JOMBANG,TelusuR.ID – Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2025 tidak lantas menandakan seluruh pekerjaan pemerintah daerah dianggap tuntas. Di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Senin (29/6/2026), Fraksi Partai Golkar memilih mengambil posisi sebagai pengawas yang tetap kritis: menerima LKPJ, tetapi mengajukan 12 catatan evaluasi yang dinilai menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan LKPJ di DPRD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Bagi legislatif, laporan tahunan kepala daerah semestinya menjadi instrumen untuk menguji apakah kebijakan pemerintah benar-benar berdampak terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat.
Pandangan akhir Fraksi Golkar yang dibacakan Rahmat Agung Saputra menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup berhenti pada opini laporan keuangan yang baik ataupun tingginya realisasi anggaran. Yang jauh lebih penting adalah efektivitas penggunaan APBD dalam menjawab persoalan riil masyarakat.
Sorotan pertama diarahkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Golkar, kemampuan fiskal Jombang masih perlu diperkuat agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat. Di tengah ruang fiskal nasional yang semakin ketat akibat berbagai kebijakan efisiensi, pemerintah daerah dituntut mampu membangun kemandirian keuangan.
Karena itu, fraksi tersebut mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
Namun, Golkar mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak boleh ditempuh dengan kebijakan yang justru membebani masyarakat.
“Optimalisasi pendapatan harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga kebijakan fiskal tidak menjadi beban baru bagi warga,” kata Rahmat saat membacakan pandangan akhir fraksi.
Golkar memberikan apresiasi atas meningkatnya penerimaan retribusi daerah. Mereka menilai capaian tersebut mencerminkan mulai membaiknya pelayanan publik sekaligus efektivitas penerapan sistem pembayaran digital.
Meski demikian, DPRD mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan. Pemerintah diminta terus melakukan inovasi pelayanan, menyederhanakan proses perizinan, sekaligus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan.
Catatan lain yang mendapat perhatian serius adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Golkar, keberadaan BUMD semestinya tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah sekaligus penyumbang PAD.
Fraksi tersebut menilai setiap perusahaan daerah memiliki ruang untuk berkembang apabila dikelola secara lebih profesional.
AMDK Tiber didorong memperluas pasar hingga di luar Jombang agar memiliki daya saing regional. PD BPR Bank Jombang diminta memperbesar dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sementara itu, PD Aneka Usaha Seger dinilai perlu mempercepat transformasi bisnis berbasis digital agar mampu mengikuti perubahan pola perdagangan. Adapun PD Perkebunan Panglungan didorong mengembangkan komoditas bernilai tambah sehingga tidak hanya mengandalkan model bisnis konvensional.
Golkar juga menaruh perhatian pada struktur belanja daerah. Fraksi ini mengapresiasi arah belanja pemerintah yang dinilai telah menyentuh sektor pelayanan dasar. Namun, mereka mengingatkan bahwa tingginya tingkat serapan anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan program.
Bagi DPRD, keberhasilan APBD seharusnya diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), misalnya, tidak cukup hanya habis terserap. Penggunaannya harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki sarana pendidikan, dan menghasilkan indikator mutu pendidikan yang lebih baik.
Evaluasi serupa juga diarahkan kepada sektor sosial. Fraksi Golkar menilai persoalan akurasi data masih menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah diminta segera memperbarui basis data penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang berhak dan meminimalkan potensi salah sasaran.
Di sisi lain, Golkar menyatakan dukungannya terhadap Program Sekolah Rakyat karena dinilai membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Bidang kesehatan pun tidak luput dari perhatian. DPRD meminta pemerintah mempercepat peningkatan fasilitas layanan kesehatan, khususnya di Kecamatan Wonosalam yang selama ini memiliki keterbatasan akses dibanding wilayah perkotaan. Pembangunan puskesmas yang lebih representatif dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak selalu bergantung pada layanan rumah sakit di pusat Kabupaten Jombang.
Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyoroti belanja modal yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, gedung, jaringan irigasi, hingga pengadaan teknologi informasi. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak boleh semata diukur dari besarnya anggaran yang berhasil dibelanjakan.
Infrastruktur, menurut Golkar, harus menghasilkan manfaat yang terukur: mempercepat pelayanan publik, memperlancar aktivitas ekonomi, membuka akses antarwilayah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan.
Sikap Fraksi Golkar dalam rapat paripurna tersebut menunjukkan satu hal: persetujuan terhadap LKPJ bukanlah bentuk legitimasi tanpa syarat atas kinerja pemerintah daerah. Justru melalui mekanisme itulah DPRD menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Dua belas catatan yang disampaikan menjadi penegas bahwa ruang evaluasi terhadap pemerintah tetap terbuka. Bagi DPRD, LKPJ bukan sekadar laporan tahunan yang selesai setelah diketuk palu sidang, melainkan bahan koreksi agar kebijakan pemerintah daerah pada tahun berikutnya lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jombang.
