Wonogiri,TelusuR.ID – Senyum ceria terpancar dari wajah Ciko, Ubaik, dan Laila saat melangkah mantap menyusuri jalan baru yang kini membentang mulus di kawasan pegunungan Desa Kembang.

Ketiganya, siswa kelas 4 SD yang penuh semangat, merasakan langsung manfaat rampungnya pembangunan jalan melalui program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0728/Wonogiri. Sabtu (7/3/2026).

Jalan yang dulu terjal dan sulit dilalui, kini berubah menjadi akses yang nyaman dan aman bagi warga, terutama anak-anak sekolah.
‎
‎Bagi Ciko, Ubaik, dan Laila yang bersekolah di SDN 1 Kembang, perubahan ini begitu berarti. Jika sebelumnya mereka harus berangkat lebih pagi demi menghindari keterlambatan akibat medan yang berat, kini perjalanan terasa lebih cepat dan ringan.

Tak ada lagi kekhawatiran terpeleset saat musim hujan atau kelelahan karena menapaki jalan berbatu. Dengan penuh rasa syukur, mereka mengaku lebih bersemangat belajar karena perjalanan ke sekolah tak lagi menjadi hambatan.
‎
‎Program TMMD Reguler 127 Kodim 0728/Wonogiri bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi generasi muda di pelosok desa.

Jalan yang selesai dibangun ini menjadi simbol kemajuan dan perhatian terhadap masa depan anak-anak. Kini, langkah kecil Ciko, Ubaik, dan Laila menuju sekolah terasa lebih pasti—membuka jalan menuju cita-cita yang lebih tinggi

(Agus Kemplu)

TUBAN, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali melanjutkan agenda “Sapa Bansos Amaliyah Ramadan” yang kini memasuki titik ke-10. Dalam kunjungan kerjanya di Pendopo Kridho Manunggal, Kabupaten Tuban, Kamis (5/3/2026), Khofifah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dengan total nilai fantastis mencapai Rp8,35 miliar.

Dana bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar berasal dari Dinas Sosial Jatim senilai Rp7,14 miliar, disusul oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas PRKP serta Cipta Karya, hingga suntikan dana dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur.

Secara rinci, alokasi dari Dinas Sosial menyasar program krusial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebesar Rp4 miliar untuk 2.004 keluarga. Selain itu, terdapat bantuan khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem senilai Rp1,89 miliar serta bantuan asistensi sosial bagi penyandang disabilitas (ASPD) sebesar Rp561,6 juta.

Sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian melalui program KIP Putri Jawara dan KIP PPKS Jawara yang menyasar seratusan penerima manfaat. Langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak di tengah tantangan ekonomi.

Tak hanya bagi masyarakat umum, Pemprov Jatim memberikan apresiasi kepada para pilar sosial yang menjadi ujung tombak di lapangan. Total Rp375,4 juta disalurkan sebagai dukungan operasional dan tali asih bagi SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK, hingga personel Tagana yang selama ini berdedikasi dalam pelayanan kesejahteraan.

Di sisi pemberdayaan desa, Dinas PMD Jatim menggelontorkan dana untuk Program Desa Berdaya dan Jatim Puspa di beberapa titik desa di Tuban. Sementara itu, BUMD Jatim turut berkontribusi melalui penyaluran zakat produktif senilai Rp25 juta yang ditujukan sebagai modal bagi 50 pelaku usaha kecil guna memperkuat ekonomi kerakyatan.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa rangkaian Sapa Bansos ini adalah komitmen nyata pemerintah untuk menyediakan perlindungan sosial sekaligus bantalan ekonomi. Menurutnya, momentum Ramadan sangat tepat untuk memperluas jangkauan manfaat program agar bisa dirasakan langsung oleh mereka yang paling membutuhkan.

“Kita berharap seluruh proses distribusi bansos tepat sasaran dan tepat pemakaian. Ada bantuan yang diarahkan untuk penguatan modal usaha, namun ada juga yang bersifat charity bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas,” ujar Khofifah dikutip Telusur.id, Sabtu (7/3/2026).

Mantan Menteri Sosial tersebut menambahkan bahwa integrasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten adalah kunci keberhasilan. Khofifah menginginkan agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu menjadi pengungkit kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Pemprov Jatim terhadap warganya. Ia menilai dukungan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat kelas bawah di Tuban.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan Amaliyah Ramadan, Gubernur Khofifah juga menyerahkan hadiah istimewa berupa 100 mushaf Al-Qur’an pemberian Kerajaan Arab Saudi untuk masyarakat Tuban. Penyerahan simbolis ini menjadi pesan spiritual untuk memperkuat kerukunan dan keberkahan di bulan suci.

