Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Difokuskan pada Perbaikan Sistem, Kementerian Imipas Tutup Celah Penyimpangan

JAKARTA,TelusuR.ID — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperkuat reformasi pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan. Pembenahan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyempurnaan administrasi, tetapi diarahkan untuk memastikan perubahan nyata dalam sistem pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Rapat dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Pol Mashudi dan dihadiri Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid, Staf Khusus Menteri Ambeg Paramarta, Staf Ahli Menteri Ida Asep Somara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama.

Dalam kesempatan itu, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa evaluasi pelayanan publik harus mampu menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan persoalan, sekaligus menghadirkan layanan yang semakin mudah, pasti, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Menurut dia, langkah awal yang dilakukan adalah memetakan seluruh layanan publik di lingkungan Pemasyarakatan yang masih memiliki potensi kelemahan. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengevaluasi regulasi, standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan, hingga proses bisnis agar semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Evaluasi ini tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen. Yang lebih penting adalah memastikan setiap titik rawan dapat diidentifikasi, prosedur yang sudah tidak relevan diperbaiki, serta hak penerima layanan benar-benar terpenuhi secara adil dan pasti,” ujar Rasyid.

Pembentukan tim evaluasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-29.PR.02.01 Tahun 2026. Tim diberi mandat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi yang dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tata kelola di seluruh satuan kerja Pemasyarakatan.

Rasyid menekankan bahwa setiap pembenahan harus berorientasi pada penerima manfaat, yakni tahanan, narapidana, anak binaan, klien pemasyarakatan, serta keluarga mereka. Dengan pendekatan tersebut, reformasi pelayanan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan kepastian layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baginya, keberhasilan pelayanan publik tidak semata diukur dari kelengkapan prosedur, melainkan dari terpenuhinya hak warga binaan, kemudahan akses informasi bagi keluarga, transparansi proses pelayanan, serta terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.

Salah satu agenda penting dalam rapat adalah pembahasan pendelegasian kewenangan kepada unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut Rasyid, pelimpahan kewenangan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, potensi risiko, hingga efektivitas sistem pengawasan.

Ia menilai, pendelegasian kewenangan bukan sekadar memindahkan tugas dari pusat ke daerah atau unit pelaksana teknis, melainkan menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan sekaligus memperjelas tanggung jawab dan memperkuat akuntabilitas.

“Delegasi kewenangan harus berbasis evaluasi yang matang agar mampu mempercepat pelayanan tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” katanya.

Selain itu, transformasi tata kelola juga diarahkan pada penerapan manajemen risiko, penguatan integritas aparatur, peningkatan sistem pengawasan, serta pencapaian indikator layanan yang terukur. Tim akan menyusun peta risiko pelayanan publik, memetakan titik-titik rawan penyimpangan, mengidentifikasi kelemahan tata kelola, hingga merumuskan rekomendasi penguatan pengawasan internal.

Rasyid mengatakan, karakter pelayanan Pemasyarakatan memiliki tantangan yang kompleks karena berkaitan dengan aspek keamanan, pembinaan, pemenuhan hak dasar warga binaan, layanan kesehatan, proses reintegrasi sosial, hingga hubungan warga binaan dengan keluarga. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan yang presisi.

“Pemasyarakatan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut martabat manusia, kepastian hukum, keamanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, tata kelolanya harus semakin bersih, transparan, terukur, dan berorientasi pada pelayanan,” ujarnya.

Dalam tahapan kerja berikutnya, tim akan menyusun matriks identifikasi layanan publik, peta pembagian kewenangan antara pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis, inventarisasi regulasi dan SOP, hingga penyusunan roadmap perbaikan layanan beserta rencana aksi implementasinya.

Hasil evaluasi tersebut ditargetkan mulai menunjukkan capaian dalam tiga bulan ke depan. Rasyid berharap perkembangan pembenahan dapat dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi sekaligus akuntabilitas kepada masyarakat.

Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui perubahan konkret yang telah dilakukan, mulai dari penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan, kejelasan kewenangan, hingga perbaikan layanan yang memberikan manfaat langsung bagi warga binaan maupun keluarga mereka.

Ia optimistis, evaluasi yang sedang berjalan menjadi momentum penting untuk memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan sistem yang semakin tertata, pembenahan tidak lagi bersifat reaktif setelah muncul persoalan, melainkan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak awal.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan layanan Pemasyarakatan yang semakin pasti, transparan, akuntabel, bebas dari penyimpangan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Rasyid.

Sragen,TelusuR.ID – Semangat gotong royong terus menjadi budaya yang dijaga di tengah masyarakat. Hal itu tampak saat Sertu Edi Purwanto Babinsa Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen turun langsung membantu warga melaksanakan pengecoran pelebaran jalan di Desa Jenalas, Kecamatan Gemolong, Selasa (30/06/2026).

Dengan mengenakan seragam dinas, Sertu Edi Purwanto membaur bersama warga mengaduk material mengangkut campuran beton, hingga meratakan cor di badan jalan. Kehadiran Babinsa tidak hanya menambah tenaga, tetapi juga membangkitkan semangat kebersamaan warga dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur desa.

Sertu Edi Purwanto mengatakan bahwa pelebaran jalan merupakan sarana penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempermudah akses kendaraan, termasuk kendaraan pertanian dan layanan darurat.

“Gotong royong merupakan kekuatan utama masyarakat desa. Sebagai Babinsa, kami selalu siap hadir membantu setiap kegiatan yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Semoga pelebaran jalan ini dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan memperlancar aktivitas warga sehari-hari,” ujarnya.

Sementara itu, Bpk. Santono warga menyampaikan apresiasi atas kepedulian Babinsa yang selalu hadir dalam berbagai kegiatan pembangunan di desa.

“Kami merasa bangga dan terbantu dengan kehadiran Pak Babinsa. Beliau tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga ikut bekerja bersama warga dari awal hingga selesai. Kehadiran beliau menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menjaga budaya gotong royong,” ungkapnya. (Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terus ditunjukkan Kodim 0724/Boyolali. Bekerja sama dengan Klinik Kartika 24/Boyolali, Kodim menggelar Bakti Kesehatan Gratis di Sirkuit Olahraga Mojosongo dan Klinik Kartika 24/Boyolali, Selasa (30/06/2026).

Kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi, warga memadati lokasi untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga memperoleh penyuluhan mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya mencegah berbagai penyakit.

Pasiter Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Nasoha menjelaskan bahwa kegiatan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Sirkuit Olahraga Mojosongo dan Klinik Kartika 24/Boyolali. Menurutnya, pemilihan Sirkuit Mojosongo didasarkan pada tingginya aktivitas masyarakat yang rutin berolahraga di lokasi tersebut setiap pagi, sehingga diharapkan semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini.

Bakti kesehatan menghadirkan berbagai layanan, di antaranya pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu (GDS), kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan katarak. Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan.

Di tempat terpisah, Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin menegaskan bahwa bakti kesehatan merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat. Selain membantu meningkatkan derajat kesehatan warga, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Dengan dilaksanakannya bakti kesehatan gratis ini, kami berharap masyarakat semakin terbantu dalam memperoleh layanan kesehatan sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. TNI akan terus hadir di tengah masyarakat serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pengabdiannya,” tegas Dandim. (Agus Kemplu)

JAKARTA, TelusuR.id — Di tengah komitmen penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang masih terus bergulir dan mencari ujungnya, sebuah lembaran sejarah kelam kembali dibuka di hadapan publik. Buku berjudul Nyanyian Bawah Tanah: Kisah Penangkapan dan Penyiksaan Aktivis SMID/PRD 1996 resmi diluncurkan.

Suasana Kalia Restoran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, mendadak khidmat saat acara Soft Launching dan Bedah Buku tersebut dimulai. Ruangan itu seolah bertransformasi menjadi ruang sidang sejarah yang mengetuk kembali kesadaran kolektif bangsa atas apa yang terjadi tiga dekade silam.

Buku ini bukan sekadar deretan teks biasa, melainkan sebuah rekaman atas nestapa dan keteguhan. Di dalamnya, terhampar kesaksian langsung dari para penyintas yang pernah merasakan dinginnya sel tahanan, penangkapan sewenang-wenang, hingga siksaan fisik yang tak berperikemanusiaan menjelang runtuhnya rezim Orde Baru.

Melalui penuturan jujur dari delapan orang penyintas, buku ini berupaya keras melawan lupa. Mereka mendokumentasikan setiap jengkal rasa sakit dan intimidasi, bukan untuk memelihara dendam, melainkan demi menyusun kepingan sejarah perjuangan demokrasi Indonesia yang sempat dikaburkan.

Hadir dalam acara tersebut, Ester Jusuf yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Kementerian HAM RI. Bertindak sebagai keynote speaker, Ester memberikan penekanan khusus mengenai betapa pentingnya negara dan generasi muda untuk terus mendengarkan suara-suara dari masa lalu yang sempat dibungkam.

Panggung diskusi pun semakin hangat saat dua penulis yang juga merupakan penyintas peristiwa tersebut, Trio Marpaung dan Syani, membagikan pengalamannya. Suara mereka yang sesekali bergetar membawa ingatan seluruh hadirin kembali ke tahun 1996, masa di mana keberanian bersuara harus dibayar dengan keselamatan nyawa.

Kesaksian autentik dari Trio dan Syani tersebut kemudian dibedah secara tajam oleh para penanggap yang kompeten di bidangnya. Salah satunya adalah Uli Parulian Sihombing, S.H, M.H, yang hadir mewakili institusi Komisioner Komnas HAM RI untuk memberikan sudut pandang hukum dan kemanusiaan.

Tak kalah memikat, tokoh gerakan buruh dan ikon demokrasi Indonesia, Dita Indah Sari, juga turut memberikan catatan kritisnya. Dita, yang juga akrab dengan dinamika represi politik masa itu, menguliti kembali memori kolektif gerakan perlawanan rakyat yang menjadi motor penggerak reformasi.

Alur diskusi yang sarat akan nilai sejarah dan emosi ini dipandu dengan apik oleh akademisi hukum, Assoc. Prof. Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H. Sebagai moderator, ia berhasil menjembatani memori masa lalu para korban dengan realitas penegakan HAM di era kontemporer saat ini.

Peluncuran karya ini pada hakikatnya bukan sekadar seremoni memperkenalkan sebuah buku baru ke pasar literasi. Lebih dari itu, agenda ini merupakan upaya berani untuk membuka ruang dialog publik yang sehat mengenai pentingnya menjaga ingatan kolektif bangsa agar tidak amnesia sejarah.

Satu pesan kuat yang tersirat dari testimoni para penyintas adalah bahwa kebebasan yang dinikmati hari ini tidak jatuh dari langit. Demokrasi Indonesia lahir dari rahim pengorbanan darah dan air mata banyak orang yang harus melewati interogasi berhari-hari demi sebuah perubahan.

Buku Nyanyian Bawah Tanah ini seolah menjadi undangan terbuka bagi masyarakat luas, terutama generasi Z dan milenial. Buku ini mengajak mereka melihat bahwa sejarah bangsa tidak hanya hidup di dalam dokumen kaku milik arsip negara, melainkan berdenyut dalam trauma dan ingatan para korban.

Mendengar langsung suara para korban melalui literatur seperti ini dinilai menjadi instrumen krusial dalam merawat kewarasan publik. Kesadaran ini penting ditanamkan agar metode kekerasan dan praktik pelanggaran HAM serupa tidak pernah mendapatkan tempat lagi di masa depan.

Melalui momentum peluncuran ini, pihak penyelenggara menaruh harapan besar agar diskursus mengenai pelanggaran HAM masa lalu tidak mandek. Mereka ingin perdebatan sejarah ini keluar dari batas dinding ruang akademik dan bertransformasi menjadi kesadaran sosial yang masif.

Sebab, pada akhirnya, pengakuan terhadap sejarah yang jujur dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia adalah fondasi paling mutlak dalam merawat sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis.

Sebagai informasi, buku Nyanyian Bawah Tanah: Kisah Penangkapan dan Penyiksaan Aktivis SMID/PRD 1996 merupakan kumpulan kesaksian berharga yang memperkaya literatur perjuangan. Buku ini kini berdiri sebagai monumen pengingat dari perspektif korban yang menolak untuk tunduk pada pelupaan sejarah.

CIREBON, TelusuR.id — Dinamika yang belakangan menghangat di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) memantik perhatian serius dari berbagai kalangan ulama dan tokoh nasional. Menanggapi situasi tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam Jazuli, Lc., M.A., menggelar pertemuan dan diskusi mendalam bersama Ketua Umum DPP PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gus Muhaimin Iskandar.

Pertemuan yang berlangsung di Aston Cirebon pada Minggu malam (28/06/2026) tersebut menjadi ruang strategis untuk mengurai berbagai kemelut. Keduanya berdialog intens guna membahas berbagai dinamika terkini di lingkungan warga nahdliyin, sekaligus merumuskan upaya memperkuat sinergi antara Jam’iyah NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) demi kemaslahatan bangsa.

Dalam pandangan KH Imam Jazuli, Gus Muhaimin Iskandar bukan sekadar politisi, melainkan salah satu tokoh sentral di lingkungan NU yang memikul tanggung jawab besar. Menurutnya, pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut memiliki beban historis, moral, dan ideologis yang melekat kuat terhadap keberlangsungan organisasi yang didirikan oleh para ulama terdahulu.

“Sebagai cicit salah satu muassis (pendiri) Nahdlatul Ulama, Gus Muhaimin memiliki tanggung jawab biologis sekaligus ideologis untuk menjaga arah dan masa depan NU. Karena itu, setiap langkah dan pandangan beliau selalu menjadi perhatian nahdliyin dan tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang terjadi di tubuh NU,” ujar ulama yang akrab disapa Kiai Imjaz tersebut dalam keterangan pers, dikutip Telusur.id, Selasa (30/06/2026).

Suasana diskusi yang berlangsung hangat namun penuh keseriusan itu membedah berbagai tantangan dan disorientasi yang sedang dihadapi NU saat ini. Kiai Imjaz secara blak-blakan menyoroti adanya gesekan internal yang dinilai mulai menguras energi organisasi yang seharusnya berfokus pada kemaslahatan umat.

“Kami sepakat bahwa hiruk-pikuk, gonjang-ganjing, dan disorientasi di lingkungan organisasi ulama ini harus dihentikan. NU memiliki tugas sangat besar dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan jamaah. Jangan sampai energi organisasi habis untuk persoalan perebutan pengaruh dan kekuasaan internal,” tegas Kiai Imjaz.

Lebih lanjut, Kiai Imjaz menekankan pentingnya membangun formula hubungan baru yang lebih sehat dan produktif antara NU dan PKB. Ia mengingatkan bahwa kedua institusi ini lahir dari rahim sejarah dan akar nilai yang sama, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga semangat kebersamaan tersebut wajib dirawat secara dinamis.

“NU dan PKB lahir dari rahim perjuangan yang sama. Karena itu, hubungan keduanya harus ditata kembali secara dinamis, harmonis, dan sinergis. Yang diperlukan bukan saling menguasai atau mengkooptasi, melainkan saling menguatkan sesuai peran dan fungsi masing-masing,” urainya mengenai relasi kedua lembaga.

Menurut Kiai Imjaz, kunci utama dari keharmonisan ini terletak pada pembagian peran yang jelas (clear cut of role) antara struktur keagamaan dan partai politik. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi terbaik untuk menjaga marwah sekaligus efektivitas perjuangan dari kedua institusi besar tersebut.

“NU harus fokus pada penguatan sosial, pendidikan, dakwah, keagamaan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara PKB menjalankan peran politik kebangsaan melalui jalur demokrasi dan kebijakan publik. Ketika masing-masing berjalan sesuai khittah dan tugasnya, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh nahdliyin,” imbuhnya.

Dari pertemuan tersebut, Kiai Imjaz mengaku selalu menemukan optimisme tinggi dalam visi Gus Muhaimin untuk membangkitkan kapasitas warga Nahdliyin. Ia melihat komitmen Menko Pemberdayaan Masyarakat tersebut bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan diwujudkan konkret lewat berbagai regulasi dan kebijakan negara.

Kiai Imjaz berharap semangat kolaborasi yang dibangun malam itu dapat menjadi teladan bagi seluruh elemen organisasi, baik di tingkat struktural NU maupun PKB. Ia mendorong agar kepentingan umat yang lebih luas selalu diletakkan di atas kepentingan kelompok maupun syahwat politik individu.

“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh energi yang dimiliki NU dan PKB diarahkan untuk kemaslahatan umat, memperkuat pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesejahteraan nahdliyin. Di situlah esensi perjuangan yang harus terus dijaga bersama,” kata Kiai Imjaz menutup pandangannya.

Di sisi lain, Gus Muhaimin Iskandar melemparkan apresiasi tinggi kepada KH Imam Jazuli, yang ia sebut sebagai sosok kiai transformatif. Menko dalam kabinet Prabowo-Gibran ini menilai Kiai Imjaz sukses memadukan khazanah keilmuan Islam klasik dengan tantangan modernisasi zaman lewat model pendidikan di pesantrennya.

“Konsep transformasi pendidikan pesantren yang dikembangkan Kiai Imam Jazuli merupakan contoh nyata bagaimana pesantren mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan jati diri dan tradisi keislaman yang kuat. Ini harus jadi percontohan untuk pengembangan pendidikan di PBNU,” puji Gus Muhaimin.

Pertemuan bermakna tersebut kemudian diakhiri dengan prosesi simbolis yang sarat akan makna filosofis dan budaya. Kiai Imam Jazuli menyerahkan cinderamata istimewa dari ndalem pusaka Bina Insan Mulia Cirebon kepada Gus Muhaimin, berupa selembar Kiswah Ka’bah peninggalan tahun 1995 serta sebuah senjata tradisional.

Bukan sembarang pusaka, senjata tersebut adalah Keris Jangkung Pacar yang dibuat pada tahun 1611 dan pernah digunakan oleh raja Mataram. Dengan gagang istimewa dari batu giok berukir tokoh pewayangan BIMA, penyerahan keris antik dan mistis ini menjadi simbol dukungan moral kepada Gus Muhaimin sebagai sosok yang diproyeksikan memiliki cita-cita besar memimpin Nusantara.

Rais Aam Ternyata Awam:
Plagiat dan Salah Pasang Harkat

Catatan atas Pidato Kiai Miftah di Penutupan Munas-Konbes NU di Bangkalan

Oleh : HRM Khalilur R Abdullah Sahlawy, Warga NU, Kiai Kampung

SURABAYA,TelusuR.ID – Saya menyimak pidato berbahasa Arab Kiai Miftahul Akhyar dalam Munas-Konbes NU di Bangkalan melalui siaran langsung kanal NU Online.

Sebagai lulusan MAN-PK dan santri Denanyar, telinga saya masih cukup terlatih untuk menelaah isi pidato semacam itu.

Ketika sampai pada kutipan hadis yang menyatakan bahwa sebuah negeri, meskipun dipimpin oleh orang kafir, tetap dapat makmur selama jauh dari kezaliman, saya menyadari bahwa materi yang dibacakan ternyata bukanlah susunan beliau sendiri, melainkan diambil dari kitab Nasihatul Muluk karya Imam Al-Ghazali.

Anehnya, sepanjang kurang lebih 16 menit 25 detik pidato tersebut, saya tidak sekali pun mendengar beliau menyebut sumber rujukannya. Tidak ada penyebutan nama kitab, apalagi pengarangnya.

Karena itu, saya merasa pantas untuk bertanya: bukankah praktik seperti ini dalam ilmu balaghah dapat dikategorikan sebagai sariqah—atau, dalam istilah akademik modern, plagiasi?

Namun, persoalan sumber yang tidak disebutkan itu sesungguhnya baru separuh masalah. Sebab, meskipun beliau hanya membacakan teks yang sudah tersedia—tinggal mengeja dan melafalkannya—saya tetap menemukan sejumlah kekeliruan yang, menurut saya, seharusnya tidak keluar dari lisan seorang Rais Aam PBNU.

Berikut beberapa catatan yang saya temukan.

Pertama, kesalahan dalam menyebut tahun (durasi 2:01:47), dan kesalahannya terbilang sangat mendasar.

Ketika menyebut tahun 1448 Hijriah, yang terlontar dari lisan beliau adalah arba‘ata ‘asyar … alfan … wa tsamaniyah … wa arba‘in … hijriyan, yang secara harfiah berarti “empat belas ribu empat puluh delapan Hijriah”, atau jika ditulis dengan angka menjadi 14.048 H.

Ini bukan sekadar keseleo lidah biasa. Ini adalah kekeliruan yang cukup fatal dan terasa janggal keluar dari seorang Rais Aam PBNU yang selama ini dipersepsikan sebagai sosok alim.

Dulu, ketika saya belajar bab ‘Adad dalam Alfiyah kepada Kiai Aziz Masyhuri, sudah sangat jelas dijelaskan bahwa penyebutan yang tepat adalah tsamaniyah wa arba‘in wa arba‘imi’ah wa alf.

Susunannya boleh dimulai dari alf terlebih dahulu, atau diakhiri dengan arba‘in, tetapi tidak sebagaimana yang beliau ucapkan.

Kedua, terdapat setidaknya enam kesalahan dalam pembacaan teks. Padahal, sekali lagi, beliau hanya membacakan teks yang sudah tersedia. Enam kekeliruan tersebut terdiri atas empat kesalahan harakat dan dua kesalahan lafal.

Mari kita mulai dari kesalahan harakat.
Pertama, saat menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah bersungguh-sungguh, beliau membaca bi badzlil was‘i (durasi 2:02:35).

Padahal, hampir semua santri yang pernah mengaji shorof dan usul fikih bab ijtihad mengetahui bahwa bentuk yang tepat adalah badzlul wus‘i, sebuah frasa yang sangat populer dalam literatur usul fikih ketika mendefinisikan ijtihad.

Kedua, ketika menjelaskan dua tugas pemimpin yang diberikan Allah, beliau membaca wa mulkuhum azmatul ibrom wan naqdl (durasi 2:05:25). Pada bagian ini terdapat dua kesalahan sekaligus. A) seharusnya berbunyi wa mallakahum, bukan mulkuhum, baik karena alasan makna maupun untuk menjaga keselarasan dengan struktur jumlah fi‘liyyah sebelumnya, yaitu wakhtaro. B) beliau membaca azmat, padahal bentuk yang benar adalah azimmat—jamak dari zimam—yang justru lazim digunakan dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan. Kesalahan seperti ini, menurut saya, cukup menunjukkan kualitas penguasaan teks yang sebenarnya.

Ketiga, ketika menyebut keyakinan kaum Majusi bahwa kezaliman tidak dibenarkan dalam agama mereka, beliau membaca jaizun (durasi 2:07:55). Padahal, yang tepat adalah jaizan, karena berfungsi sebagai maf‘ul tsani dari kata kerja yaro.

Keempat, saat mengutip kisah Nabi Dawud yang dilarang mencela para raja non-Arab (‘ajam), beliau membaca an anhi (durasi 2:08:11). Secara sharaf, bentuk tersebut kurang tepat. Seharusnya dibaca aninha, yang berasal dari fi‘il mujarrad naha–yanha, bukan dari bentuk mazid anha–yunhi.

Adapun dari sisi lafal, saya juga menemukan dua kekeliruan.

Pertama, beliau membaca li fadh lil ‘ibad (durasi 2:05:18). Saya bahkan sempat mengernyit beberapa kali karena tidak memahami maksud frasa tersebut. Setelah membuka kembali kitab Nasihatul Muluk, ternyata yang benar adalah li hifzhil ‘ibad.

Kedua, beliau membaca “bis sawiyyah” (durasi 2:07:55). Lagi-lagi saya dibuat bingung dengan lafal tersebut, hingga akhirnya menyadari selepas membuka Nasihatul Muluk bahwa yang dimaksud sesungguhnya adalah al-umur al-sirriyyah.

Demikian beberapa catatan yang saya temukan dari pidato penutupan Munas-Konbes tersebut. Menurut saya, kekeliruan-kekeliruan semacam ini tidak seharusnya muncul dari seorang Rais Aam PBNU, terlebih ketika yang dibaca hanyalah sebuah teks yang telah tersedia.

Rais Aam yang plagiat, tidak tahu pasang harkat, dan punya riwayat sebagai penebar pertengkaran di tubuh NU, tidak layak lagi jadi Rais Aam.

Salam Amar Ma’ruf Nahi Munkar

HRM Khalilur R Abdullah Sahlawy
Warga NU, Kiai Kampung

Catatan Redaksi: Opini ini memuat pandangan dan penilaian yang disampaikan oleh narasumber pihak redaksi TelusuR.ID hanya mengunggah,jika ada pihak yang keberatan dan lain hal sepenuhnya tanggung jawab dari narasumber. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan untuk memenuhi prinsip keberimbangan.

JOMBANG, TelusuR.id — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jombang berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas wilayah yang selama ini meresahkan masyarakat. Komplotan ini dikenal sangat terorganisir dan memiliki modus operandi yang spesifik saat melancarkan aksinya.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, melalui Kasatreskrim AKP Magribi Agus Saputra, mengungkapkan bahwa komplotan ini sengaja mengincar sepeda motor milik warga yang diparkir di area hiburan rakyat. Lokasi keramaian dinilai menjadi tempat paling strategis bagi para pelaku untuk mengecoh korban dan petugas.

Pengungkapan kasus besar ini bermula dari adanya laporan pengaduan mengenai hilangnya satu unit sepeda motor Honda Beat milik Nuril Kurniawan. Korban kehilangan kendaraannya saat tengah asyik menikmati hiburan masyarakat di Dusun Made, Desa Waru, Kecamatan Kudu, pada Rabu (10/6/2026) menjelang tengah malam.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di lapangan. Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan empat orang tersangka yang berbagi peran dalam jaringan kriminal ini.

Keempat tersangka yang diringkus memiliki latar belakang wilayah asal yang berbeda. Mereka adalah YP (38), AA alias Kodok (32), dan AS alias Budi Gopel (37) yang merupakan warga Kota Mojokerto, serta WBS alias Jepang (37) warga Tulungagung yang selama ini berdomisili di Bandarkedungmulyo, Jombang.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Jombang pada Selasa (30/6/2026), AKP Magribi Agus Saputra membeberkan cara kerja komplotan ini. Sebelum beraksi, para pelaku ternyata terlebih dahulu berburu informasi mengenai jadwal kegiatan keramaian di pelosok desa.

“Mereka sengaja mencari informasi titik-titik lokasi pertunjukan orkes melayu, cek sound, hingga acara hiburan rakyat lainnya yang dipadati oleh pengunjung lokal,” jelas AKP Magribi di hadapan awak media.

Setelah menentukan target lokasi, komplotan ini kemudian melakukan survei lapangan untuk memetakan posisi kendaraan yang minim pengawasan. Saat situasi dirasa aman dan konsentrasi massa terpecah oleh bisingnya musik hiburan, eksekutor utama langsung bergerak mendekati sasaran.

Modus eksekusinya terbilang cepat menggunakan peralatan mekanik berupa kunci letter T untuk merusak rumah kunci motor. Sementara sang eksekutor beraksi, tiga rekan lainnya berdiri menyebar di sekitar lokasi guna mengawasi keadaan agar perbuatan mereka tidak dicurigai warga.

Pelarian komplotan ini akhirnya terhenti pada Minggu (14/6/2026) saat polisi melakukan penyergapan di dua lokasi hiburan berbeda. Dua tersangka ditangkap basah saat sedang mengintai motor di sela-sela acara sound horeg di Desa Bandung, Kecamatan Diwek.

Sedangkan dua tersangka lainnya diringkus tanpa perlawanan oleh petugas saat sedang membaur di tengah kerumunan penonton pertunjukan Orkes Elsamba. Konser dangdut tersebut kala itu sedang berlangsung di Lapangan Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti krusial untuk proses pembuktian di pengadilan. Barang bukti tersebut meliputi satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban pertama, set alat kunci letter T, serta satu unit motor yang kerap digunakan pelaku sebagai sarana operasional.

Hasil pengembangan penyidikan mengungkap fakta mengejutkan bahwa komplotan ini telah beraksi sedikitnya di 14 TKP berbeda di wilayah hukum Jombang. Sebaran aksi mereka meliputi Kecamatan Diwek, Tembelang, Ngoro, Bareng, Mojowarno, Mojoagung, Sumobito, Megaluh, hingga Jogoroto.

Hingga saat ini, penyidik Satreskrim telah berhasil merampungkan pemberkasan untuk sembilan kasus yang didukung alat bukti kuat. Sementara untuk lima TKP sisa lainnya, pihak kepolisian menegaskan masih terus melakukan pendalaman dan pencarian barang bukti tambahan.

Atas perbuatannya, keempat paruh baya ini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat menggunakan Pasal 477 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Komplotan pencuri spesialis keramaian ini terancam hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sebagai bentuk transparansi pelayanan, dalam kesempatan konferensi pers tersebut, AKP Magribi juga langsung menyerahkan kembali motor Honda Beat yang sempat dicuri kepada pemiliknya, Nuril Kurniawan, warga Desa Pacarpeluk, Megaluh, yang menyampaikan apresiasi mendalam atas gerak cepat jajaran Polres Jombang.

Kelila, Papua,TelusuR.ID — Membangun kedekatan dengan masyarakat tidak selalu dilakukan melalui kegiatan besar. Bagi personel Pos Kelila Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 645/Gardatama Yudha, silaturahmi langsung ke rumah tokoh adat dan aparat kampung menjadi cara sederhana untuk merawat kepercayaan sekaligus memperkuat hubungan dengan warga.

Komandan Pos (Danpos) Kelila, Letda Inf Danang Prasetyo, bersama 10 personel Pos Kelila melaksanakan kegiatan anjangsana pada Selasa (30/6/2026). Mereka mengunjungi kediaman Kepala Suku Kelila, Walinggen Kogoya, serta Lurah Kelila, Rondi Pagawa.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kegiatan teritorial Satgas untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi dengan para tokoh yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Letda Danang juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada Kepala Suku Walinggen Kogoya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus penghormatan kepada tokoh adat yang selama ini menjadi mitra TNI dalam menjaga situasi yang kondusif di wilayah Kelila.

Walinggen Kogoya menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan personel Satgas.

“Kami berterima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Bapak-bapak TNI Pos Kelila. Semoga TNI selalu dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi serupa disampaikan Lurah Kelila, Rondi Pagawa. Menurut dia, kehadiran personel Satgas tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mempererat hubungan emosional dengan masyarakat.

“Anjangsana seperti ini membuat kami merasa aman dan diperhatikan. Hubungan TNI dengan masyarakat di Kelila sudah seperti keluarga,” kata Rondi.

Sementara itu, Letda Inf Danang Prasetyo menegaskan bahwa komunikasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat akan terus menjadi bagian dari tugas Satgas di wilayah perbatasan.

“Tokoh adat dan tokoh masyarakat merupakan panutan bagi warga. Dengan komunikasi yang baik dan kerja sama yang terus terjalin, kita dapat bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, serta memperkuat persatuan di wilayah ini,” ujar Danang.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Bagi Satgas Yonif 645/Gardatama Yudha, pendekatan yang mengedepankan dialog dan kebersamaan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat di wilayah perbatasan Papua.

Wonogiri,TelusuR.ID – Koramil 20/Kismantoro Kodim 0728/Wonogiri menggelar patroli malam bersama personel Linmas Kecamatan dan Banser pada Senin (29/6/2026) mulai pukul 19.30 WIB. Patroli gabungan tersebut menyisir sejumlah wilayah di Kecamatan Kismantoro sebagai langkah antisipatif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Patroli dipimpin Serma Puryanto dengan melibatkan personel gabungan dari TNI, Linmas, dan Banser. Kehadiran tiga unsur ini menjadi wujud sinergi aparat dan komponen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan rasa tenang bagi warga.

Selama patroli berlangsung, tim menyambangi sejumlah titik yang dinilai rawan serta lokasi-lokasi yang masih menjadi pusat aktivitas warga pada malam hari. Selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, meningkatkan kewaspadaan, dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga memperkuat komunikasi antara aparat dengan masyarakat. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu mencegah munculnya potensi gangguan kamtibmas sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap upaya pengamanan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hingga patroli berakhir, situasi di seluruh wilayah Kecamatan Kismantoro dilaporkan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Koramil 20/Kismantoro memastikan patroli gabungan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.(Agus Kemplu)

Jombang,TelusuR.ID – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Kanit Binmas Polsek Kudu Polres Jombang, Aiptu Edi Susanto, melaksanakan kegiatan monitoring dan pengecekan tanaman jagung milik petani di wilayah desa binaannya, Minggu (14/06/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk pendampingan dan dukungan Polri kepada masyarakat, khususnya para petani, agar tanaman jagung yang dibudidayakan dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang optimal. Dalam kesempatan itu, Aiptu Edi Susanto juga berdialog langsung dengan para petani untuk mengetahui perkembangan tanaman, kendala yang dihadapi selama proses budidaya, serta memberikan motivasi agar tetap semangat dalam mengelola lahan pertanian.

Melalui kegiatan monitoring yang dilakukan secara rutin, diharapkan produktivitas pertanian di wilayah Kecamatan Kudu terus meningkat sehingga mampu mendukung ketersediaan pangan serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR melalui Kapolsek Kudu AKP Imam Subekti menyampaikan bahwa Kanit Binmas bersama Bhabinkamtibmas akan terus berperan aktif mendampingi masyarakat, khususnya para petani, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkomitmen mendukung program strategis pemerintah, salah satunya melalui pendampingan kepada para petani agar hasil pertanian semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar AKP Imam Subekti.

Dengan terjalinnya sinergi yang baik antara Polri, pemerintah desa, dan para petani, diharapkan program ketahanan pangan dapat berjalan secara optimal, sehingga mampu mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang.