JOMBANG,TelusuR.ID – Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2025 tidak lantas menandakan seluruh pekerjaan pemerintah daerah dianggap tuntas. Di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Senin (29/6/2026), Fraksi Partai Golkar memilih mengambil posisi sebagai pengawas yang tetap kritis: menerima LKPJ, tetapi mengajukan 12 catatan evaluasi yang dinilai menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan LKPJ di DPRD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Bagi legislatif, laporan tahunan kepala daerah semestinya menjadi instrumen untuk menguji apakah kebijakan pemerintah benar-benar berdampak terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat.

Pandangan akhir Fraksi Golkar yang dibacakan Rahmat Agung Saputra menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup berhenti pada opini laporan keuangan yang baik ataupun tingginya realisasi anggaran. Yang jauh lebih penting adalah efektivitas penggunaan APBD dalam menjawab persoalan riil masyarakat.

Sorotan pertama diarahkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Golkar, kemampuan fiskal Jombang masih perlu diperkuat agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat. Di tengah ruang fiskal nasional yang semakin ketat akibat berbagai kebijakan efisiensi, pemerintah daerah dituntut mampu membangun kemandirian keuangan.

Karena itu, fraksi tersebut mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor.

Namun, Golkar mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak boleh ditempuh dengan kebijakan yang justru membebani masyarakat.

“Optimalisasi pendapatan harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga kebijakan fiskal tidak menjadi beban baru bagi warga,” kata Rahmat saat membacakan pandangan akhir fraksi.

Golkar memberikan apresiasi atas meningkatnya penerimaan retribusi daerah. Mereka menilai capaian tersebut mencerminkan mulai membaiknya pelayanan publik sekaligus efektivitas penerapan sistem pembayaran digital.

Meski demikian, DPRD mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan. Pemerintah diminta terus melakukan inovasi pelayanan, menyederhanakan proses perizinan, sekaligus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan.

Catatan lain yang mendapat perhatian serius adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Golkar, keberadaan BUMD semestinya tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah sekaligus penyumbang PAD.

Fraksi tersebut menilai setiap perusahaan daerah memiliki ruang untuk berkembang apabila dikelola secara lebih profesional.

AMDK Tiber didorong memperluas pasar hingga di luar Jombang agar memiliki daya saing regional. PD BPR Bank Jombang diminta memperbesar dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sementara itu, PD Aneka Usaha Seger dinilai perlu mempercepat transformasi bisnis berbasis digital agar mampu mengikuti perubahan pola perdagangan. Adapun PD Perkebunan Panglungan didorong mengembangkan komoditas bernilai tambah sehingga tidak hanya mengandalkan model bisnis konvensional.

Golkar juga menaruh perhatian pada struktur belanja daerah. Fraksi ini mengapresiasi arah belanja pemerintah yang dinilai telah menyentuh sektor pelayanan dasar. Namun, mereka mengingatkan bahwa tingginya tingkat serapan anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan program.

Bagi DPRD, keberhasilan APBD seharusnya diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), misalnya, tidak cukup hanya habis terserap. Penggunaannya harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki sarana pendidikan, dan menghasilkan indikator mutu pendidikan yang lebih baik.

Evaluasi serupa juga diarahkan kepada sektor sosial. Fraksi Golkar menilai persoalan akurasi data masih menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah diminta segera memperbarui basis data penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang berhak dan meminimalkan potensi salah sasaran.

Di sisi lain, Golkar menyatakan dukungannya terhadap Program Sekolah Rakyat karena dinilai membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Bidang kesehatan pun tidak luput dari perhatian. DPRD meminta pemerintah mempercepat peningkatan fasilitas layanan kesehatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam yang selama ini memiliki keterbatasan akses dibanding wilayah perkotaan. Pembangunan puskesmas yang lebih representatif dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak selalu bergantung pada layanan rumah sakit di pusat Kabupaten Jombang.

Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyoroti belanja modal yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, gedung, jaringan irigasi, hingga pengadaan teknologi informasi. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak boleh semata diukur dari besarnya anggaran yang berhasil dibelanjakan.

Infrastruktur, menurut Golkar, harus menghasilkan manfaat yang terukur: mempercepat pelayanan publik, memperlancar aktivitas ekonomi, membuka akses antarwilayah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan.

Sikap Fraksi Golkar dalam rapat paripurna tersebut menunjukkan satu hal: persetujuan terhadap LKPJ bukanlah bentuk legitimasi tanpa syarat atas kinerja pemerintah daerah. Justru melalui mekanisme itulah DPRD menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Dua belas catatan yang disampaikan menjadi penegas bahwa ruang evaluasi terhadap pemerintah tetap terbuka. Bagi DPRD, LKPJ bukan sekadar laporan tahunan yang selesai setelah diketuk palu sidang, melainkan bahan koreksi agar kebijakan pemerintah daerah pada tahun berikutnya lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jombang.

Dandim Sragen Buka Perkemahan KKRI, Wadah Pembinaan Karakter dan Jiwa Kepemimpinan Pelajar

SRAGEN,TelusuR.ID — Komandan Kodim (Dandim) 0725/Sragen Letkol Inf Dindin Rohidin, S.IP secara resmi membuka Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) di Bumi Perkemahan Ki Ageng Srenggi, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Sabtu (27/6/2026).

