Wonogiri,TelusuR.ID – Semangat gotong royong kembali terlihat di Persawahan Dusun Dawuhan, Desa Sokoboyo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Minggu (24/5/2026) kemarin.

Warga bersama aparat TNI dari Koramil 22 Slogohimo Kodim 0728/Wonogiri turun langsung melaksanakan kerja bakti pembuatan saluran irigasi yang sebelumnya terputus akibat kerusakan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian bersama terhadap kebutuhan para petani di wilayah tersebut.

Sejak pagi, masyarakat sudah berkumpul membawa peralatan kerja untuk memperbaiki saluran air yang menjadi sumber utama pengairan sawah warga.

Kehadiran Babinsa Desa Sokoboyo, Sertu Novi Wahyu, menambah semangat masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama.

Dengan penuh kebersamaan, warga dan aparat tampak kompak menggali, membersihkan jalur air, hingga memperkuat bagian saluran yang rusak.

Kepala Desa Sokoboyo, Ibu Endang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, saluran irigasi memiliki peranan sangat penting bagi keberlangsungan pertanian warga Dusun Dawuhan.

Ia berharap perbaikan ini mampu membantu para petani agar pasokan air ke lahan persawahan kembali lancar dan hasil panen dapat meningkat.

Selain aparat desa dan Babinsa, kegiatan ini juga melibatkan Ketua Relawan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Slogohimo, Serda Awaludin, bersama 10 anggota Relawan RPBS Slogohimo.

Tidak ketinggalan, sekitar 20 anggota Kelompok Tani Dawuhan ikut ambil bagian dalam kerja bakti tersebut. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dan aparat ini menunjukkan kuatnya solidaritas dalam menghadapi persoalan di lingkungan desa.

Babinsa Desa Sokoboyo, Sertu Novi Wahyu, mengatakan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan bentuk dukungan kepada warga, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas kehidupan pedesaan. Menurutnya, pekerjaan berat akan terasa ringan apabila dilakukan secara bersama-sama.

Kerja bakti pembuatan saluran irigasi di Persawahan Dusun Dawuhan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga selesai. Kebersamaan yang terjalin antara TNI, pemerintah desa, relawan, dan kelompok tani menjadi contoh positif bagi masyarakat luas.

Semangat persatuan dan kepedulian seperti inilah yang diharapkan terus tumbuh demi kemajuan desa dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Wonogiri.

(Agus Kemplu)

ESENSI HAJI: DARI RITUAL MASSAL KE REVOLUSI BATIN

Oleh: Abdullah Rasyid

*Pengurus Pusat MES ( Masyarakat Ekonomi Syariah)

*Pendiri Great Institute

Setiap tahun, sekitar dua juta manusia meninggalkan rumahnya, menanggalkan jas, dasi, gelar doktor, seragam tentara, hingga jilbab bermerek, lalu mengenakan dua helai kain putih yang tak berjahit. Di bandara King Abdulaziz, mereka bukan lagi menteri atau pedagang pasar. Mereka hanya satu kata: haji.

Itulah pemandangan yang membuat ibadah haji berbeda dari semua rukun Islam lain. Shalat bisa dilakukan sendirian. Puasa adalah urusan perut masing-masing. Zakat bisa ditransfer lewat aplikasi. Tapi haji memaksa kita hadir, berdesakan, kepanasan, dan kehilangan privasi.

Pertanyaannya, yang jarang kita tanyakan di tengah euforia keberangkatan, adalah: untuk apa semua ketidaknyamanan itu dirancang?

Dari Fikih ke Makna

Selama puluhan tahun, narasi haji di Indonesia didominasi dua kutub: fikih dan logistik. Di pengajian, kita sibuk menghafal rukun, wajib, dam, dan larangan ihram. Di media, kita sibuk menghitung kuota, masa tunggu 30 tahun, dan harga haji plus.

Keduanya penting. Tapi keduanya tidak menjawab kegelisahan yang ditulis Arifin Nugroho dalam Menyembelih yang Tak Tampak, dan yang jauh sebelumnya dibedah Ali Syariati dalam Haji: mengapa masjid kita penuh, tapi korupsi jalan terus? Mengapa orang pulang bergelar haji, tapi wataknya tidak bergeser?

Jawabannya bukan pada kurangnya manasik, melainkan pada hilangnya esensi. Haji bukan sekadar perjalanan geografis ke Mekkah. Ia adalah perjalanan antropologis kembali ke titik nol manusia.

Arafah: Republik Kesadaran

Inti haji bukan di Ka’bah, tapi di Arafah. Nabi bersabda: Al-Hajju Arafah. Mengapa?

Arafah, dari kata ‘arafa, mengenal, adalah satu-satunya rukun yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibayar dam, dan tidak bisa diulang. Jika tertinggal wukuf, hajinya batal.

