Hak Kelola Tambang PBNU: Antara Marwah Jam’iyah dan Godaan Kuasa Ekonomi

oleh :AH. Hamdah

Presidium Kaum Muda Nahdliyyin Jombang (KMNJ)

JOMBANG,TelusuR.ID – Pemberian hak pengelolaan tambang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) layak ditinjau ulang secara serius. Kebijakan ini bukan sekadar soal pengelolaan sumber daya alam atau peluang ekonomi organisasi, melainkan menyangkut marwah jam’iyah, independensi ulama, hingga arah perjuangan Nahdlatul Ulama di masa depan.

Di tengah situasi sosial-politik yang makin pragmatis, publik selama ini menaruh harapan besar kepada NU sebagai benteng moral bangsa. NU dihormati bukan karena kekuatan modal atau kedekatannya dengan pusat kekuasaan, melainkan karena konsistensinya menjaga jarak dari kepentingan ekonomi-politik praktis yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan.

Karena itu, ketika organisasi keagamaan terbesar di Indonesia masuk ke wilayah bisnis ekstraktif seperti pertambangan, kegelisahan warga Nahdliyyin sulit dihindari. Tambang bukan sekadar urusan investasi. Di dalamnya terdapat persoalan kerusakan ekologis, konflik agraria, perebutan sumber daya, hingga praktik oligarki yang selama ini menjadi kritik banyak kalangan, termasuk warga NU sendiri.

NU sejak awal didirikan oleh para muassis sebagai jam’iyah diniyyah ijtima’iyyah yang bertumpu pada dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan umat. Kekuatan utama NU lahir dari moralitas para ulama, bukan dari konsesi ekonomi negara. Karena itu, keterlibatan PBNU dalam pengelolaan tambang dinilai berpotensi menggeser orientasi perjuangan organisasi: dari khidmah umat menuju arena kepentingan bisnis dan kekuasaan.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam praktiknya, industri pertambangan kerap meninggalkan jejak persoalan panjang. Lubang tambang yang terbengkalai, kerusakan hutan, pencemaran air, konflik dengan masyarakat lokal, hingga ketimpangan ekonomi menjadi potret yang terus berulang di banyak daerah. Ironisnya, kelompok masyarakat kecil sering menjadi pihak yang paling terdampak.

Dalam perspektif fiqih sosial NU, prinsip jalbul mashalih wa dar’ul mafasid—menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan—semestinya menjadi pijakan utama. Jika pengelolaan tambang justru memunculkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi secara terbuka dan jujur.

Polemik tambang juga mulai memunculkan fragmentasi di internal warga Nahdliyyin. Perbedaan pandangan yang semula bersifat wajar kini perlahan berubah menjadi kegaduhan berkepanjangan. Sebagian warga memandang konsesi tambang sebagai peluang kemandirian ekonomi organisasi. Namun tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai langkah yang berisiko menyeret NU terlalu dekat dengan pusaran kekuasaan dan kepentingan oligarki sumber daya alam.

Situasi ini menjadi alarm serius. Sebab modal sosial terbesar NU selama ini adalah kepercayaan publik. Ketika organisasi keagamaan mulai dipersepsikan ikut bermain dalam arena bisnis ekstraktif, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra kelembagaan, tetapi juga kewibawaan moral ulama di mata umat.

AH. Hamdah, Presidium Kaum Muda Nahdliyyin Jombang (KMNJ), menilai polemik hak kelola tambang harus menjadi momentum muhasabah bersama di tubuh NU. Menurutnya, organisasi sebesar NU tidak boleh kehilangan orientasi perjuangan hanya karena tergoda masuk terlalu jauh ke sektor yang sarat konflik kepentingan.

“NU dibesarkan oleh perjuangan para ulama yang menjaga independensi jam’iyah. Karena itu, kami memandang hak pengelolaan tambang perlu ditinjau ulang secara arif dan bijaksana demi menjaga marwah organisasi,” ujar AH. Hamdah.

