JAKARTA, TELUSUR.ID – Serikat Pekerja Informal, Migran, dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) menyatakan sikap tegas dengan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah darurat.
Hal ini dilakukan guna melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah dari imbas konflik bersenjata yang kian memanas.
Ketua Umum SP IMPPI, William Yani Wea, menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Situasi saat ini dinilai sangat mencekam menyusul aksi saling serang udara antara Iran dan Israel yang turut melibatkan dukungan Amerika Serikat.
Sosok yang akrab disapa Willy ini menegaskan bahwa PMI bukan sekadar penyumbang devisa bagi negara, melainkan warga negara yang keselamatannya dijamin penuh oleh konstitusi. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif dan baru bertindak setelah ada korban jiwa.
“Negara tidak boleh menunggu korban jatuh baru bergerak. Keselamatan mereka adalah prioritas utama yang harus dijaga tanpa kompromi,” tegas Willy dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (2/3/2026) dikutip Telusur.id.
Kandidat Doktor dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah tanggap proaktif. Salah satu poin utamanya adalah aktivasi protokol evakuasi nasional melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di wilayah terdampak.
Selain evakuasi, Willy menekankan pentingnya pendataan secara real-time serta transparansi informasi kepada keluarga PMI di tanah air. Hal ini diperlukan agar para keluarga tidak dirundung kecemasan di tengah ketidakpastian situasi keamanan di luar negeri.
Pihaknya juga menuntut jaminan perlindungan hak dan upah bagi para pekerja migran. SP IMPPI menginstruksikan pemerintah untuk mencegah terjadinya penelantaran oleh majikan serta melakukan koordinasi cepat dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Willy menambahkan bahwa dalam situasi perang, pekerja migran merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi risiko fisik maupun psikologis. Menurutnya, keterlambatan respons dari pihak berwenang dapat berakibat fatal bagi ribuan nyawa warga negara Indonesia.
Sebagai pemerhati kebijakan publik, Willy mengingatkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melindungi PMI adalah ujian nyata bagi keberanian dan kehadiran negara. Ia menilai, kelambatan bertindak bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian negara terhadap rakyatnya sendiri.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah PMI di Timur Tengah saat ini diperkirakan mencapai satu juta orang. Mereka tersebar di berbagai negara seperti UEA, Bahrain, Qatar, Kuwait, Mesir, Oman, Siprus, Yordania, dengan konsentrasi massa terbanyak berada di Arab Saudi.
Menutup pernyataannya, putra dari tokoh buruh internasional Jacob Nuwa Wea ini menegaskan bahwa SP IMPPI akan terus mengawal kebijakan ini hingga ada langkah konkret. “Negara harus hadir sekarang juga, kami tidak ingin evakuasi baru dilakukan setelah tragedi terjadi,” pungkasnya.