Syariati menyebut Arafah sebagai “padang kesadaran”. Di sana, manusia dipaksa berhenti. Tidak ada tawaf, tidak ada sa’i, tidak ada lempar jumrah. Hanya diam, dari Dzuhur hingga Maghrib, di bawah terik yang sama untuk presiden dan pemulung.

Waktu itu dipilih bukan kebetulan. Dzuhur adalah titik matahari tergelincir, simbol kejatuhan ego. Maghrib adalah gelap, simbol kematian. Di antara keduanya, manusia diminta jujur: siapa dia tanpa jabatan, tanpa rekening, tanpa followers?

Itulah yang hilang dalam keberagamaan kita hari ini: momen berhenti. Kita terus bergerak, terus membangun citra saleh di media sosial, tapi tidak pernah wukuf.

Jumrah: Perlawanan yang Disalahpahami

Setelah sadar di Arafah, jamaah tidak langsung pulang. Mereka ke Muzdalifah, memungut tujuh kerikil kecil, lalu ke Mina untuk melempar.

Banyak yang mengira ini ritual mistis melawan setan. Padahal, sebagaimana diingatkan Al-Qur’an (Al-Hajj: 37), Allah tidak butuh batu kita.

Tujuh kerikil itu, bukan batu besar, bukan 40, bukan meriam, adalah kurikulum politik tauhid. Dalam tafsir sosiologis Syariati, tiga jumrah adalah tiga wajah thaghut abadi: Fir’aun (kekuasaan zalim), Qarun (harta yang menindas), dan Bal’am (agama yang dijual).

Kita melempar dengan tangan lemah, karena perlawanan sejati bukan soal kekuatan fisik, melainkan keberanian moral untuk berkata tidak.

Di Indonesia, jumrah itu bisa berarti menolak pungli di kelurahan, menolak riba dalam koperasi, atau menolak ceramah yang mengadu domba.

Jika haji tidak melahirkan keberanian itu, maka kita hanya melempar beton, bukan setan.

Qurban: Menyembelih Ismail Kita

Puncak dari semua itu adalah qurban. Kisah Ibrahim bukan tentang ayah yang tega, melainkan tentang cinta yang ditata ulang.

Allah tidak pernah meminta darah Ismail. Ia meminta Ibrahim melepaskan yang paling dicintai. Bagi kita hari ini, Ismail bukan anak. Ismail adalah kesombongan yang membuat kita tidak bisa minta maaf ke istri, kemalasan yang membuat kita tinggalkan Subuh, dan cinta dunia yang membuat kita tega menyakiti tetangga demi proyek.

Inilah yang disebut Arifin Nugroho sebagai “transformasi keshalihan”. Tanpa penyembelihan batin itu, haji hanya menambah gelar, bukan menambah takwa.

Penutup: Pulang Sebagai Manusia Baru

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan Ibn ‘Asyur, menegaskan: ibadah tidak diturunkan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melahirkan manusia rabbani.

Maka ukuran haji mabrur bukan oleh-oleh air zamzam, bukan pula foto di depan Ka’bah. Ukurannya sederhana dan menyakitkan: apakah setelah pulang, kita lebih mudah memaafkan? Apakah dagangan kita lebih jujur? Apakah lisan kita lebih terjaga?

Jika tidak, kita baru sampai ke Mekkah secara geografis, belum sampai secara spiritual.

Yaumut Tarwiyah adalah hari berpikir dan membawa bekal. Semoga tahun ini, bekal terbesar yang kita bawa bukan koper 32 kilogram, melainkan keberanian untuk menyembelih yang tak tampak.

Karena pada akhirnya, Tuhan tidak akan bertanya berapa kali kita tawaf. Ia akan bertanya: setelah semua putaran itu, apakah hatimu akhirnya berhenti di Dia?

MAKKAH, TELUSUR.ID – Hitungan hari menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia bersiap memasuki fase Armuzna, yaitu rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fase ini merupakan inti dari ibadah haji yang berlangsung intensif selama lima hingga enam hari, mulai dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijah.

Dalam fase Armuzna, jemaah akan menjalani prosesi wukuf, mabit (bermalam), hingga melontar jumrah di bawah kondisi cuaca ekstrem. Mengingat tahapan ini menjadi bagian yang paling menguras tenaga, fisik, dan mental jemaah, kesiapan mitigasi di lapangan menjadi hal yang sangat krusial.

Kondisi tersebut melandasi kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, di Tanah Suci. Senator yang akrab disapa Ning Lia ini turun langsung menemui jemaah haji Indonesia, khususnya asal Jawa Timur, untuk memastikan kesiapan mereka.

