Bupati Warsubi Komitmen Tata Kelola Transparan, PAD Jombang Lampaui Target dan WTP Raih Rekor 13 Kali Beruntun
JOMBANG, TelusuR.id – Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen itu disampaikan saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025, Senin, 22 Juni 2026.
Di hadapan anggota dewan, Warsubi—yang akrab disapa Abah Warsubi—menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi. Menurut dia, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-13 kali secara berturut-turut.
“Prestasi ini bukan semata penghargaan administratif, tetapi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Warsubi.
PAD Melampaui Target, Digitalisasi Jadi Penopang
Di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat, Jombang justru mencatatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Warsubi, capaian tersebut ditopang oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, penagihan yang lebih efektif, serta perluasan sistem pembayaran berbasis digital.
Pemkab Jombang juga mempercepat inventarisasi dan sertifikasi aset daerah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset yang lebih produktif.
Berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), kata dia, merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat ekonomi produktif dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat agar ketergantungan terhadap transfer pusat semakin berkurang.
Pendapatan Insidentil Dongkrak Capaian Hingga 299 Persen
Realisasi pos Lain-lain PAD yang Sah bahkan mencapai 299,14 persen dari target. Lonjakan tersebut berasal dari sejumlah sumber pendapatan insidentil, seperti penjualan aset rusak berat, lelang kendaraan dinas, pembayaran tuntutan ganti rugi, peningkatan produksi benih perikanan, hingga pendapatan bunga deposito dan jasa giro.
Meski demikian, Abah Warsubi mengakui pentingnya perencanaan yang lebih presisi. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran data dan pemetaan potensi ekonomi agar target pendapatan dapat disusun lebih akurat.
Tiga BUMD Sehat, Satu Terus Dibenahi
Evaluasi terhadap empat badan usaha milik daerah menunjukkan tiga perusahaan daerah berada dalam kondisi sehat, yakni PD Aneka Usaha Seger, PD BPR Bank Jombang Perseroda, dan PDAM Kabupaten Jombang.
Sementara PD Perkebunan Panglungan masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, perusahaan tersebut disebut terus melakukan langkah perbaikan melalui pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan optimalisasi usaha.
Berbagai inovasi juga dilakukan BUMD, mulai pemasaran air minum dalam kemasan Tiber, digitalisasi layanan pelanggan, penguatan akses permodalan UMKM hingga optimalisasi aset daerah.
Investasi Pendidikan dan Kesehatan Jangka Panjang
Menanggapi sorotan Fraksi Golkar, Warsubi menjelaskan bahwa pengadaan lahan Sekolah Rakyat senilai Rp 8,2 miliar merupakan investasi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut terintegrasi dengan bantuan sosial, program bedah rumah, dan bantuan usaha bagi keluarga penerima manfaat.
Adapun pengadaan lahan untuk pengembangan Puskesmas Wonosalam ditujukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan pegunungan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
SiLPA Rp332 Miliar Diakui Jadi Bahan Evaluasi
Warsubi tak menutup mata terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang mencapai Rp332,37 miliar. Menurut dia, angka itu terbentuk karena PAD melampaui target hingga 119,76 persen, efisiensi belanja daerah, serta adanya dana yang penggunaannya telah ditentukan regulasi seperti DAK, BOS, dan BLUD.
Namun, ia mengingatkan bahwa SiLPA yang tinggi tidak selalu identik dengan keberhasilan.
“Sebagian SiLPA justru menunjukkan masih adanya program yang belum terealisasi secara optimal. Karena itu, sebagian besar anggaran tersebut telah kami alokasikan kembali dalam APBD Tahun 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar Warsubi.
Kesehatan Fiskal Tetap Terjaga
Terkait kenaikan kewajiban jangka pendek sebesar Rp92,11 miliar, Bupati memastikan kondisi itu bukan akibat krisis likuiditas daerah. Kenaikan tersebut berasal dari pengakuan utang kurang salur Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah Tahun 2025 dan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.
Menurut dia, langkah itu justru menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih lengkap, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Menutup penjelasannya, Abah Warsubi menegaskan bahwa menjaga kesehatan fiskal daerah bukan sekadar urusan angka dan laporan keuangan. Bagi dirinya, setiap rupiah anggaran harus mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel dapat menjadi fondasi bagi pembangunan Jombang yang lebih maju dan sejahtera,” kata Warsubi.(gus)