KKRI merupakan program pembinaan karakter dan bela negara bagi pelajar SMA, SMK, dan MAN yang digagas untuk membentuk generasi muda berkarakter, disiplin, berwawasan kebangsaan, serta memiliki jiwa kepemimpinan sebagai calon penerus bangsa.

Dalam pelaksanaannya, para peserta atau kadet mengikuti berbagai kegiatan yang dirancang secara terstruktur bekerja sama dengan TNI dan Kementerian Pertahanan. Materi yang diberikan meliputi pelatihan kedisiplinan melalui Peraturan Baris Berbaris (PBB), perkemahan bela negara, pembinaan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga kepedulian terhadap lingkungan.

Saat membuka kegiatan, Dandim Sragen menegaskan bahwa KKRI menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan semangat bela negara.

“Melalui kegiatan Persami Korps Kadet Republik Indonesia ini diharapkan lahir generasi muda yang berkepribadian unggul, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, serta memiliki semangat bela negara dan jiwa patriotisme sebagai fondasi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dindin.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia.

Mengutip semangat yang kerap disampaikan Proklamator Soekarno, Dindin mengatakan, “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.” Menurut dia, kalimat tersebut menggambarkan besarnya peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan bangsa.

“Melalui perkemahan KKRI ini saya berharap akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, berintegritas, dan memiliki dedikasi tinggi kepada negara,” katanya.

Ia menekankan bahwa salah satu materi terpenting dalam kegiatan tersebut adalah kepemimpinan lapangan. Bekal itu, menurutnya, menjadi fondasi bagi para peserta untuk menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab di masa depan.

Selain kepemimpinan, para peserta juga mendapatkan pembinaan jasmani untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus membentuk ketahanan mental.

“Implementasikan setiap ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan dan pembinaan jasmani merupakan bekal penting agar kalian memiliki kesehatan fisik, mental, serta kualitas hidup yang baik,” tuturnya.

Setelah menyampaikan amanat, Dandim secara resmi membuka kegiatan Persami KKRI yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai SMA dan SMK di Kabupaten Sragen.

Salah seorang peserta, Windi Wulandari dari SMK Negeri 1 Gesi, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia menilai perkemahan tidak hanya memberikan pengalaman baru, tetapi juga memperluas pergaulan.

“Selain menambah ilmu dan keterampilan dari para pelatih, saya juga mendapat banyak teman dari berbagai sekolah di Kabupaten Sragen. Pengalaman yang saya peroleh di sini pasti bermanfaat untuk masa depan,” ujarnya.

Menurut Windi, kegiatan perkemahan melatih peserta untuk hidup mandiri, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dalam tim.

“Kegiatan ini membuat kami lebih dekat dengan alam, belajar bekerja sama, disiplin, dan mandiri. Saya senang sekali bisa mengikutinya,” katanya.

Persami KKRI diharapkan menjadi ruang pembinaan bagi pelajar untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.(agus kemplu)

Raperda Miras Jombang Bergulir, Pergunu Tembelang Dorong Pelibatan Tokoh Agama dan Pesantren

JOMBANG, TelusuR.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Kabupaten Jombang terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah proses penyusunan regulasi tersebut, muncul dorongan agar pembahasannya melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, khususnya tokoh agama, pengasuh pesantren, dan kalangan pendidik.

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kecamatan Tembelang, Faizuddin FM atau Gus Faiz, menilai partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, ruang bagi publik untuk menyampaikan pandangan dan masukan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.

Ia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3).

Selain itu, Gus Faiz menyebut ketentuan mengenai partisipasi masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Pasal 44 dalam UU HAM menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien,” ujar Gus Faiz dalam keterangan tertulis yang diterima TelusuR.id, Sabtu (27/6/2026).

Menurut dia, regulasi yang menyangkut pengendalian minuman beralkohol memiliki dimensi sosial, budaya, dan keagamaan sehingga memerlukan pandangan dari berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, tokoh agama, pengasuh pesantren, guru, organisasi kemasyarakatan, hingga unsur akademisi dinilai perlu diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis.

Gus Faiz berpandangan, keterlibatan berbagai elemen tersebut dapat memperkaya substansi regulasi sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang nantinya diterapkan di tengah masyarakat.

Ia juga menilai peran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat seharusnya saling melengkapi. Pemerintah memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan, sementara tokoh agama, pesantren, dan kalangan pendidik berkontribusi membangun kesadaran moral serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, Gus Faiz mengingatkan agar pembahasan raperda tidak semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomi. Menurutnya, kebijakan mengenai minuman beralkohol perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup di masyarakat.

Ia pun mempertanyakan sejauh mana tokoh agama dan pengasuh pesantren telah dilibatkan secara bermakna dalam proses penyusunan Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan tersebut.

“Jika nantinya yang dipilih adalah skema legalisasi terbatas di hotel, restoran, atau supermarket, bagaimana posisi dan peran tokoh agama, pengasuh pesantren, serta para guru? Apakah pandangan mereka telah menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan itu?” kata Gus Faiz.

Masjid Riyadhul Jannah Kembali Jadi Pusat Syiar Islam, Santunan Yatim dan Tausiyah KH Khairil Anam Menyentuh Hati

JOMBANG, TelusuR.ID – Masjid Riyadhul Jannah di Kauman Utara Gang I, Desa Jombang, kembali menegaskan perannya bukan sekadar sebagai tempat ibadah. Pada momentum 10 Muharam 1448 Hijriah, Jumat (26/6/2026) malam, masjid bersejarah itu menjelma menjadi pusat syiar Islam, ruang berbagi, sekaligus rumah bagi anak-anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

Ratusan jamaah memadati ruang utama masjid sejak sore. Lantunan istighotsah, tahlil, sholawat, hingga tabuhan rebana yang telah menjadi bagian dari tradisi lebih dari satu abad menggema memenuhi ruangan. Suasana religius itu berpadu dengan wajah-wajah bahagia puluhan anak yatim dan kaum dhuafa yang menerima santunan dari para donatur.

Momentum tersebut menjadi bukti bahwa Masjid Riyadhul Jannah terus menjaga tradisi Nahdlatul Ulama dalam memuliakan anak yatim pada Hari Asyura atau 10 Muharam. Tidak berhenti pada seremoni tahunan, kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar masjid untuk membangun kepedulian sosial dan memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat.

Wakil Ketua MWCNU Jombang Raya, Ustaz Wildan, mengajak seluruh jamaah meluruskan niat agar setiap bentuk kepedulian benar-benar menjadi ibadah.

“Mari kita niatkan dengan tulus dan ikhlas untuk membahagiakan anak-anak yatim dan kaum dhuafa.”

Menurutnya, 10 Muharam merupakan momentum terbaik untuk memperbanyak sedekah. Bukan semata memberi bantuan materi, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Riyadhul Jannah, Ustaz Muhammad Fadhil, menegaskan bahwa masjid harus hadir sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan, sekaligus penggerak kepedulian sosial.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para ulama, jamaah, tokoh masyarakat, panitia, dan para donatur yang telah bergotong royong menyukseskan kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan yang diberikan dibalas Allah SWT dengan pahala berlipat ganda,” ujarnya.

Fadhil menambahkan, peringatan 10 Muharam bukan hanya agenda rutin, melainkan bagian dari upaya memakmurkan Masjid Riyadhul Jannah sebagai pusat syiar Islam yang memiliki nilai historis penting di Jombang.

Masjid tersebut dikenal sebagai salah satu ruang dakwah yang pernah menjadi tempat berkumpul para ulama besar Nusantara, di antaranya Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Bisri Syansuri, KH Wahab Hasbullah, hingga Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Warisan sejarah itulah yang terus dijaga melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum dhuafa. Prosesi berlangsung khidmat diiringi lantunan sholawat dari grup rebana Masjid Riyadhul Jannah yang telah eksis lebih dari satu abad.

Kegiatan turut dihadiri perangkat Desa Jombang, jajaran MWCNU Jombang Raya, Pengurus Ranting NU Desa Jombang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah.

Ceramah KH Khairil Anam Hidupkan Suasana

Suasana semakin hangat ketika KH Khairil Anam naik ke mimbar. Dengan gaya dakwah yang komunikatif, humor segar, dan dialek khas Jawa, pendakwah asal Denanyar itu berhasil membuat jamaah bertahan hingga akhir acara. Gelak tawa berkali-kali pecah, terutama dari kalangan ibu-ibu, tanpa mengurangi kedalaman pesan yang disampaikan.

Dalam tausiyahnya, KH Khairil Anam mengajak umat Islam menjadikan Tahun Baru Hijriah sebagai momentum melakukan evaluasi diri.

“Tahun boleh berganti, tetapi yang paling penting adalah diri kita ikut berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai kalender terus berganti, sementara ibadah, akhlak, dan keimanan kita tetap di tempat,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa bertambahnya usia semestinya diiringi dengan bertambahnya ilmu, ketakwaan, dan amal saleh.

Menurutnya, manusia tidak akan pernah lepas dari persoalan hidup. Justru karena itulah setiap orang harus memperkuat hubungan dengan Allah SWT.

“Dunia ini penuh dengan masalah. Ketika usia bertambah, mata mulai kabur, pendengaran berkurang, tulang mulai rapuh. Bahkan makanan yang dulu disukai pun lama-lama terasa membosankan. Itulah kehidupan manusia,” tutur KH Khairil Anam yang disambut tawa jamaah.

Di akhir ceramahnya, ia mengingatkan bahwa waktu adalah nikmat yang tidak akan pernah kembali. Karena itu, setiap kesempatan hidup harus diisi dengan amal kebajikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat.

Idul Yatama, Tradisi Kepedulian yang Terus Dijaga

Di lingkungan Nahdlatul Ulama, 10 Muharam juga dikenal sebagai Idul Yatama atau Lebaran Anak Yatim. Istilah ini bukan hari raya dalam syariat Islam sebagaimana Idulfitri dan Iduladha, melainkan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Nahdliyin sebagai momentum memuliakan anak yatim melalui santunan, sedekah, dan berbagai bentuk kasih sayang.

