Langit mengajarkan kreativitas serta pengetahuan islam kepada anak-anak yatim piatu yang diasuh di sana.

Melalui Program Gerakan Mengajar Sendiri, yang dilakukan puluhan kader PMII putri ini merupakan wujud bakti kader Biro Annisa’ PMII Atas Langit, sebuah komisariat organisasi eksternal ditingkat kampus yang berada di Sekolah Tinggi Islam Daruttaqwa (STAIDA) Suci Manyar Gresik

Fathur Rozikin, Ketua Komisariat PMII Atas Langit melalui Koordinator Biro Annisa’ Najwa Lutfi mengatakan bahwa di era perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini membutuhkan terobosan baru dalam metode pembelajaran kepada anak-anak.

“Karena di era sekarang kan banyak anak-anak yang semangat belajarnya kurang karena menganggap belajar itu hal yang membosankan, makanya kita bantu buat pembelajaran yang membuat anak iku gak merasa bahwa dirinya sedang belajar,” kata Najwa.

Najwa kemudian menjelaskan tentang metode belajar dengan senang dan tidak membosankan sehingga anak-anak menjadi tertarik untuk belajar.

Ia juga memberikan contoh bagaimana metode itu dilakukan. Mulai membuat origami, kuis keagamaan, hingga pengetahuan tentang islam.

“Kita mengajarkan kertas lipat yang di bentuk-bentuk, ada yang buat kincir angin, bunga, burung, dan lain-lain, juga ada kuis keagamaan, doa sehari-hari, surat pendek, dan pengetahuan islam lainnya seperti rukun iman, rukun islam, nama malaikat, nabi dan rasul,” terangnya.

Ke depan ia berharap gerakan ini bisa menginspirasi masyarakat pendidik dan bisa dilakukan secara rutin di tempat yang berbeda. Bahkan meluas hingga ke desa-desa.

“Ini masih pembukaan dalam rangka memperingati Hari Guru dan Harlah Kopri, kedepan akan dibuat rutin dengan berpindah-pindah lokasi dari desa ke desa,” ungkapnya. (AW)

Dengar Pendapat Masyarakat Dengan Mindo Sianipar, Petani Keluhkan Sertifikasi Hak Garap Lahan

0

JOMBANG, TelusuR. ID – Petani Kawasan Hutan (PKH) di wilayah Wonosalam Kabupaten Jombang menyampaikan aspirasinya kepada Mindo Sianipar, anggota DPR RI yang sedang adakan reses

Keluhan petani itu diutarakan oleh Jari, seorang perwakilan kelompok tani hutan yang pada saat itu hadir mengikuti agenda Dengar Pendapat Masyarakat Bersama Mindo Sianipar yang diadakan di gedung pertemuan LMDH Wonosalam. Kamis, 02/12/2021

“Petani kawasan hutan sudah lama menunggu adanya sertifikasi hak garap sebagai legalitas petani dalam mengelola lahan”, ungkap Jari, anggota kelompok petani hutan asal Desa Carang Wulung Wonosalam ini.

Momen tatap muka dengan anggota DPR memang menjadi kesempatan emas bagi petani untuk sampaikan uneg-unegnya.

Hal ini tercermin ketika sejumlah 160 orang petani yang berasal dari 9 desa di Bareng dan Wonosalam mengikuti sessi tanya jawab. Banyak peserta yang menyampaikan gagasan maupun usulan menyangkut pengelolaan lahan pertanian di kawasan hutan.

Moh. Imam SPd, selaku narasumber yang mewakili Mindo Sianipar menanggapi keluhan tersebut. Diharapkan keluhan petani ini nantinya bisa di bawa ke sidang di DPR.

Ia menyampaikan bahwa legalitas itu memang sangat penting sebagai perlindungan hukum bagi petani hutan, terutama petani yang ikut terlibat dalam pengelolaan hutan produksi sebagai lahan tumpang sari pertanian.

Dapat diketahui bahwa Mindo Sianipar merupakan politisi senior PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPR RI Dapil Jatim VIII yang duduk di komisi IV, salah satu dari 11 komisi yang ada di DPR. Komisi IV mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan.(anam)