JOMBANG, TelusuR.ID – Ribuan warga dari berbagai daerah memadati Rumah Sakit Bhayangkara Jombang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), untuk mengikuti bakti kesehatan massal yang digelar Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Program kemanusiaan tersebut menjadi puncak rangkaian bakti kesehatan yang dilaksanakan serentak oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia. Kegiatan dipantau secara nasional melalui konferensi virtual yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Mabes Polri.

Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr. Wahono Edi Prastowo, mengatakan Rumah Sakit Bhayangkara Jombang dipilih sebagai pusat pelaksanaan bakti kesehatan tingkat Jawa Timur. Menurut dia, kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.

“Bakti kesehatan ini dilaksanakan secara serentak oleh Bidokkes di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Timur, puncak kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Bhayangkara Jombang,” kata Wahono.

Beragam layanan kesehatan disediakan secara cuma-cuma, mulai dari operasi katarak, khitan massal, operasi bibir sumbing, pemeriksaan kesehatan lansia, layanan poli umum dan spesialis, hingga pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tim dokter spesialis juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan stunting melalui pemeriksaan kesehatan gigi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pendampingan bagi ibu hamil dan ibu pascamelahirkan.

Sebanyak 2.500 warga menjadi target penerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Untuk menghindari penumpukan pasien, rumah sakit menerapkan sistem kedatangan secara bertahap.

Peserta yang mengikuti layanan berasal dari berbagai kalangan, mulai pelajar, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga pekerja sektor informal. Sejak pagi, ruang pelayanan dipenuhi masyarakat umum, termasuk pengemudi ojek daring yang memanfaatkan kesempatan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis.

Di sela kegiatan, Polda Jatim juga memperkenalkan program Kartu Bhayangkara Prioritas, sebuah inovasi layanan kesehatan yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Program tersebut memberikan kemudahan dan prioritas pelayanan bagi pemegang kartu dengan fasilitas yang setara dengan keluarga besar Polri.

“Kartu Bhayangkara Prioritas ini dirancang untuk memberikan kemudahan layanan kesehatan, mulai dari proses pendaftaran hingga tindakan medis,” ujar Wahono.

Meski demikian, pemegang kartu tetap diwajibkan menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan agar seluruh fasilitas pelayanan dapat terintegrasi dengan baik.

Wahono berharap keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara Jombang semakin dikenal masyarakat sebagai fasilitas kesehatan yang terbuka bagi seluruh lapisan warga, bukan hanya bagi anggota Polri dan keluarganya.

“Rumah Sakit Bhayangkara Jombang tidak hanya melayani keluarga besar Polri, tetapi juga masyarakat secara umum. Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, kami ingin menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan kemanusiaan yang nyata,” ujarnya.

Puncak bakti kesehatan ditutup dengan penyerahan paket nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak yang mengalami stunting. Melalui tema pengabdian yang humanis, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif.

Bagi ribuan warga yang hadir, kegiatan ini bukan sekadar layanan kesehatan gratis, melainkan bukti bahwa semangat Hari Bhayangkara dimaknai melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Jombang Dinilai Menjadi Titik Temu Ideal untuk Muktamar NU ke-35, Demi Menjaga Persatuan Jam’iyah

JOMBANG,TELUSUR.ID — Dinamika yang mengemuka dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Jombang, memunculkan kesadaran baru di kalangan Nahdliyin mengenai pentingnya menghadirkan ruang yang lebih teduh menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Di tengah berbagai perbedaan pandangan yang menghangat, kebutuhan untuk menjaga persatuan jam’iyah dinilai harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun arus politik internal.

Presidium Kaum Muda Nahdliyyin Jombang (KMNJ), A.H. Hamdah, menilai Muktamar NU tidak semata menjadi forum pergantian kepemimpinan atau arena kontestasi gagasan, tetapi merupakan momentum strategis untuk mengokohkan kembali ukhuwah dan tradisi musyawarah yang diwariskan para muassis.

Karena itu, menurut Hamdah, penentuan lokasi penyelenggaraan tidak bisa hanya dipandang dari aspek teknis dan infrastruktur. Lebih dari itu, tempat pelaksanaan harus mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen Nahdlatul Ulama serta menghadirkan suasana yang kondusif bagi lahirnya keputusan-keputusan yang mempersatukan.