Tradisi tersebut terus dirawat oleh Masjid Riyadhul Jannah melalui kegiatan sosial yang setiap tahun melibatkan jamaah, tokoh masyarakat, dan para donatur. Dengan cara itu, masjid tidak hanya menjadi tempat mendirikan salat, tetapi juga hadir sebagai pusat pemberdayaan umat yang menumbuhkan solidaritas, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.

Peringatan 10 Muharam di Masjid Riyadhul Jannah tahun ini kembali memperlihatkan bahwa kemakmuran sebuah masjid bukan hanya diukur dari ramainya jamaah yang datang untuk beribadah, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya.(gus)

JAKARTA, TelusuR.id – Dinamika internal di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik. Berlarutnya perbedaan pandangan di kalangan elite organisasi dinilai memunculkan kekhawatiran di kalangan warga Nahdliyin terhadap soliditas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

Di tengah situasi itu, tokoh Nahdlatul Ulama yang akrab disapa Gus Lilur, atau HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, menyampaikan pandangannya mengenai dinamika yang berkembang di tubuh PBNU. Menurutnya, konfigurasi politik organisasi saat ini dapat dipetakan ke dalam dua kelompok yang memiliki perbedaan pandangan.

Kelompok pertama, menurut Gus Lilur, terdiri atas Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Bendahara Umum H Gudfan Arif Ghofur. Sementara kelompok lainnya berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf beserta jajaran pengurus yang mendukungnya.

Ia menilai perbedaan yang berlangsung di antara para pemimpin organisasi tersebut menjadi ironi karena terjadi di tingkat pengambil kebijakan yang seharusnya saling menopang dalam menjalankan roda organisasi.

“Analisis ini bukan dimaksudkan untuk menyebarkan fitnah, melainkan mengajak melihat dinamika organisasi melalui rekam jejak sejarah agar warga Nahdliyin dapat menilai secara jernih,” ujar Gus Lilur dalam keterangan yang diterima TelusuR.id, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Gus Lilur, dinamika tersebut tidak muncul dalam waktu singkat. Ia menilai pola hubungan yang penuh perbedaan pandangan telah berlangsung sejak KH Miftahul Akhyar menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya periode 2000–2005 bersama Ketua Tanfidziyah KH Asep Saifuddin Chalim.

Dalam perjalanannya, kata dia, kedua tokoh tersebut beberapa kali dikabarkan memiliki pandangan berbeda mengenai pengelolaan organisasi.

Selanjutnya, KH Miftahul Akhyar dipercaya menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Timur mendampingi Ketua Tanfidziyah KH Mutawakkil Alallah. Gus Lilur menyebut hubungan keduanya juga sempat diwarnai dinamika internal.

Ia mengutip pandangan sejumlah tokoh NU Jawa Timur yang menyebut perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan batas kewenangan antara unsur Syuriah dan Tanfidziyah. Namun demikian, klaim tersebut merupakan penilaian yang disampaikan narasumber dan belum disertai tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan.

Karier KH Miftahul Akhyar kemudian berlanjut di tingkat nasional sebagai Wakil Rais Aam PBNU mendampingi KH Ma’ruf Amin pada masa kepengurusan Ketua Umum KH Said Aqil Siradj periode 2015–2020.

Ketika KH Ma’ruf Amin terpilih sebagai Wakil Presiden RI pada 2019, KH Miftahul Akhyar dipercaya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Rais Aam sebelum akhirnya terpilih secara definitif sebagai Rais Aam PBNU dalam Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021.

Menurut Gus Lilur, harapan publik terhadap duet kepemimpinan KH Miftahul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf untuk menghadirkan stabilitas organisasi belum sepenuhnya terwujud. Ia menilai konflik internal yang kembali mencuat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh elemen Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar ke-35.

Selain menyoroti dinamika organisasi, Gus Lilur juga menyampaikan kritik terhadap gaya kepemimpinan KH Miftahul Akhyar yang menurutnya berbeda dengan sejumlah Rais Aam terdahulu. Ia menyinggung penggunaan fasilitas yang dinilai lebih mewah dibandingkan citra kesederhanaan yang selama ini melekat pada para pemimpin NU sebelumnya.

“NU membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh unsur jam’iyah, menghadirkan keteduhan, serta menjadi perekat di tengah berbagai perbedaan,” kata Gus Lilur.

Sebagai penutup, Gus Lilur mengingatkan bahwa dalam sejarahnya, NU pernah memiliki Rais Aam kharismatik seperti KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz yang dikenal karena kesederhanaannya. Menjelang Muktamar NU ke-35, ia berharap NU melahirkan kepemimpinan baru yang mampu mempersatukan seluruh umat dan menyudahi konflik elite.

Catatan Redaksi: Artikel ini memuat pandangan dan penilaian yang disampaikan oleh narasumber. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan untuk memenuhi prinsip keberimbangan.

BOYOLALI,TelusuR.ID – Kodim 0724/Boyolali kembali menggelar program Pembinaan Kader Kesadaran Bela Negara dan Resiliensi Indonesia (KKRI) sebagai upaya membangun karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.

Program tersebut diikuti sekitar 60 pelajar dari berbagai SMA dan SMK di Kabupaten Boyolali. Kegiatan dirancang sebagai pembinaan berkelanjutan yang dilaksanakan setiap triwulan agar para peserta memperoleh penguatan karakter dan nilai-nilai kebangsaan secara konsisten.