Salah satu titik kunjungan Ning Lia adalah pemondokan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam Rombongan 2 Kloter 77. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Mahd Al Resala, kawasan Ar-Raudhah, Makkah ini, berjalan hangat dan penuh dengan nuansa kekeluargaan.

Dalam dialog tersebut, Ning Lia memberikan motivasi sekaligus pesan penting agar jemaah benar-benar menjaga regulasi kesehatan mereka. Menurutnya, ketahanan stamina menjadi modal utama karena aktivitas ibadah di Armuzna menuntut mobilitas tinggi di tengah suhu panas yang menyengat.

“Armuzna merupakan rangkaian inti ibadah haji yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Cuaca di Tanah Suci cukup ekstrem, sehingga jemaah harus memperhatikan pola makan, istirahat yang cukup, dan jangan memaksakan diri ketika kondisi tubuh kurang fit,” ujar Lia Istifhama dalam keterangannya diterima Telusur.id, Senin (25/5/2026).

Selain faktor kesehatan, Ning Lia memberikan apresiasi khusus terhadap soliditas jemaah asal Sumenep yang dikunjunginya tersebut. Pasalnya, rombongan ini merupakan jemaah haji mandiri non-KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) yang bergerak secara swadaya.

“Terbukti jemaah mandiri ini saling memberikan support wawasan satu sama lain sehingga mereka terlihat sangat siap. Kebersamaan antarjemaah sangat penting, karena perjalanan haji bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga bagaimana saling menjaga dan menguatkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini mengajak jemaah untuk terus merawat spirit positif dan rasa syukur. Ia mengingatkan bahwa takdir bisa menginjakkan kaki di tanah suci setelah masa tunggu yang panjang harus dibalas dengan doa-doa kebaikan bagi keluarga di tanah air.

Di sela-sela kunjungannya, Ning Lia juga memanfaatkan waktu untuk menyerap aspirasi terkait kualitas pelayanan di era Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di bawah kepemimpinan Gus Irfan Yusuf. Secara umum, jemaah mengaku puas dengan kelayakan fasilitas pemondokan yang bersih dan luas.

Meski demikian, pengawasan ketat DPD RI tetap mencatat adanya beberapa catatan evaluasi dari jemaah, salah satunya terkait distribusi logistik. Jemaah mengeluhkan sempat terjadinya keterlambatan kiriman katering pangan, di mana jatah makanan yang seharusnya tiba siang hari baru datang pada sore hari.

Pertemuan di Makkah ini juga mempertemukan Ning Lia dengan sejumlah tokoh masyarakat Madura, di antaranya Kiai Robith dan seorang pengusaha, Nurul Hidayatullah. Sebelum menutup kunjungan, sang senator bersama para jemaah menyempatkan diri untuk membaca kalimat talbiyah bersama secara khidmat.

Perhatian khusus juga diberikan Ning Lia saat menjenguk jemaah yang sedang sakit, termasuk jemaah disabilitas yang harus mengikuti skema murur. Sebagai informasi, murur adalah skema pergerakan jemaah dari Arafah menuju Mina dengan melintasi Muzdalifah di dalam bus tanpa turun atau bermalam di tenda.

Ning Lia memastikan bahwa seluruh jemaah, termasuk yang sempat mengalami demam tinggi dan harus mengambil skema murur, tetap dalam kondisi terpantau dengan baik. “Ada beberapa jemaah yang murur dan sempat sakit, namun kesemuanya dipastikan mampu memasuki fase Armuzna dengan pendampingan khusus,” pungkasnya.

Budaya Perlawanan Rakyat: No Viral, No Justice

oleh: Jacob Ereste

JAKARTA,TelusuR.ID – Menjelang senja di sebuah kedai kopi di bilangan Tangerang Selatan, Minggu, 24 Mei 2026, Jacob Ereste kembali melontarkan kegelisahan lamanya tentang nasib hukum dan politik di Indonesia. Sambil menyeruput kopi panas ditemani kudapan kampung kesukaannya, ia berbicara ringan, tetapi isi pikirannya menghantam keras.

Tak ada yang mencolok dari penampilan Jacob Ereste selain kesederhanaannya yang nyaris seperti orang desa kebanyakan. Namun, justru dari kesahajaan itu lahir kritik yang menelanjangi kenyataan sosial dengan cara yang telak dan tanpa tedeng aling-aling.

Baginya, ungkapan “No Viral, No Justice” bukan lagi sekadar keluhan publik yang frustrasi terhadap aparat penegak hukum. Frasa itu telah menjelma menjadi budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Bahkan lebih jauh, menurutnya, sudah berubah menjadi semacam “sekte sosial-politik” yang diam-diam dianut banyak orang.

Yang dimaksud “sekte” oleh Jacob Ereste tentu bukan agama, melainkan cara berpikir yang tertutup dan menyesatkan. Sebuah keyakinan baru bahwa keadilan tidak akan bergerak tanpa keramaian media sosial. Laporan ke polisi dianggap percuma bila tidak disertai tekanan publik. Hukum tidak lagi dipercaya bekerja atas dasar kebenaran, melainkan atas dasar seberapa gaduh sebuah perkara diperdengarkan.

Maka rakyat pun belajar cepat membaca “aturan main” yang kotor itu. Mereka percaya jalan paling efektif untuk menyelesaikan persoalan hukum bukan lagi melalui prosedur dan integritas, melainkan lewat tekanan massa, koneksi kekuasaan, atau transaksi uang.

Di titik inilah hukum berubah menjadi pasar gelap kekuasaan.

Undang-undang diperdagangkan. Putusan pengadilan dinegosiasikan. Status tersangka dapat diputihkan. Buronan bisa hidup nyaman di ruang terbuka seolah tak pernah melakukan kejahatan. Semua seakan sah selama ada kemampuan membeli jalan keluar.

Prinsip “maju tak gentar membela yang bayar” kini terasa lebih nyata daripada semboyan penegakan keadilan itu sendiri. Moral dipermainkan, sementara hukum diperas menjadi mesin produksi uang dan alat barter kepentingan.

Jacob Ereste melihat keadaan ini bukan lagi sekadar penyimpangan individual, melainkan penyakit sistemik yang menjalar seperti wabah. Korupsi tidak lagi dipandang aib. Pelakunya masih dapat tampil terhormat, menyumbang sana-sini, berbicara soal moralitas, bahkan berlindung di balik ritual keagamaan sebagai kamuflase pencucian dosa sosial.

Masyarakat pun perlahan menjadi permisif. Yang penting menang. Yang penting bebas. Soal benar atau salah menjadi urusan belakangan.

Dalam situasi seperti itu, mereka yang tidak memahami “cara bermain” justru berpotensi menjadi korban malapraktik hukum. Rakyat kecil terseret, sementara pemilik modal dan kuasa menari di atas celah-celah aturan.

Karena itu, “No Viral, No Justice” sesungguhnya bukan sekadar slogan sinis, melainkan potret putus asanya rakyat terhadap institusi hukum yang kehilangan marwah. Kasus kecil dapat mengendap tanpa jejak, tetapi perkara yang meledak di TikTok, X, atau Instagram tiba-tiba bergerak cepat seperti tersengat listrik.

Jacob Ereste sengaja memakai istilah “sekte hukum” sebagai tamparan simbolik agar publik tersadar bahwa bangsa ini sedang menghadapi krisis kepercayaan yang sangat berbahaya. Ketika hukum hanya tunduk pada viralitas, maka negara sedang berjalan menuju titik nadir peradaban: keadilan bukan lagi hak warga negara, melainkan barang mewah yang hanya muncul setelah keributan dipertontonkan.

Satgas Yonif 521/DY Gelar Anjangsana dan Dukung Ketahanan Pangan Warga di Kurima

Papua Pegunungan, TelusuR.ID — Satgas Yonif 521/DY terus menunjukkan keterlibatannya dalam mendukung masyarakat di wilayah penugasan melalui kegiatan sosial dan pembinaan teritorial. Pada Sabtu (24/5), personel Satgas menggelar anjangsana sekaligus membantu program ketahanan pangan warga di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Danpos Kurima, Lettu Inf Dany Rizki Hardiyanto, S.Tr.Han. Dalam kegiatan itu, prajurit TNI mendatangi rumah-rumah warga dan ikut membantu aktivitas pertanian masyarakat setempat.

Kehadiran personel Satgas disambut antusias warga. Selain menjalin komunikasi dengan masyarakat, prajurit juga turun langsung membersihkan lahan pertanian dan membantu penanaman bibit tanaman pangan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., mengatakan kegiatan anjangsana menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat Papua, sekaligus mendukung kesejahteraan warga melalui sektor pertanian.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan keluarga bagi masyarakat. Kami berharap dukungan yang diberikan dapat membantu meningkatkan semangat warga dalam mengelola lahan pertanian demi mendukung ketahanan pangan di wilayah penugasan,” ujar Rahadyan.

Selain membantu pekerjaan di ladang, personel Satgas juga memberikan motivasi kepada warga agar terus memanfaatkan potensi alam yang tersedia untuk meningkatkan hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Suasana kebersamaan terlihat saat prajurit dan warga bekerja bersama di lahan pertanian maupun berbincang santai di rumah-rumah masyarakat.

Salah seorang warga Distrik Kurima, Martin Heselo (53), mengaku senang atas perhatian yang diberikan Satgas Yonif 521/DY. Menurutnya, keberadaan personel TNI tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan mengusung semangat “Hadir Berbakti dan Berbuat”, Satgas Yonif 521/DY menyatakan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat guna memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan warga di Papua Pegunungan.

Indonesia Pasar Halal atau Pemimpin Halal Dunia?

Oleh: Abdullah Rasyid
*Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

JAKARTA,TelusuR.ID – Indonesia adalah negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kita memiliki pasar halal raksasa, industri makanan halal yang tumbuh cepat, tren modest fashion yang mendunia, serta potensi zakat dan wakaf yang luar biasa besar. Dalam berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia bahkan masuk jajaran tiga besar ekosistem ekonomi syariah dunia.

Namun ada satu pertanyaan besar yang perlu dijawab secara jujur: apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar halal terbesar dunia, atau benar-benar mampu menjadi pemimpin halal dunia?

Pertanyaan ini penting karena hingga hari ini, Indonesia masih menghadapi paradoks besar dalam ekonomi syariah nasional. Di tengah besarnya konsumsi halal masyarakat Indonesia, banyak produk halal justru masih berasal dari luar negeri. Mulai dari bahan baku farmasi halal, kosmetik, produk makanan olahan, hingga berbagai produk industri halal lainnya masih didominasi impor.

Artinya, kita besar sebagai konsumen, tetapi belum sepenuhnya kuat sebagai produsen.

Padahal ekonomi syariah sesungguhnya bukan sekadar soal label agama atau simbol identitas. Ekonomi syariah adalah soal tata kelola, keadilan ekonomi, transparansi, pemberdayaan umat, hingga kedaulatan ekonomi nasional.

Karena itu, ekonomi syariah seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi besar pembangunan nasional Indonesia.

Di era geopolitik ekonomi global saat ini, industri halal telah berubah menjadi arena persaingan ekonomi internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Turki telah bergerak jauh membangun industri halal sebagai instrumen kekuatan ekonomi nasional mereka. Malaysia membangun tata kelola halal yang kuat melalui JAKIM. UEA menjadikan Islamic finance sebagai instrumen geopolitik ekonomi global. Sementara Turki mengintegrasikan industri halal dengan manufaktur dan ekspor nasional.

Indonesia tidak boleh tertinggal.

Dengan bonus demografi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat halal global jika mampu membangun ekosistem ekonomi syariah yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.

Di sinilah peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menjadi sangat strategis.

MES tidak boleh hanya dipahami sebagai organisasi seminar atau forum diskusi ekonomi Islam semata. MES harus naik kelas menjadi penggerak tata kelola ekonomi syariah nasional. MES harus mampu menjadi jembatan antara negara, industri, ulama, akademisi, UMKM, fintech syariah, dan masyarakat sipil.

Ke depan, tantangan ekonomi syariah tidak lagi hanya tentang literasi. Tantangannya jauh lebih besar: bagaimana membangun kedaulatan rantai pasok halal nasional (halal value chain sovereignty), memperkuat industri halal domestik, mendorong hilirisasi halal, serta memastikan ekonomi syariah tidak terjebak menjadi ekonomi elite.

Ini isu penting yang jarang dibicarakan secara terbuka.

Ekonomi syariah tanpa tata kelola yang baik berisiko melahirkan oligarki baru. Monopoli sertifikasi halal, rente ekonomi syariah, konsentrasi aset pada kelompok tertentu, hingga politisasi dana umat adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi sejak sekarang.

Karena itu ekonomi syariah harus dibangun di atas prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan independen.

Digitalisasi menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Masa depan ekonomi syariah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun:

fintech syariah,

blockchain halal,

digital zakat,

digital wakaf,

hingga AI-based halal assurance.

Teknologi bukan ancaman bagi ekonomi syariah. Justru teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperluas inklusi ekonomi umat sekaligus memperkuat transparansi dan pengawasan publik.

Indonesia memiliki peluang besar memimpin ekonomi syariah dunia jika mampu menggabungkan tiga hal sekaligus:

tata kelola yang bersih,

industrialisasi halal nasional,

dan transformasi digital ekonomi syariah.

Inilah yang sesungguhnya dibutuhkan menuju Indonesia Emas 2045.

Ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada jargon religius. Ia harus hadir sebagai kekuatan nyata untuk:

memperkuat UMKM,

menciptakan lapangan kerja,

membangun industri nasional,

mengurangi ketimpangan,

dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.

Sudah saatnya Indonesia berhenti hanya menjadi pasar halal terbesar dunia.

Indonesia harus menjadi produsen, inovator, dan pemimpin ekonomi halal global.

Boyolali,TelusuR.ID — Babinsa Koramil 19/Juwangi Kodim 0724/Boyolali, Koptu Ahmad Muzaini, turun langsung membantu warga membangun pondok kebun di Desa Cerme, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Sabtu (23/5/2026).