Ia menegaskan, hasil Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU 2025 serta spirit Muktamar NU ke-33 seharusnya menjadi pijakan moral dalam menentukan arah kebijakan organisasi ke depan. Menurutnya, Muktamar NU ke-35 harus menjadi momentum mengembalikan NU pada khittah perjuangan para muassis: menjaga moralitas publik, berpihak kepada rakyat kecil, serta menjauh dari praktik-praktik yang berpotensi melahirkan mafsadat sosial dan ekologis.

“Kami berharap Muktamar NU ke-35 menjadi momentum tajdid dan muhasabah bersama untuk mengembalikan marwah NU sebagai penjaga nilai-nilai keumatan, kebangsaan, dan kelestarian lingkungan. PBNU perlu mendengarkan aspirasi warga NU yang menginginkan agar konsesi tambang dikembalikan kepada negara,” katanya.

Pernyataan itu merefleksikan kegelisahan sebagian warga Nahdliyyin yang khawatir NU kehilangan posisi strategisnya sebagai kekuatan moral bangsa. Sebab sejarah membuktikan, NU justru besar ketika berdiri di tengah rakyat: mendampingi kaum kecil, memperjuangkan pendidikan, menjaga tradisi keilmuan, serta menjadi penengah di tengah konflik sosial-politik.

NU tidak membutuhkan tambang untuk menjadi besar. Yang membuat NU tetap hidup selama satu abad adalah jaringan pesantren, ketulusan para kiai, militansi warga, dan kepercayaan umat. Ketika marwah organisasi dipertaruhkan demi memasuki sektor yang penuh kontroversi, maka publik berhak bertanya: untuk siapa sebenarnya tambang itu dikelola?

Di tengah krisis lingkungan yang kian nyata, organisasi keagamaan semestinya tampil di garis depan menjaga keberlanjutan alam, bukan justru masuk ke sektor yang selama ini menjadi penyumbang kerusakan ekologis terbesar. Di sinilah NU diuji: tetap menjadi penjaga moral publik atau perlahan larut dalam logika ekonomi-politik kekuasaan.

Rekomendasi

1. Mendesak PBNU meninjau ulang kebijakan penerimaan hak pengelolaan tambang secara terbuka, kritis, dan melibatkan aspirasi warga Nahdliyyin di berbagai daerah.
2. Meminta PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada negara demi menjaga independensi, marwah, dan kehormatan jam’iyah Nahdlatul Ulama.
3. Menjadikan Muktamar NU ke-35 sebagai momentum evaluasi besar arah perjuangan organisasi agar tetap berpegang pada khittah para muassis.
4. Mendorong NU fokus pada penguatan pendidikan, dakwah, ekonomi kerakyatan, kesehatan, dan pemberdayaan umat sebagai jalan perjuangan utama.
5. Mengajak seluruh warga Nahdliyyin menjaga persatuan serta mengedepankan adab dan musyawarah dalam menyampaikan kritik terhadap organisasi.
6. Mendesak pemerintah mengelola sumber daya alam secara adil, transparan, dan berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan lingkungan serta kesejahteraan rakyat.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam polemik tambang bukan semata soal izin pengelolaan lahan, melainkan arah moral organisasi ke depan. NU akan tetap dihormati bukan karena menguasai sumber daya tambang, tetapi karena keberaniannya menjaga independensi, membela rakyat kecil, dan berdiri di garis depan merawat akal sehat serta kelestarian alam.

Jombang,26/05/26

JOMBANG, TelusuR.ID — Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, jajaran Polres Jombang menyerahkan bantuan hewan kurban berupa dua ekor sapi kepada dua pondok pesantren di Kabupaten Jombang, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan didampingi Wakapolres dan Kapolsek Diwek. Bantuan hewan kurban tersebut merupakan titipan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat pesantren.

Dua pondok pesantren penerima bantuan yakni Ponpes Tebuireng, Kecamatan Diwek, serta Ponpes Hafidzul Musthofah Al Hasaniyyah di Desa Mejoyo, Kecamatan Gudo. Hewan kurban diterima langsung oleh Sekretaris Ponpes Tebuireng KH Abdul Gofar dan Ketua Yayasan Ponpes Hafidzul Musthofah Al Hasaniyyah Hj Nur Zakiyah.

