PIMPASA DAN NEGARA YANG HADIR SEBELUM WARGANYA MENJADI KORBAN

Pencegahan TPPO dari Desa sebagai Wajah Baru Imigrasi Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu pelajaran penting dari kejahatan perdagangan orang: negara sering kali kalah bukan karena tidak punya aparat, tetapi karena datang terlambat.

Korban sudah direkrut. Paspor sudah diurus. Tiket sudah dibeli. Keluarga sudah percaya pada janji kerja luar negeri. Ketika persoalan meledak di negara tujuan, barulah negara bekerja keras memulangkan, mendampingi, menyelamatkan, dan memulihkan martabat korban.

Padahal, dalam banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dan migrasi nonprosedural, titik awal masalah bukan berada di bandara internasional, pelabuhan besar, atau kantor imigrasi. Titik awalnya sering kali ada di desa: di ruang keluarga, di warung kopi, di pertemuan kampung, di jejaring calo, dan di komunitas yang ekonominya rentan.

Karena itu, gagasan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIMPASA menjadi penting.

PIMPASA bukan sekadar program tambahan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia adalah perubahan cara pandang: dari imigrasi yang hanya memeriksa dokumen menjadi imigrasi yang melindungi manusia; dari negara yang menunggu pelanggaran menjadi negara yang hadir sebelum korban jatuh.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada 25 Mei 2026, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, menyampaikan bahwa kasus TPPO lintas negara yang tercatat sepanjang periode 2023–2025 turun signifikan sebesar 65,92 persen.

Angka ini patut diapresiasi. Penurunan 65,92 persen bukan statistik biasa. Ia menunjukkan bahwa strategi pencegahan dini mulai memberi hasil. Tetapi angka itu juga tidak boleh membuat negara terlena. Sebab TPPO bukan kejahatan yang hilang hanya karena grafik menurun. Ia adalah kejahatan yang berubah bentuk, berpindah jalur, mengganti modus, dan memanfaatkan setiap celah kelemahan sosial-ekonomi masyarakat.

Di sinilah PIMPASA menemukan makna strategisnya.

Selama ini, desa kerap dipandang sebagai objek pembangunan. Dalam konteks keimigrasian modern, desa harus dibaca sebagai garis depan perlindungan warga negara.

Banyak calon Pekerja Migran Indonesia berangkat bukan karena memahami prosedur resmi, tetapi karena percaya pada informasi yang salah. Ada yang dijanjikan gaji besar. Ada yang dibujuk berangkat dengan dokumen tidak lengkap. Ada yang diberi paspor untuk tujuan yang tidak sesuai. Ada pula yang sama sekali tidak sadar bahwa dirinya sedang masuk ke dalam rantai perdagangan orang.

PIMPASA hadir untuk memutus rantai itu sejak awal.

Petugas imigrasi turun ke desa, berkoordinasi dengan aparat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, keluarga calon pekerja migran, dan unsur pemerintah daerah. Tugasnya bukan hanya menyampaikan informasi administratif, tetapi membangun kewaspadaan kolektif.

Masyarakat perlu tahu bahwa bekerja ke luar negeri bukan sesuatu yang dilarang. Negara tidak boleh menghambat mobilitas warganya. Tetapi negara wajib memastikan bahwa keberangkatan itu sah, aman, manusiawi, dan tidak dikendalikan oleh sindikat.

Karena itu, PIMPASA bukan anti-migrasi.

PIMPASA adalah anti-eksploitasi.

Program ini juga mencerminkan perubahan penting dalam tata kelola keimigrasian. Jika dulu pendekatan negara lebih banyak bersifat reaktif, menangani setelah terjadi masalah, maka kini pendekatan harus bergeser menjadi preventif.

Inilah wajah baru Imigrasi Indonesia.

Imigrasi tidak lagi semata-mata menjadi penjaga gerbang keluar-masuk orang. Ia juga menjadi instrumen negara dalam melindungi rakyat dari kejahatan transnasional.

Dalam konteks Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, PIMPASA sejalan dengan agenda memperkuat perlindungan warga negara, reformasi hukum, birokrasi yang hadir sampai akar rumput, serta penegakan kedaulatan negara.

Kedaulatan tidak hanya berarti menjaga perbatasan fisik. Kedaulatan juga berarti memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang diperdagangkan, ditipu, diselundupkan, atau dijadikan komoditas oleh jaringan kriminal lintas negara.

Namun, keberhasilan PIMPASA tidak boleh berhenti pada pengukuhan petugas, seremoni desa binaan, atau laporan kegiatan.

Program ini harus menjadi sistem kerja yang hidup.

Setiap desa binaan perlu memiliki peta risiko. Siapa kelompok rentan? Dari mana jalur perekrutan biasanya masuk? Siapa aktor lokal yang patut diawasi? Apakah ada pola pengajuan paspor yang mencurigakan? Apakah ada keberangkatan berulang dengan tujuan yang tidak sesuai? Apakah keluarga memahami prosedur resmi penempatan pekerja migran?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus menjadi bagian dari kerja intelijen keimigrasian yang humanis.

Intelijen bukan hanya operasi tertutup, tetapi kemampuan negara membaca gejala sosial sebelum menjadi krisis.

TPPO bekerja melalui jaringan. Maka pencegahannya juga harus berbasis jaringan.

Karena itu, PIMPASA membutuhkan kolaborasi lintas aktor: imigrasi, pemerintah desa, pemerintah daerah, kepolisian, BP2MI, dinas tenaga kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, pesantren, organisasi perempuan, hingga keluarga calon pekerja migran.

PIMPASA juga mengoreksi cara publik memahami imigrasi.

Selama ini, imigrasi sering dipersepsikan sebagai urusan paspor, visa, izin tinggal, autogate, pemeriksaan orang asing, atau deportasi. Semua itu benar, tetapi tidak cukup.