Selama mengikuti pembinaan, para pelajar mendapatkan materi tentang wawasan kebangsaan, pengamalan nilai-nilai Pancasila, bela negara, kepemimpinan, kedisiplinan, serta pembentukan karakter. Seluruh materi dipadukan dengan praktik lapangan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas, Kodim 0724/Boyolali juga mengemas kegiatan melalui sesi outbound. Berbagai permainan edukatif disiapkan untuk melatih kekompakan, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, hingga membangun rasa saling percaya antarpeserta.

Komandan Kodim 0724/Boyolali, Letkol Inf Gunawan Nurbathin, mengatakan generasi muda merupakan aset strategis bangsa yang harus dipersiapkan menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, pembinaan karakter dinilai sama pentingnya dengan peningkatan kemampuan akademik.

“Melalui program KKRI ini, kami ingin membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, disiplin, berjiwa nasionalis, serta memiliki kesadaran bela negara sehingga mampu menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan pembelajaran yang memadukan materi kebangsaan dengan aktivitas luar ruang membuat peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga belajar menerapkan nilai kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat gotong royong secara langsung.

Kodim 0724/Boyolali berharap program KKRI mampu melahirkan kader-kader muda yang tangguh, adaptif, dan memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika perkembangan zaman.

Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan, TNI AD terus mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan semangat kebangsaan sebagai modal membangun Indonesia di masa depan.

(Pendim 0724/Boyolali)

WONOGIRI,TelusuR.ID – Babinsa Koramil 04/Nguntoronadi, Kodim 0728/Wonogiri, Serka Ruswono, turut mendampingi pelaksanaan kegiatan Posyandu di wilayah Kecamatan Nguntoronadi, Jumat (28/8/2026). Kehadiran aparat teritorial itu menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di tingkat desa.

Sejak kegiatan dimulai, Serka Ruswono tampak berbaur dengan tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta warga yang datang membawa balita maupun mengikuti pemeriksaan kehamilan. Selain membantu kelancaran jalannya pelayanan, ia juga berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

Pendampingan tersebut merupakan wujud komitmen TNI AD melalui Babinsa dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Peran aparat kewilayahan tidak hanya berfokus pada pembinaan teritorial dan keamanan, tetapi juga hadir mendukung berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Melalui pendampingan seperti ini, kami ingin memastikan kegiatan Posyandu berjalan lancar sekaligus memberikan semangat kepada kader kesehatan dan masyarakat. Kesehatan ibu dan anak merupakan fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujar Serka Ruswono.

Kehadiran Babinsa mendapat respons positif dari warga. Salah seorang peserta Posyandu, Ibu Siti, mengaku merasa lebih nyaman mengikuti kegiatan karena adanya pendampingan dari TNI.

“Kami merasa lebih tenang karena Pak Babinsa selalu hadir membantu. Beliau ramah, peduli kepada anak-anak, dan ikut memastikan kegiatan berjalan dengan baik. Kehadiran TNI membuat kami merasa semakin dekat dan diperhatikan,” katanya.

Sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Melalui kolaborasi tersebut, Kodim 0728/Wonogiri berharap pelayanan kesehatan di tingkat desa semakin optimal, sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan sejahtera.

(Pendim 0728/Wonogiri)

SRAGEN,TelusuR.ID – Suasana kebersamaan terasa hangat di Desa Dawung, Kabupaten Sragen, saat anggota Kodim 0725/Sragen menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia bersama warga melalui siaran langsung TVRI, Sabtu (27/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di wilayah binaan Kodim 0725/Sragen itu menjadi ruang kebersamaan antara prajurit TNI dan masyarakat. Sejak pertandingan dimulai, warga dari berbagai kalangan tampak memadati lokasi untuk menikmati laga sepak bola dunia sambil bercengkerama dengan anggota TNI dalam suasana yang akrab.

Tak sekadar menjadi hiburan, kegiatan nobar juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat komunikasi sosial antara aparat teritorial dan masyarakat. Interaksi yang terjalin diharapkan semakin mempererat hubungan emosional sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Melalui kegiatan nonton bareng ini, kami ingin menghadirkan kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Selain menikmati pertandingan sepak bola dunia, kegiatan ini juga menjadi wadah komunikasi dan silaturahmi yang positif,” ujar salah seorang anggota Kodim 0725/Sragen.

Menurutnya, kedekatan yang dibangun melalui aktivitas sederhana seperti nobar menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat. Hubungan yang harmonis dinilai menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan warga.

Warga yang mengikuti kegiatan tersebut menyambut positif inisiatif Kodim 0725/Sragen. Mereka mengaku menikmati suasana nobar yang berlangsung aman, nyaman, dan penuh keakraban bersama para prajurit.

Kegiatan berlangsung tertib hingga pertandingan usai. Melalui momen kebersamaan ini, Kodim 0725/Sragen berharap sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjaga, sehingga semangat persatuan dan kepedulian sosial di lingkungan desa semakin kuat.