Pondok tersebut dibangun secara gotong royong sebagai fasilitas penunjang aktivitas pertanian warga. Selain digunakan untuk berteduh saat hujan maupun terik matahari, pondok juga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen jagung agar lebih aman.

Koptu Ahmad Muzaini mengatakan keterlibatan Babinsa dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan warga di wilayah binaan.

“Gotong royong ini menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan TNI dengan masyarakat. Kehadiran Babinsa diharapkan bisa membantu warga sekaligus mempererat hubungan sosial,” kata Ahmad Muzaini di sela kegiatan.

Warga Desa Cerme menyambut positif keterlibatan Babinsa dalam pembangunan pondok kebun tersebut. Mereka menilai kehadiran aparat teritorial memberi semangat tambahan dalam menyelesaikan pekerjaan bersama.

Budaya gotong royong yang masih terjaga di lingkungan pedesaan dinilai menjadi modal sosial penting dalam memperkuat solidaritas masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas pertanian warga.

Kegiatan bersama aparat dan masyarakat seperti ini rutin dilakukan di wilayah Kecamatan Juwangi sebagai bagian dari pembinaan teritorial dan upaya menjaga kedekatan TNI dengan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Kelurahan Joyotakan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, Serma Rumbawa, bersama Bhabinkamtibmas Aipda Fajar dan warga menggelar kerja bakti membersihkan saluran air di RT 02 RW 03, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Minggu (24/5/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB itu dilakukan dengan membersihkan selokan dan mengangkut sampah di lingkungan permukiman warga. Aksi gotong royong tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Serma Rumbawa mengatakan kerja bakti menjadi bagian dari kepedulian aparat teritorial terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat hubungan antara TNI, Polri, dan masyarakat.

“Kerja bakti ini bukan hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan silaturahmi dengan warga,” kata Rumbawa di sela kegiatan.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah munculnya penyakit dan mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan.

Warga terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka bahu-membahu membersihkan saluran air yang dipenuhi endapan lumpur dan sampah rumah tangga.

Selain kerja bakti, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong sebagai bagian dari kepedulian sosial di lingkungan tempat tinggal.

“Kalau lingkungan bersih, masyarakat juga akan lebih sehat dan nyaman,” ujar Rumbawa.

Kegiatan kerja bakti bersama aparat dan warga ini rutin dilakukan di sejumlah wilayah binaan di Kota Surakarta sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Untuk Mendukung Arah Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo Partisipasi dan Peran Rakyat Harus Dilibatkan
Oleh: Jacob Ereste

JAKARTA,TelusuR.ID – Pernyataan Menteri Pertahanan RI, Syafrie Syamsuddin, tentang ekonomi Indonesia yang dikuasai segelintir orang melalui praktik tambang ilegal, sejatinya bukan sekadar alarm bagi negara, tetapi juga tamparan keras bagi nurani bangsa. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kerugian triliunan rupiah akibat penyelundupan hasil bumi dan tambang, melainkan kedaulatan Indonesia itu sendiri.

Jika benar negara telah kehilangan kendali atas kekayaan alamnya, maka yang sesungguhnya sedang terjadi adalah pembajakan terhadap amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi realitas yang tampak justru sebaliknya: kekayaan negeri ini mengalir ke kantong mafia, sementara rakyat tetap berkubang dalam kemiskinan.

Karena itu, tekad Presiden Prabowo Subianto untuk menutup ruang gerak mafia tambang dan mafia hasil bumi harus dipandang sebagai momentum penting untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa. Namun persoalannya tidak sesederhana sekadar menangkap pelaku atau membongkar jaringan penyelundupan. Penyakit utamanya terletak pada lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola, serta minimnya keterlibatan rakyat dalam mengawal jalannya kebijakan negara.

Di sinilah letak persoalan paling mendasar: pemerintah masih terlalu sering bekerja sendirian, seolah rakyat hanya penonton pembangunan. Padahal tanpa keterlibatan publik, program sehebat apa pun akan mudah bocor, diselewengkan, bahkan diperalat oleh kepentingan para pemburu rente.

Ajakan Menhan kepada insan pers untuk ikut membela negara melalui pengawasan ekonomi patut diapresiasi. Pers memang memiliki fungsi penting sebagai alat kontrol sosial. Tetapi ironisnya, di tengah seruan keterbukaan itu, akses informasi justru terasa makin tertutup. Banyak kementerian dan lembaga pemerintah seperti kehilangan fungsi humasnya. Situs resmi mereka miskin data, minim penjelasan, dan nyaris tak menyediakan ruang dialog yang sehat dengan masyarakat.

Akibatnya, publik hanya dijejali seremoni tanpa pernah benar-benar memahami arah, tujuan, serta substansi program pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul kecurigaan, disinformasi, hingga banjir hoaks yang sulit dibendung.

