SURABAYA, TELUSUR.ID – Eskalasi konflik bersenjata antara Israel-Amerika Serikat melawan Iran yang kian meruncing memicu kekhawatiran besar terhadap keselamatan warga negara Indonesia di Timur Tengah.

Menanggapi situasi yang kian mencekam, Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) Jawa Timur mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah mitigasi darurat.

Sekretaris SP IMPPI Jatim, Lilies Pratiwining Setyarini, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera memperkuat koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Langkah ini dianggap krusial guna menyiapkan skenario pemulangan ribuan pekerja migran asal Jawa Timur yang berada di zona terdampak.

“Dinas Ketenegakerjaan harus bergerak cepat berkoordinasi dengan BP3MI sebagai kepanjangan tangan kementerian pusat. Kita harus mulai mempersiapkan proses pemulangan secara matang sebelum situasi semakin tidak terkendali,” tegas Lilies dalam keterangan resminya, Minggu (8/3/2026) dikutip Telusur.id.

Dampak perang rudal ini dilaporkan mulai mengganggu mobilitas internasional, termasuk di wilayah Arab Saudi. Lilies mengungkapkan, saat ini terdapat tujuh pekerja migran asal Lumajang yang tertahan dan gagal kembali ke tanah air meskipun masa kontrak mereka telah habis, akibat banyaknya maskapai penerbangan yang berhenti beroperasi.

Data resmi menunjukkan terdapat sekitar 7.000 pekerja migran asal Jawa Timur yang saat ini mengadu nasib di Timur Tengah, dengan konsentrasi terbesar di Arab Saudi. Namun, angka ini diperkirakan bisa melonjak berkali-kali lipat jika menjumlahkan para pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi atau non-prosedural.

Kondisi wilayah udara yang mulai tertutup di sejumlah negara kawasan Arab menambah kerumitan proses evakuasi. Jika konfrontasi militer ini meluas, keselamatan jiwa para pekerja migran menjadi taruhan utama karena potensi terjebak di tengah pusaran konflik bersenjata yang sporadis.

SP IMPPI Jatim menekankan bahwa skenario pemulangan harus mencakup seluruh warga negara tanpa memandang status resmi maupun tidak resmi. Pelindungan terhadap nyawa rakyat merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dalam situasi darurat internasional seperti saat ini.

Persiapan teknis yang diminta meliputi seluruh rantai evakuasi, mulai dari operasi penjemputan di wilayah konflik, penentuan titik transit yang aman, hingga kepastian transportasi menuju kampung halaman masing-masing. Koordinasi lintas sektoral diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan.

Selain aspek keamanan fisik, Lilies juga menyoroti pentingnya dukungan kesehatan pasca-evakuasi. Tenaga medis dan psikiater harus disiapkan untuk memberikan layanan trauma healing bagi para pekerja yang mungkin mengalami tekanan psikologis akibat situasi perang di tempat mereka bekerja.

Tak hanya soal keselamatan nyawa, pemerintah juga diminta menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi para pekerja migran. Kepastian mengenai pembayaran gaji yang menjadi hak mereka selama bekerja di luar negeri harus tetap diperjuangkan agar tidak hilang begitu saja akibat pecahnya konflik.

Langkah responsif dari Pemprov Jatim diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi keluarga pekerja migran di kampung halaman. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan tidak ada warga Jawa Timur yang terlantar atau menjadi korban di tengah panasnya suhu geopolitik di Timur Tengah.

Boyolali,TelusuR.ID – Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, anggota Koramil 15/Andong Kodim 0724/Boyolali yang dipimpin Batituud Koramil 15/Andong Pelda Widada melaksanakan patroli malam di wilayah sekitar Pasar Lama Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Minggu (08/03/26).

Patroli tersebut dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik yang kerap dijadikan tempat berkumpul para remaja hingga larut malam. Kegiatan ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan pembinaan kepada generasi muda agar tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam patroli tersebut, petugas mendapati beberapa kelompok muda-mudi yang masih nongkrong di kawasan Pasar Lama Kacangan meski waktu sudah larut. Petugas kemudian menghampiri dan memberikan imbauan secara humanis agar mereka segera pulang ke rumah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menjadi korban kejahatan jalanan.