Ardi mengatakan momentum Iduladha bukan hanya dimaknai sebagai ibadah keagamaan, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas sosial dan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat.

“Penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat serta mempererat hubungan silaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat,” kata Ardi.

Ia menambahkan, lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan bersama.

Sementara itu, pihak pondok pesantren menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan jajaran kepolisian. Bantuan tersebut dinilai menjadi bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan keagamaan.

Penyaluran hewan kurban itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan tokoh agama guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di wilayah Kabupaten Jombang.

Boyolali,TelusuR.ID — Semangat gotong royong terlihat dalam kegiatan karya bakti pembangunan talud jalan di Dukuh Drajud, Desa Seboto, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali, Senin (26/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Koramil 05/Ampel Kodim 0724/Boyolali Serda Dwi Haryono bersama warga bahu membahu membangun talud penahan tanah guna mencegah longsor di kawasan tersebut.

Pembangunan talud dilakukan untuk memperkuat badan jalan sekaligus menjaga keselamatan warga, terutama saat musim hujan yang rawan memicu tanah longsor.

Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat turut menjadi penyemangat warga dalam menyelesaikan pekerjaan secara gotong royong.

Serda Dwi Haryono mengatakan, karya bakti tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat. Menurut dia, Babinsa sebagai aparat kewilayahan harus hadir membantu kesulitan warga sekaligus mendukung pembangunan di desa.

“Kemanunggalan TNI dan rakyat harus terus dijaga melalui kerja nyata di lapangan. Kami siap membantu masyarakat dalam berbagai bidang, baik pembangunan, pertanian, maupun kegiatan sosial lainnya,” ujar Dwi.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Suhadi (48), mengaku senang dan berterima kasih atas keterlibatan Babinsa yang selama ini aktif mendampingi warga dalam berbagai kegiatan desa.

Ia berharap hubungan baik antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin demi mendukung kemajuan dan keselamatan lingkungan desa.

Sukoharjo,TelusuR.ID — Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura merehabilitasi Panti Asuhan Nur Maghfiroh di kawasan Tegal Kaputren, Pajang, Laweyan, Solo. Selain memperbaiki bangunan panti, prajurit baret merah juga membantu penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak penghuni panti.

Program sosial melalui kegiatan Bakti TNI tersebut resmi diserahterimakan pada Senin (25/5/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari sinergi TNI bersama Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan.

Wakil Komandan Grup 2 Kopassus Letkol Inf Yanuar Setiaga mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari instruksi pimpinan TNI sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kami hadir untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat. Kolaborasi dengan Pemkot Surakarta berjalan sangat baik. Melalui renovasi ini, kami berharap anak-anak panti lebih semangat belajar dan meraih cita-cita,” ujar Yanuar.

Sebelum direnovasi, kondisi Panti Asuhan Nur Maghfiroh yang dihuni 20 anak laki-laki dinilai cukup memprihatinkan. Bangunan yang berdiri sejak 1950 itu belum pernah mengalami perbaikan besar sehingga sejumlah bagian atap kerap bocor saat hujan turun.

Pengasuh panti, Makmun Amin, mengatakan kebocoran terjadi di beberapa ruangan penting, termasuk kamar tidur dan ruang belajar anak-anak.

Dalam waktu satu pekan, prajurit Kopassus memperbaiki sejumlah bagian bangunan, mulai dari penggantian atap dan material yang lapuk, pengecatan ulang, hingga pembersihan fasilitas panti.

Selain renovasi fisik, Grup 2 Kopassus juga menyalurkan bantuan kebutuhan anak-anak panti berupa 22 unit kasur lengkap dengan sprei, 20 mushaf Al Quran, 20 peci, dan 20 sajadah.

Tak hanya itu, Grup 2 Kopassus bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta untuk membantu penerbitan akta kelahiran anak-anak penghuni panti.