“Dalam situasi yang berkembang saat ini, NU membutuhkan ruang konsolidasi yang mampu merangkul semua pihak. Yang dibutuhkan bukan sekadar tempat penyelenggaraan, melainkan ruang untuk memperkuat persaudaraan dan mencegah polarisasi yang berpotensi merembet hingga ke akar rumput,” kata Hamdah.

Menurut dia, Kabupaten Jombang memiliki modal historis, kultural, sekaligus moral yang menjadikannya layak dipertimbangkan sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Sebagai kota yang melahirkan banyak pesantren besar dan menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama, Jombang mempunyai legitimasi yang kuat untuk menjadi titik temu berbagai arus pemikiran di tubuh organisasi.

Sejumlah faktor dinilai memperkuat posisi Jombang. Selain memiliki hubungan historis yang erat dengan kelahiran dan perkembangan NU, daerah yang dikenal sebagai Kota Santri itu juga memiliki tradisi keilmuan dan budaya musyawarah yang telah mengakar kuat. Jombang dinilai relatif diterima oleh berbagai kelompok di lingkungan NU sehingga berpotensi menjadi ruang yang lebih inklusif bagi seluruh warga jam’iyah.

Pengalaman menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional, ditambah ketersediaan infrastruktur yang memadai, turut menjadi modal penting. Namun bagi Hamdah, nilai yang paling mendasar justru terletak pada makna simbolik yang dapat dihadirkan Jombang bagi NU yang kini memasuki abad kedua.

“Ketika dinamika organisasi mulai menghangat, yang harus dikedepankan adalah semangat persatuan. Jombang mempunyai daya ikat historis dan emosional bagi warga Nahdliyin. Muktamar di Jombang akan menjadi pesan bahwa NU kembali kepada ruh para pendiri: musyawarah, moderasi, toleransi, keseimbangan, dan persaudaraan,” ujarnya.

Ia menegaskan, dorongan agar Muktamar NU ke-35 diselenggarakan di Jombang bukan semata soal daerah yang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Lebih dari itu, pilihan tersebut dipandang sebagai ikhtiar menghadirkan suasana yang lebih sejuk dan konstruktif bagi masa depan organisasi.

Di tengah berbagai dinamika yang muncul menjelang Muktamar, NU dinilai membutuhkan ruang yang mampu menjadi perekat, bukan medan yang memperlebar jarak antarkelompok. Dari bumi para kiai dan pesantren itulah, persatuan jam’iyah diharapkan kembali diteguhkan, sehingga Nahdlatul Ulama dapat melangkah memasuki abad kedua dengan soliditas yang tetap terjaga dan orientasi perjuangan yang tidak tercerabut dari akar sejarahnya.

Dr. Sholikin Rusli: Jangan Setengah Hati! Kepala Daerah dan Anggota DPR Juga Harus Dilarang Jadi Pengurus NU

SURABAYA, TelusuR.ID — Wacana pelarangan rangkap jabatan antara pengurus partai politik dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) menuai dukungan dari kalangan akademisi. Namun, gagasan yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu dinilai tak boleh berhenti pada level simbolik atau sekadar menyasar pengurus partai semata.

Pakar hukum Dr. Sholikin Rusli SH MH menilai substansi larangan tersebut seharusnya dibaca lebih luas. Menurut dia, pemisahan NU dari politik praktis hanya akan efektif apabila juga mencakup para pejabat publik yang lahir dari proses politik partai.

“Imbauannya bagus dan patut diapresiasi. Tetapi jangan berhenti di media atau sekadar menjadi pernyataan normatif. Yang lebih penting adalah konsistensi antara ucapan dan tindakan,” kata Sholikin kepada TelusuR.ID.

Ia mengingatkan, pengalaman selama ini menunjukkan tidak sedikit komitmen yang lantang disuarakan di awal, tetapi memudar ketika dihadapkan pada kepentingan politik dan kekuasaan.

Menurut Sholikin, persoalan tarik-menarik antara organisasi keagamaan dan partai politik selama ini menjadi salah satu sumber polemik yang berulang di tubuh NU. Ia bahkan mempertanyakan siapa yang sebenarnya lebih membutuhkan: partai politik yang membutuhkan basis massa warga NU atau sebaliknya.

“Hubungan semacam ini yang membuat persoalan menjadi rumit. Karena itu, larangan rangkap jabatan tidak cukup dimaknai secara tekstual hanya untuk pengurus partai. Tafsirnya harus diperluas,” ujarnya.