Imigrasi adalah urusan manusia.

Di balik paspor ada harapan keluarga. Di balik visa ada impian ekonomi. Di balik keberangkatan ke luar negeri ada cerita tentang kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja, dan mobilitas sosial.

Jika negara hanya melihat dokumen, negara bisa kehilangan manusia.

Tetapi jika negara melihat manusia di balik dokumen, kebijakan imigrasi akan menjadi lebih adil dan bermakna.

PIMPASA membawa imigrasi ke arah itu. Ia menghubungkan fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan warga negara dalam satu pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Penurunan kasus TPPO lintas negara sebesar 65,92 persen sepanjang 2023–2025 adalah kabar baik. Tetapi kabar baik ini harus dibaca sebagai awal, bukan akhir.

Ia menunjukkan bahwa pencegahan dini bekerja. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa sindikat perdagangan orang akan selalu mencari celah baru.

Karena itu, PIMPASA harus diperkuat, dilembagakan, dan diintegrasikan dengan sistem data keimigrasian, pemetaan desa rawan, pelaporan masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga.

Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa banyak desa binaan dibentuk, tetapi berapa banyak warga negara yang berhasil dicegah dari keberangkatan ilegal, berapa keluarga yang terselamatkan dari bujuk rayu calo, dan berapa jaringan TPPO yang berhasil diputus sebelum beroperasi.

Pada akhirnya, negara yang kuat bukan hanya negara yang hadir di bandara, pelabuhan, dan perbatasan.

Negara yang kuat adalah negara yang hadir di desa, di rumah-rumah warga, di ruang keluarga, sebelum rakyatnya menjadi korban.

Itulah makna strategis PIMPASA:

Negara hadir lebih awal, agar warga negara tidak diselamatkan ketika sudah terluka, tetapi dilindungi sebelum menjadi korban.

Elelim, TelusuR.ID — Personel Satgas Yonif 521/DY bersama warga Kampung Walkep, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, menggelar kegiatan gotong royong karya bakti untuk membersihkan lingkungan kampung, Kamis (29/5).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah penugasan.

Dalam kegiatan itu, personel Satgas bersama warga membersihkan saluran air, rumput liar di sekitar permukiman, hingga fasilitas umum yang digunakan masyarakat sehari-hari. Suasana gotong royong berlangsung penuh semangat kebersamaan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata mengatakan karya bakti menjadi salah satu bentuk kepedulian Satgas terhadap kondisi lingkungan masyarakat di Papua Pegunungan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Kehadiran Satgas tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu masyarakat,” ujarnya.

Warga Kampung Walkep menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka menilai kehadiran personel TNI selama ini tidak hanya menjaga situasi keamanan, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Salah satu tokoh masyarakat setempat mengaku senang dengan keterlibatan personel Satgas dalam kegiatan gotong royong bersama warga.

“Kami merasa terbantu dengan kehadiran bapak-bapak TNI yang ikut bekerja bersama masyarakat. Semoga kebersamaan seperti ini terus terjalin,” katanya.

Melalui kegiatan karya bakti tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap hubungan harmonis antara aparat TNI dan masyarakat di wilayah penugasan semakin erat serta tercipta lingkungan kampung yang bersih, sehat, dan nyaman.

Jacob Ereste : Obor Rakyat Reborn Menyambangi GMRI Podcast Bersama Fuad Bawazier

TelusuR.ID – Obor Rakyat Reborn tampaknya tidak ingin sekadar menjadi media penggembira di tengah hiruk-pikuk kebisingan politik dan ekonomi nasional. Langkah awal yang mereka tempuh dengan menyambangi Sekretariat GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) di Jalan Ir. H. Juanda No. 4A, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Mei 2026, memberi isyarat bahwa ruang-ruang dialog kritis masih hendak dirawat, meski negeri ini makin sesak oleh kegaduhan yang miskin kejernihan berpikir.

Kehadiran Fuad Bawazier — mantan Dirjen Pajak sekaligus Menteri Keuangan di era Presiden Soeharto — bukan sekadar nostalgia politik Orde Baru. Sosok yang kenyang pengalaman birokrasi dan ekonomi itu hadir membawa kegelisahan yang sama: Indonesia sedang berjalan terseok-seok di tengah tekanan ekonomi yang semakin tidak ramah kepada rakyat kecil.

Dalam podcast bersama yang dipandu Setiyardi Budiono, pembicaraan pun mengalir pada soal kurs dolar Amerika yang menembus angka Rp17.845. Angka yang terasa ironis, sebab menyerupai penanda tanggal kemerdekaan Indonesia, tetapi justru menjadi simbol lain dari ketidakberdayaan rupiah menghadapi tekanan global dan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.

Fuad Bawazier menilai Presiden Prabowo Subianto sedang memikul beban yang tidak ringan. Warisan persoalan dari pemerintahan sebelumnya bertumpuk seperti utang sejarah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dari sektor fiskal, ketahanan pangan, energi, hingga lemahnya daya beli masyarakat, semuanya menuntut penyelesaian cepat di tengah ruang gerak yang sempit.

Yang terasa mencolok, menurut Fuad, pemerintahan saat ini tampak seperti bekerja sendiri, tanpa orkestrasi yang solid. Berbeda dengan era Soeharto yang, suka atau tidak suka, memiliki barisan teknokrat ekonomi yang bekerja dengan disiplin dan arah yang jelas. Bahkan istilah “Mafia Berkeley” yang dulu kerap dicibir, pada kenyataannya mampu menghadirkan koordinasi ekonomi yang lebih kokoh dibanding situasi sekarang yang terlihat gamang menghadapi gejolak pasar dan tekanan dolar.

