JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi impor barang ilegal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus mengalami perkembangan signifikan.

Lembaga antirasuah ini kini tengah membidik keterlibatan sejumlah perusahaan jasa titipan atau forwarder lain yang diduga ikut bermain dalam praktik lancung tersebut.

Sejauh ini, penyidik telah menetapkan PT Blueray Cargo sebagai tersangka korporasi. Namun, fokus pemeriksaan kini meluas pada kemungkinan adanya pengkondisian jalur pemeriksaan barang, baik jalur hijau maupun jalur merah, yang dilakukan oleh aktor-aktor lain di luar perusahaan tersebut guna meloloskan barang impor ilegal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik sedang mendalami pola kerja para forwarder dalam mengatur “jalur aman” di pintu masuk kepabeanan.

“Dalam perkara Bea Cukai ini, salah satu forwarder yang sudah ditetapkan tersangka adalah PT Blueray. Penyidik masih terus melakukan pengembangan terhadap forwarder lain,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Telusur.id Jumat (6/3/2026).

Pendalaman ini dilakukan untuk membedah mekanisme bagaimana para importir menyelundupkan barang mereka melalui jasa forwarder. KPK mensinyalir adanya praktik setting atau pengaturan jalur pemeriksaan yang melibatkan oknum internal Bea Cukai guna mempermudah masuknya barang tanpa prosedur yang semestinya.

Informasi yang berkembang di lingkungan Gedung Merah Putih menyebutkan, terdapat tiga perusahaan lain yang kini tengah dalam radar pengawasan ketat penyidik. Nama-nama seperti PT Infinity Nusantara Ekspres, PT Benua Bintang Jaya, dan PT Fasdeli International Express santer terdengar diduga ikut terlibat dalam pusaran pengkondisian impor ilegal ini.

Budi menambahkan, sejumlah pimpinan dari perusahaan forwarder lain sebenarnya sudah mulai dipanggil untuk dimintai keterangan. Meski demikian, KPK masih menutup rapat identitas detail perusahaan mana saja yang telah diperiksa pada tahap awal ini demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Ada beberapa yang sudah dilakukan pemanggilan dan nanti pasti penyidik juga masih akan terus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya,” jelas Budi. Hal ini mengindikasikan bahwa daftar tersangka dalam kasus ini berpotensi besar untuk bertambah dalam waktu dekat.

Selain mengejar aktor intelektual dan korporasi, KPK juga intensif menelusuri aliran uang panas yang disembunyikan. Dalam penggeledahan di sebuah safe house beberapa waktu lalu, penyidik berhasil menyita uang tunai sekitar Rp5 miliar yang diduga kuat sebagai hasil dari praktik haram pengurusan kepabeanan dan cukai.

Uang tersebut ditengarai berasal dari sumber yang bercampur, baik dari urusan impor maupun sektor cukai lainnya. “Uang itu tidak hanya dari proses kepabeanan, tapi juga dari cukai yang sudah bercampur. Tentu penyidik nanti butuh melakukan pendalaman terhadap proses dari cukai itu,” ungkap Budi kepada awak media.

Sebagai langkah penguatan barang bukti, KPK juga telah menyita lima unit kendaraan roda empat dari kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta. Mobil-mobil mewah tersebut diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi dan digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dalam praktik pengurusan impor ilegal selama ini.

Tak berhenti di sana, penyidik kini tengah mengumpulkan data terkait perusahaan produk kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol, yang diduga masuk lewat jalur “belakang”. Seluruh barang bukti kendaraan kini telah diamankan di Gedung Merah Putih untuk keperluan proses hukum lebih lanjut.

SEMARANG, TELUSUR.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada momentum Ramadan 2026 berjalan efektif dan tepat sasaran. Komitmen ini ditegaskan guna menjamin kualitas asupan gizi bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Pesantren Nurul Islam di bawah Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khoirot, Kabupaten Semarang, Selasa (3/3/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan koordinasi dan pemantauan langsung di lapangan.

Khairul Hidayati, yang akrab disapa Hida, menegaskan bahwa kehadiran BGN di lingkungan pesantren merupakan strategi besar pemerintah. Tujuannya adalah memastikan layanan gizi nasional dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan tanpa terkecuali.

“Pesantren seperti Nurul Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang kuat secara spiritual sekaligus sehat secara fisik. Karena itu, kami ingin memastikan Program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para santri,” ujar Hida dalam keterangannya dikutip Telusur.id, Jumat (6/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hida memberikan apresiasi khusus terhadap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semarang Tengaran Klero. Fasilitas ini dinilai berhasil menjalankan fungsi pelayanan gizi dengan standar yang tinggi dan berdampak positif bagi warga sekitar.

Hida mencatat bahwa selama bulan suci Ramadan, penyaluran MBG mengalami penyesuaian yang sangat bermanfaat. Program ini turut disalurkan sebagai hidangan berbuka puasa bagi para santri dan warga, sehingga cakupan manfaatnya menjadi jauh lebih luas dan menyentuh sisi sosial.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik pada saat menjalankan ibadah puasa adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan program ini di lapangan.

“Program MBG bukan sekadar pemberian makanan biasa, melainkan investasi jangka panjang negara dalam menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas. Kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh unsur yayasan agar pelaksanaannya terus terjaga,” tegas Hida.

Lebih lanjut, BGN menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dalam setiap penyaluran. Hida meminta agar seluruh proses distribusi dilakukan secara tertib dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan pemerintah ini tetap terjaga dengan baik.

Kunjungan strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris dan Bupati Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan dukungan politis dan eksekutif yang solid terhadap program ketahanan gizi nasional.

Turut hadir pula unsur Forkopimcam, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Semarang, serta perangkat desa setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan agar program Makan Bergizi Gratis terus memberikan dampak nyata bagi kesehatan generasi bangsa di masa depan.

Boyolali,TelusuR.ID – Kesigapan aparat TNI dan Polri kembali terlihat saat menghadapi dampak cuaca ekstrem di wilayah Kecamatan Nogosari. Anggota Babinsa Koramil 13/Nogosari yang dipimpin Batituud Koramil 13/Nogosari Peltu Suyatno bersama personel Polsek Nogosari bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga di Dukuh Jenalas, Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Nogosari dalam beberapa waktu terakhir. Pohon berukuran cukup besar tumbang dan menimpa sebuah rumah warga hingga menyebabkan kerusakan cukup serius pada bagian atap. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa.

Mendapat laporan dari warga, Babinsa bersama personel Polsek Nogosari langsung menuju lokasi dan bergabung dengan relawan serta masyarakat setempat untuk melakukan evakuasi. Dengan semangat gotong royong, tim memotong batang dan ranting pohon menggunakan gergaji mesin serta peralatan seadanya agar tidak lagi membahayakan bangunan maupun warga sekitar.

Kehadiran aparat di tengah masyarakat tidak hanya membantu proses pembersihan, tetapi juga memberikan dukungan moril kepada pemilik rumah yang terdampak musibah.

Di sela kegiatan, Peltu Suyatno juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Kami mengimbau warga agar tetap waspada terhadap potensi bencana alam. Jika melihat pohon yang sudah rapuh atau berpotensi tumbang di sekitar permukiman, segera laporkan kepada pihak terkait agar bisa segera dilakukan langkah pencegahan,” ungkapnya.

Berkat sinergi antara TNI, Polri, relawan, dan masyarakat, proses evakuasi pohon tumbang dapat diselesaikan dengan cepat dan lancar. Saat ini lokasi kejadian telah berhasil dibersihkan dan situasi di wilayah tersebut kembali aman serta kondusif.

(Agus Kemplu)

Sragen, TelusuR.ID – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Babinsa Desa Bener Koramil 07/Ngrampal Kodim 0725/Sragen Serda Linggar turut mendampingi kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi warga lanjut usia (lansia) dalam kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dilaksanakan di Dk Pedaan RT 5 Ds Bener Kec Ngrampal, Kamis (05/03/2026).

Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan pelayanan pemeriksaanu kesehatan dari petugas kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, berat badan, hingga konsultasi kesehatan. Kehadiran Linggar bertujuan untuk memberikan dukungan serta memastikan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.

Linggar mengatakan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari upaya TNI melalui aparat kewilayahan untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung program kesehatan bagi warga. Ia juga mengimbau para lansia agar rutin memeriksakan kesehatannya sehingga kondisi kesehatan dapat terpantau dengan baik.

Selain itu, Linggar juga mengajak keluarga dan masyarakat sekitar agar turut memberikan perhatian kepada para lansia dengan menjaga pola makan, aktivitas yang sehat, serta lingkungan yang bersih dan nyaman.

Kegiatan Posbindu ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para lansia, untuk lebih peduli terhadap kesehatan sehingga tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Kehadiran Linggar pun mendapat apresiasi dari warga karena dinilai memberikan rasa aman sekaligus mempererat kedekatan antara TNI dan masyarakat.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Kebijakan tata niaga lobster nasional memasuki babak baru. Presiden RI Prabowo Subianto resmi merespons positif usulan strategis yang diajukan pengusaha nasional asal Situbondo, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL).

Langkah nyata pemerintah ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2026. Regulasi teranyar ini merupakan hasil revisi atas Permen KP No. 7 Tahun 2024 yang sebelumnya sempat menuai kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk Owner Balad Grup tersebut.

Perubahan ini bermula saat Gus Lilur mengirimkan surat elektronik (surel) langsung kepada Presiden Prabowo. Dalam pesan tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah menghentikan total ekspor BBL ke Vietnam dan beralih pada ekspor lobster hasil budidaya dengan ukuran minimal 50 gram.

“Permen KP No. 5 Tahun 2026 adalah ide murni saya yang saya tulis di surel kepada Presiden. Alhamdulillah, hal itu direspon positif oleh Bapak Presiden,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Kamis (5/3/2026) dikutip Telusur.id

Gus Lilur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas keterbukaan kepemimpinannya. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa kepala negara merupakan sosok yang sangat akomodatif terhadap ide-ide konstruktif dari pelaku usaha di lapangan.

Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Dirjen Perikanan Budidaya, Dr. Tubagus Haeru Rahayu. Pihak kementerian dinilai telah bekerja cepat mengkaji secara teknis usulan tersebut hingga berhasil menelurkan regulasi baru yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.

“Tentu ini menjadi angin segar bagi para pengusaha budidaya laut. Bukan hanya untuk Balad Grup, tapi untuk seluruh pengusaha dan nelayan agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal,” lanjut penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya tersebut.

Ia menekankan bahwa transformasi dari ekspor benih menjadi ekspor lobster dewasa (50 gram) akan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Dengan kebijakan ini, Indonesia diharapkan tidak lagi sekadar menjadi penyedia bahan baku bagi negara lain, melainkan pemain utama industri lobster.

Sejalan dengan terbitnya aturan baru ini, Gus Lilur mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperketat pengawasan di jalur-jalur laut. Ia meminta tindakan tegas tanpa kompromi untuk memberantas segala bentuk penyelundupan BBL yang merugikan negara.

Gus Lilur juga mengimbau para nelayan dan pengusaha perikanan untuk mulai berfokus pada sektor budidaya. Baginya, momentum ini adalah peluang emas untuk memperkuat posisi tawar ekspor Indonesia, khususnya ke pasar Vietnam, dengan komoditas yang lebih bernilai tinggi.

“Ini adalah momentum baik bagi seluruh stakeholder. Semua pihak harus cerdas merespon kebijakan ini. Ini adalah bagian dari sumbangsih pemikiran saya untuk bangsa,” pungkas alumni santri Denanyar Jombang tersebut menutup keterangannya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur menggelar sosialisasi Layanan Pengaduan Cepat Propam Polri bagi civitas akademika Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (Unwaha) Jombang.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja institusi kepolisian.

Bertempat di Ruang Rapat Gedung F Unwaha, agenda ini dihadiri oleh jajaran mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan. Kehadiran unsur akademisi dinilai strategis dalam mendorong terciptanya pelayanan Polri yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.

Perwakilan Bidpropam Polda Jatim, Anthonio Effan Sulaiman, dalam pemaparannya menekankan bahwa setiap bentuk pelayanan kepolisian kini telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Hal ini menjadi acuan utama bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Anthonio menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk melaporkan jika menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesadaran masyarakat untuk melapor dianggap sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memperbaiki internal kepolisian.

Ia mencontohkan beberapa layanan publik yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat, di antaranya adalah pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sektor-sektor ini menjadi perhatian utama dalam pengawasan SOP.

Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya penyimpangan atau perilaku anggota yang tidak profesional, masyarakat diminta tidak ragu untuk bersuara. Mekanisme pengaduan telah disiapkan untuk menampung setiap keluhan yang muncul di tengah warga.

Menurut Anthonio, laporan dari masyarakat merupakan instrumen penting guna menjaga profesionalitas anggota Polri. Setiap pengaduan yang masuk dipastikan akan diproses secara serius melalui tahapan verifikasi yang ketat oleh tim internal.

“Setiap laporan akan diverifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami berkomitmen untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan secara objektif,” jelas Anthonio dalam keterangannya dikutip Telusur.id Kamis (5/3/2026).

Langkah ini sejalan dengan komitmen Propam Polri untuk menjaga integritas institusi melalui sistem pengawasan internal yang transparan. Upaya perbaikan kualitas pelayanan terus digencarkan sesuai dengan arahan pimpinan tertinggi Polri guna meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam sosialisasi tersebut, diperkenalkan pula kemudahan akses melalui mekanisme Layanan Pengaduan Cepat. Masyarakat kini dapat menyampaikan laporan secara praktis hanya dengan melakukan pemindaian (scan) barcode yang telah disebar di berbagai titik layanan.

Sistem berbasis digital ini dirancang untuk memangkas birokrasi pengaduan, sehingga keluhan masyarakat dapat direspons secara cepat oleh fungsi pengamanan internal. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum petugas.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Eskalasi konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran mendalam bagi keluarga jemaah umrah di tanah air. Tak terkecuali di Kabupaten Jombang, yang juga terdapat jamaah yang saat ini tengah menjalankan ibadah di Mekkah dan Madinah.

Menyikapi situasi geopolitik yang tidak menentu tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jombang bergerak cepat untuk memberikan ketenangan kepada publik. Pemerintah memastikan bahwa pemantauan terhadap kondisi jemaah dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan perwakilan RI di Arab Saudi.

Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjamin keselamatan dan kepastian kepulangan jemaah. Pihaknya juga terus menjalin komunikasi untuk memantau situasi tersebut.

Ilham menyatakan berdasarkan laporan terbaru, aktivitas ibadah di Tanah Suci masih terpantau kondusif dan berjalan normal meski tensi regional di negara tetangga meningkat.

Pihak Kemenhaj juga telah berkoordinasi dengan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memberangkatkan jemaah asal Jombang. Langkah ini diambil untuk sinkronisasi data jadwal kepulangan serta memastikan rute penerbangan tetap dalam koridor aman.

Beberapa biro perjalanan seperti PT Fernando, Annisa, Ahmada, serta Diva dan Salam Mandiri, telah memberikan laporan mengenai posisi jemaah mereka. Seluruh jamaah asal Jombang masih menyelesaikan jadwal waktu ibadah sesuai ketentuan.

“Alhamdulillah, posisi jamaah asal Jombang saat ini aman semua. Mereka tetap fokus menyelesaikan rangkaian ibadah sesuai jadwal yang disusun oleh pihak PPIU,” ujar Ilham dalam keterangannya kepada media, Kamis (5/3/2026).

Ilham menjamin bahwa proses pemulangan jemaah akan tetap berjalan sesuai manifes penerbangan yang ada. Hingga saat ini, belum ada kendala teknis maupun penutupan ruang udara yang berdampak langsung pada maskapai yang membawa jemaah asal Jombang kembali ke tanah air.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa informasi mengenai kepulangan jemaah terus diperbarui secara berkala. Meskipun jaminan kepulangan diberikan, Ilham tetap memberikan catatan khusus bagi warga yang baru berencana berangkat dalam waktu dekat.

Masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam melihat situasi keamanan global sebelum memutuskan untuk tetap berangkat menuju wilayah konflik.

“Kami tetap menghimbau masyarakat Jombang lainnya mungkin menunda perjalanan umrah sampai kondisi benar-benar aman. Hal ini demi menghindari risiko yang tidak diinginkan di tengah situasi yang masih dinamis,” pungkasnya.

TUBAN, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung pelaksanaan Pasar Murah di kawasan Stasiun Lama, Kabupaten Tuban, Kamis (5/3/2026). Langkah strategis ini dilakukan sebagai upaya konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.

Didampingi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, Khofifah menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di area permukiman merupakan strategi khusus. Hal ini bertujuan agar intervensi harga bisa langsung menyentuh masyarakat tanpa mengganggu aktivitas ekonomi di pasar tradisional.

“Pasar murah hari ini sengaja kita dekatkan dengan permukiman agar mudah dijangkau. Saya selalu berpesan agar lokasinya jauh dari pasar tradisional supaya tidak terjadi tumpang tindih, namun masyarakat tetap mendapat harga di bawah rata-rata pasar,” ujar Khofifah di lokasi dikutip Telusur.id.

Mantan Menteri Sosial tersebut menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar soal harga yang terjangkau. Lebih dari itu, pasar murah menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pasar, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga selama bulan suci Ramadhan.

Khofifah juga memberikan jaminan terkait stok pangan nasional di wilayah Jawa Timur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ia memastikan bahwa ketersediaan pasokan bahan pokok dalam kondisi yang sangat aman, sehingga masyarakat diminta untuk tidak melakukan panic buying.

“Menjelang Idul Fitri, permintaan logistik rumah tangga pasti meningkat. Namun, kami ingin masyarakat tidak perlu khawatir. Pengendalian inflasi dan stabilisasi terus kami lakukan dengan mendekatkan barang ke tangan konsumen,” tambahnya dengan optimis.

Adapun komoditas yang disediakan cukup beragam dengan harga kompetitif. Beras premium dijual Rp14.000 per kg, beras medium Rp11.000 per kg, Minyakita Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, serta tepung terigu seharga Rp10.000 per kg.

Tak hanya itu, komoditas dapur lainnya juga tersedia mulai dari gula pasir Rp14.000 per kg hingga berbagai jenis cabai dan bawang yang dijual dalam kemasan kecil. Daging ayam pun turut dijajakan dengan harga miring, yakni Rp30.000 per kemasan.

Suasana semakin hangat saat Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan beras kepada ratusan lansia. Ia juga secara simbolis membagikan telur kepada ibu rumah tangga yang membawa anak sebagai bagian dari kampanye pemenuhan gizi keluarga untuk mencegah stunting.

Dukungan terhadap ekonomi lokal pun ditunjukkan Khofifah dengan memborong berbagai produk UMKM setempat. Aksi ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha kecil di Tuban agar tetap produktif di tengah tantangan ekonomi global.

Antusiasme warga terlihat jelas, salah satunya Darmiyah, warga Doromukti yang telah mengantre sejak siang. Ia mengaku sangat terbantu karena bisa mendapatkan beras SPHP dengan harga murah untuk kebutuhan sahur dan buka puasa bersama keluarganya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Menyemarakkan bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1447 H/2026 M, Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Pemprov Jawa Timur bergerak cepat menjaga stabilitas harga pangan.

Melalui program Pasar Murah EPIK Mobile (Efektif, Pasokan, Intervensi, Keterjangkauan), hadir di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang pada Kamis (5/3) pagi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Johan Fitriadi, S.STP. M.Si. Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil Bojonegoro, Ketua Tim Kerja Analisis Ekonomi Makro Biro Perekonomian Setda Prov Jatim Dedi Haryono, SE., M.Sos, serta dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan, Sri Surjati S.S., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bambang Suntowo S.E., M.M., Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Jombang Drs. Purwanto MKP, ePlt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, perwakilan Diskominfo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Jombang, Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Seger Kabupaten Jombang, serta Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.

“Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur bersama TPID Kabupaten Jombang sinergi menggelar kegiatan Pasar Murah Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile di Pendopo Kecamatan Megaluh”, tutur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jombang Bambang Suntowo

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat Kecamatan Megaluh. Sejak pagi, warga tampak berbondong-bondong datang untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Bambang Suntowo Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jombang menyebut bahwa pasar murah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, khususnya pada bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri.

“Melalui kegiatan pasar murah ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara TPID Provinsi Jawa Timur dan TPID Kabupaten Jombang dalam upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat,” tandas Bambang Suntowo.

Sementara itu, Dedi Haryono, SE., M.Sos Ketua Tim Kerja Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah EPIK Mobile merupakan program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penugasan armada truk EPIK Mobile untuk berkeliling ke berbagai kabupaten dan kota.

“Melalui EPIK Mobile ini disediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti Beras SPHP, Beras Premium Jatim Cetar, minyak goreng, gula, serta beberapa komoditas lainnya”, rincinya.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta membantu menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang Idul Fitri,” pungkasnya.

Selain pelaksanaan pasar murah, dari Bank Indonesia Jawa Timur juga mensosialisasikan penguatan ekonomi digital, transaksi non-tunai menggunakan QRIS. Masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS berkesempatan mendapatkan doorprize berupa minyak goreng gratis.

Santy Wardhani Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa ke depan diharapkan kolaborasi antara TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat terus diperkuat.

“Bank Indonesia bersama pemerintah daerah turut berperan dalam pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi di daerah. Harapannya, stabilitas harga dapat terjaga dan masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital melalui QRIS,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Jombang dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026.

Wonogiri,TelusuR.ID – Tak terasa tiga pekan sudah anggota TNI berada di lokasi TMMD Reguler ke-127 Kodim 0728/Wonogiri, di Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, tampak tidak ada sekat antara warga dan TNI anggota Satgas. Di sela-sela istirahat kerja, tidak jarang TNI bercanda dengan warga setempat. Banyak obrolan ringan yang mereka lakukan.

Kamis, (5/3/2026). Adalah Mbah Krinah (83), seorang warga Dusun Sapatan Desa Kembang yang setiap harinya berada di loksi TMMD. Meski tidak ikut kerja lantaran tenaganya yang sudah lemah, namun Mbah Krinah sering ke lokasi TMMD untuk sekedar berkomuniksai dengan Tentara.

”Kula gumun tenan, ABRI sekarang (TNI) niku biasane kan serem-serem, lah iki kok podo pinter guyon (saya heran betulan, ABRI itu biasanya serem-serem, lah ini kok sama pandai bercanda ),” ungkap Mbah Krinah dengan logat Jawa medhok.

Bagi anggota Satgas TMMD, kehadiarn Mbah Krinah, yang termasuk tokoh sepuh di Dusun Sapatan digunakan untuk ngobrol bersama di saat jeda istirahat bekerja. Banyak hal yang diobrolkan, tidak saja dengan Mbah Krinah, melainkan juga dengan sesama warga yang setiap harinya ikut bergotong royong dengan TNI.

Serda Ali salah seorang anggota satgas TMMD 127 Kodim Wonogiri, mengemukakan, kedekatan para Satgas dengan warga pedesaan yang tengah digelar TMMD merupakan bukti bahwa TNI selalu berada di tengah-tengah rakyat, “karena sejatinya ibu kandung TNI yaitu rakyat,” pungkasnya.

(Agus Kemplu)