SURABAYA, TELUSUR.ID – Eskalasi konflik bersenjata antara Israel-Amerika Serikat melawan Iran yang kian meruncing memicu kekhawatiran besar terhadap keselamatan warga negara Indonesia di Timur Tengah.
Menanggapi situasi yang kian mencekam, Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) Jawa Timur mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah mitigasi darurat.
Sekretaris SP IMPPI Jatim, Lilies Pratiwining Setyarini, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera memperkuat koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Langkah ini dianggap krusial guna menyiapkan skenario pemulangan ribuan pekerja migran asal Jawa Timur yang berada di zona terdampak.
“Dinas Ketenegakerjaan harus bergerak cepat berkoordinasi dengan BP3MI sebagai kepanjangan tangan kementerian pusat. Kita harus mulai mempersiapkan proses pemulangan secara matang sebelum situasi semakin tidak terkendali,” tegas Lilies dalam keterangan resminya, Minggu (8/3/2026) dikutip Telusur.id.
Dampak perang rudal ini dilaporkan mulai mengganggu mobilitas internasional, termasuk di wilayah Arab Saudi. Lilies mengungkapkan, saat ini terdapat tujuh pekerja migran asal Lumajang yang tertahan dan gagal kembali ke tanah air meskipun masa kontrak mereka telah habis, akibat banyaknya maskapai penerbangan yang berhenti beroperasi.
Data resmi menunjukkan terdapat sekitar 7.000 pekerja migran asal Jawa Timur yang saat ini mengadu nasib di Timur Tengah, dengan konsentrasi terbesar di Arab Saudi. Namun, angka ini diperkirakan bisa melonjak berkali-kali lipat jika menjumlahkan para pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi atau non-prosedural.
Kondisi wilayah udara yang mulai tertutup di sejumlah negara kawasan Arab menambah kerumitan proses evakuasi. Jika konfrontasi militer ini meluas, keselamatan jiwa para pekerja migran menjadi taruhan utama karena potensi terjebak di tengah pusaran konflik bersenjata yang sporadis.
SP IMPPI Jatim menekankan bahwa skenario pemulangan harus mencakup seluruh warga negara tanpa memandang status resmi maupun tidak resmi. Pelindungan terhadap nyawa rakyat merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dalam situasi darurat internasional seperti saat ini.
Persiapan teknis yang diminta meliputi seluruh rantai evakuasi, mulai dari operasi penjemputan di wilayah konflik, penentuan titik transit yang aman, hingga kepastian transportasi menuju kampung halaman masing-masing. Koordinasi lintas sektoral diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Selain aspek keamanan fisik, Lilies juga menyoroti pentingnya dukungan kesehatan pasca-evakuasi. Tenaga medis dan psikiater harus disiapkan untuk memberikan layanan trauma healing bagi para pekerja yang mungkin mengalami tekanan psikologis akibat situasi perang di tempat mereka bekerja.
Tak hanya soal keselamatan nyawa, pemerintah juga diminta menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi para pekerja migran. Kepastian mengenai pembayaran gaji yang menjadi hak mereka selama bekerja di luar negeri harus tetap diperjuangkan agar tidak hilang begitu saja akibat pecahnya konflik.
Langkah responsif dari Pemprov Jatim diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi keluarga pekerja migran di kampung halaman. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan tidak ada warga Jawa Timur yang terlantar atau menjadi korban di tengah panasnya suhu geopolitik di Timur Tengah.