(Pendim 0725/Sragen)

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

JAKARTA,TelusuR.ID – Dalam pemerintahan modern, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik program itu dirancang dan dijalankan, tetapi juga oleh seberapa jelas program tersebut dijelaskan kepada publik. Negara tidak cukup hanya bekerja. Negara juga harus mampu menerangkan arah kerjanya, menjelaskan alasan kebijakannya, membuka ruang pemahaman publik, serta menjaga agar informasi yang beredar tidak terdistorsi oleh kekosongan narasi, hoaks, atau framing yang menyesatkan.

Di titik inilah komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Komunikasi bukan pekerjaan tambahan setelah kebijakan selesai dibuat. Komunikasi adalah bagian dari proses pemerintahan itu sendiri. Kebijakan yang baik tetapi tidak dijelaskan dengan baik dapat melahirkan salah paham. Program yang strategis tetapi tidak dikomunikasikan secara tepat dapat kehilangan dukungan publik. Bahkan, capaian yang nyata pun dapat tertutup oleh kegaduhan apabila negara terlambat hadir dalam percakapan publik.

Karena itu, kehadiran dalam Strategic Communication Forum Staf Khusus Bidang Komunikasi Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum konsolidasi komunikasi strategis pemerintah. Agenda utamanya membicarakan strategi komunikasi pemerintah dan penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Forum yang dipimpin oleh Kepala Bakom RI, Bapak Muhammad Qodari, menegaskan satu pesan utama: komunikasi pemerintah harus lebih terkoordinasi, lebih cepat, lebih responsif, lebih berbasis data, dan lebih selaras antar-kementerian/lembaga. Pemerintah tidak boleh berbicara dalam banyak suara yang saling bertabrakan. Pemerintah harus hadir dalam satu arah besar, dengan narasi yang kuat, substansi yang jelas, dan pesan yang mudah dipahami masyarakat.

Bakom RI dan Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

Bakom RI memiliki posisi strategis sebagai orkestrator komunikasi pemerintah. Istilah orkestrasi penting untuk dipahami. Dalam sebuah orkestra, banyak alat musik dimainkan oleh banyak orang, tetapi semuanya harus mengikuti partitur dan irama yang sama. Demikian pula komunikasi pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga memiliki sektor, isu, program, dan karakter kebijakan masing-masing. Namun, seluruhnya harus terhubung dengan agenda besar Presiden dan arah pembangunan nasional.

Tugas Bakom RI bukan mengambil alih komunikasi kementerian/lembaga, melainkan menyelaraskan, menguatkan, dan memastikan komunikasi pemerintah berjalan dalam satu napas. Di dalamnya terdapat fungsi penyusunan strategi komunikasi, manajemen risiko, penyediaan materi komunikasi, diseminasi informasi, kemitraan dengan media, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta penguatan tata kelola komunikasi pemerintah.

Dengan demikian, Bakom RI tidak hanya menjadi lembaga penyampai informasi. Bakom RI menjadi pusat penguatan narasi pemerintah. Ia memastikan agar setiap kebijakan strategis memiliki penjelasan yang utuh: apa programnya, mengapa program itu dilakukan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana cara pelaksanaannya, apa tantangannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Inilah yang membedakan komunikasi pemerintah yang sekadar informatif dengan komunikasi pemerintah yang strategis. Komunikasi informatif hanya menyampaikan berita. Komunikasi strategis membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, mengelola risiko, dan menjaga legitimasi kebijakan publik.

Tidak Boleh Ada Ruang Kosong Narasi

Salah satu pesan penting dalam forum tersebut adalah bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan adanya ruang kosong narasi. Dalam era digital, ruang kosong tidak pernah benar-benar kosong. Jika pemerintah terlambat menjelaskan, ruang itu akan segera diisi oleh spekulasi, opini liar, disinformasi, atau narasi yang tidak utuh.

Karena itu, pemerintah harus proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah tidak boleh hanya menjawab setelah isu menjadi krisis. Pemerintah harus mampu membaca potensi isu sejak awal, menyiapkan narasi, menyampaikan data, dan menjelaskan kebijakan secara konsisten kepada publik.

Memenangkan pertarungan narasi bukan berarti menutup ruang kritik. Kritik tetap penting dalam demokrasi. Justru komunikasi pemerintah yang baik harus mampu membedakan antara kritik yang perlu dijawab dengan data, aspirasi yang perlu direspons dengan kebijakan, dan disinformasi yang perlu diluruskan dengan cepat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, tetapi juga tidak boleh membiarkan kebijakan negara dikalahkan oleh informasi yang keliru.

Dalam konteks ini, juru bicara di setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting. Juru bicara bukan sekadar penyampai pernyataan. Juru bicara adalah penerjemah kebijakan. Ia harus mampu menjelaskan bahasa teknokratis menjadi bahasa publik. Ia harus memahami substansi kebijakan, arah politik pemerintahan, sensitivitas isu, dinamika media, serta kebutuhan masyarakat atas informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

Penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan komunikasi pemerintah memiliki titik koordinasi yang jelas. Dengan adanya juru bicara, setiap isu strategis dapat dijelaskan secara lebih cepat, lebih bertanggung jawab, dan lebih terukur.

Menjelaskan Visi Presiden, Bukan Sekadar Program

Komunikasi pemerintah juga harus mampu menjelaskan visi besar Presiden. Publik tidak cukup hanya diberi tahu nama program. Publik perlu memahami alasan di balik program tersebut.