JAKARTA,TelusuR.ID – Bupati Luwu Timur, Irawan Bachri Syam, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Gedung C Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, pada 5 Maret 2026. Pertemuan ini membahas penguatan pembangunan kawasan transmigrasi Mahalona yang berada di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irawan memaparkan berbagai potensi besar yang dimiliki kawasan Mahalona untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian produktif. Kawasan yang dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Malili, ini memiliki potensi pengembangan tanaman pangan, lada, hingga buah naga.

Sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Timur juga mendapat amanat untuk melaksanakan program cetak sawah seluas 1.000 hektare. Bahkan, menurut Irawan, potensi pengembangan lahan sawah di wilayah tersebut dapat mencapai hingga 20.000 hektare.

“Kawasan Mahalona memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan pertanian. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kawasan ini dapat menjadi salah satu lumbung pangan penting di daerah,” ujar Irawan.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan potensi tersebut memerlukan penguatan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, dan sarana pendukung sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen terus mendorong peningkatan fasilitas tersebut agar kawasan Mahalona semakin berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para transmigran yang bermukim di wilayah itu.

“Luwu Timur sejak dulu terbuka bagi transmigran dan kami masih membutuhkan program transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan daerah,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan apresiasinya terhadap potensi besar yang dimiliki kawasan Mahalona. Ia mengungkapkan bahwa kawasan tersebut telah masuk dalam daftar 154 kawasan prioritas pengembangan transmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi.

Untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,3 miliar bagi Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025. Sementara dukungan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026 masih dalam proses pembahasan.

“Kami melihat Mahalona memiliki prospek besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi,” kata Viva Yoga.

Ia juga menyatakan dukungannya agar kawasan Mahalona dapat berkembang menjadi sentra tanaman pangan, khususnya komoditas beras, dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional. Untuk itu, percepatan program cetak sawah perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur pendukung seperti bendungan dan jaringan irigasi.

“Kementerian Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan dukungan infrastruktur strategis dapat terwujud,” jelasnya.

Menurut Viva Yoga, sistem pertanian yang hanya mengandalkan tadah hujan belum cukup optimal untuk meningkatkan produktivitas hasil panen. Oleh karena itu, pembangunan sistem irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan pertanian di kawasan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan bagian penting dari strategi ketahanan pangan nasional sehingga harus dijalankan secara optimal.

“Kawasan transmigrasi selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Karena itu, kawasan transmigrasi harus terus produktif dan berkembang menjadi sentra tanaman pangan,” ujarnya.

Selain itu, Viva Yoga juga mengingatkan pentingnya memastikan status lahan transmigrasi dalam kondisi clean and clear agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dari total target sertifikasi hak milik (SHM) bagi lahan transmigran sebanyak 5.580 bidang, hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 4.521 bidang, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Pemerintah juga memiliki dasar hukum yang kuat apabila terdapat kawasan transmigrasi yang berada di wilayah hutan. Dalam kebijakan yang disepakati bersama DPR, kawasan hutan yang telah menjadi lokasi desa dan lahan transmigrasi dapat dilepaskan statusnya dari kawasan hutan atau taman nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat transmigran memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola,” tegasnya.

Viva Yoga juga menekankan pentingnya penyelesaian cepat apabila muncul konflik lahan, agar tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin semua kawasan transmigrasi berkembang dengan baik, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

Surakarta,TelusuR.ID – Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang L Kodim 0735/Surakarta,Ny. Tami Arief Handoko Usman*,ikut serta dalam kegiatan zoom meeting sosialisasi program PERSIT BISA 2.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang L Kodim 0735/Surakarta didampingi oleh Ketua Seksi Penerangan dan Redaksi Koorcab Rem 074/Warastratama, Ketua Seksi Penerangan dan Redaksi Cabang L Kodim 0735/Surakarta, Penerangan Kodim 0735/Surakarta dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikenal masyarakat
dengan ketrampilan merajut *”ORENAYU”* dan Batik *”SEKAR KEDHATON”*

Ny. Tami Arief Handoko Usman memegaskan kegiatan ini diselenggarakan oleh Seksi Penerangan dan Redaksi Persit Kartika Chandra Kirana PD IV/Diponegoro.

“Kegiatan zoom meeting tersebut sangat membantu kami untuk lebih faham mengenai strategi publikasi dan promosi produk, yang akan dilaksanakan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang L Kodim 0735/Surakarta, khususnya dalam program *PERSIT BISA 2*”tuturnya.

“Program ini sangat diharapkan untuk meningkatkan jangkauan informasi mengenai berbagai produk Persit, khususnya Persit Kartika Chandra Kirana Cabang L Kodim Surakarta ini.”pungkasnya.

(Pendim Surakarta)

Sragen, TelusuR.ID – Jum’at (06/03/2026) Komandan Koramil 12/Gesi Kodim 0725/Sragen Lettu Cke Sudarto menghadiri kegiatan rapat koordinasi (rakor) sekaligus evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di tingkat kecamatan, pada bulan suci Ramadhan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Muspika, kepala sekolah, serta pihak terkait lainnya.

Rakor tersebut dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program MBG yang telah berjalan, sekaligus membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan selama bulan puasa agar program tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Danramil Lettu Cke Sudarto menyampaikan pentingnya sinergi antara semua pihak dalam mendukung keberhasilan program MBG. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak, sehingga perlu pengawasan serta koordinasi yang baik dari seluruh pihak.

Selain itu, dalam rakor juga dibahas berbagai kendala yang ditemui di lapangan serta solusi untuk mengatasinya, terutama terkait penyesuaian pelaksanaan program selama bulan Ramadhan.

Dengan adanya rapat koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta tetap memberikan manfaat bagi para penerima meskipun berada di tengah suasana bulan puasa.

(Agus Kemplu)

Wonogiri, TelusuR.ID – Tak hanya piawai di Medan tempur saja, namun anggota satgas TMMD ke 127 Kodim Wonogiri juga ahli dalam bidang pertukangan.

Seperi yang dilakukan Serka Suranto, Prajurit yang pernah berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopasus) sangat piawai menghaluskan permukaan kayu yang tidak rata untuk merakit kayu yang akan untuk atap rumahdengan menuggunakan mesin serut kayu.

Serka Suranto yang tergabung dalam satgas TMMD 127 Kodim 0728/Wonogiri begitu lihai dalam menyerut kayu untuk pembangunan sasaran RTLH di Desa Kembang, Kec. Jatipurno, Jumat (6/3/2026).

“Dalam pembangunan ini yang dibutuhkan adalah kwalitas dan kerapihan untuk rumah masyarakat yang direnovasi,” katanya.

Pengerjaan ini butuh ketelitian dan ketepatan sehingga memiliki kayu yang rata pada saat pemasangan atap rumah. Ujar Serka Suranto

Di tempat terpisah, Komandan SSK TMMD 127 Letda Arh Vicky mengatakan bahwa semua pengerjan yang berkaitan dengan bangunan hampir semuanya bisa dilakukan oleh anggota satgas TMMD 127 Kodim Wonogiri.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0728/Wonogiri kembali membuktikan manfaat nyatanya bagi masyarakat desa. Pembangunan sasaran fisik berupa pengecoran jalan yang telah rampung kini langsung dirasakan warga.

Akses yang sebelumnya sulit dan memakan waktu, kini berubah menjadi jalur yang lebih mudah, aman, dan nyaman dilalui. Kehadiran TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 127 benar-benar membawa perubahan signifikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jumat (6/3/2026), ‎Salah satu warga yang merasakan manfaat tersebut adalah Isa Lestari (33), warga Dusun Golo. Setiap pagi ia mengantar putranya, Naswan Arif (11), bersekolah di SDN 1 Kembang. Sebelum jalan dicor, Isa harus memutar cukup jauh melewati Dusun Sapatan demi menghindari medan yang sulit dilalui.

Kini, berkat selesainya pembangunan jalan oleh Satgas TMMD Reguler 127, ia bisa langsung melintasi jalur baru menuju Dusun Kembang dengan waktu tempuh yang jauh lebih singkat.

‎Perubahan ini bukan sekadar soal jarak yang lebih dekat, tetapi juga tentang kenyamanan dan keselamatan.

Jalan yang dulu licin dan sulit dilalui saat musim hujan, kini telah berubah menjadi akses yang kokoh dan layak pakai. Aktivitas warga, mulai dari berangkat sekolah, bekerja, hingga distribusi hasil pertanian, menjadi lebih lancar. Dampaknya terasa luas, mendorong roda perekonomian desa bergerak lebih cepat.

‎Rasa syukur dan terima kasih pun mengalir dari seluruh warga desa kepada TNI, khususnya jajaran Kodim 0728/Wonogiri. Program TMMD Reguler ke-127 tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun harapan dan semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat. Jalan yang kini terbentang kokoh itu menjadi simbol nyata kemanunggalan TNI dengan masyarakat dalam membangun desa menuju masa depan yang lebih baik.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah dengan mengunggah foto atau video menu makanan yang diterima siswa ke media sosial sebagai bentuk pengawasan publik.

Langkah ini dinilai bukan sekadar tren digital, melainkan upaya preventif dalam pencegahan korupsi. Dengan adanya dokumentasi langsung dari orang tua siswa dan masyarakat, transparansi program dapat terjaga sekaligus mendukung efektivitas distribusi gizi di lapangan secara real-time.

Direktur LBHAM, Gus Faiz, menegaskan bahwa menyelamatkan uang rakyat dalam Program MBG dari praktik korupsi merupakan amanah konstitusi UUD 1945. Menurutnya, menjaga integritas program ini adalah kewajiban hukum demi memastikan hak anak-anak Indonesia atas gizi yang layak tidak terabaikan.

Program MBG sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan gizi generasi mendatang. Gus Faiz memperingatkan bahwa setiap bentuk penyelewengan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati masa depan anak-anak yang menjadi sasaran utama program ini.

Terkait aspek anggaran, Gus Faiz mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengalami kebocoran saat sampai di Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG). Ia menyoroti potensi penyimpangan yang kerap terjadi dalam rantai birokrasi distribusi anggaran di tingkat bawah.

“Jangan sampai begitu sampai di setiap SPPG anggaran ini seperti es batu yang mencair ke mana-mana. Sudah banyak berita sumir mengenai adanya pengurangan nilai makanan, misalnya yang seharusnya senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000,” ujar pria yang identik dengan blangkonnya tersebut dikutip Telusur.id, Jumat (6/3/2026).

Fenomena “sunat” anggaran ini harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas makanan yang dikonsumsi siswa. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen pengawasan yang krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan.

Lebih lanjut, Gus Faiz memaparkan bahwa Pembukaan UUD 1945 secara jelas mengamanatkan tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perilaku koruptif, tegasnya, selalu menjadi penghalang bagi rakyat untuk mendapatkan hak kesejahteraan tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Korupsi dalam program MBG secara otomatis mengalihkan fungsi kekayaan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Aspek hukum lain yang mendasari pentingnya pengawasan ini adalah Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. “Sekarang sudah jelas, mengunggah foto atau video MBG adalah bagian dari menjalankan amanah konstitusi demi keadilan sosial,” tambah Gus Faiz.

LBHAM menegaskan bahwa memberantas korupsi dan menyelamatkan anggaran MBG adalah tindakan yang berakar pada kewajiban konstitusional. Melindungi hak asasi rakyat dan mencerdaskan bangsa harus dimulai dengan memastikan setiap rupiah anggaran gizi sampai ke piring anak-anak tanpa potongan.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pengasuh Asrama Queen Al Azhar Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, melihat adanya peluang besar bagi Indonesia untuk tampil sebagai mediator perdamaian dunia. Hal ini menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat di bawah Donald Trump dan Israel terhadap Iran yang kian memanas di awal Maret 2026.

Menurut Gus Hans, Indonesia memiliki modal sosial dan politik yang kuat sebagai negara muslim moderat untuk meredam ketegangan global tersebut. Ia menilai, alih-alih hanya menjadi penonton, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seharusnya mampu mengambil inisiatif diplomatik yang lebih konkret untuk menghentikan agresi militer.

Dalam keterangannya pada Jumat (6/3/2026), Gus Hans menegaskan bahwa serangan terhadap Iran bukan sekadar isu regional, melainkan ancaman terhadap kedaulatan sebuah bangsa. Sebagai inisiator ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC), ia yakin bahwa dialog kemanusiaan adalah kunci utama untuk mencegah meluasnya konflik ke kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

Eskalasi di Timur Tengah yang dipicu oleh Operation Lion’s Roar telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa akibat gempuran udara ke fasilitas keamanan Iran. Gus Hans memandang situasi kritis ini sebagai ujian bagi kepemimpinan Indonesia di panggung internasional untuk membuktikan komitmennya terhadap perdamaian abadi.

Gus Hans menilai, posisi Indonesia yang tidak memihak blok manapun memberikan legitimasi moral untuk merangkul pihak-pihak yang bertikai. Indonesia diharapkan dapat menggalang kekuatan negara-negara netral lainnya guna mendesak gencatan senjata segera sebelum serangan balasan Iran ke wilayah Teluk semakin tidak terkendali.

Dunia internasional, menurut Gus Hans, saat ini sedang menantikan hadirnya sosok “juru selamat” yang mampu meruntuhkan arogansi kekuatan militer melalui jalur meja perundingan. Ia mendorong pemerintah agar tidak ragu bersuara keras mengecam kekerasan demi menjaga tatanan hukum internasional yang mulai goyah.

Sebagai penggagas Komunitas Jombang Toleran, ia menekankan bahwa perdamaian global hanya bisa terwujud jika negara-negara besar menghormati kedaulatan wilayah lain. Baginya, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam diplomasi damai yang seharusnya bisa diaktivasi kembali dalam krisis AS-Israel dan Iran kali ini.

Namun, dalam upaya memperkuat posisi tawar Indonesia, Gus Hans memberikan catatan khusus mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP). Ia menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi efektivitas forum tersebut bagi kepentingan diplomasi Indonesia yang lebih luas dan independen.

Gus Hans berpendapat bahwa keluar dari BoP justru bisa memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak secara mandiri tanpa terikat birokrasi forum yang dianggap kurang berdampak. Dengan posisi yang sepenuhnya independen, Indonesia dinilai akan lebih dipercaya sebagai mediator yang jujur oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Ia menyakini bahwa evaluasi keanggotaan dalam lembaga internasional seperti BoP adalah langkah strategis untuk menata ulang posisi tawar Indonesia. Keputusan tersebut diharapkan mampu mempertegas identitas politik luar negeri Indonesia yang tetap konsisten pada prinsip bebas aktif sesuai amanat konstitusi.

Menutup narasinya, Gus Hans berharap Indonesia tetap tegak lurus menjadi pelopor perdamaian dunia yang disegani. Ia optimistis, dengan langkah diplomasi yang tepat dan berani, Indonesia mampu meredam bara konflik di Timur Tengah dan menyelamatkan stabilitas global dari ancaman perang yang lebih besar.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemulihan aset negara (asset recovery). Melalui perantaraan KPKNL Jakarta III dan KPKNL Tangerang I, lembaga antirasuah ini resmi melelang 25 lot barang rampasan negara dengan total nilai limit mencapai Rp26,2 miliar.

Lelang yang akan dilaksanakan secara daring pada Rabu, 11 Maret 2026 ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Jaksa Eksekusi KPK, Fransman R. Tamba, berharap agenda ini mendapat respons positif dari masyarakat agar kontribusi terhadap penerimaan negara bisa maksimal.

“Mudah-mudahan seluruh barang yang dilelang kali ini dapat terjual, sehingga memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara,” ungkap Fransman saat meninjau barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jakarta, dikutip Telusur.id Jumat (6/3/2026).

Bagi masyarakat yang berminat, proses pengajuan penawaran sudah bisa dilakukan sejak Februari lalu melalui laman resmi lelang.go.id. Mekanisme yang digunakan adalah open bidding, di mana batas akhir penyampaian penawaran ditetapkan hingga Rabu pekan depan pukul 10.00 WIB.

Sesuai aturan yang berlaku, setiap calon peserta diwajibkan menyetorkan uang jaminan paling lambat satu hari sebelum tenggat waktu penutupan penawaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseriusan peserta serta menjaga akuntabilitas proses lelang yang diselenggarakan oleh negara.

Fransman menjelaskan bahwa koleksi lelang kali ini merupakan kombinasi dari aset yang sebelumnya belum terjual serta barang dari perkara baru yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Ia menjamin kondisi barang tetap prima karena seluruhnya dirawat secara rutin di bawah pengawasan ketat petugas Rupbasan.

Variasi barang yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari kategori gadget hingga properti bernilai miliaran. Untuk nilai limit terendah, terdapat iPhone Xs Max 256 GB yang dibuka dengan harga Rp1,8 juta, sangat terjangkau bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam lelang resmi.

Sementara itu, lot paling prestisius dalam lelang Maret ini adalah paket dua bidang tanah dan bangunan gudang yang berlokasi di Selapajang Jaya, Kota Tangerang. Properti strategis ini dipatok dengan nilai limit mencapai Rp6,8 miliar, yang diprediksi akan menjadi incaran para investor properti.

Antusiasme peserta juga terlihat tinggi pada kategori kendaraan dan barang fashion. Beberapa unit favorit di antaranya adalah Toyota B 1590 DKX dengan limit Rp334 juta, Honda HR-V tahun 2017 seharga Rp103 juta, hingga tas mewah merek Loewe tipe Puzzle Small Pink yang dibuka di angka Rp10,6 juta.

KPK menegaskan bahwa seluruh proses lelang dilaksanakan secara terbuka dan transparan guna menghindari praktik kecurangan. Mekanisme ini mengedepankan prinsip profesionalisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menutup keterangannya, Fransman mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan kesempatan ini sebagai bentuk dukungan nyata dalam pemberantasan korupsi. Ke depan, KPK juga sudah menyiapkan lelang tahap berikutnya pada Juni 2026 setelah proses penilaian aset atau appraisal selesai dilakukan.