Kepala Dispendukcapil Surakarta Agung Hendratmo mengatakan, terdapat empat anak balita berusia enam bulan hingga 1,5 tahun yang telah diterbitkan akta kelahirannya melalui mekanisme kartu keluarga induk pengurus panti.

“Akta kelahiran merupakan hak dasar warga negara yang sangat dibutuhkan untuk akses pendidikan maupun bantuan sosial. Sepanjang ada permintaan dari panti asuhan, kami siap memfasilitasi secara jemput bola,” kata Agung.

Langkah Grup 2 Kopassus tersebut mendapat apresiasi karena tidak hanya memperbaiki fasilitas panti asuhan, tetapi juga membantu memastikan anak-anak penghuni panti memperoleh hak sipil dan akses masa depan yang lebih baik.

(Agus Kemplu)

Papua Pegunungan — Satgas Yonif 521/DY menggelar pelayanan kesehatan gratis dan membagikan pakaian layak pakai kepada warga Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Senin (26/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial (binter) sekaligus bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat di wilayah penugasan.

Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Dankipur 2 Satgas Yonif 521/DY Kapten Inf Kartono. Personel satgas mendatangi masyarakat untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan ringan, serta bantuan pakaian bagi warga yang membutuhkan.

Kehadiran prajurit TNI disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga tampak memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan secara gratis.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Papua.

Menurut dia, selain menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan, Satgas Yonif 521/DY juga berupaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekitar wilayah penugasan.

“Melalui kegiatan pelayanan kesehatan dan pembagian pakaian ini, kami ingin terus mempererat hubungan kekeluargaan antara TNI dan masyarakat. Kehadiran kami di sini tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu dan melayani masyarakat,” ujar Rahadyan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kesehatan, pemberian obat-obatan, hingga edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan.

Selain itu, pembagian pakaian layak pakai diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga, terutama anak-anak dan masyarakat kurang mampu.

Salah seorang tokoh masyarakat Distrik Kobakma, Elias Pangguh, mengaku senang dan terbantu dengan kegiatan yang dilakukan Satgas Yonif 521/DY.

Ia menilai perhatian yang diberikan TNI menunjukkan kedekatan dan hubungan harmonis antara aparat dengan masyarakat di wilayah tersebut.

Satgas Yonif 521/DY berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus menumbuhkan rasa kebersamaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI, serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua Pegunungan.

Qurban dan Ekonomi Syariah yang Membumi
Oleh: Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Setiap Idul Adha, umat Islam kembali diingatkan pada makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Namun, qurban sejatinya tidak hanya berbicara tentang dimensi spiritual.

Di balik penyembelihan hewan qurban, terdapat denyut ekonomi rakyat yang bergerak. Mulai dari peternak desa, pedagang pakan, jasa transportasi, jagal, panitia masjid, lembaga zakat, pelaku UMKM, hingga keluarga penerima manfaat daging qurban.

Sayangnya, sisi ini kerap luput dari perhatian publik. Qurban masih sering dipahami sebatas ritual tahunan. Padahal, dalam perspektif ekonomi syariah, qurban merupakan salah satu instrumen redistribusi ekonomi paling nyata dalam kehidupan umat.

Qurban mengalirkan rezeki dari kelompok mampu kepada masyarakat bawah, dari kota ke desa, serta dari pusat konsumsi menuju basis produksi rakyat.

Data yang dikutip Republika dari Puskas Baznas menunjukkan, potensi ekonomi qurban nasional pada 2024 mencapai sekitar Rp34,3 triliun. Nilai itu berasal dari sekitar 2,75 juta rumah tangga pekurban dengan estimasi 2,3 juta hewan qurban.

Produksi daging qurban diperkirakan mencapai 195,5 ribu ton. Sementara itu, Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) memperkirakan potensi ekonomi qurban berada pada kisaran Rp28,2 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa qurban bukanlah aktivitas ekonomi berskala kecil. Sebaliknya, ia menjadi salah satu perputaran ekonomi musiman terbesar dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Menariknya, dampak terbesar qurban justru dirasakan kelompok ekonomi bawah. Peternak kecil yang selama berbulan-bulan memelihara sapi, kambing, atau domba memperoleh momentum panen ekonomi.

Pedagang pakan mendapatkan tambahan permintaan. Transportasi hewan bergerak. Jasa pemotongan terserap. Kulit, tulang, dan produk turunannya ikut menciptakan nilai tambah.

Bahkan, aktivitas sosial di masjid dan lingkungan warga melahirkan partisipasi ekonomi berbasis gotong royong.

Di titik inilah qurban menjadi wajah nyata ekonomi syariah yang membumi.

Ekonomi syariah tidak semestinya hanya dipahami sebatas perbankan syariah, sukuk, asuransi syariah, atau pasar modal syariah. Seluruh instrumen tersebut memang penting. Namun, ekonomi syariah juga hidup di kandang peternak, pasar hewan, dapur rakyat, masjid kampung, koperasi pesantren, hingga tangan para relawan yang membagikan daging kepada warga miskin.

Qurban memperlihatkan bahwa ekonomi syariah pada dasarnya merupakan ekonomi kemaslahatan. Ia tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Tidak hanya menghitung laba, tetapi juga keberkahan. Tidak berhenti pada transaksi, melainkan bergerak menuju solidaritas sosial.

Dalam perspektif maqashid syariah, qurban menjaga agama, jiwa, harta, dan martabat sosial manusia.

Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi, lemahnya daya beli masyarakat bawah, serta persoalan gizi. Karena itu, distribusi daging qurban memiliki makna strategis.

Bagi sebagian keluarga miskin, Idul Adha menjadi salah satu momentum langka untuk menikmati protein hewani secara layak. Dalam konteks stunting dan ketahanan pangan, qurban semestinya dibaca sebagai bagian dari agenda sosial-ekonomi nasional, bukan semata urusan ibadah individual.

Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dikelola sebagai sebuah ekosistem.

Tata kelola qurban masih banyak berjalan secara tradisional, tersebar, dan belum terintegrasi. Data peternak, kesehatan hewan, rantai pasok, distribusi wilayah miskin, standar penyembelihan halal, hingga pelaporan manfaat sosial belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem yang kuat.

Karena itu, agenda modernisasi qurban menjadi penting. Bukan untuk menghilangkan nilai spiritual dan kearifan lokalnya, melainkan memperkuat manfaatnya.

Digitalisasi qurban, misalnya, dapat membantu memastikan transparansi harga, asal hewan, kesehatan ternak, distribusi penerima manfaat, hingga akuntabilitas lembaga pengelola.

Dengan sistem yang baik, pekurban dapat mengetahui asal hewan qurban, siapa peternaknya, bagaimana proses penyembelihan dilakukan, hingga ke mana daging didistribusikan.

Lebih jauh, qurban seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat rantai nilai halal nasional.

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi halal dunia. Namun, posisi tersebut tidak cukup dibangun melalui slogan. Penguatan harus dimulai dari sektor hulu, seperti peternakan rakyat, pakan, pembibitan, kesehatan hewan, rumah potong halal, logistik dingin, sertifikasi, hingga industri olahan daging.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat mengambil peran strategis dalam agenda tersebut.

MES tidak hanya perlu mendorong literasi keuangan syariah, tetapi juga memperluas advokasi pada penguatan ekosistem ekonomi riil umat. Qurban dapat dijadikan model integrasi antara ibadah, pemberdayaan peternak, koperasi syariah, pesantren, BUMDes, lembaga zakat, UMKM halal, dan teknologi digital.

Bayangkan apabila qurban dikelola melalui pendekatan ekosistem. Peternak kecil memperoleh akses pembiayaan syariah untuk penggemukan ternak. Pesantren menjadi pusat pembibitan dan pelatihan peternakan halal. Koperasi syariah menghubungkan pekurban dengan peternak.

Lembaga zakat mengatur distribusi ke daerah miskin protein. Platform digital memastikan transparansi. Pemerintah daerah mendukung data dan infrastruktur.

Dengan pendekatan demikian, qurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga motor pemberdayaan ekonomi desa.