Ketika Presiden mendorong program Sekolah Rakyat, misalnya, narasi yang harus dijelaskan bukan hanya tentang pembangunan sekolah, tetapi tentang upaya memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika Presiden menjalankan program Makan Bergizi Gratis, narasi yang perlu disampaikan bukan hanya soal makanan, tetapi tentang investasi sumber daya manusia, penurunan stunting, peningkatan kualitas anak bangsa, serta pembangunan generasi Indonesia Emas.

Dengan kata lain, komunikasi pemerintah harus menjelaskan hubungan antara program dan tujuan besar negara. Rakyat perlu melihat bahwa setiap kebijakan bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari desain besar pembangunan nasional. Program harus dijelaskan sebagai ikhtiar negara untuk menghadirkan keadilan, memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masa depan bangsa.

Di sinilah pentingnya keselarasan komunikasi lintas kementerian/lembaga. Setiap K/L boleh memiliki sektor masing-masing, tetapi narasinya harus bertemu pada arah yang sama: memperkuat pemerintahan yang bekerja, melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, dan membangun Indonesia menuju 2045.

Posisi Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, forum komunikasi strategis ini memiliki makna yang sangat penting. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada pada dua wilayah yang menyentuh langsung wajah negara: gerbang luar dan gerbang dalam.

Imigrasi adalah gerbang luar negara. Di sana negara mengatur lalu lintas manusia, menjaga kedaulatan wilayah, melayani mobilitas warga negara, mengawasi keberadaan orang asing, mencegah kejahatan lintas negara, dan memastikan bahwa keterbukaan Indonesia tetap berjalan dalam kerangka kepentingan nasional. Imigrasi tidak hanya bicara paspor dan visa. Imigrasi adalah instrumen kedaulatan negara.

Sementara itu, pemasyarakatan adalah gerbang dalam negara. Di sana negara diuji dalam memperlakukan manusia yang sedang menjalani pidana. Pemasyarakatan bukan hanya soal penjara, keamanan, dan pembinaan narapidana. Pemasyarakatan adalah cara negara mengembalikan martabat manusia, menyiapkan reintegrasi sosial, membangun keterampilan, menekan residivisme, serta memastikan hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.

Karena itu, komunikasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mampu menjelaskan dua hal sekaligus: ketegasan negara dan kemanusiaan negara. Dalam bidang imigrasi, publik perlu melihat negara yang tegas menjaga pintu masuk dan keluar Indonesia. Dalam bidang pemasyarakatan, publik perlu melihat negara yang adil, membina, dan memberi kesempatan manusia untuk kembali produktif.

Narasi ini penting agar masyarakat tidak melihat imigrasi dan pemasyarakatan secara sempit. Imigrasi bukan sekadar layanan administratif. Pemasyarakatan bukan sekadar urusan lembaga pemasyarakatan. Keduanya merupakan instrumen pemerintahan yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan martabat bangsa.

Komunikasi sebagai Bagian dari Reformasi Tata Kelola

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki banyak agenda penting yang perlu dikomunikasikan secara kuat. Mulai dari transformasi layanan keimigrasian, digitalisasi sistem perlintasan, penguatan pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, perlindungan warga negara, hingga pembaruan tata kelola pemasyarakatan yang lebih produktif, humanis, dan akuntabel.

Setiap agenda tersebut membutuhkan komunikasi yang jelas. Publik perlu mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan kementerian, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan dan bagaimana manfaatnya bagi rakyat.

Transformasi digital imigrasi, misalnya, harus dijelaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses, memperkuat pengawasan, dan mengurangi ruang penyimpangan. Penguatan pengawasan orang asing harus dijelaskan sebagai bagian dari perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional, bukan sebagai sikap tertutup terhadap dunia luar. Pembinaan pemasyarakatan harus dijelaskan sebagai agenda negara untuk membangun manusia, bukan sekadar mengelola penghukuman.

Dengan komunikasi yang baik, reformasi tata kelola akan lebih mudah dipahami publik. Komunikasi yang baik dapat memperkuat dukungan masyarakat, membangun kepercayaan, dan memperkecil jarak antara kebijakan pemerintah dengan persepsi publik.

Dari Publikasi Menuju Kepercayaan

Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan hanya bagaimana membuat siaran pers atau unggahan media sosial. Tantangannya lebih besar: bagaimana membangun kepercayaan publik.

Kepercayaan lahir ketika pemerintah konsisten antara ucapan dan tindakan. Kepercayaan tumbuh ketika data yang disampaikan akurat. Kepercayaan menguat ketika pemerintah cepat menjelaskan isu, jujur mengakui tantangan, dan terbuka menyampaikan capaian. Komunikasi yang baik bukan kosmetik kebijakan, melainkan cermin dari tata kelola yang baik.

Karena itu, strategi komunikasi pemerintah harus bertumpu pada beberapa prinsip. Pertama, satu arah narasi besar yang selaras dengan visi Presiden. Kedua, kecepatan dalam merespons isu publik. Ketiga, akurasi data dan substansi. Keempat, koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kelima, kemampuan menjelaskan kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat. Keenam, keberanian untuk hadir dalam ruang publik sebelum narasi lain mendominasi.

Pemerintah harus menyampaikan capaian, tetapi tidak boleh jatuh pada klaim kosong. Pemerintah harus membela kebijakan, tetapi tetap membuka ruang evaluasi. Pemerintah harus tegas meluruskan disinformasi, tetapi tetap menghormati kritik. Inilah komunikasi pemerintah yang sehat dalam negara demokratis.

Menjaga Gerbang Narasi Negara

Strategic Communication Forum yang diselenggarakan Bakom RI menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin komunikasi pemerintah. Forum ini mengingatkan bahwa setiap kementerian/lembaga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menjelaskan kebijakan. Dalam pemerintahan yang besar, komunikasi harus dikonsolidasikan. Dalam ruang publik yang cepat berubah, narasi harus dipimpin. Dalam demokrasi yang terbuka, kepercayaan harus terus dirawat.

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kehadiran dalam forum ini adalah bagian dari komitmen untuk menyelaraskan narasi kementerian dengan arah besar Kabinet Merah Putih. Kemenimipas harus hadir sebagai kementerian yang menjelaskan kerja-kerja kedaulatan, pelayanan, penegakan hukum, pembinaan manusia, dan pemulihan martabat secara lebih kuat kepada publik.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan hanya soal berbicara. Komunikasi pemerintah adalah soal menjelaskan arah negara. Ia adalah jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik, antara program dan kepercayaan rakyat, antara kerja pemerintah dan legitimasi sosial.

Negara yang bekerja harus mampu menjelaskan pekerjaannya. Negara yang kuat harus mampu menjaga narasinya. Dan negara yang ingin dipercaya rakyat harus hadir dengan komunikasi yang jujur, terkoordinasi, proaktif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Di situlah pentingnya Bakom RI, pentingnya juru bicara kementerian/lembaga, dan pentingnya strategi komunikasi pemerintah: bukan semata-mata untuk memenangkan percakapan, tetapi untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara.

Polres Jombang Pastikan Aspirasi Sopir Truk Tak Berhenti di Meja Rapat, Langsung Diwujudkan di Lapangan

JOMBANG, TelusuR.id – Kepolisian Resor Jombang bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para sopir truk dalam aksi penyampaian pendapat beberapa waktu lalu. Berbagai langkah konkret ditempuh sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan, keselamatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pengemudi angkutan barang.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengatakan seluruh masukan dari para sopir menjadi perhatian serius. Menurut dia, kepolisian tidak hanya mendengar keluhan, tetapi juga langsung mengambil tindakan di lapangan sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi para pengemudi.

Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan adalah maraknya balap liar serta aksi kriminalitas jalanan, termasuk kejahatan bajing loncat yang dinilai membahayakan keselamatan pengemudi maupun keamanan barang yang diangkut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Jombang mengintensifkan patroli pada malam hingga dini hari. Personel disiagakan di sejumlah ruas jalan yang selama ini dipetakan sebagai kawasan rawan gangguan keamanan dan tindak kriminal.

Kapolres juga mengajak masyarakat dan para pengemudi untuk berperan aktif menjaga situasi keamanan dengan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas. Laporan dapat disampaikan melalui layanan darurat Polri 110 maupun kanal komunikasi “Lapor Pak Kapolres”.

“Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh personel di lapangan agar masyarakat memperoleh rasa aman saat beraktivitas,” ujar AKBP Ardi dalam keterangan tertulis yang diterima TelusuR.id, Sabtu (27/6/2026).

Selain memperkuat pengamanan di jalan raya, Polres Jombang juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas institusi. Menyikapi adanya laporan dugaan pungutan liar dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, Kapolres memastikan pemeriksaan terhadap personel yang diduga terlibat telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah tersebut, kata dia, merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menegakkan disiplin internal sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.

Terkait pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan barang di wilayah Mojoagung, Kapolres menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan semata-mata untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Berdasarkan evaluasi kepolisian, kawasan tersebut memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi sehingga diperlukan rekayasa arus kendaraan pada jam-jam tertentu.

Ia menegaskan, kebijakan itu bukan merupakan larangan bagi truk untuk melintas. Kendaraan angkutan barang yang memiliki tujuan ke kawasan industri di Mojoagung dan sekitarnya tetap diperbolehkan melintas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Polres Jombang juga menyiapkan mekanisme khusus bagi sopir truk yang berdomisili di wilayah sekitar, seperti Wonosalam, Kediri, dan Blitar. Mereka nantinya dapat menggunakan stiker identitas yang disahkan pemerintah desa sebagai bukti domisili. Adapun teknis pelaksanaannya akan disosialisasikan lebih lanjut oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jombang.

Sementara itu, terkait usulan penyediaan lokasi istirahat bagi pengemudi truk, Kapolres menilai keberadaan rest area yang aman memang menjadi kebutuhan bersama. Selama ini, kendaraan yang berhenti di bahu jalan tanpa perlengkapan keselamatan kerap menjadi pemicu kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.

Karena itu, Polres Jombang membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menghadirkan fasilitas istirahat yang layak, sehingga kebutuhan para sopir dapat terpenuhi tanpa mengurangi aspek keselamatan pengguna jalan lainnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Polres Jombang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Respons cepat terhadap aspirasi para sopir truk diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif.