JAKARTA, TELUSUR.ID – Media sosial belakangan ini dihebohkan dengan kabar burung yang menyebut bahwa masyarakat, terutama orang tua siswa, dilarang keras mengunggah foto menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Isu liar ini bahkan mencatut ancaman pidana menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi siapa saja yang nekat mempostingnya.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil sikap tegas. Lembaga ini memastikan bahwa kabar mengenai ancaman pidana atau larangan membagikan konten terkait menu makanan di sekolah adalah informasi menyesatkan alias hoaks yang tidak berdasar.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi langsung untuk menenangkan publik. Ia memastikan narasi yang menyebut BGN akan memidanakan warga sama sekali tidak pernah keluar dari mulutnya maupun menjadi kebijakan resmi lembaga yang ia pimpin.

Dadan menilai informasi miring tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup serius di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia merasa perlu segera meluruskan benang kusut ini agar partisipasi publik dalam mengawal program pemerintah tidak terhambat oleh rasa takut.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta dikutip Telusur.id Selasa (3/3/2026).

Alih-alih merasa terganggu, ia justru melihat tren ini sebagai bentuk transparansi yang luar biasa.

Menurut Dadan, setiap unggahan foto atau video dari orang tua siswa di berbagai penjuru daerah justru menjadi “mata dan telinga” tambahan bagi pemerintah pusat. Media sosial dianggap sebagai kanal tercepat untuk memantau apakah program ini berjalan sesuai rencana di lapangan.

Dokumentasi dari masyarakat dinilai sangat membantu BGN pusat dalam melakukan monitoring kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari unggahan tersebut, tim pusat bisa melihat langsung kondisi nyata makanan yang sampai ke tangan anak-anak didik.

Bagi BGN, transparansi publik merupakan elemen krusial untuk menjaga standar mutu program. Jika ada menu yang dirasa kurang layak atau tidak sesuai standar gizi, unggahan warga di media sosial akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk perbaikan ke depannya,” tegas Dadan dengan nada optimis.

Ia kembali menekankan bahwa dirinya tidak pernah melontarkan ancaman pemidanaan terhadap orang tua siswa maupun pihak mana pun. Dadan menyayangkan adanya potongan informasi yang dipelintir oleh pihak tidak bertanggung jawab hingga memicu ketakutan massal.

Masyarakat pun diimbau untuk lebih kritis dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak memiliki sumber jelas. BGN berkomitmen untuk tetap terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi keberhasilan program gizi nasional ini.

“Jadi saya pribadi tidak pernah bicara seperti itu. Tidak ada kebijakan BGN yang melarang masyarakat memposting menu MBG,” pungkas Dadan, menutup polemik yang sempat memanas di jagat maya tersebut.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Suasana khidmat dan penuh keberkahan menyelimuti Masjid Agung Baitul Mukminin, Kabupaten Jombang, pada Selasa (3/3/2026) pagi.

Pemerintah Kabupaten Jombang bersinergi dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur, BAZNAS Kabupaten Jombang, serta AFCO Group menggelar acara Santunan 1.000 Anak Yatim sekaligus peluncuran resmi (Kick Off) Gerakan Jombang Berinfaq.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., didampingi Wakil Bupati Salmanudin S.Ag., M.Pd., serta jajaran Forkopimda. Turut hadir Ketua BAZNAS Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si., Ketua BAZNAS Jombang Veri Rifdian Virdani, S.Sos., dan para Kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi lintas sektor yang berhasil menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim. Sebanyak 1.000 anak yatim yang hadir menerima bantuan berupa tas sekolah, perlengkapan alat tulis, serta uang saku untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka.

Bupati menegaskan bahwa Gerakan Jombang Berinfaq merupakan sebuah ikhtiar moral untuk membangun kesadaran kolektif. Menurutnya, persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat tidak bisa hanya bertumpu pada pundak pemerintah sendirian, melainkan butuh keterlibatan aktif dari semua pihak.

“Gerakan Jombang Berinfaq adalah ikhtiar moral kita bersama. Menyelesaikan persoalan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif. Kita ingin masyarakat Jombang semakin terbiasa berbagi demi kemaslahatan umat,” tutur Bupati Warsubi di hadapan para undangan.

Lebih lanjut, Warsubi menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana umat. Ia berharap BAZNAS dapat menjaga amanah dengan prinsip tata kelola yang akuntabel, aman secara syar’i, serta aman secara regulasi guna mewujudkan visi besar pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Beliau meyakini bahwa semangat berbagi ini akan menjadi pondasi kuat bagi stabilitas sosial di wilayahnya. “Insyaallah, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari ikhtiar besar kita dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua,” tambahnya dengan optimis.

Bupati kemudian menutup sambutannya dengan doa agar kegiatan santunan ini membawa keberkahan bagi para donatur. Ia berharap seluruh kontribusi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta seperti AFCO Group, dapat tercatat sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

Ketua BAZNAS Jombang, Veri Rifdian Virdani, S.Sos., menambahkan bahwa kegiatan ini adalah bukti komitmen lembaga dalam menjaga amanah muzakki. Ia merinci berbagai program strategis BAZNAS yang membutuhkan sinergi berkelanjutan dengan Pemkab Jombang demi menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Jatim, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, memberikan motivasi emosional kepada anak-anak yatim dengan mengisahkan teladan Rasulullah SAW. Ia berpesan agar keterbatasan status yatim tidak mematahkan semangat mereka untuk menjadi pemimpin besar dan orang hebat di masa depan.

Acara ditutup dengan lantunan sholawat yang bergema saat penyerahan santunan secara simbolis dilakukan. Bupati Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, bersama pimpinan BAZNAS dan perwakilan AFCO Group tampak akrab menyapa dan menyerahkan bantuan langsung kepada anak-anak yang tampak antusias.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang secara resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Momentum yang berlangsung di Ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (3/3/2026) pagi ini, menjadi tonggak penguatan aspek legalitas dalam setiap kebijakan publik di wilayah tersebut.

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, Agenda ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Gus Salmanudin, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah dan para Kasi Kejari Jombang, yang menunjukkan soliditas antar-lembaga dalam mengawal pembangunan daerah.

Bupati Warsubi menegaskan bahwa pembaruan kerja sama ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan manifestasi konkret dalam mewujudkan good governance yang bersih dan transparan. Dukungan hukum dari korps Adhyaksa dipandang sebagai instrumen vital untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan di atas koridor regulasi yang ketat dan bebas dari penyimpangan.

“Dukungan hukum dari Kejaksaan menjadi kebutuhan mendasar agar setiap kebijakan pembangunan di Jombang tetap akuntabel. Kami memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga aset daerah serta memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara tepat guna sesuai aturan yang berlaku,” tegas Bupati Warsubi dalam sambutannya yang lugas.

Lebih jauh, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan pendampingan hukum ini sebagai sarana mitigasi risiko sejak dini. Dengan adanya payung hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), para birokrat diharapkan mampu bekerja secara profesional dan lebih berani dalam mengambil keputusan strategis tanpa adanya keraguan administratif yang menghambat layanan publik.

Senada dengan visi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, mengapresiasi harmonisasi yang telah terbangun. Ia menekankan bahwa peran Bidang Datun saat ini lebih difokuskan pada fungsi preventif (pencegahan) dan pemberian pendapat hukum (legal opinion) yang komprehensif guna membentengi pemerintah daerah dari potensi sengketa hukum di masa depan.

“Kami mengedepankan aspek pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan. Kejari Jombang melalui JPN sangat terbuka untuk ruang diskusi dan konsultasi sejak tahap perencanaan, sehingga potensi permasalahan hukum yang berat dapat diantisipasi secara dini,” jelas Dyah Ambarwati dengan persuasif.

Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mengakselerasi visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.” Melalui sinergi yang makin intensif antara aparat penegak hukum dan eksekutif, pembangunan infrastruktur maupun program sosial di Kabupaten Jombang diharapkan dapat melaju tanpa hambatan legalitas yang berarti.

Wonogiri, TelusuR.ID – Sebagai wujud tanggung jawab selain untuk menciptakan keberasamaan di arena TMMD, Sebagai Perwira Pengawas TMMD, harus selalu ikut turun ke sejumlah lokasi sasaran fisik TMMD yang tengah dikerjakan anggota Satgas dan warga.

Perwira pengawas TMMD 127 Kodim 0728/Wonogiri yang satu ini, yakni Lettu Inf Agung Suwarno, tidak hanya ingin sekedar lewat menjalani tugas, Selasa (3/3/2026).

Lettu Inf Agung yang kesehariannya menjabat sebagai Danramil 07/Tirtomoyo itu, sering turun langasung ke lokasi sasaran TMMD dalam rangka mengawasi satgas TMMD yang sedang bertugas dan ingin selalu dekat dengan rakyat, menjalin komunikasi dan silahturahmi dengan rakyat.

Disetiap kesempatan dia turun ke lokasi sejumlah sasaran fisik dikunjungi, termasuk ke lokasi pembangunan RTLH milik Sarikem.

“Ini sebentar lagi ibu akan memiliki rumah yang layak sudah tidak bocor lagi kalau hujan,” pesan Lettu Agung kepada ibu Sarikem warga Dusun Golo, Desa Kembang.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Keberhasilan sebuah program besar seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0728/Wonogiri tidak hanya ditentukan oleh mereka yang memegang cangkul dan mengaduk semen di lapangan. Di balik deru mesin molen dan kokohnya talud yang berdiri, ada peran vital administrasi yang memastikan seluruh roda kegiatan tetap berputar pada jalurnya.

Adalah Serka Eko Haryanto, sosok pendiam namun cekatan yang menjadi salah satu “mesin” penting di balik layar. Pada Selasa (3/3/2026), di saat rekan-rekannya berjibaku dengan material bangunan di Desa Kembang, Serka Eko tampak fokus di depan Skatsel, menyusun laporan progres dan dokumen administrasi lainnya.

Dalam kesehariannya, Serka Eko merupakan Bintara Administrasi Staf Teritorial Kodim 0728/Wonogiri yang membantu tugas dari Bintara Tinggi Bhakti TNI. Pengalamannya di bidang teritorial menjadikannya sosok yang paling tepat untuk mengemban tugas sebagai Bintarq administrasi TMMD Reguler ke-127.

Bagi Serka Eko, setiap angka dan huruf yang ia ketik memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan oleh Dansatgas.

“Pekerjaan di staf mungkin tidak terlihat langsung oleh warga di lokasi pengecoran, tapi akurasi data adalah kunci. Jika administrasi tertib, maka dukungan logistik dan operasional untuk rekan-rekan di lapangan akan lancar. Ini adalah bentuk pengabdian saya untuk kesuksesan TMMD di Desa Kembang,” ujar Serka Eko.

Dedikasi Serka Eko mendapat pengakuan langsung dari Dansatgas TMMD Reguler ke-127, Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan. Menurut beliau, kelancaran administrasi merupakan cermin dari profesionalisme prajurit dalam menjalankan amanah negara.

“Pasukan di lapangan adalah ototnya, dan administrasi seperti Serka Eko adalah sarafnya. Tanpa data yang valid dan laporan yang tertib, kita tidak bisa mengukur keberhasilan program. Saya sangat mengapresiasi kinerja staf teritorial yang bekerja tak kenal waktu di balik layar,” tegas Letkol Inf Ivan sapaan akrabnya.

Hingga memasuki pekan ketiga, sinergi antara tim lapangan dan tim administrasi Kodim 0728/Wonogiri terbukti solid. Berkat ketelitian Serka Eko dan tim operasional, seluruh tahapan TMMD di Desa Kembang dapat terdokumentasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggegerkan publik dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah pada awal pekan ini.

Langkah senyap lembaga antirasuah tersebut menyasar pejabat publik di wilayah Pekalongan dalam sebuah operasi penyelidikan tertutup.

Kabar mengenai penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak internal KPK pada Selasa (3/3) pagi. Operasi ini menjadi bukti bahwa tim penindak KPK terus bergerak aktif dalam memantau dugaan tindak pidana korupsi di daerah-daerah strategis.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan tersebut dan mengungkapkan identitas salah satu pihak yang terjaring. “Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya bupati,” ujar Budi saat dikonfirmasi awak media dikutip Telusur.id

Informasi mengenai tertangkapnya orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan ini langsung menjadi sorotan nasional. Hingga saat ini, tim penyidik masih melakukan pengembangan di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan terkait transaksi yang diduga melanggar hukum.

Setelah dilakukan pengamanan di lokasi, para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut tidak menetap lama di Jawa Tengah. Petugas langsung membawa mereka menuju gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Tim kemudian membawa para pihak tersebut ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik,” lanjut Budi Prasetyo. Langkah ini diambil guna mempercepat proses klarifikasi dan penggalian keterangan dari mereka yang diduga terlibat.

Meski demikian, pihak KPK masih menutup rapat detail kasus yang menjerat sang bupati dan rekan-rekannya. Belum ada keterangan resmi mengenai nominal uang yang diamankan maupun konstruksi perkara secara mendalam terkait kasus korupsi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, status hukum dari para pihak yang diamankan masih sebagai terperiksa. Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin (2/3/2026) sore. Di tengah suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar tasyakuran besar atas keberhasilan meraih Penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup (BPLH) RI.

Prestasi ini bukan main-main. Kabupaten Jombang sukses melesat ke peringkat 16 terbaik nasional dari 35 penerima sertifikat penghargaan menuju Kota/Kabupaten Bersih. Dengan nilai capaian mencapai 65,47%, Jombang dinilai unggul dalam performa sistem pengelolaan sampah, kebijakan anggaran, hingga infrastruktur yang mumpuni sepanjang tahun lalu.

Acara tasyakuran ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi (Abah Warsubi), Wakil Bupati Salmanudin, Ketua TP PKK Ibu Yuliati Nugrahani, serta jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah. Kehadiran para pejabat teras ini menjadi bentuk penghormatan atas kerja keras seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan kota santri tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa trofi dan sertifikat dari pusat hanyalah simbol. Esensi utamanya adalah kolaborasi nyata yang melibatkan lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, perangkat daerah, hingga kader lingkungan yang bergerak di akar rumput tanpa kenal lelah.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata sinergi kita semua. Saya menyampaikan maturnuwun sanget kepada para kader lingkungan, tenaga kebersihan, serta seluruh masyarakat yang telah berjibaku mengelola sampah dari hulu hingga ke hilir,” ujar Abah Warsubi dengan nada bangga dikutip Telusur.id, Selasa (3/3/2026).

Namun, suasana pendopo yang semula formal berubah menjadi penuh haru saat Abah Warsubi mengumumkan sebuah kejutan besar. Sebagai bentuk apresiasi tertinggi, sang Bupati mengumumkan hadiah ibadah umrah bagi para petugas kebersihan yang selama ini menjadi ujung tombak di lapangan.

Tak tanggung-tanggung, lima orang anggota Satgas Penanganan, Pengelolaan, dan TPA Sampah—atau yang akrab disapa Pasukan Kuning—akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Hadiah ini sontak disambut isak tangis bahagia dan tepuk tangan meriah dari para petugas yang hadir di lokasi.

Mekanisme pemilihan penerima hadiah tersebut akan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk diundi secara transparan. Tercatat ada 459 anggota satgas yang berpeluang mendapatkan kesempatan emas untuk bersujud di depan Ka’bah tersebut.

“Keringat dan dedikasi panjenengan semua adalah kunci di balik bersihnya Jombang. Hadiah umrah ini adalah bentuk rasa syukur dan apresiasi kami atas kerja keras para pahlawan kebersihan di lapangan,” tambah Abah Warsubi yang tampak emosional melihat antusiasme para petugas.

Tak hanya soal seremoni, Bupati juga memanfaatkan momentum ini untuk mensosialisasikan Surat Edaran Program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kebijakan baru ini mewajibkan seluruh instansi dan sekolah melakukan gerakan kerja bakti rutin setiap hari Selasa dan Jumat guna menjaga konsistensi prestasi.

Suasana tasyakuran semakin sejuk dengan siraman rohani dari dai kondang KH. Nur Hadi atau Mbah Bolong. Dalam ceramahnya, Mbah Bolong mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, terutama di bulan Ramadan yang suci ini.

Acara ditutup dengan prosesi potong tumpeng dan doa bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan momen buka puasa bersama yang hangat antara pejabat, petugas kebersihan, serta para pegiat lingkungan se-Kabupaten Jombang. Sebuah potret harmoni yang menunjukkan bahwa di mata pemimpin, jasa penyapu jalan setara dengan prestasi nasional.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Misi Dagang dan Investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan DKI Jakarta di Ballroom Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Senin (2/3). Agenda strategis tahun 2026 ini berhasil mencatatkan total komitmen transaksi final yang fantastis senilai Rp5.744.955.800.000.

Pencapaian ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan Misi Dagang Jawa Timur, baik di level nasional maupun internasional. Angka tersebut melampaui jauh hasil Misi Dagang Jatim-Jakarta pada 2021 silam yang sebesar Rp750,44 miliar, sekaligus membuktikan penguatan sinergi ekonomi dua provinsi penyumbang PDB terbesar di Indonesia.

Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa dari total transaksi tersebut, Jawa Timur mencatatkan penjualan ke Jakarta sebesar Rp5,61 triliun, sementara pembelian dari Jakarta mencapai Rp129,6 miliar. Komoditas unggulan Jatim yang mendominasi pasar Jakarta antara lain daging unggas, telur ayam, produk perikanan, gula, hingga produk fashion dan tekstil.

“Sampai saat ditutup pukul 17.00 WIB, komitmen transaksinya tembus Rp5,7 triliun. Di antara 50 perjalanan misi dagang kami, ini adalah yang tertinggi dari seluruh transaksi yang pernah kita capai,” ujar Khofifah dengan optimis saat memberikan keterangan pers dikutil Telusur.id.

Khofifah menegaskan bahwa Jakarta merupakan mitra strategis sekaligus pintu masuk pasar yang lebih luas. Sinergi antara Jatim dan DKI Jakarta diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengingat Jatim merupakan kontributor 25,29 persen terhadap PDRB Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten melampaui angka nasional.

Misi dagang ini dirancang dengan skema Government to Business (G2B) dan Business to Business (B2B). Tujuannya adalah memfasilitasi pertemuan langsung antara penjual asal Jatim dengan pembeli potensial di Jakarta untuk memperpendek rantai pasokan dan menekan biaya logistik antarwilayah.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan 10 transaksi tertinggi, termasuk komitmen Asosiasi Pelaku Usaha Peternakan Jatim senilai Rp2,64 triliun per tahun. Selain itu, kerja sama diperkuat melalui MoU antara KADIN, HIPMI, IWAPI, hingga GEKRAFS dari kedua provinsi untuk kolaborasi jangka panjang.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menyambut positif kolaborasi ini dan menyebutnya sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas stok pangan dan barang. Menurutnya, kerja sama ini sangat krusial terutama dalam menghadapi momentum Ramadan guna memberikan manfaat bagi warga di kedua wilayah.

Secara makro, Jawa Timur menunjukkan performa ekonomi yang solid pada 2025 dengan surplus neraca perdagangan mencapai Rp167,53 triliun. Keberhasilan misi dagang ini diharapkan terus menjaga tren positif tersebut, terutama pada sektor industri pengolahan dan perdagangan yang menjadi motor utama ekonomi Jatim.

Gubernur Khofifah juga mempromosikan Jatim sebagai lumbung pangan nasional, khususnya untuk komoditas telur dan daging ayam yang produksinya tertinggi di Indonesia. Ia mengajak para pelaku usaha Jakarta untuk terus mempercayakan pemenuhan kebutuhan pangan mereka kepada produsen asal Jawa Timur.

Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Jatim, jajaran Kepala Perangkat Daerah dari kedua provinsi, serta pimpinan instansi vertikal. Penutupan misi dagang ini menandai babak baru penguatan arus perdagangan domestik dalam rangka kemandirian ekonomi nasional menghadapi tantangan global.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Serikat Pekerja Informal, Migran, dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) menyatakan sikap tegas dengan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah darurat.

Hal ini dilakukan guna melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah dari imbas konflik bersenjata yang kian memanas.

Ketua Umum SP IMPPI, William Yani Wea, menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Situasi saat ini dinilai sangat mencekam menyusul aksi saling serang udara antara Iran dan Israel yang turut melibatkan dukungan Amerika Serikat.

Sosok yang akrab disapa Willy ini menegaskan bahwa PMI bukan sekadar penyumbang devisa bagi negara, melainkan warga negara yang keselamatannya dijamin penuh oleh konstitusi. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif dan baru bertindak setelah ada korban jiwa.

“Negara tidak boleh menunggu korban jatuh baru bergerak. Keselamatan mereka adalah prioritas utama yang harus dijaga tanpa kompromi,” tegas Willy dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (2/3/2026) dikutip Telusur.id.

Kandidat Doktor dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah tanggap proaktif. Salah satu poin utamanya adalah aktivasi protokol evakuasi nasional melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di wilayah terdampak.

Selain evakuasi, Willy menekankan pentingnya pendataan secara real-time serta transparansi informasi kepada keluarga PMI di tanah air. Hal ini diperlukan agar para keluarga tidak dirundung kecemasan di tengah ketidakpastian situasi keamanan di luar negeri.

Pihaknya juga menuntut jaminan perlindungan hak dan upah bagi para pekerja migran. SP IMPPI menginstruksikan pemerintah untuk mencegah terjadinya penelantaran oleh majikan serta melakukan koordinasi cepat dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Willy menambahkan bahwa dalam situasi perang, pekerja migran merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi risiko fisik maupun psikologis. Menurutnya, keterlambatan respons dari pihak berwenang dapat berakibat fatal bagi ribuan nyawa warga negara Indonesia.

Sebagai pemerhati kebijakan publik, Willy mengingatkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melindungi PMI adalah ujian nyata bagi keberanian dan kehadiran negara. Ia menilai, kelambatan bertindak bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian negara terhadap rakyatnya sendiri.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah PMI di Timur Tengah saat ini diperkirakan mencapai satu juta orang. Mereka tersebar di berbagai negara seperti UEA, Bahrain, Qatar, Kuwait, Mesir, Oman, Siprus, Yordania, dengan konsentrasi massa terbanyak berada di Arab Saudi.

Menutup pernyataannya, putra dari tokoh buruh internasional Jacob Nuwa Wea ini menegaskan bahwa SP IMPPI akan terus mengawal kebijakan ini hingga ada langkah konkret. “Negara harus hadir sekarang juga, kami tidak ingin evakuasi baru dilakukan setelah tragedi terjadi,” pungkasnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan terhadap sejumlah menara telekomunikasi atau tower BTS yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Operasi penertiban administrasi dan pengawasan bangunan ini mulai dilaksanakan serentak pada Senin (2/3/2026).

Langkah drastis ini diambil setelah ditemukan fakta mencengangkan terkait legalitas infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut. Dari total 314 tower BTS yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Jombang, tercatat hanya 9 menara yang telah mengantongi dokumen SLF secara resmi.

Data tersebut menjadi landasan kuat bagi otoritas setempat untuk menggelar operasi skala besar terhadap ratusan menara lainnya. Pemerintah menilai, keberadaan menara tanpa izin tersebut telah melanggar ketentuan perizinan dan standar keamanan bangunan yang berlaku di daerah.

Operasi penyegelan ini dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Drs. Purwanto, M.KP. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melibatkan lintas instansi seperti Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas PUPR, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Asisten I Setdakab Jombang, Purwanto, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk penegakan supremasi aturan sekaligus fungsi pembinaan kepada para pemilik menara. Ia menekankan bahwa aspek keselamatan masyarakat dan kepatuhan regulasi adalah prioritas utama pemerintah daerah.

“Hari ini kami melakukan penyegelan di enam titik sebagai tahap awal dan akan terus dilakukan secara bertahap,” ujar Purwanto di sela-sela operasi.

Ia menegaskan bahwa penertiban tidak akan berhenti sampai seluruh pemilik tower memenuhi persyaratan administrasi sesuai hukum.

Lebih lanjut, Purwanto mengimbau para pengusaha telekomunikasi untuk segera melengkapi dokumen SLF mereka. Menurutnya, sertifikat tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bukti vital bahwa bangunan tersebut telah memenuhi standar kelayakan fungsi dan keamanan konstruksi bagi lingkungan sekitar.

Dalam prosesnya, petugas Satpol PP memasang tanda segel dan garis pengamanan di lokasi menara yang belum memiliki izin lengkap. Petugas memastikan jalannya penyegelan berlangsung tertib dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas warga maupun ketertiban umum di area terdampak.

Keterlibatan dinas teknis seperti PUPR bertujuan untuk memverifikasi kelayakan teknis bangunan, sementara DPMPTSP fokus pada penelusuran dokumen perizinan. Di sisi lain, Dinas Kominfo memastikan agar layanan komunikasi publik tetap terjaga meski proses legalitas sedang diperketat.

Pemkab Jombang menegaskan bahwa penertiban massal ini sama sekali tidak bertujuan untuk menghambat iklim investasi di daerah. Sebaliknya, langkah ini justru dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang tertib, aman, dan transparan.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh tower BTS di Jombang. Para pemilik menara diharapkan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat pengurusan SLF agar operasional bisnis mereka dapat kembali berjalan sesuai aturan.