JAKARTA, TELUSUR.ID – Media sosial belakangan ini dihebohkan dengan kabar burung yang menyebut bahwa masyarakat, terutama orang tua siswa, dilarang keras mengunggah foto menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu liar ini bahkan mencatut ancaman pidana menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi siapa saja yang nekat mempostingnya.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil sikap tegas. Lembaga ini memastikan bahwa kabar mengenai ancaman pidana atau larangan membagikan konten terkait menu makanan di sekolah adalah informasi menyesatkan alias hoaks yang tidak berdasar.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi langsung untuk menenangkan publik. Ia memastikan narasi yang menyebut BGN akan memidanakan warga sama sekali tidak pernah keluar dari mulutnya maupun menjadi kebijakan resmi lembaga yang ia pimpin.
Dadan menilai informasi miring tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup serius di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia merasa perlu segera meluruskan benang kusut ini agar partisipasi publik dalam mengawal program pemerintah tidak terhambat oleh rasa takut.
“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta dikutip Telusur.id Selasa (3/3/2026).
Alih-alih merasa terganggu, ia justru melihat tren ini sebagai bentuk transparansi yang luar biasa.
Menurut Dadan, setiap unggahan foto atau video dari orang tua siswa di berbagai penjuru daerah justru menjadi “mata dan telinga” tambahan bagi pemerintah pusat. Media sosial dianggap sebagai kanal tercepat untuk memantau apakah program ini berjalan sesuai rencana di lapangan.
Dokumentasi dari masyarakat dinilai sangat membantu BGN pusat dalam melakukan monitoring kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari unggahan tersebut, tim pusat bisa melihat langsung kondisi nyata makanan yang sampai ke tangan anak-anak didik.
Bagi BGN, transparansi publik merupakan elemen krusial untuk menjaga standar mutu program. Jika ada menu yang dirasa kurang layak atau tidak sesuai standar gizi, unggahan warga di media sosial akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah.
“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk perbaikan ke depannya,” tegas Dadan dengan nada optimis.
Ia kembali menekankan bahwa dirinya tidak pernah melontarkan ancaman pemidanaan terhadap orang tua siswa maupun pihak mana pun. Dadan menyayangkan adanya potongan informasi yang dipelintir oleh pihak tidak bertanggung jawab hingga memicu ketakutan massal.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih kritis dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak memiliki sumber jelas. BGN berkomitmen untuk tetap terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi keberhasilan program gizi nasional ini.
“Jadi saya pribadi tidak pernah bicara seperti itu. Tidak ada kebijakan BGN yang melarang masyarakat memposting menu MBG,” pungkas Dadan, menutup polemik yang sempat memanas di jagat maya tersebut.