Beda Jalan Perjuangan

Secara filosofis, kata Sholikin, NU dan partai politik memiliki medan perjuangan yang berbeda. NU bergerak dalam ruang kebangsaan dan kemaslahatan umat, sementara partai politik berada dalam arena perebutan kekuasaan dan kepentingan politik praktis.

Karena itu, ia berpandangan bahwa anggota DPR, DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah hingga pejabat yang lahir melalui kendaraan partai juga seharusnya masuk dalam cakupan larangan tersebut.

“Walaupun seseorang bukan pengurus partai, tetapi ketika menjadi anggota DPR dan berada dalam fraksi, maka secara politik ia tetap tidak bisa dipisahkan dari partai. Begitu juga kepala daerah yang maju melalui dukungan partai. Hubungan politik itu tetap ada,” katanya.

Menurut dia, keputusan strategis yang diambil para pejabat tersebut pada praktiknya tidak pernah sepenuhnya terlepas dari komunikasi dan kepentingan partai pengusung.

PKB Diminta Membuktikan Komitmen

Sholikin juga mengingatkan PKB agar tidak berhenti pada narasi moral. Menurut dia, komitmen untuk memisahkan NU dari politik praktis harus dibuktikan dengan langkah konkret.

Ia mengusulkan agar DPP PKB menerbitkan instruksi resmi kepada seluruh struktur partai, mulai tingkat pusat hingga daerah, agar kader yang menduduki jabatan politik tidak merangkap sebagai pengurus NU.

“Kalau hanya disampaikan di media, tetapi kader-kader di bawah masih merangkap jabatan, publik tentu akan melihat ada jurang antara ucapan dan kenyataan. Komitmen itu harus bisa diuji secara nyata,” tegasnya.

Bagi Sholikin, independensi NU merupakan modal penting yang harus dijaga. Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu, menurutnya, perlu tetap berada pada posisi sebagai kekuatan moral dan penjaga kepentingan kebangsaan, tanpa terjebak terlalu jauh dalam tarik-menarik politik praktis yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan.(Hadi)

JOMBANG, TelusuR.ID — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menempatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai prioritas utama pada 2026. Dengan pagu anggaran sebesar Rp115,39 miliar, sebagian besar dana difokuskan untuk peningkatan kualitas jalan dan jaringan irigasi yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat serta penopang sektor pertanian.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bustomi ST MT, mengatakan tugas PUPR tidak hanya membangun jalan, tetapi juga mengelola sumber daya air, tata bangunan, konstruksi, hingga penataan ruang yang berkelanjutan.

Menurut dia, terdapat empat program strategis yang menjadi fokus pada 2026, yakni Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penyelenggaraan Tata Ruang, serta Program Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.

“Program jalan tetap menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik,” kata Bustomi saat ditemui di kantornya.

Sebagian Besar Anggaran untuk Jalan dan Irigasi

Dari total anggaran Rp115,39 miliar, sekitar 72,9 persen dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Anggaran sebesar Rp78,09 miliar diperuntukkan bagi sektor jalan, sedangkan Rp5,07 miliar dialokasikan untuk irigasi.

Besarnya porsi anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas PUPR dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian yang menjadi salah satu penyangga ekonomi daerah.

Percepatan Penanganan Jalan Rusak

Menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, Dinas PUPR menyiapkan strategi percepatan penanganan pada 2026. Langkah awal dilakukan melalui pemetaan tingkat kerusakan serta penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.

Jalan-jalan yang mengalami kerusakan berat dan menjadi jalur penting mobilitas warga akan didahulukan.

Selain itu, Dinas PUPR mengoptimalkan keberadaan tim pemeliharaan khusus atau “Mandor Jalan” yang bergerak secara mobile untuk merespons laporan masyarakat dengan cepat. Tim ini didukung peralatan yang memadai sehingga perbaikan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Di tengah keterbatasan fiskal, PUPR juga membuka peluang sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pengendalian Banjir Jadi Perhatian

Selain jalan, persoalan banjir di wilayah utara Sungai Brantas juga menjadi perhatian serius. Kecamatan Ploso, Kabuh, dan Kudu menjadi kawasan yang masih rentan terdampak genangan saat intensitas hujan tinggi.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Dinas PUPR merencanakan normalisasi Kali Marmoyo dan Afour Gotan yang berdampak pada sejumlah desa, antara lain Gedongombo, Jatigedong, Daditunggal, Bakalanrayung, Tapen, dan Sidokaton.

Normalisasi Afour Manduro juga disiapkan untuk mengurangi potensi banjir di wilayah Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Kabuh. Sementara normalisasi Afour Watudakon diharapkan dapat meminimalkan genangan di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben.

Rehabilitasi Irigasi untuk Menjaga Ketahanan Pangan

Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, Jombang membutuhkan jaringan irigasi yang andal. Karena itu, PUPR menyiapkan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi strategis.

Di antaranya jaringan irigasi Johowinong yang melayani sekitar 277 hektare lahan pertanian di Kecamatan Mojoagung, jaringan irigasi Nglebak 2 seluas 87 hektare di Kecamatan Mojowarno, serta Sudetan Kali Konto Kediri yang menopang kebutuhan air sekitar 258 hektare sawah di Kecamatan Gudo dan Perak.

“Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah agar kebutuhan air petani tetap terpenuhi,” ujar Bustomi.

Tidak Mendapat DAK, Pelayanan Tetap Dioptimalkan

Pada 2026, Kabupaten Jombang dipastikan tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan maupun irigasi dari pemerintah pusat. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen Dinas PUPR untuk tetap menjalankan program pembangunan melalui optimalisasi APBD dan berbagai alternatif pembiayaan lainnya.

Hingga akhir 2025, kondisi jalan mantap di Kabupaten Jombang telah mencapai 612,62 kilometer dari total panjang jalan kabupaten 807,82 kilometer atau setara 75,84 persen.

Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan

Bustomi mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan melaporkan kerusakan jalan maupun saluran air melalui layanan pengaduan IDJO Jombang.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan infrastruktur.

“Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Setiap laporan dan masukan dari warga menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk mempercepat penanganan di lapangan,” kata Bustomi.

Ke depan, Dinas PUPR menargetkan peningkatan aksesibilitas infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, sekaligus mempercepat legalitas tata ruang agar tercipta kawasan yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

“Dengan infrastruktur yang semakin baik dan tata ruang yang tertib, kami berharap Jombang semakin nyaman, mudah diakses, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat,” ujar Bustomi.(gus)

Kades di Jombang Dilaporkan atas Dugaan Penggelapan Mobil, Polisi Lakukan Penyelidikan

JOMBANG,TelusuR.ID — Dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil yang menyeret seorang kepala desa berinisial SAS, Kepala Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, kini memasuki proses hukum. Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Jombang dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Pelapor, Sutarji, warga Desa Bakalan, melayangkan pengaduan kepada Polres Jombang pada Minggu (21/6/2026). Ia mengaku mengalami kerugian material sekitar Rp 80 juta setelah mobil Honda Brio tahun 2017 miliknya belum juga kembali.

Menurut keterangan Sutarji, persoalan bermula pada 12 Maret 2026. Saat itu, ia meminta bantuan kepada SAS untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sebagai bentuk kesepakatan, mobil miliknya dijadikan jaminan.

Setelah urusan tersebut selesai, Sutarji berupaya mengambil kembali kendaraannya. Ia mendatangi rumah SAS dengan membawa uang Rp 20 juta sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Namun, mobil tersebut belum dapat diserahkan dengan alasan kendaraan berada di wilayah Kediri.

Persoalan berlanjut pada 25 Mei 2026. Sutarji mengaku kembali diminta menyerahkan uang sebesar Rp 5 juta. Demi mendapatkan mobilnya kembali, ia mendatangi rumah kepala desa tersebut dengan membawa uang tunai Rp 30 juta. Dari jumlah itu, menurut pengakuannya, hanya Rp 5 juta yang diterima, disertai janji bahwa mobil akan dikembalikan pada awal Juni 2026.

Namun hingga pertengahan Juni, kendaraan tersebut belum juga diterima. Sutarji juga mengaku anaknya sempat mendapat intimidasi dari pihak yang berkaitan dengan terlapor. Karena merasa tidak ada itikad penyelesaian, ia akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

“Sampai hari ini, saya menyatakan mobil itu dibawa Pak Syahbiyan. Yang jelas mobil belum dikembalikan,” kata Sutarji kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Ia berharap kepolisian dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan mobil tersebut.

Kapolres Jombang melalui Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan tersebut. Menurut dia, penyidik masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

“Benar, laporan sudah kami terima. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Dimas saat dikonfirmasi, Senin.

Hingga kini, status perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Plosokerep berinisial SAS telah dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak terlapor. Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Saat didatangi di Kantor Desa Plosokerep, SAS juga tidak berada di tempat.

Dengan demikian, informasi yang berkembang saat ini masih bersumber dari keterangan pelapor dan proses penyelidikan kepolisian yang sedang berjalan. Pihak terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gerakan Nurani Bangsa Sambangi Megawati, Pelukan dengan Sinta Nuriyah Curi Perhatian Tokoh Lintas Agama

Jakarta, TelusuR.ID — Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu simpul penting dalam kehidupan kebangsaan. Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus bergerak, Ketua Umum PDI Perjuangan itu menerima kunjungan para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam forum bertajuk Silaturahmi Kebangsaan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Pertemuan yang berlangsung sejak siang itu tidak sekadar menjadi ajang temu kangen para tokoh nasional. Forum tersebut menjelma menjadi ruang dialog lintas agama, lintas profesi, dan lintas generasi untuk membicarakan berbagai persoalan mendasar yang tengah dihadapi Indonesia.

Megawati tiba sekitar pukul 12.50 WIB dan disambut Kepala Megawati Institute Hilmar Farid bersama jajaran pengurus lembaga tersebut. Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno juga tampak mendampingi dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat muatan kebangsaan.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Kardinal Ignatius Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Karlina Supelli, Laode M. Syarif, Lukman Hakim Saifuddin, Beka Ulung Hapsara, Andi Widjajanto, Francisia Seda, hingga Yanuar Nugroho.

Namun, suasana pertemuan berubah menjadi lebih hangat ketika Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid bersama putri Gus Dur, Inayah Wahid, memasuki ruang diskusi.

Megawati yang tengah memaparkan pandangannya seketika menghentikan pembicaraan. Ia berdiri menyambut kedatangan istri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid itu. Keduanya saling berpelukan dan berbincang hangat. Momen perjumpaan dua tokoh perempuan bangsa tersebut disambut senyum para peserta yang hadir.

Pertemuan Megawati dan Sinta Nuriyah menjadi simbol kuat persahabatan lintas sejarah dan komitmen bersama untuk menjaga Indonesia tetap berdiri di atas fondasi kebangsaan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap keberagaman.

Di usia yang tak lagi muda, keduanya terus memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak semata soal kekuasaan, melainkan juga keteladanan dan keberanian menjaga suara hati bangsa.

Dalam forum tersebut, Megawati memaparkan berbagai pandangannya terkait tantangan kebangsaan. Diskusi berlangsung terbuka dengan semangat mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan pertemuan dengan Megawati merupakan bagian dari agenda silaturahmi kepada para tokoh bangsa yang pernah mengemban amanah kepemimpinan nasional.

“Selain menjaga hubungan silaturahmi, kami saling bertukar informasi mengenai situasi kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, dan kebangsaan,” kata mantan Menteri Agama tersebut.

Menurut Lukman, GNB juga membawa berbagai aspirasi masyarakat untuk didiskusikan bersama Megawati yang dinilai memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kehidupan bernegara.

“Seperti pertemuan orang tua dengan anak-anaknya, atau sesama yang pernah mendapatkan amanah memimpin bangsa. Ada banyak hal yang ingin kami konfirmasi dan diskusikan bersama Ibu Megawati,” ujarnya.

Kardinal Ignatius Suharyo menegaskan bahwa nurani bangsa harus terus diasah melalui dialog dan pertukaran gagasan.

“Nurani itu bisa tumpul kalau tidak pernah diasah. Karena itu, kami berharap melalui diskusi seperti ini, kejernihan berpikir dan kepentingan bangsa tetap menjadi orientasi utama,” ujar Suharyo.

Pendeta Gomar Gultom menilai keprihatinan yang dirasakan Gerakan Nurani Bangsa ternyata sejalan dengan pandangan Megawati mengenai kondisi bangsa saat ini.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengungkapkan salah satu isu yang dibahas adalah proses pembentukan legislasi yang dinilai belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi publik secara memadai.

Menurut dia, sejumlah produk hukum, termasuk revisi Undang-Undang Polri, menjadi contoh penting perlunya pemerintah dan parlemen lebih mendengar suara masyarakat.

Meski demikian, seluruh pembahasan dalam pertemuan tersebut bermuara pada satu semangat yang sama, yakni menjaga Indonesia tetap berada di jalur demokrasi, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan kebijakan negara selalu berpijak pada moralitas dan hati nurani.

(Di olah TelusuR.Id dari barakata.id)

Boyolali,TelusuR.ID – Harapan yang telah dipendam puluhan tahun akhirnya menjadi kenyataan. Melalui Program Jembatan Perintis Garuda, pemerintah bersama TNI Angkatan Darat membangun jembatan yang menghubungkan Desa Gumukrejo dengan Desa Krasak, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Kehadiran jembatan ini menjadi simbol nyata hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang layak.

Program Jembatan Perintis Garuda merupakan salah satu upaya pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok daerah. Pelaksanaannya didukung oleh TNI AD melalui program Karya Bakti dengan mengusung tema “Negara Hadir untuk Rakyat Melalui Karya Bakti TNI AD.”

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan mampu membuka akses yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat. Nantinya, jembatan akan menjadi jalur vital yang menghubungkan berbagai aktivitas warga, mulai dari para pelajar Desa Krasak yang menempuh pendidikan di Desa Gumukrejo hingga para petani yang mengangkut hasil pertanian menuju pusat distribusi.

Selain mempermudah mobilitas, jembatan ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sekitar 850 jiwa atau 400 kepala keluarga di wilayah Desa Gumukrejo dan sekitarnya diproyeksikan merasakan manfaat langsung dari keberadaan jembatan tersebut. Distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat, aman, dan efisien sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Rasa syukur dan kebahagiaan disampaikan oleh Munawir (48), salah satu tokoh masyarakat Desa Gumukrejo. Menurutnya, pembangunan jembatan ini merupakan impian warga yang telah dinantikan selama lebih dari tiga dekade.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menginisiasi Program Jembatan Garuda ini, serta kepada TNI AD yang bersama masyarakat mewujudkan pembangunan jembatan untuk membantu warga,” ungkap Munawir.

Ia mengenang bagaimana sekitar 35 tahun lalu masyarakat pernah berupaya membangun jembatan secara swadaya. Material batu dan pasir diambil dari sungai setempat, sementara semen dibeli dari hasil iuran warga. Namun keterbatasan dana membuat pembangunan tidak dapat diselesaikan.

“Alhamdulillah, berkat bantuan Bapak Prabowo dan dukungan TNI AD, cita-cita yang sudah lama kami nantikan akhirnya terwujud,” tambahnya.

Munawir juga berharap program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti Jembatan Garuda dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke berbagai wilayah di Kabupaten Boyolali.

Kehadiran Jembatan Perintis Garuda tidak hanya menjadi sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi penghubung harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan semangat gotong royong antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

(Agus Kemplu)

125 Kader PDIP Jombang Tancap Gas ke Blitar, Tinggalkan Zona Nyaman demi Menjaga Api Perjuangan Bung Karno

JOMBANG,TelusuR.ID — Bulan Bung Karno kembali menjadi ruang konsolidasi ideologis bagi kader PDI Perjuangan. Bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat seremonial. Kegiatan itu dimaknai sebagai ikhtiar merawat sanad perjuangan sekaligus meneguhkan keberpihakan politik kepada rakyat.

Sabtu, 20 Juni 2026, sekitar 125 kader bergerak dalam konvoi touring menuju Kota Blitar. Mereka berasal dari unsur pengurus DPC, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang, hingga pengurus PAC se-Kabupaten Jombang. Satu pesan yang mereka bawa sama: api perjuangan Sang Proklamator tidak boleh padam di tengah perubahan zaman dan dinamika politik yang terus bergerak.

Sebelum menuju kompleks Makam Bung Karno, rombongan DPC PDI Perjuangan Jombang terlebih dahulu singgah di kediaman Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Guntur Wahono. Pertemuan dua keluarga besar partai itu berlangsung hangat. Tak sekadar temu persaudaraan, perjumpaan tersebut menjadi penegasan bahwa soliditas kader merupakan modal utama menjaga kesinambungan perjuangan partai.

Di hadapan para kader, Guntur Wahono mengingatkan bahwa politik tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno.

“Dengan semangat api perjuangan, gotong royong dan persaudaraan, PDI Perjuangan bukan sekadar melanjutkan perjuangan Bung Karno, tetapi juga menjadi penyambung lidah rakyat. Bung Karno boleh tiada, tetapi api perjuangannya harus terus menyala di hati setiap kader. Merdeka!” kata Guntur.

Pesan itu menjadi pengingat bahwa perjuangan politik tidak berhenti pada perebutan kekuasaan semata. Politik, sebagaimana diajarkan Bung Karno, adalah alat perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial, membela wong cilik, dan menjaga kedaulatan bangsa.

Usai pertemuan tersebut, rombongan DPC PDI Perjuangan Jombang bersama kader Kabupaten Blitar bergerak menuju kompleks Makam Bung Karno. Dengan khidmat mereka mengikuti doa bersama dan tabur bunga di pusara Presiden pertama Republik Indonesia itu.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, Doni Anggun, mengatakan ziarah tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno yang secara konsisten diperingati setiap tahun oleh seluruh jajaran partai. Bagi kader banteng, bulan kelahiran Sang Proklamator bukan hanya momentum mengenang sejarah, melainkan juga ruang untuk meneguhkan kembali arah perjuangan yang berpihak kepada rakyat.

“Kami datang ke Makam Bung Karno untuk berdoa sekaligus memperingati haul Bung Karno. Ini bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno yang kami laksanakan sejak awal Juni,” kata Doni.

Menurut dia, perjalanan menuju Blitar dengan menggunakan sepeda motor bukan sekadar pilihan teknis. Ada pesan yang ingin ditanamkan kepada kader agar tidak terlena dalam kenyamanan dan tetap memelihara semangat juang.

“Awalnya ada beberapa usulan menggunakan bus atau kendaraan lain. Tetapi arahan pimpinan jelas, kami harus berani keluar dari zona nyaman. Semangat itu yang ingin terus ditanamkan kepada kader,” ujarnya.

Doni juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar. Menurut dia, persaudaraan antarkader menjadi energi penting untuk memperkuat soliditas partai di tengah masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak Guntur Wahono beserta seluruh jajaran dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Blitar. Sambutan penuh persaudaraan ini menjadi energi positif bagi kami untuk terus memperkuat soliditas dan menghidupkan semangat perjuangan di tengah masyarakat,” katanya.

Bagi DPC PDI Perjuangan Jombang, Bulan Bung Karno bukan sekadar mengenang sejarah. Momentum itu dimaknai sebagai panggilan untuk memastikan politik tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang terus berubah, kader partai dituntut hadir di tengah masyarakat, mendengar suara rakyat, sekaligus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Karena itulah, perjalanan dari Jombang menuju Blitar tidak berhenti sebagai catatan perjalanan biasa. Dari pusara Sang Penyambung Lidah Rakyat, kader-kader banteng membawa pulang pesan yang terus relevan: perjuangan sejati tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan diraih, melainkan dari seberapa besar pengabdian diberikan kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, api perjuangan Bung Karno bukan warisan yang disimpan dalam museum sejarah. Api itu harus terus hidup, menyala, dan diwujudkan dalam kerja politik yang membumi serta tetap berpihak kepada rakyat.

Bupati Warsubi Komitmen Tata Kelola Transparan, PAD Jombang Lampaui Target dan WTP Raih Rekor 13 Kali Beruntun

JOMBANG, TelusuR.id – Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen itu disampaikan saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025, Senin, 22 Juni 2026.

Di hadapan anggota dewan, Warsubi—yang akrab disapa Abah Warsubi—menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi. Menurut dia, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-13 kali secara berturut-turut.

“Prestasi ini bukan semata penghargaan administratif, tetapi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Warsubi.

PAD Melampaui Target, Digitalisasi Jadi Penopang

Di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat, Jombang justru mencatatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Warsubi, capaian tersebut ditopang oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, penagihan yang lebih efektif, serta perluasan sistem pembayaran berbasis digital.

Pemkab Jombang juga mempercepat inventarisasi dan sertifikasi aset daerah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset yang lebih produktif.

Berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), kata dia, merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat ekonomi produktif dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat agar ketergantungan terhadap transfer pusat semakin berkurang.

Pendapatan Insidentil Dongkrak Capaian Hingga 299 Persen

Realisasi pos Lain-lain PAD yang Sah bahkan mencapai 299,14 persen dari target. Lonjakan tersebut berasal dari sejumlah sumber pendapatan insidentil, seperti penjualan aset rusak berat, lelang kendaraan dinas, pembayaran tuntutan ganti rugi, peningkatan produksi benih perikanan, hingga pendapatan bunga deposito dan jasa giro.