Agenda ini sejalan dengan semangat Asta Cita, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi, membangun dari desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Qurban menunjukkan bahwa nilai agama dapat berjalan beriringan dengan agenda pembangunan nasional. Bahkan lebih dari itu, qurban membuktikan bahwa ekonomi berkeadilan tidak harus lahir dari teori yang rumit, melainkan dapat tumbuh dari tradisi sosial-keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.

Tantangannya kini adalah bagaimana negara, organisasi masyarakat Islam, MES, Baznas, lembaga zakat, pesantren, koperasi, dan pelaku usaha halal mampu naik kelas dalam mengelola potensi tersebut.

Qurban tidak boleh berhenti sebagai ekonomi musiman yang selesai setelah Idul Adha. Ia harus menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat peternakan nasional, menyejahterakan peternak kecil, memperluas akses protein, serta membangun kedaulatan rantai nilai halal Indonesia.

Pada akhirnya, qurban mengajarkan satu hal penting: ekonomi terbaik adalah ekonomi yang mengalir.

Rezeki tidak berhenti pada kelompok mampu, tetapi bergerak kepada mereka yang membutuhkan. Kekayaan tidak menumpuk di pusat, melainkan menyebar hingga ke desa. Ibadah tidak berhenti di masjid, tetapi menjelma menjadi pangan, pekerjaan, dan harapan bagi rakyat kecil.

Di tengah dunia yang semakin materialistis, qurban menghadirkan pesan moral yang relevan: pembangunan ekonomi harus memiliki ruh.

Dan ekonomi syariah, jika ingin benar-benar menjadi kekuatan nasional, harus terus membumi—menyentuh peternak, menguatkan desa, memberi makan yang lapar, dan menjaga martabat manusia.

Jombang, TelusuR.ID — Upaya mendukung program ketahanan pangan alternatif terus dilakukan jajaran Polres Jombang, Polda Jawa Timur, melalui pemanfaatan lahan produktif untuk budidaya tanaman uwi ungu di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.

Program tersebut menjadi langkah konkret dalam mengoptimalkan lahan kosong agar memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung ketersediaan pangan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kapolsek Kudu AKP Imam Subekti turun langsung meninjau perkembangan tanaman uwi ungu di lokasi penanaman, Senin (25/5/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman berjalan sesuai target program ketahanan pangan alternatif yang tengah dikembangkan.

Budidaya uwi ungu itu merupakan hasil kolaborasi antara Polres Jombang dan PCTA Indonesia. Dalam kerja sama tersebut, lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi dimanfaatkan sebagai area pengembangan tanaman pangan alternatif yang dinilai memiliki potensi besar di Kabupaten Jombang.

Saat melakukan monitoring, AKP Imam melihat kondisi tanaman yang tumbuh subur. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, rata-rata sulur tanaman telah menjalar sepanjang 70 hingga 100 sentimeter sejak awal masa tanam.

“Kondisi ini menunjukkan perkembangan tanaman berjalan cukup baik dan sesuai harapan,” kata AKP Imam di sela kegiatan peninjauan.

Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Ia menilai masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan menjadi area budidaya tanaman bernilai ekonomis.

“Melalui budidaya uwi ungu ini, kami ingin menunjukkan bahwa lahan yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

AKP Imam menambahkan, program tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan potensi lokal.

Tanaman uwi ungu dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan karena termasuk tanaman pangan alternatif yang memiliki nilai gizi sekaligus potensi ekonomi bagi warga.

Pengembangan budidaya uwi ungu juga menjadi bentuk dukungan Polres Jombang terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kepolisian, kata dia, tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendukung program sosial yang berdampak langsung bagi warga.

Dalam pelaksanaannya, proses perawatan tanaman dilakukan anggota Polsek Kudu dengan pendampingan dari PCTA Indonesia. Perawatan dilakukan secara berkala, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pengawasan pertumbuhan tanaman agar hasil budidaya berkembang optimal.

Selain itu, monitoring rutin dilakukan untuk mengantisipasi gangguan hama maupun kendala lain yang dapat memengaruhi hasil panen di masa mendatang. Dengan perawatan maksimal, tanaman uwi ungu diharapkan mampu menghasilkan panen berkualitas dan memiliki nilai jual.

Program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan produktif itu diharapkan dapat menjadi contoh positif, baik di lingkungan internal kepolisian maupun masyarakat luas.

AKP Imam berharap program budidaya uwi ungu dapat terus berkelanjutan dan berkembang lebih luas ke depan. Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif perlu terus ditingkatkan guna menciptakan kemandirian pangan berbasis potensi lokal.

“Kami ingin program ini terus berkelanjutan dan bisa menjadi inspirasi, baik di internal maupun masyarakat, bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari pemanfaatan lahan sederhana,” pungkasnya.

Jakarta, TelusuR.ID — Keterlibatan Kodam Jaya dalam membantu Polda Metro Jaya memburu pelaku begal di Jakarta dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons keresahan publik atas maraknya kejahatan jalanan. Namun, dukungan tersebut dinilai harus tetap berada dalam koridor yang jelas, yakni TNI memperkuat aspek pengamanan dan patroli, sementara kendali penegakan hukum tetap berada di tangan Polri.

Kodam Jaya sebelumnya mengerahkan personel, termasuk unsur batalion tempur, untuk memperkuat patroli bersama dalam mendukung pengamanan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan dukungan dilakukan melalui patroli gabungan mulai tingkat Koramil, Kodim, Polsek, Polres, hingga Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Ketua Solidaritas Muda Jakarta sekaligus Pengurus PB PMII, Abduh Alfatih, mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, negara tidak boleh terlihat abai ketika masyarakat diliputi rasa takut akibat aksi begal dan kejahatan jalanan.

“Kami mengapresiasi Kodam Jaya yang turun memperkuat keamanan Jakarta. Ini menunjukkan negara hadir dan tidak membiarkan warga menghadapi ancaman begal sendirian. Kehadiran aparat di ruang publik penting untuk mengembalikan rasa aman masyarakat,” kata Abduh di Jakarta.

Meski demikian, Abduh menegaskan keterlibatan Kodam Jaya tidak boleh mengaburkan prinsip dasar negara hukum. Ia menilai Polri tetap harus menjadi institusi utama dalam memimpin operasi, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga proses hukum terhadap pelaku.

“Sinergi TNI-Polri harus dibaca sebagai kolaborasi keamanan, bukan pergeseran kewenangan. Kodam Jaya hadir sebagai kekuatan pendukung, tetapi kendali operasi dan penegakan hukum tetap harus berada di Polda Metro Jaya. Ini penting agar pemberantasan begal berjalan tegas, tetapi tetap konstitusional,” ujarnya.

Abduh menilai Jakarta membutuhkan respons keamanan yang cepat, terukur, dan disiplin. Di sisi lain, ia menyoroti langkah Polda Metro Jaya yang telah membentuk Tim Pemburu Begal dan menangkap sejumlah pelaku kejahatan jalanan dalam beberapa hari operasi terakhir.

Berdasarkan laporan ANTARA, Polda Metro Jaya menangkap 16 pelaku begal dalam operasi selama tiga hari berturut-turut di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Abduh, capaian tersebut menunjukkan kapasitas operasional Polda Metro Jaya dalam memetakan kriminalitas, menindak pelaku, sekaligus membangun partisipasi masyarakat melalui poskamling, siskamling, dan pelaporan warga.

“Polda Metro Jaya sudah bergerak cepat. Yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan, bukan pengambilalihan. Kodam Jaya dapat memperbesar daya gentar di lapangan, sementara Polda Metro Jaya tetap menjadi jangkar hukum. Formula ini paling sehat dalam negara demokratis,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar operasi pemberantasan begal tidak hanya mengandalkan pendekatan represif. Menurut dia, patroli besar dan tindakan tegas perlu dibarengi pemetaan titik rawan, pengawasan berbasis CCTV, pembinaan lingkungan, hingga pencegahan kriminalitas di tingkat akar rumput.

“Begal bukan hanya soal kriminalitas jalanan, tetapi juga terkait ruang kota yang lemah pengawasan, lingkungan yang rapuh, dan situasi sosial yang harus dibaca serius. Karena itu, penindakan harus tegas, tetapi pencegahan juga harus cerdas,” ujarnya.

Abduh menambahkan masyarakat membutuhkan aparat yang hadir secara proporsional, yakni tegas terhadap pelaku kejahatan, humanis terhadap warga, dan tetap tunduk pada aturan hukum.

Menurut dia, kolaborasi Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya akan mendapat dukungan publik selama dijalankan secara transparan, terukur, dan tidak melampaui kewenangan masing-masing institusi.

“Rakyat ingin aman, tetapi rakyat juga ingin negara bekerja sesuai aturan. Karena itu, kami mendukung Kodam Jaya membantu menjaga keamanan Jakarta, namun komando hukum tetap harus dipegang Polri. Keamanan dan demokrasi harus berjalan seiring, bukan saling meniadakan,” tuturnya.

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan nasional di tingkat wilayah, Babinsa Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen Kopka Eko turun langsung ke sawah untuk mendampingi para petani memanen padi di lahan pertanian milik warga binaan, Senin (25/05/2026).

Kegiatan pendampingan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD dalam mendukung produktivitas sektor pertanian, sekaligus memastikan ketersediaan pangan di tingkat desa tetap aman dan stabil.

Di sela-sela aktivitas memanen padi bersama warga, Kopka Eko menyampaikan bahwa pendampingan kepada petani tidak hanya dilakukan saat masa panen saja, melainkan sejak proses pengolahan lahan, penyemaian bibit, masa tanam, hingga perawatan tanaman dari hama.

“Kami selalu berupaya hadir di setiap tahapan pertanian. Hari ini, bersama-sama kita bersyukur bisa memanen padi dengan hasil yang cukup memuaskan. Kehadiran kami di sini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan semangat bagi para petani agar lebih giat dalam mengolah lahan pertanian mereka,” ujar Eko.

Lebih lanjut, Eko menambahkan bahwa interaksi langsung di sawah seperti ini juga menjadi sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi dan memelihara budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pemilik lahan Bapak Santoso, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas kehadiran serta bantuan dari Babinsa. Menurutnya, pendampingan dari aparat teritorial sangat berarti dalam memacu semangat para petani di desa.

“Dengan adanya Pak Babinsa yang ikut turun langsung ke sawah, kami merasa lebih bersemangat. Beliau tidak hanya sekedar meninjau, tapi benar-benar ikut memanen bersama kami. Komunikasi yang terjalin dengan baik ini membuat kami para petani merasa sangat terbantu,” ungkapnya.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh anggota TNI bersama masyarakat di wilayah Kecamatan Teras. Tiga anggota Koramil 04/Teras yang dipimpin oleh Sertu Suyanto melaksanakan kegiatan Karya Bhakti bersama warga di Dukuh Kedung Jambe, Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Minggu (24/05/2026).

Kegiatan karya bhakti tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan dan perapihan area sekitar jalan desa yang mulai ditumbuhi semak belukar. Dengan penuh semangat, anggota TNI dan warga bahu membahu membersihkan rumput liar serta memangkas ranting-ranting pohon agar lingkungan menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman dilalui masyarakat.

Kehadiran anggota Koramil 04/Teras di tengah masyarakat mendapat sambutan positif dari warga. Selain membantu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat.

Sertu Suyanto mengatakan bahwa karya bhakti merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kebersamaan dan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin terus hadir membantu masyarakat serta menjaga kekompakan antara TNI dan warga,” ujarnya.

Warga Dukuh Kedung Jambe pun mengaku senang dan berterima kasih atas keterlibatan anggota Koramil dalam kegiatan tersebut. Mereka berharap kebersamaan seperti ini terus terjalin demi menciptakan lingkungan desa yang bersih dan asri.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kegiatan karya bhakti ini diharapkan mampu memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

(Agus Kemplu)