Karena itu, gagasan pembentukan Forum Kolaborasi Media Pemerintah yang pernah dilontarkan M. Qodari perlu segera diwujudkan secara serius, bukan sekadar menjadi slogan administratif. Negara membutuhkan sistem komunikasi publik yang sehat, terbuka, dan terintegrasi hingga ke daerah. Sebab demokrasi yang sehat hanya mungkin tumbuh dari arus informasi yang jujur dan dapat diakses rakyat.

Kerja sama antara pemerintah dan media tidak boleh dimaknai sebagai alat pencitraan kekuasaan. Fungsi utamanya justru untuk membangun kesadaran publik agar rakyat ikut memahami, mengawasi, sekaligus terlibat dalam pembangunan nasional. Rakyat yang paham akan menjadi energi penggerak pembangunan. Sebaliknya, rakyat yang dibutakan hanya akan menjadi objek manipulasi politik.

Kegaduhan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menunjukkan betapa lemahnya pengawasan publik terhadap program yang sejatinya sangat dibutuhkan masyarakat kecil. Demikian pula program Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga swasembada pangan yang melibatkan TNI dan Polri. Semua program itu akan sulit berhasil jika rakyat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pasif, bukan pelaku utama pembangunan.

Padahal pembangunan ekonomi nasional tidak mungkin berdiri kokoh tanpa partisipasi rakyat. Sebab ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan, investasi, atau statistik makro yang dipamerkan di forum internasional. Ekonomi sejatinya adalah soal apakah rakyat mampu hidup layak, bekerja dengan martabat, memperoleh akses pendidikan, pangan, dan masa depan yang adil.

Di titik inilah arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo akan diuji. Jika benar ingin kembali pada semangat Pasal 33 UUD 1945, maka ekonomi Indonesia tidak boleh lagi dikuasai oligarki yang menjadikan negara sekadar alat memperkaya diri. Negara harus hadir untuk memastikan kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat.

Namun itu semua tidak cukup hanya dengan pidato politik dan jargon nasionalisme ekonomi. Pemerintah wajib membuka ruang partisipasi rakyat seluas-luasnya. Pers harus diberi akses yang sehat dan terbuka. Media sosial perlu diarahkan menjadi ruang edukasi publik, bukan ladang kebencian dan manipulasi informasi.

Sebab pada akhirnya, kedaulatan ekonomi tidak akan pernah lahir dari elit yang bekerja dalam ruang tertutup. Kedaulatan ekonomi hanya mungkin berdiri kokoh bila rakyat dilibatkan sebagai pemilik sah negeri ini — bukan sekadar penonton yang terus diminta bersabar di tengah melimpahnya kekayaan bangsanya sendiri.

Bumi Serpong Damai, 23 Mei 2026

Haji: Jalan Pulang Menemukan Diri
Oleh: —Mohammad Sami’an, SPdI., MPdI.,

JOMBANG,TelusuR.ID – Di tengah denyut kesahajaan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, percakapan tentang haji mengalir bukan sekadar sebagai uraian fikih, melainkan sebagai tafsir kehidupan. Di sebuah rumah sederhana di Gang 5 Desa Tambakrejo, Mohammad Sami’an, SPdI., MPdI., berbicara tentang ibadah haji dengan nada teduh—menghubungkan syariat dengan hakikat, ritual dengan ruhani, serta perjalanan fisik dengan pengembaraan batin manusia menuju Tuhan.

Bagi Ustadz Sami’an, haji bukan semata perpindahan tubuh menuju Tanah Suci, melainkan perjalanan pulang menuju fitrah kemanusiaan. Sebuah perjalanan untuk membersihkan hati dari debu-debu dunia, sekaligus meneguhkan kembali cinta manusia kepada Sang Khalik.

“Haji adalah rukun Islam kelima. Namun tidak semua orang mendapat panggilan menjadi tamu Allah. Mereka yang berhaji adalah orang-orang pilihan yang dimuliakan-Nya,” tuturnya lirih.

Dalam pandangannya, seluruh rangkaian ibadah haji sesungguhnya adalah jejak spiritual para nabi yang diwariskan kepada umat manusia lintas zaman. Setiap ritual bukan hanya gerak lahiriah, melainkan simbol yang memuat pesan peradaban dan pelajaran kemanusiaan.

Arafah: Padang Kesetaraan Manusia

Wukuf di Arafah, menurut Sami’an, adalah momentum ketika manusia ditanggalkan dari segala atribut duniawi. Di hamparan padang itu, tak ada lagi sekat antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa. Semua mengenakan pakaian yang sama, berdiri setara di hadapan Allah SWT, membawa kerendahan dan pengharapan yang sama.

Tradisi para nabi menyebut Arafah sebagai tempat pertemuan kembali Nabi Adam AS dan Siti Hawa setelah lama dipisahkan. Karena itu, Arafah bukan hanya ruang pengampunan, tetapi juga simbol rekonsiliasi manusia dengan dirinya, dengan sesamanya, dan dengan Tuhannya.

“Di Arafah, manusia belajar bahwa seluruh kemuliaan dunia hanyalah sementara. Yang tersisa hanyalah ketundukan di hadapan Allah,” ujarnya.

Karena itu pula, ia menegaskan, tidak ada ruang bagi keputusasaan di Padang Arafah. Seorang jamaah harus meyakini bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa manusia.

Lempar Jumrah: Melawan Iblis dalam Diri

Di Mina, ritual lempar jumrah sering dipahami sekadar simbol melempar setan. Namun bagi Sami’an, maknanya jauh lebih dalam: manusia sedang melawan sisi gelap dalam dirinya sendiri—kesombongan, ketamakan, hawa nafsu, dan godaan kekuasaan dunia.

Ia mengingatkan kembali kisah Nabi Ibrahim AS yang tetap teguh menjalankan perintah Allah meski digoda iblis untuk membatalkan pengorbanannya.

“Allahu Akbar yang terus diucapkan saat melempar jumrah adalah penegasan bahwa tidak ada yang lebih besar selain Allah. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pula keinginan diri,” katanya.

Maka sesungguhnya, jumrah adalah pelajaran tentang keberanian moral: kemampuan manusia menundukkan ego demi ketaatan yang lebih tinggi.

Tawaf dan Sa’i: Falsafah Gerak Kehidupan

Dalam perspektif tasawuf, tawaf adalah metafora kehidupan. Manusia diajarkan untuk terus bergerak, berikhtiar, dan mencari makna di tengah putaran zaman.

“Kita tidak menyembah Ka’bah. Ka’bah adalah arah. Tawaf mengajarkan bahwa hidup tidak boleh berhenti. Manusia harus terus berjalan dalam orbit pengabdian kepada Allah,” ungkapnya.

Sementara sa’i antara Shafa dan Marwah menghadirkan kisah agung seorang ibu: Siti Hajar. Di tengah kegersangan padang pasir, ia berlari mencari air demi kehidupan putranya, Nabi Ismail AS. Dari perjuangan itulah lahir pesan besar tentang kesabaran, ketangguhan, dan ikhtiar manusia menghadapi ujian kehidupan.

Bagi Sami’an, sa’i adalah simbol bahwa pertolongan Tuhan sering kali lahir dari keteguhan usaha manusia sendiri.

Haji Mabrur: Ukurannya Akhlak

Di tengah masyarakat yang kadang memaknai haji sebatas gelar sosial, Sami’an mengingatkan bahwa kemabruran tidak diukur dari pakaian putih, panggilan “Pak Haji”, atau simbol-simbol status sepulang dari Tanah Suci.

Ukuran haji mabrur justru tampak pada perubahan akhlak.

“Tanda pertama haji mabrur adalah semakin rukun dengan keluarga, semakin lembut kepada tetangga, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, Tanah Suci adalah madrasah kesabaran. Di tengah panas, kepadatan, dan ujian emosi, manusia ditempa untuk belajar mengendalikan diri. Karena itu, orang yang hajinya diterima akan tampak dari tutur katanya yang lebih halus, sikapnya yang lebih teduh, dan kepeduliannya yang semakin besar kepada sesama.

“Kalau punya harta, ringan bersedekah. Kalau punya tenaga, ringan membantu. Kalau punya ilmu, hadir memberi solusi,” katanya.

Haji dan Jalan Penyucian Ruhani

Pada akhirnya, haji adalah jalan penyucian jiwa. Sebuah perjalanan panjang agar manusia kembali mengenal Tuhan sekaligus mengenali dirinya sendiri.

“Haji bukan hanya perjalanan badan, tetapi perjalanan ruh menuju Allah. Orang yang pulang haji harus semakin dekat kepada Allah dan semakin membawa manfaat bagi manusia,” tutup Sami’an.

Dari percakapan itu, tersirat satu pesan penting: haji sejatinya bukan akhir perjalanan spiritual, melainkan awal kelahiran kembali manusia yang lebih jernih hati, lebih lembut akhlak, dan lebih sadar bahwa hidup hanyalah pengabdian.

Menjelang datangnya Dzulhijjah, Sami’an juga mengingatkan pentingnya menghidupkan sepuluh hari pertama bulan mulia itu dengan amal saleh, terutama puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Dalam keyakinan umat Islam, hari-hari tersebut merupakan momentum pelipatgandaan pahala, penghapusan dosa, sekaligus latihan penyucian diri sebelum manusia benar-benar sampai pada makna pengorbanan yang hakiki.