Meski demikian, Abah Warsubi mengakui pentingnya perencanaan yang lebih presisi. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran data dan pemetaan potensi ekonomi agar target pendapatan dapat disusun lebih akurat.

Tiga BUMD Sehat, Satu Terus Dibenahi

Evaluasi terhadap empat badan usaha milik daerah menunjukkan tiga perusahaan daerah berada dalam kondisi sehat, yakni PD Aneka Usaha Seger, PD BPR Bank Jombang Perseroda, dan PDAM Kabupaten Jombang.

Sementara PD Perkebunan Panglungan masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, perusahaan tersebut disebut terus melakukan langkah perbaikan melalui pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan optimalisasi usaha.

Berbagai inovasi juga dilakukan BUMD, mulai pemasaran air minum dalam kemasan Tiber, digitalisasi layanan pelanggan, penguatan akses permodalan UMKM hingga optimalisasi aset daerah.

Investasi Pendidikan dan Kesehatan Jangka Panjang

Menanggapi sorotan Fraksi Golkar, Warsubi menjelaskan bahwa pengadaan lahan Sekolah Rakyat senilai Rp 8,2 miliar merupakan investasi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program tersebut terintegrasi dengan bantuan sosial, program bedah rumah, dan bantuan usaha bagi keluarga penerima manfaat.

Adapun pengadaan lahan untuk pengembangan Puskesmas Wonosalam ditujukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan pegunungan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

SiLPA Rp332 Miliar Diakui Jadi Bahan Evaluasi

Warsubi tak menutup mata terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang mencapai Rp332,37 miliar. Menurut dia, angka itu terbentuk karena PAD melampaui target hingga 119,76 persen, efisiensi belanja daerah, serta adanya dana yang penggunaannya telah ditentukan regulasi seperti DAK, BOS, dan BLUD.

Namun, ia mengingatkan bahwa SiLPA yang tinggi tidak selalu identik dengan keberhasilan.

“Sebagian SiLPA justru menunjukkan masih adanya program yang belum terealisasi secara optimal. Karena itu, sebagian besar anggaran tersebut telah kami alokasikan kembali dalam APBD Tahun 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar Warsubi.

Kesehatan Fiskal Tetap Terjaga

Terkait kenaikan kewajiban jangka pendek sebesar Rp92,11 miliar, Bupati memastikan kondisi itu bukan akibat krisis likuiditas daerah. Kenaikan tersebut berasal dari pengakuan utang kurang salur Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah Tahun 2025 dan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.

Menurut dia, langkah itu justru menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih lengkap, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Menutup penjelasannya, Abah Warsubi menegaskan bahwa menjaga kesehatan fiskal daerah bukan sekadar urusan angka dan laporan keuangan. Bagi dirinya, setiap rupiah anggaran harus mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel dapat menjadi fondasi bagi pembangunan Jombang yang lebih maju dan sejahtera,” kata Warsubi.(gus)

SRAGEN,TelusuR.ID – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur desa dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Babinsa Desa Guworejo Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen Serma Sumartana turut serta membantu pembangunan talud irigasi di Dukuh Sepreh, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Senin (22/06/2026).

Kegiatan karya bakti tersebut dilakukan bersama warga setempat dengan semangat gotong royong. Pembangunan talud irigasi ini bertujuan untuk memperkuat saluran air, mencegah longsor, serta mendukung kelancaran sistem pengairan sawah masyarakat agar lebih optimal, terutama saat musim hujan.

Serma Sumartana menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pengabdian TNI di wilayah binaan.

“Sebagai aparat kewilayahan, kami selalu siap membantu masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Talud irigasi ini sangat penting untuk menunjang pertanian warga dan mencegah kerusakan akibat aliran air,” ujarnya di sela kegiatan.

Bpk. Sasmo (57) selaku warga Desa Puro menyambut baik kehadiran Babinsa yang turut bergabung dalam pekerjaan fisik tersebut. Menurut warga, kehadiran TNI tidak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil pembangunan talud irigasi dapat memberikan manfaat jangka panjang, khususnya dalam menjaga stabilitas lahan pertanian serta meningkatkan produktivitas pertanian warga sekitar.

(Agus Kemplu)