Pelda Widada menegaskan bahwa patroli malam ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya di luar rumah, sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

(Agus Kemplu)

Surakarta, TelusuR.ID – Dialah Cita Putri Karisma Sari seorang Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang L Kodim 0735.Surakarta, Istri dari Peltu I Made KP yang berdinas di Koramil 05/Pasar Kliwon Kodim 0735/Surakarta, pendiri Batik Buana Sekar Kedaton, membagikan kisah inspiratif tentang bagaimana kecintaan terhadap batik dan alam menjadi sebuah bisnis yang sukses. Berawal dari hobi, Cita Putri terus mengembangkan passionnya hingga akhirnya melahirkan Batik Buana Sekar Kedaton pada tahun 2011.

Ditegaskan Citra Putri bahwasanya perjalanan panjangnya bermula pada tahun 2011, ketika dirinya masih berprofesi sebagai karyawan swasta. Di tengah rutinitas pekerjaan yang padat dan tanggung jawab harian yang menyita waktu serta tenaga, terselip sebuah kecintaan yang tumbuh perlahan namun pasti, yakni kecintaan terhadap seni batik dan pesona keindahan alam Indonesia.

“Pada awalnya, ketertarikan itu hadir secara sederhana, hanya sebatas kegemaran terhadap kain bermotif tradisional yang sarat makna dan filosofi. Kami merasa setiap helai batik memiliki cerita, memiliki jiwa, dan menyimpan warisan budaya yang begitu berharga. Rasa suka tersebut kemudian berkembang menjadi ketertarikan yang semakin mendalam. Setiap waktu luang setelah bekerja kami manfaatkan untuk belajar secara otodidak, mengamati proses pembuatan batik, memahami teknik cap dan tulis, serta mencoba merancang motif sendiri dengan penuh rasa ingin tahu.”tuturnya.

“Perjalanan belajar itu tidak selalu mudah. Ada banyak percobaan yang gagal, warna yang tidak sesuai harapan, serta motif yang harus diperbaiki berulang kali. Namun dari setiap proses tersebut, kami menemukan pelajaran berharga tentang kesabaran, ketelitian, dan konsistensi. Dari yang semula hanya sekadar hobi untuk mengisi waktu senggang, perlahan tumbuh keyakinan dalam hati bahwa membatik bukan hanya kesenangan, melainkan panggilan jiwa yang ingin kami tekuni secara lebih serius dan profesional.”terangnya.

Lebih lanjut Citra Putri menambahkan inspirasi terbesar dalam setiap karya kami berasal dari alam. Keindahan alam yang kami temui dalam perjalanan mendaki gunung, menyusuri perbukitan hijau, menikmati semilir angin di antara pepohonan, hingga menyaksikan matahari terbit dari balik cakrawala selalu menghadirkan ide-ide segar. Bentuk dedaunan yang unik, bunga liar yang tumbuh anggun, tekstur batang pohon, hingga siluet pegunungan yang megah menjadi sumber gagasan yang kemudian kami tuangkan dalam motif batik. Dari situlah muncul keinginan kuat untuk menciptakan cetakan cap dengan motif alam yang memiliki ciri khas tersendiri, berbeda namun tetap berakar pada nilai tradisi.

“Dengan keberanian dan tekad yang mantap, kami mulai merintis usaha ini secara perlahan. Tahap demi tahap kami jalani dengan penuh kesungguhan, mulai dari merancang desain, membuat cap, memilih bahan kain berkualitas, hingga mengawasi proses produksi dengan teliti. Semua kami lakukan dengan cinta terhadap karya dan rasa hormat terhadap warisan budaya bangsa.”imbuhnya.

“Akhirnya, Batik Buana Sekar Kedaton lahir sebagai wujud nyata dari perjalanan, perjuangan, dan doa yang panjang. Bagi kami, batik bukan sekadar kain yang dikenakan, melainkan simbol ketekunan, ekspresi rasa syukur atas keindahan alam, serta upaya melestarikan budaya Indonesia. Harapan kami, setiap karya yang dihasilkan mampu membawa nilai estetika, makna mendalam, dan kebanggaan bagi siapa pun yang mengenakannya.” pungkas Cita Putri dengan bangga.

(Pendim Surakarta)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, resmi memiliki nakhoda baru untuk masa khidmah lima tahun ke depan. Melalui gelaran Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Perak, Minggu (8/3/2026), KH M. Haris Munawir ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan MUI Kecamatan Perak periode 2026-2031.

Musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Jombang ini menjadi ajang konsolidasi besar bagi tokoh lintas organisasi. Ratusan peserta hadir mewakili berbagai unsur organisasi kemasyarakatan Islam, mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Muslimat, Fatayat, hingga berbagai elemen ormas Islam lainnya di wilayah Perak.

Agenda strategis ini turut dihadiri langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Jombang, Dr. KH. Afifuddin Dimyati, bersama Sekretaris MUI Jombang, KH. Ilham Rochim. Kehadiran pucuk pimpinan MUI kabupaten tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi program kerja antara struktur kabupaten hingga ke tingkat kecamatan.

Tak hanya dari kalangan ulama, Muscam ini juga melibatkan unsur pemerintahan setempat. Tampak hadir Sekretaris Kecamatan Perak, Abdul Wachid, jajaran kepala desa se-Kecamatan Perak, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan sinergi antara ulama dan umaro tetap terjaga dengan baik.

KH. Nur Roihan Al-Hafidz, Ketua MUI Kecamatan Perak periode sebelumnya, menyebutkan bahwa forum ini adalah bagian dari regenerasi organisasi yang sehat. Ia berharap kepemimpinan baru dapat membawa energi segar dalam menjalankan peran MUI sebagai pembimbing dan pengayom umat di tengah tantangan zaman.

Apresiasi juga datang dari pihak eksekutif melalui Sekretaris Kecamatan Perak, Abdul Wachid. Menurutnya, MUI memiliki peran vital sebagai mitra pemerintah dalam membina kehidupan sosial, terutama dalam memperkuat nilai-nilai moral dan menjaga kerukunan antarwarga di wilayah tersebut.

“Di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh media sosial, peran tokoh agama sangat sentral untuk menjaga persatuan. Sinergi antara pemerintah dan MUI diperlukan untuk membentengi masyarakat dari potensi perpecahan,” ujar Abdul Wachid dalam sambutannya.

Sejalan dengan hal itu, Ketua MUI Kabupaten Jombang, KH. Afifuddin Dimyati, menitipkan pesan khusus mengenai pentingnya verifikasi informasi. Ia mengingatkan agar para pengurus MUI selalu mengedepankan prinsip tabayyun dan kehati-hatian sebelum menyampaikan sebuah pandangan kepada publik.

“MUI harus bijak dan tidak boleh gegabah dalam menyiarkan informasi. Setiap persoalan keumatan perlu dikaji mendalam dan dikonfirmasi kepada para ahli agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegas kyai yang akrab disapa Gus Afif tersebut.

Proses pemilihan pimpinan berlangsung secara demokratis melalui tim formatur beranggotakan sembilan orang. Hasil musyawarah tim formatur yang dipimpin oleh Prof. Dr. Khamim menetapkan KH. Nur Roihan Al-Hafidz sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, sementara KH. M. Haris Munawir dipercaya memimpin Dewan Pimpinan.

Usai terpilih, KH. M. Haris Munawir menyatakan kesiapannya untuk merangkul seluruh elemen umat dalam menjalankan amanah tersebut. Ia berkomitmen menjadikan MUI Kecamatan Perak sebagai perekat keberagaman demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, menyelenggarakan peringatan Nuzulul Qur’an yang dirangkaikan dengan penutupan khataman kitab suci pada Jumat (6/3/2026) malam. Acara ini menjadi istimewa dengan hadirnya sesi khusus doa bersama untuk bangsa Iran dan rakyat Palestina di tengah eskalasi konflik global yang kian memanas.

Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif, KH. Abdussalam Shohib, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan wujud empati mendalam atas nama kemanusiaan. Solidaritas ini ditujukan bagi saudara sesama muslim yang menjadi korban ketegangan militer di kawasan Timur Tengah.

Dalam orasinya, tokoh yang akrab disapa Gus Salam ini menyoroti gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, beserta anggota keluarganya akibat serangan rudal. Tragedi yang terjadi pada 28 Februari 2026 tersebut juga merenggut nyawa 165 siswi sekolah dasar di Iran Selatan.

Situasi di Palestina pun tak kalah memprihatinkan, di mana korban warga sipil terus berjatuhan baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza. Gus Salam menilai, bulan suci Ramadan yang seharusnya menjadi momen ibadah yang tenang, justru ternoda oleh tumpahan darah akibat arogansi kekuatan militer asing.

Kritik tajam dialamatkan pada tindakan militer yang dilakukan di tengah proses mediasi konflik yang sedang diupayakan pemerintah Oman. Serangan terhadap kedaulatan negara merdeka saat warga sedang menjalankan ibadah puasa dinilai sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional dan nilai-nilai peradaban.

Gus Salam menganalisis bahwa alasan di balik serangan ke Iran cenderung berubah-ubah, mulai dari dalih keamanan hingga eliminasi program nuklir. Hal ini memicu kecurigaan global bahwa agenda sebenarnya adalah upaya pengendalian terhadap negara-negara berdaulat yang menolak tunduk pada dominasi adikuasa.

Konflik ini dikhawatirkan menyeret dunia ke ambang perang besar setelah pangkalan militer di berbagai negara Timur Tengah mulai terancam serangan balasan. Eskalasi bahkan mulai meluas ke wilayah Lebanon hingga kawasan Kaukasus, yang memicu ketidakpastian keamanan di tingkat internasional.

Ia juga menyoroti sosok Benjamin Netanyahu dan Donald Trump sebagai aktor sentral di balik berbagai krisis kemanusiaan saat ini. Kebijakan kedua pemimpin tersebut dinilai menjadi pemicu utama kekacauan yang merusak tata kelola global dan rasa keadilan dunia.

Dunia internasional, menurut Gus Salam, terkesan diam dan seakan menutup mata terhadap arogansi kekuatan besar karena pertimbangan hubungan diplomatik. Kondisi ini dianggap sangat melukai perasaan rakyat Iran dan bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan serta keadilan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia yang secara tegas mengecam tindakan militer tersebut. Sikap pemerintah dinilai kontras dengan perasaan sebagian besar rakyat Indonesia yang mendukung hak setiap negara untuk membela kedaulatannya.

Presiden Prabowo Subianto yang dikenal lantang menyuarakan kedaulatan, kini diharapkan mampu mengambil langkah diplomasi yang lebih konkret. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) buatan Donald Trump pun menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan Palestina.

Gus Salam mengingatkan kembali amanat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Prinsip ini, ditambah dengan komitmen Dasasila Bandung 1955, seharusnya menjadi landasan utama kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Partisipasi Indonesia dalam lembaga non-resmi seperti BoP dikhawatirkan menempatkan marwah negara di bawah kendali kepentingan pribadi pemimpin asing. Sebagai bangsa besar dengan sejarah peradaban nusantara, Indonesia dinilai harus menjaga martabatnya dalam pergaulan internasional.

Gus Salam menyarankan agar Indonesia lebih memilih keluar dari BoP dan kembali memperkuat jalur diplomasi melalui lembaga internasional yang sah seperti PBB. Penegakan hukum internasional harus dilakukan secara kolektif untuk menghentikan arogansi negara-negara yang mengabaikan aturan global.

Rangkaian acara di Denanyar ini ditutup dengan harapan kolektif agar peperangan dan genosida segera berakhir. Melalui doa dan dukungan moral, PP Mamba’ul Ma’arif mendesak dikembalikannya kedaulatan bangsa-bangsa agar kemanusiaan dan keadilan dapat kembali diikhtiarkan demi perdamaian dunia.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, menghadiri Peringatan Nuzulul Qur’an sekaligus penutupan Pesantren Anak Ramadhan di Kantor PP Muslimat NU, Jakarta, Sabtu (7/3/2026). Momentum ini menjadi sarana penguatan nilai-nilai keagamaan sekaligus refleksi terhadap tantangan zaman yang dihadapi generasi muda saat ini.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini berlangsung khidmat dengan kehadiran jajaran pengurus serta jemaah Muslimat NU dari berbagai daerah. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menegaskan posisi strategis Muslimat NU sebagai pilar pergerakan perempuan Nahdliyin yang konsisten menanamkan nilai Islam Rahmatan lil Alamin.

Khofifah menyebutkan bahwa kontribusi Muslimat NU kini telah melampaui batas wilayah tanah air. Keberadaan kader yang tersebar mulai dari pelosok desa, pegunungan, hingga ke mancanegara seperti Jerman, Mesir, dan Jepang, menunjukkan besarnya pengaruh organisasi ini dalam memperkuat tatanan kehidupan beragama secara global.

“Mudah-mudahan pengabdian ini menjadi amal jariyah kita. Muslimat NU ada di mana-mana, menjadi bukti nyata kontribusi perempuan dalam membawa misi kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan bagi seluruh umat manusia,” ujar Khofifah di hadapan para jemaah dikutip Telusur.id, Minggu (8/3/2026).

Sebagai sosok ibu, anggota Muslimat NU dinilai memiliki tanggung jawab vital dalam membangun karakter generasi muda sejak usia dini. Khofifah menekankan bahwa nilai-nilai agama yang ditanamkan dari rumah merupakan fondasi utama bagi anak-anak dalam menghadapi gempuran arus informasi digital yang semakin tidak terbendung.

Sejalan dengan semangat perlindungan anak, Khofifah secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) terkait pembatasan ruang digital. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesehatan mental dan moral anak-anak Indonesia.

Apresiasi tersebut ditujukan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang secara resmi melarang akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun mulai 26 Maret mendatang. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa.

“Kita sampaikan terima kasih kepada Ibu Menkomdigi. Keputusan ini sangat penting untuk melindungi anak-anak kita dari dampak negatif penggunaan media sosial yang berlebihan, termasuk potensi adiksi gawai yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka,” tegasnya.

Menurut Khofifah, tidak semua orang tua memiliki kemampuan atau waktu untuk memantau aktivitas digital buah hatinya secara terus-menerus selama 24 jam. Oleh karena itu, regulasi pemerintah menjadi instrumen pendukung yang sangat dibutuhkan oleh para ibu dalam mendidik anak di era modern.

Suasana acara semakin hangat saat para peserta Pesantren Ramadhan Anak tampil di atas panggung. Dipimpin oleh cucu Khofifah, Aisyah Nabila, anak-anak tersebut menunjukkan bakat mereka dalam pembacaan sholawat serta lagu-lagu Islami sebagai wujud keberhasilan pendidikan karakter selama bulan suci.

Sementara itu, Ketua PP Muslimat NU yang juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengakui bahwa program pesantren anak ini merupakan inisiasi dari Khofifah. Ide tersebut kini telah diadopsi secara nasional dengan dukungan enam kementerian dan Menko PMK guna menyebarkan manfaat ke seluruh penjuru Indonesia.

JOMBANG, TelusuR.ID – Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memilih bersikap tegas namun tetap memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki administrasi. Sikap itu terlihat saat sejumlah menara Base Transceiver Station (BTS) di berbagai wilayah Jombang ditertibkan karena belum mengantongi izin operasional lengkap.

Langkah penertiban tersebut menyusul temuan bahwa masih banyak menara BTS yang berdiri tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dokumen penting yang memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi.

Sekretaris Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, SH, MH menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap persoalan perizinan tersebut. Namun di sisi lain, pemilik menara tetap diberi kesempatan untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

“Ya, kami Pemerintah Kabupaten Jombang bersikap tegas. Pendirian menara BTS di sejumlah lokasi yang belum mengantongi SLF untuk sementara kami hentikan. Kami memberikan kesempatan kepada pemilik tower untuk segera mengurus perizinannya,” ujar Agus Purnomo saat ditemui di Kantor DPRD Jombang.

Menurut Agus, regulasi yang mengatur pendirian menara BTS juga perlu ditinjau kembali agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan. Salah satunya terkait ketentuan jarak antar menara yang dinilai perlu dievaluasi agar tidak terjadi penumpukan tower dalam satu kawasan.

Tak hanya soal menara BTS, pemerintah daerah juga menyoroti kepatuhan perizinan pada sektor usaha perdagangan modern. Operasional toko modern Mr DIY di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, dan Desa Cukir, Kecamatan Diwek sempat menjadi perhatian publik karena diduga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi daerah.

Data Pemkab Jombang menunjukkan, dari total 314 menara BTS yang tersebar di berbagai kecamatan, baru 9 menara yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Kondisi inilah yang mendorong dilakukannya operasi penertiban terhadap ratusan menara yang belum memenuhi ketentuan perizinan.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Drs. Purwanto, M.KP atau yang akrab disapa Gempur. Penertiban melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas PUPR, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dalam operasi tersebut, tim melakukan penyegelan di enam titik menara BTS yang belum mengantongi izin lengkap. Penyegelan dilakukan dengan pemasangan tanda dan garis pengamanan pada lokasi tower.

“Kami melakukan penyegelan di enam titik dan penertiban ini akan dilakukan secara bertahap,” jelas Gempur.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus pembinaan kepada pemilik menara agar mematuhi regulasi yang berlaku.

Dalam proses penertiban itu, Dinas PUPR bertugas memverifikasi kelayakan teknis bangunan, DPMPTSP menelusuri dokumen perizinan yang telah diajukan, sementara Dinas Kominfo memastikan layanan komunikasi masyarakat tetap berjalan tanpa terganggu.

Ke depan, pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh menara BTS yang berdiri di wilayah Kabupaten Jombang. Para pemilik menara diminta segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses pengurusan SLF dapat dipercepat.

Sikap tegas pemerintah daerah tersebut mendapat dukungan dari DPRD Jombang. Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menilai langkah penertiban sudah tepat karena setiap kegiatan usaha yang bersentuhan dengan kepentingan publik wajib memiliki izin resmi.

“Kami Komisi B DPRD tentu mendukung penuh langkah tegas pemerintah. Kalau tidak ada izinnya, ya otomatis dihentikan dulu sambil diberikan kesempatan untuk mengurus kelengkapannya,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Menurut Anas, mekanisme perizinan sebenarnya sudah jelas karena seluruh proses dapat dilakukan melalui pelayanan satu atap di kantor DPMPTSP.

Ia juga menegaskan bahwa toko modern, menara BTS, maupun usaha berskala besar lainnya harus tunduk pada regulasi daerah demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam perkembangan terbaru, Sekkab Agus Purnomo menyebutkan bahwa sejumlah menara BTS serta toko modern yang sebelumnya sempat dihentikan operasionalnya kini sudah kembali beraktivitas setelah diberikan waktu untuk mengurus perizinan.

“Setelah kita berikan waktu untuk mengurusi perizinan, kini sudah kembali beroperasi dengan normal,” pungkasnya. (gus)

‎Wonogiri,TelusuR.ID – Kebahagiaan terpancar dari wajah Bapak Tamin (70), warga Desa Kembang, setelah pembangunan jamban di rumahnya akhirnya selesai dan siap digunakan.

Program ini merupakan bagian dari kegiatan TMMD Reguler 127 Kodim 0728/Wonogiri yang tengah berlangsung di Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

Kehadiran fasilitas sanitasi yang layak ini menjadi harapan baru bagi keluarga Bapak Giyat untuk hidup lebih sehat dan nyaman. Minggu(8/3/2026)
‎
Sebelumnya, keterbatasan fasilitas sanitasi menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga tersebut. Melalui program jambanisasi yang digagas oleh TNI dalam kegiatan TMMD, kini rumah Bapak Giyat telah memiliki jamban yang bersih, sehat, dan layak pakai.

Pembangunan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi keluarga, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar.

‎
Dengan penuh rasa syukur, Bapak Tamin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI yang telah membantu mewujudkan jamban sehat di rumahnya. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut, karena kini keluarganya tidak perlu lagi khawatir terkait sanitasi. Baginya, bantuan ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan warga.
‎
Program TMMD Reguler 127 Kodim 0728/Wonogiri sendiri terus menunjukkan perannya dalam membantu masyarakat desa melalui berbagai pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial. Kehadiran TNI di tengah masyarakat Desa Kembang tidak hanya mempercepat pembangunan desa, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan rakyat dalam semangat gotong royong membangun negeri.

(Agus Kemplu)

‎Wonogiri, TelusuR.ID – Masjid Al Huda di Desa Kembang kini berdiri kokoh dan siap digunakan sebagai tempat ibadah bagi warga. Setelah melalui proses rehabilitasi, bangunan masjid tampak lebih indah dan nyaman dengan kubah baru yang megah menghiasi bagian atasnya.

Suasana sekitar masjid pun terlihat lebih rapi dan bersih, memberikan semangat baru bagi masyarakat untuk beribadah, terlebih di bulan suci Ramadan yang penuh berkah.
‎
‎Program rehabilitasi ini merupakan bagian dari kegiatan TMMD Reguler ke-127 Kodim 0728/Wonogiri yang dilaksanakan di Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

Berbagai pembaruan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masjid, mulai dari pemasangan kubah baru, pembangunan plafon, pemasangan keramik, hingga pengecatan ulang yang membuat tampilan masjid semakin segar dan menarik.
‎
‎Tak hanya memperindah bangunan, pembangunan talud di sekeliling masjid juga menjadi bagian penting dari program ini. Talud tersebut berfungsi sebagai penahan tanah agar area sekitar masjid lebih aman dari ancaman longsor.

Dengan demikian, masjid tidak hanya lebih indah dipandang, tetapi juga lebih kuat dan aman bagi jamaah yang datang untuk beribadah.
‎
‎Kebahagiaan pun dirasakan oleh warga Desa Kembang. Mereka mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran TNI yang telah membantu mewujudkan masjid yang lebih layak dan nyaman.

Apalagi, selesainya rehabilitasi ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga warga dapat melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk di masjid kebanggaan desa mereka.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kualitas demokrasi di Kabupaten Jombang tengah mendapat sorotan tajam seiring munculnya tudingan lumpuhnya fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif.

Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) menilai kondisi ini sebagai indikator kuat terjadinya krisis demokrasi yang mengarah pada penurunan kualitas dari substansial menjadi sekadar prosedural semata.

Ketua LBHAM, Faizuddin FM, mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan merupakan pilar utama checks and balances dalam pemerintahan daerah.

“Tanpa pengawasan yang ketat terhadap Bupati, sistem pemerintahan kehilangan keseimbangan yang berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power secara masif,” ujar Gus Faiz, sapaan karibnya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Telusur.id, Minggu (8/3/2026).

Menurut Faizuddin, ketika DPRD Jombang tidak menjalankan fungsi kontrolnya terhadap Perda, APBD, maupun kebijakan kepala daerah, lembaga legislatif tersebut hanya menjadi stempel formalitas belaka. Kondisi ini membuat kepala daerah cenderung bertindak absolut karena tidak adanya kontrol yang kuat dari wakil rakyat.

Lumpuhnya prinsip saling mengawasi ini secara teoretis berpotensi membuka ruang lebar bagi terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan uang negara. Pengawasan DPRD seharusnya memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran.

“Tanpa fungsi pengawasan yang aktif, risiko terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran daerah dipastikan akan meningkat pesat,” tegas Gus Faiz.

Absennya pengawasan ini berdampak langsung pada terabaikannya aspirasi masyarakat di kota kelahiran Gus Dur tersebut. Sebagai representasi rakyat, sikap “diam” atau ketundukan DPRD terhadap bupati mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan optimal karena kepentingan konstituen tidak lagi menjadi prioritas utama.

LBHAM juga menyoroti adanya indikasi relasi patron-klien atau kolusi antara legislatif dan eksekutif di Jombang. Fenomena di mana anggota dewan lebih patuh pada kepentingan bupati daripada rakyat yang memilihnya merupakan pertanda kuat menguatnya oligarki lokal yang mematikan kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, Faizuddin mengingatkan bahwa mandat rakyat bukan sekadar angka kemenangan dalam pemilu, melainkan titipan kepercayaan untuk tata kelola pemerintahan yang bersih. Penghianatan terhadap mandat ini tidak hanya merusak anggaran negara, tetapi juga mengikis legitimasi moral demokrasi di mata publik.

Pelanggaran hukum di level kepala daerah dipandang bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan hasil dari erosi kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya. Tanpa kesadaran dari semua pihak, demokrasi di daerah berisiko menjadi proses legal formal yang kehilangan jiwa dan esensinya.

LBHAM mengingatkan bahwa godaan kekuasaan sering kali hadir melalui pembenaran-pembenaran kecil, mulai dari fasilitas hingga lingkaran pujian yang mengaburkan batas kepentingan publik dan pribadi. Kompromi-kompromi yang dianggap wajar ini sering kali menjadi pintu masuk utama praktik korupsi yang sistematis.

Sebagai penutup, seluruh elemen masyarakat diajak untuk mengedepankan “akal waras” dalam mengawal jalannya pemerintahan. Penguatan kembali fungsi kontrol sosial dan legislatif menjadi harga mati agar demokrasi di Jombang tidak terjebak dalam kepentingan segelintir elite yang mengabaikan kesejahteraan rakyat.