Akibatnya, publik pun menyaksikan bagaimana nilai tukar rupiah terus merosot tanpa kepastian kapan akan menemukan titik keseimbangan yang lebih wajar. Pemerintah seperti sibuk memadamkan api di satu sudut, sementara kobaran lain muncul di tempat berbeda. Dan di tengah keadaan seperti itu, Presiden Prabowo tampak menghadapi badai ekonomi hampir seorang diri.

Namun pertemuan di GMRI itu tidak semata bicara soal angka-angka ekonomi yang dingin. Ada pula nuansa kebudayaan dan spiritualitas pemikiran yang menghangatkan suasana. Sri Eko Sriyanto Galgendu berkenan mempersembahkan secara khusus “Kitab MA HA IS MA YA”, sebuah karya yang menghimpun 79 tokoh nasional dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Sebuah ikhtiar intelektual yang tampaknya hendak mengingatkan bangsa ini bahwa peradaban tidak cukup dibangun hanya dengan statistik pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan kejernihan batin dan kebijaksanaan berpikir.

Margi Syarif, Produser Obor Rakyat Reborn, menyebut kunjungan ini sebagai langkah awal membangun sinergi yang lebih luas antara media dan gerakan moral kebangsaan. Sebab media yang sehat semestinya tidak sekadar menjadi corong kekuasaan atau pasar, tetapi mampu menjadi ruang pertukaran gagasan yang jujur dan merdeka.

Karena itu, sebagaimana disampaikan Setiyardi Budiono, sejumlah agenda antara GMRI dan Obor Rakyat Reborn akan mulai dipadukan dalam semangat kerja bersama. Sebuah upaya yang patut dicatat di tengah kecenderungan media digital hari ini yang lebih sibuk mengejar sensasi ketimbang substansi.

Di tengah bangsa yang semakin gaduh oleh pencitraan, barangkali yang paling dibutuhkan memang keberanian untuk kembali berbicara jernih.

Pecenongan, 28 Mei 2026

Ekspor SDA Satu Pintu: Membaca Kebijakan Prabowo melalui Teori Realitas Terintegrasi

M. Shoim Haris
Peneliti ADCENT (Advisory Center for Development)

Ironi Kelimpahan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024 mengungkapkan bahwa permasalahan tata kelola pertambangan—mulai dari penerimaan negara bukan pajak yang tidak optimal hingga ketidakpatuhan wajib bayar—menimbulkan potensi kehilangan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Angka ini mencuat bukan karena Indonesia kekurangan sumber daya alam, melainkan justru sebaliknya: negeri ini adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 55 juta ton, menguasai hampir separuh produksi nikel global, ditambah cadangan besar batu bara, tembaga, emas, timah, dan bauksit.

Di sinilah Ironinya: kelimpahan sumber daya tidak berkorelasi linear dengan kesejahteraan. Ekspor ilegal, manipulasi volume dan kualitas, transfer pricing, korupsi perizinan, dan lemahnya pengawasan lintas lembaga menunjukkan adanya kebocoran struktural dalam tata kelola sektor ekstraktif.

Dalam konteks inilah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewacanakan kebijakan ekspor SDA satu pintu—sebuah sistem yang memusatkan seluruh arus ekspor hasil tambang melalui satu gerbang administratif nasional.

Artikel ini membaca kebijakan tersebut menggunakan kerangka Teori Realitas Terintegrasi (IRT) . IRT mempostulatkan bahwa hasil pembangunan merupakan fungsi interaksi lima variabel utama: Energi (E), Informasi (I), Entropi (S), Kesadaran (C), dan Laju Evolusi (v). Dari perspektif ini, kebijakan satu pintu dapat dipahami sebagai intervensi strategis pada arsitektur informasi (I) untuk menurunkan tingkat entropi struktural (S) dalam sistem ekonomi tambang Indonesia.

Energi: Kekayaan Tambang sebagai Kapasitas Nasional

Dalam kerangka IRT, energi merepresentasikan kapasitas riil yang dimiliki suatu sistem untuk menghasilkan transformasi. Pada sektor pertambangan, energi tersebut berupa cadangan mineral, kapasitas produksi, infrastruktur, teknologi ekstraksi, dan nilai ekonomi sumber daya alam.

Indonesia memiliki energi yang sangat besar pada sektor ini. Kebijakan hilirisasi nikel yang dimulai pada 2020 menunjukkan hasil yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai ekspor produk nikel olahan melonjak dari sekitar 3 miliar dolar AS pada 2019 menjadi lebih dari 33 miliar dolar AS pada 2023. Angka ini terus meningkat menjadi sekitar 36 miliar dolar AS sepanjang 2024.

Namun, energi besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan besar. IRT menjelaskan kondisi ini melalui relasi antara energi dan entropi: energi yang besar akan kehilangan efektivitasnya ketika sistem dipenuhi kebocoran struktural. Masalah utama sering kali bukan kekurangan sumber daya, melainkan ketidakmampuan sistem mempertahankan nilai dari sumber daya tersebut.

Informasi: Arsitektur yang Mengarahkan Energi

Jika energi adalah kapasitas material, maka informasi adalah arsitektur yang menentukan ke mana kapasitas itu mengalir. Dalam IRT, informasi bukan sekadar data statistik, melainkan arsitektur koordinasi—sistem aturan, standar, dan mekanisme verifikasi—yang memungkinkan energi bergerak secara terarah dan terukur.

Salah satu masalah utama sektor tambang Indonesia selama bertahun-tahun adalah fragmentasi pengawasan. Proses produksi, pengangkutan, verifikasi kualitas, pembayaran royalti, hingga ekspor melibatkan banyak institusi dengan sistem data yang tidak selalu terintegrasi. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan tambang dapat melaporkan volume produksi yang berbeda kepada Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bea Cukai. Tanpa sistem data yang terintegrasi, perbedaan ini sulit dideteksi secara real-time.

Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu administratif. Kebijakan ekspor satu pintu berusaha meningkatkan kualitas informasi sistemik melalui tiga mekanisme: sentralisasi pencatatan sehingga arus ekspor terekam pada satu sistem utama; standarisasi pengawasan sehingga verifikasi berlaku seragam untuk seluruh eksportir; dan peningkatan keterlacakan sehingga perbedaan antara data produksi, pengiriman, dan ekspor lebih cepat terdeteksi.

Entropi: Kebocoran sebagai Pembagi

Jika informasi adalah arsitektur yang mengarahkan energi, maka entropi adalah segala sesuatu yang merusak arsitektur itu. Dalam IRT, entropi didefinisikan sebagai seluruh bentuk kebocoran, friksi, dan inefisiensi yang menghambat energi mencapai tujuan sistemik.

Pada sektor tambang, entropi muncul dalam berbagai bentuk: korupsi perizinan, penambangan ilegal, manipulasi volume ekspor, transfer pricing, lemahnya sinkronisasi antarlembaga, ketidakpastian regulasi, dan biaya transaksi informal. Masalah utama sistem yang terfragmentasi adalah banyaknya titik interaksi birokratis. Semakin banyak titik, semakin besar peluang munculnya kebocoran.

Di sinilah letak perbedaan fundamental antara IRT dan model pembangunan konvensional. Dalam model ekonomi standar, korupsi dan inefisiensi diperlakukan sebagai variabel pengurang. Dalam IRT, entropi ditempatkan sebagai pembagi. Konsekuensinya: ketika entropi meningkat dua kali lipat, efektivitas energi tidak sekadar berkurang setengah, melainkan dapat runtuh secara tidak proporsional karena kebocoran di satu titik memungkinkan dan menutupi kebocoran di titik lain.

Implikasi kebijakannya signifikan: intervensi paling berdampak dalam pembangunan bukanlah menambah energi, melainkan menurunkan entropi. Menambal lubang di ember memberikan hasil marjinal yang jauh lebih besar daripada menuangkan lebih banyak air ke dalamnya.

Kebijakan satu pintu dapat dipahami sebagai upaya menurunkan jumlah titik kebocoran dalam rantai ekspor tambang. Jika sebelumnya terdapat banyak jalur administratif dan logistik yang sulit dikontrol secara simultan, maka sistem satu pintu menyederhanakan arsitektur pengawasan menjadi lebih terkonsentrasi dan mudah diaudit.

Namun, sentralisasi tidak otomatis menghapus entropi. Ia hanya memindahkan lokus pengawasan. Tanpa pengawasan independen, titik kontrol tunggal dapat berubah menjadi pusat rente baru—sebuah fenomena yang dalam IRT disebut sebagai entropi sekunder.

Kesadaran: Dimensi Politik dan Moral

IRT menempatkan kesadaran sebagai kapasitas kolektif untuk memahami kepentingan jangka panjang di atas keuntungan sesaat.

Selama puluhan tahun, pengelolaan sumber daya alam Indonesia terjebak dalam orientasi ekstraktif jangka pendek: eksploitasi cepat, ekspor mentah, dan distribusi rente kepada kelompok tertentu. Kebijakan satu pintu menunjukkan adanya perubahan orientasi menuju penguatan kontrol negara dan peningkatan transparansi.

Namun, peningkatan kesadaran tidak cukup berhenti pada level elite politik. Ia harus diterjemahkan menjadi budaya institusional: birokrasi yang transparan, aparat pengawas yang profesional, dan sistem akuntabilitas publik yang kuat. Pertanyaannya bukan hanya apakah pemerintah memahami pentingnya transparansi, tetapi apakah para aktor yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang bocor bersedia membiarkan sistem itu ditutup.

Laju Evolusi: Belajar dari Pengalaman Historis

Variabel terakhir dalam IRT adalah laju evolusi, yaitu kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri dari pengalaman historis.

Indonesia telah menunjukkan proses pembelajaran bertahap. Pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia pada 2018 adalah momen ketika sistem mulai belajar bahwa kekayaan alam tidak boleh sepenuhnya dikendalikan pihak asing. Kebijakan hilirisasi nikel pada 2020 menunjukkan pergeseran dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi nilai tambah. Hasilnya: investasi smelter melonjak dan Indonesia mulai diperhitungkan dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.

Kebijakan satu pintu adalah fase lanjutan dari proses evolusi tersebut. Setelah negara mengendalikan ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi, tahap berikutnya adalah memperkuat pengawasan terhadap arus perdagangan dan penerimaan negara.

Dalam kerangka IRT, sistem dengan laju evolusi tinggi tidak menunggu krisis total untuk berubah. Ia mendeteksi kelemahan lebih awal dan melakukan koreksi secara bertahap. Namun, laju evolusi Indonesia masih menghadapi hambatan: resistensi dari kelompok rente lama, kapasitas birokrasi yang belum merata, dan risiko inkonsistensi kebijakan akibat dinamika politik.

Risiko: Empat Tantangan Utama

Kebijakan satu pintu mengandung potensi manfaat besar, tetapi juga risiko serius.

Pertama, risiko sentralisasi korupsi. Jika seluruh ekspor terkonsentrasi pada satu lembaga tanpa pengawasan independen, titik kontrol tunggal dapat berubah menjadi pusat rente baru. Desain kelembagaan harus mencakup lembaga audit independen, transparansi data publik, dan perlindungan bagi pelapor.

Kedua, kapasitas infrastruktur. Sistem logistik dan digital harus cukup kuat untuk menangani volume ekspor nasional tanpa menciptakan hambatan yang merugikan pengusaha jujur.

Ketiga, resistensi politik-ekonomi. Kelompok yang selama ini diuntungkan oleh fragmentasi sistem akan menolak reformasi, baik secara terbuka maupun terselubung.

Keempat, tekanan internasional. Penguatan kontrol negara atas sumber daya alam sering memicu resistensi dari pelaku global. Gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap kebijakan hilirisasi nikel adalah preseden yang relevan.

Karena itu, kebijakan satu pintu hanya akan efektif jika disertai paket reformasi pendukung: digitalisasi pengawasan, interoperabilitas data antarlembaga, penguatan audit independen, dan transparansi penerimaan negara.

Menambal Lubang Sebelum Menambah Air

Pelajaran utama dari Teori Realitas Terintegrasi adalah bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada seberapa besar energi yang dimiliki suatu bangsa, tetapi juga pada seberapa kecil kebocoran dalam sistemnya.

Indonesia tidak miskin sumber daya. Cadangan nikel terbesar di dunia, tambang emas dan tembaga kelas dunia, batu bara yang melimpah—semuanya adalah energi yang cukup untuk membiayai transformasi nasional. Persoalan utamanya terletak pada kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Kebijakan ekspor SDA satu pintu dapat dibaca sebagai upaya menurunkan entropi struktural—sebuah strategi menambal lubang sebelum menambah air. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi politik, kualitas institusi, dan kemampuan menjaga transparansi. Setiap upaya menutup kebocoran akan selalu menghadapi resistensi dari mereka yang diuntungkan oleh sistem yang bocor.

Pada akhirnya, reformasi tata kelola tambang bukan sekadar soal ekspor atau administrasi perdagangan. Ia adalah pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kekayaan alam Indonesia akan menjadi fondasi transformasi nasional, atau terus mengalir keluar melalui lubang-lubang struktural yang tidak pernah benar-benar ditutup?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak terletak di ruang rapat kementerian. Ia terletak di ribuan keputusan kecil yang akan diambil setiap hari oleh birokrat, pengusaha, penegak hukum, dan warga negara—apakah mereka memilih menambal lubang, atau berpura-pura tidak melihatnya.

M. Shoim Haris adalah pengembang Teori Realitas Terintegrasi (IRT), peneliti di Advisory Center for Development (ADCENT)

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat kembali terlihat dalam pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Babinsa Koramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali Peltu Hendri Jamba turun langsung membantu pemasangan baja sling jembatan bersama warga, Kamis (28/05/2026).

Dengan penuh semangat dan kebersamaan, pemasangan sling baja dilakukan secara teliti karena menjadi bagian utama penyangga kekuatan jembatan. Kehadiran Babinsa di tengah pekerjaan memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat yang sejak pagi bergotong royong demi mempercepat proses pembangunan.

Peltu Hendri Jamba mengatakan, keterlibatan TNI dalam pembangunan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesulitan masyarakat, khususnya dalam akses transportasi dan kegiatan ekonomi warga sehari-hari. Menurutnya, jembatan ini nantinya akan sangat membantu mobilitas masyarakat antarwilayah.

Warga Desa Nglembu menyambut baik pembangunan Jembatan Perintis Garuda karena selama ini akses yang ada dinilai kurang memadai, terutama saat musim hujan. Dengan adanya jembatan baru tersebut, diharapkan aktivitas pertanian, pendidikan, dan perekonomian warga menjadi lebih lancar dan aman.

Kegiatan itu sekaligus menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam membangun desa. Semangat kebersamaan dan gotong royong terus dijaga demi mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menggelar penyembelihan hewan kurban secara serentak pada Kamis (28/5/2026). Langkah masif ini mempertegas komitmen partai dalam memperkuat aksi sosial kemanusiaan di tengah masyarakat pada momen Iduladha 1447 Hijriah.

Tidak tanggung-tanggung, pada tahun ini struktur PKS se-Jawa Timur menyalurkan sebanyak 71.555 paket daging kurban. Puluhan ribu paket logistik pangan tersebut didistribusikan secara meluas kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah pelosok.

Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetia Lelana, menyampaikan bahwa agenda besar ini digerakkan secara serentak di tingkat nasional. Seluruh dinamika dan jalannya proses penyembelihan di daerah juga dilaporkan secara berkala langsung ke DPP PKS pusat melalui sambungan daring.

Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa seluruh hewan kurban yang dihimpun berasal dari partisipasi aktif kader. Sumber pendanaan kurban ini juga disokong kuat oleh para anggota legislatif PKS di Jawa Timur, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI.

“Kurban ini dari kader untuk masyarakat, cocok dengan tema Idul Adha yang dipilih PKS tahun ini, yaitu Berkurban, Berbagi, Berdaya. Alhamdulillah, semangat gotong royong dan pengorbanan kader PKS Jawa Timur terus tumbuh dari tahun ke tahun,” ujar Bagus dalam keterangan tertulisnya diterima Telusur.id.

Menurutnya, hingga hari H pelaksanaan penyembelihan, PKS Jawa Timur berhasil menghimpun total hewan kurban dalam jumlah yang cukup fantastis. Tercatat ada 225 ekor sapi dan lebih dari 1.607 ekor kambing yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

“Mulai dari Banyuwangi sampai Sumenep, mulai dari kader biasa hingga anggota dewan semuanya berkurban. Bahkan daerah kepulauan terpencil seperti Sapeken juga kita kirim hewan kurban. Apresiasi luar biasa, melihat kondisi ekonomi saat ini, rasanya tidak mudah,” katanya.

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan bahwa esensi ibadah kurban bukan sekadar ritual keagamaan tahunan semata. Momen ini merupakan stimulus penting untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan mempertebal semangat berbagi kepada masyarakat yang sedang dihimpit kesulitan.

“Nilai utama kurban adalah keikhlasan dan pengorbanan. Kami ingin semangat itu hadir dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini pesan yang selalu saya tekankan ke seluruh kader PKS,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme kader dan aleg PKS untuk berkurban tahun ini menjadi indikator positif. Hal itu menandakan bahwa denyut nadi kepedulian sosial internal partai tetap kokoh berdiri meski situasi ekonomi makro sedang menghadapi tantangan berat.

“Kalau memang kondisi ekonomi sedang sulit, justru di situ semangat berbagi harus semakin dikuatkan. Alhamdulillah kader-kader PKS tetap memiliki militansi dan semangat tinggi untuk berkurban demi melayani masyarakat,” tutur Bagus.

Secara spesifik untuk tingkat DPW PKS Jatim, tahun ini pihak panitia melakukan penyembelihan sebanyak 10 ekor sapi. Proses pemotongan dan pengemasan daging dilakukan dengan standar kebersihan yang ketat sebelum didistribusikan ke warga sekitar.

Sebelumnya, tiga ekor sapi berbobot besar juga telah disalurkan secara khusus kepada MUI, PWNU, dan PW Muhammadiyah Jawa Timur. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk sinergi struktural partai sekaligus penguatan tali ukhuwah antarorganisasi kemasyarakatan Islam.

Selain dibagikan kepada konstituen dan masyarakat umum, distribusi daging kurban ini dipastikan menyasar warga di wilayah terluar. Pola distribusi tersebut digerakkan melalui jaringan kader serta struktur PKS yang solid di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Harapannya, kurban ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena sejatinya, keberadaan kami harus mampu memberikan kemaslahatan dan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur bergerak serentak menggelar aksi sosial. Langkah ini motori oleh kehadiran kader-kader dari kaum sarungan yang kini memperkuat struktural partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Masuknya para santri dan tokoh agama dalam barisan partai membawa warna baru dalam aksi kepedulian. Karakter religius yang melekat pada kaum sarungan ini diwujudkan melalui penyaluran ratusan hewan kurban sebagai bentuk nyata pelayanan kepada maslahat umat.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 485 ekor sapi kurban didistribusikan secara masif ke berbagai elemen masyarakat. Distribusi ini bergerak melalui kantor DPD dan DPC PDIP se-Jawa Timur, pondok pesantren, masjid, organisasi keagamaan, hingga panti asuhan.

Untuk wilayah Kabupaten Jombang, aksi sosial ini dikomandoi langsung oleh Wakil Ketua Bidang Keagamaan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, KH Abdul Wahab Yahya. Tokoh Nahdliyin yang akrab disapa Gus Wahab tersebut menjadi representasi kuat gerakan kaum sarungan di dalam partai.

Gus Wahab bergerak cepat memastikan jatah hewan kurban di wilayahnya terdistribusi secara merata ke sejumlah titik penting. Langkah ini diambil agar esensi berbagi di hari raya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, kami telah menyalurkan 5 ekor sapi yang diperuntukkan bagi DPC sebanyak 2 ekor, Masjid di Bareng diterima oleh Gus Afifudin, 1 ekor di Ribath Al Muhajirin 2, dan 1 ekor sapi disalurkan ke Komunitas Peduli Yatim (KULIYA) Diwek,” jelas Gus Wahab, dalam keterangan tertulisnya diterima Telusur.id, Kamis (28/5/2026).

Pengasuh Ribath Al Muhajirin 2 Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas itu menambahkan, aksi religi ini diharapkan bisa mempererat tali silaturahmi sekaligus meringankan beban ekonomi warga. Terlebih, saat ini struktural PDI Perjuangan Jatim sudah terisi kader dari kaum sarungan.

“Otomatis ini akan menjadi penyempurna gerakan dalam memperjuangkan rakyat dan maslahat ummat. Dan perlu diinformasikan, kami sekaligus akan mengadakan pelantikan PAC se-Kabupaten Jombang pada tanggal 30 Juni mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah menyatakan bahwa keterlibatan aktif kaum sarungan ini memperkuat agenda rutin tahunan partai. Menurutnya, perayaan Iduladha tidak boleh berhenti pada ritual keagamaan semata.

Said menegaskan bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh kaum sarungan harus bertransformasi menjadi aksi nyata di lapangan. Nilai religius harus sejalan dengan jiwa sosial untuk merangkul dan berbagi dengan sesama, terutama masyarakat rentan.

Secara khusus, Said menaruh perhatian pada kondisi ekonomi di Jawa Timur, di mana banyak masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pekerjaan informal. Sektor ini dinilai sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.

Ia memaparkan data bahwa sebanyak 64,4 persen penduduk yang bekerja di Jawa Timur berada di sektor informal. Angka persentase tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 59,4 persen.

Kondisi tersebut dinilai pelik karena pekerja sektor informal umumnya belum mendapatkan hak mendasar. Mereka sebagian besar belum tersentuh standar upah layak, jaminan kesehatan, dana pensiun, maupun uang pesangon.

Di akhir penjelasannya, Said juga menyoroti rendahnya konsumsi daging sapi warga Jatim yang hanya 6 hingga 9 gram per kapita per minggu. Angka ini ironis karena Jatim merupakan sentra sapi nasional dengan produksi di atas 100 ribu ton per tahun, sehingga aksi kurban ini diharapkan menjadi stimulus pemenuhan gizi warga.

Tingkatkan Kebersamaan, Satgas Yonif 521/DY Bagikan Pakaian Layak Pakai untuk Warga Benawa

Papua Pegunungan,TelusuR.ID — Satgas Yonif 521/DY kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui aksi sosial dengan membagikan pakaian layak pakai kepada warga dan anak-anak di Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Rabu (28/5/2026).

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Personel Satgas mendatangi langsung masyarakat untuk menyerahkan bantuan pakaian yang telah disiapkan sebelumnya. Antusiasme warga terlihat jelas, terutama anak-anak yang tampak bersemangat berkumpul bersama para prajurit.

Tak hanya menjalankan tugas pengamanan wilayah, kehadiran Satgas Yonif 521/DY juga membawa misi sosial dan kemanusiaan guna mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di Papua Pegunungan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., mengatakan kegiatan berbagi kasih tersebut merupakan bentuk kepedulian Satgas terhadap masyarakat sekaligus upaya memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Kami ingin selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu dan berbagi dengan warga. Bantuan pakaian layak pakai ini merupakan bentuk kepedulian kami agar masyarakat dapat merasakan perhatian dan kebersamaan bersama Satgas Yonif 521/DY,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan baik yang selama ini terjalin dengan masyarakat Distrik Benawa menjadi motivasi bagi personel Satgas untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang bermanfaat bagi warga.

Suasana kekeluargaan tampak selama kegiatan berlangsung. Personel Satgas bercengkerama dengan masyarakat dan anak-anak, berbagi cerita serta tawa di sela pembagian bantuan.

Salah satu warga mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh personel TNI kepada masyarakat di wilayah tersebut.

“Kami sangat senang dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah peduli kepada masyarakat di sini. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami dan anak-anak,” kata seorang warga.

Kegiatan sosial tersebut juga menjadi bagian dari pendekatan humanis Satgas Yonif 521/DY dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, damai, dan harmonis. Melalui komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat, Satgas berharap dapat membangun rasa saling percaya di wilayah penugasan.

Selain pembagian pakaian layak pakai, Satgas Yonif 521/DY secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan teritorial lainnya, seperti pelayanan kesehatan, karya bakti, hingga anjangsana kepada masyarakat.

Melalui semangat pengabdian dan kepedulian, Satgas berharap kehadirannya di Papua tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi sahabat dan keluarga bagi masyarakat setempat.

**(Yonif 521/DY)**

Mengembalikan Hakikat Kurban: Antara Takwa Pribadi dan Maslahat Publik

Oleh: Abdullah Rasyid

Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Jakarta,TelusuR.ID – Setiap kali Zulhijah tiba, sebuah ritus besar bergerak di seantero negeri. Jutaan hewan ternak berpindah tangan. Takbir menggema. Daging kurban memasuki rumah-rumah yang mungkin pada hari biasa jarang tersentuh lauk bergizi. Di titik itu, kurban bukan sekadar ibadah individual. Ia juga menjadi peristiwa sosial, ekonomi, bahkan kebangsaan.

Dalam masyarakat Indonesia, kurban adalah salah satu contoh paling nyata bagaimana agama bekerja melampaui ruang privat. Ia menghubungkan masjid, kampung, pasar ternak, peternak kecil, panitia kurban, dapur rumah tangga, hingga keluarga dhuafa. Ia menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus mempertautkan solidaritas sosial.

Namun, di tengah praktik modern bernegara, muncul satu pertanyaan yang kerap menimbulkan perdebatan: bagaimana membedakan kurban yang dibeli dari harta pribadi seorang pejabat dengan hewan kurban yang disalurkan oleh lembaga negara menggunakan anggaran publik?

Pertanyaan ini penting. Bukan untuk mencurigai niat baik, melainkan untuk menjaga kejernihan. Sebab dalam ibadah, niat, sumber harta, kepemilikan, dan kemaslahatan memiliki kedudukan yang tidak bisa dicampuradukkan begitu saja.

Takwa yang Bersifat Personal

Dalam khazanah fikih, kurban atau udhiyah adalah ibadah yang berangkat dari kepemilikan pribadi. Ia lahir dari kesadaran seorang Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu, harta yang digunakan harus jelas, halal, dan berada dalam kepemilikan penuh orang yang berkurban.

Dasar spiritualnya sangat kuat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Kautsar ayat 2:

“Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah.”

Ayat ini meletakkan kurban sebagai ibadah yang langsung terhubung dengan penghambaan kepada Allah. Salat dan kurban disandingkan sebagai ekspresi ketundukan total seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam Surah Al-Hajj ayat 34, Allah juga menegaskan:

“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.”

Frasa “atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka” memberi pesan penting: kurban pribadi bersumber dari rezeki yang dimiliki secara sah oleh seseorang. Ia bukan berasal dari harta yang belum jelas kepemilikannya, apalagi dari dana publik yang bukan milik pribadi.

Rasulullah SAW memberi teladan langsung.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ra., disebutkan bahwa Nabi SAW berkurban dengan dua ekor domba jantan yang putih kehitaman dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, membaca basmalah, dan bertakbir.

Teladan ini menunjukkan bahwa kurban pribadi adalah ibadah yang memiliki dimensi langsung: ada niat, ada kepemilikan, ada pengorbanan, dan ada kedekatan personal seorang hamba kepada Allah.

Dalam sebagian riwayat juga disebutkan peringatan keras bagi orang yang mampu tetapi enggan berkurban: “Barang siapa memiliki kelapangan harta namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami.” Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai derajat hukum kurban, antara sunnah muakkadah dan wajib bagi yang mampu, pesan moralnya jelas: kurban adalah ibadah yang serius bagi mereka yang diberi kelapangan rezeki.

Di sinilah kurban pribadi menemukan maknanya. Ketika seorang warga, pejabat, pemimpin, atau siapa pun membeli hewan kurban dari penghasilan pribadinya, ia sedang menjalankan ibadah yang bersifat langsung. Ia berkurban atas nama dirinya, keluarganya, atau pihak yang secara sah ia niatkan.

Dimensi utamanya adalah takwa personal. Al-Qur’an menegaskan dalam Surah Al-Hajj ayat 37 bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah hewan kurban, melainkan ketakwaan orang yang melaksanakannya. Maka, kurban pribadi bukan soal besar-kecilnya sapi, mahal-murahnya kambing, atau meriahnya seremoni penyerahan. Ia adalah ujian keikhlasan.

Seorang pemimpin yang membeli hewan kurban dari gajinya sendiri, sepanjang dilakukan dengan harta halal dan niat ibadah, sedang menunaikan dimensi spiritual yang sangat personal. Ia tidak bisa diklaim sebagai program negara. Ia juga tidak perlu dipolitisasi sebagai pencitraan, selama tidak mengaburkan batas antara harta pribadi dan fasilitas publik.

APBN, Baitul Mal, dan Maslahat Sosial

Berbeda halnya dengan hewan kurban yang bersumber dari anggaran negara, APBD, atau kas lembaga publik. Dalam hal ini, uang yang digunakan bukan milik pribadi pejabat. Ia adalah uang rakyat. Karena itu, cara membacanya juga harus berbeda.

Hewan yang dibeli dengan anggaran publik tidak tepat jika dipahami sebagai udhiyah pribadi seorang pejabat atau pimpinan lembaga. Negara bukan individu yang sedang mencari pahala personal. Anggaran publik juga bukan dompet pribadi yang bisa digunakan untuk menunaikan ibadah atas nama seseorang.

Namun, bukan berarti negara tidak boleh hadir dalam momentum kurban. Justru negara dapat memainkan peran penting sebagai fasilitator kemaslahatan. Pengadaan dan distribusi hewan kurban oleh lembaga publik dapat dipahami sebagai program sosial-keagamaan, penguatan gizi masyarakat, dukungan pangan bagi kelompok rentan, atau bentuk pelayanan sosial berbasis momentum keagamaan.

Al-Qur’an memberi dasar yang sangat jelas tentang dimensi sosial kurban. Dalam Surah Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman:

“Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagian lagi untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”

Ayat ini menunjukkan bahwa kurban tidak berhenti pada penyembelihan. Ia harus bermuara pada distribusi. Ada hak orang fakir, kaum lemah, dan masyarakat yang membutuhkan di dalam daging kurban. Dengan demikian, kurban memiliki dimensi pangan, gizi, dan keadilan sosial.

Dalam sejarah Islam, negara juga memiliki tradisi kuat dalam mengelola harta publik untuk kemaslahatan rakyat. Konsep Baitul Mal bukan sekadar kas administratif, melainkan instrumen perlindungan sosial. Al-Qur’an mengatur distribusi harta publik dalam banyak tempat, termasuk pengelolaan zakat dalam Surah At-Taubah ayat 60 dan pengaturan harta rampasan dalam Surah Al-Anfal ayat 41. Spirit besarnya sama: harta yang dikelola oleh otoritas publik harus kembali kepada kemaslahatan umat.

Rasulullah SAW juga memberi teladan sosial yang luas. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika berkurban, beliau berdoa:

“Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad.”

Doa ini menunjukkan bahwa kurban Nabi SAW, tidak hanya memuat dimensi pribadi dan keluarga, tetapi juga kepedulian terhadap umat. Sebagian ulama membaca tindakan ini sebagai bentuk keluasan rahmat kepemimpinan Rasulullah SAW: seorang Nabi sekaligus pemimpin umat yang memperhatikan kesejahteraan spiritual dan sosial orang-orang yang tidak mampu berkurban sendiri.

Praktik para sahabat juga memberi pelajaran. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra., terutama ketika terjadi tahun kelaparan yang dikenal sebagai ‘Am ar-Ramadah, negara menggunakan Baitul Mal untuk memberi makan rakyat secara luas. Kebijakan itu bukan ibadah personal Umar, melainkan tindakan kenegaraan untuk menyelamatkan rakyat dari lapar. Di sini tampak bahwa dana publik dapat digunakan untuk pangan rakyat sepanjang tujuannya jelas: melindungi kehidupan, menjaga martabat manusia, dan memperkuat kemaslahatan umum.

Kaidah Fikih dan Etika Anggaran

Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bertumpu pada kemaslahatan. Kaidah yang masyhur menyebutkan:

Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah.

Artinya, kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan.

Kaidah ini penting untuk membaca penggunaan APBN atau APBD dalam kegiatan sosial-keagamaan. Jika anggaran digunakan untuk menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat miskin, daerah terpencil, kawasan bencana, pesantren, panti sosial, atau kelompok rentan, maka ia dapat dibaca sebagai kebijakan maslahat. Nilainya bukan udhiyah syakhsiyyah, melainkan maslahah ‘ammah, kemaslahatan umum.

Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini juga sejalan dengan maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Daging kurban yang sampai kepada keluarga miskin bukan hanya simbol ibadah, tetapi juga pemenuhan gizi, penguatan solidaritas, dan penghidupan ekonomi peternak kecil. Di situ ada rantai nilai halal yang bergerak: dari peternak, pedagang pakan, rumah potong, panitia, relawan, hingga penerima manfaat.

Namun, syaratnya tidak ringan. Karena berasal dari uang rakyat, penggunaan anggaran publik harus memenuhi prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan kepantasan. Jangan sampai uang rakyat digunakan, tetapi yang menonjol justru nama pejabat. Jangan sampai program sosial berubah menjadi panggung personal. Jangan sampai hewan kurban dari anggaran publik diperlakukan seolah-olah kemurahan hati individu.

Di sinilah hadis tentang kepemimpinan adil menjadi relevan.

Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar cahaya. Keadilan itu mencakup keadilan dalam memimpin, mengelola keluarga, dan menjalankan amanah kekuasaan. Maka, pemimpin yang memfasilitasi distribusi daging kurban secara adil tidak sedang mengambil pahala udhiyah personal dari uang negara, tetapi dapat memperoleh pahala khidmah: memudahkan kebaikan, menegakkan keadilan sosial, dan melayani rakyat.

Dua Sayap Kebaikan

Dengan demikian, kurban pribadi dan program kurban berbasis anggaran publik tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat hidup berdampingan, tetapi harus diletakkan pada ruang makna yang berbeda.

Kurban pribadi adalah ibadah personal. Ia bertumpu pada kepemilikan, niat, dan takwa individu.

Sementara itu, penyaluran hewan melalui anggaran negara adalah kebijakan sosial. Ia bertumpu pada mandat publik, kemaslahatan, akuntabilitas, dan keadilan distribusi.

Yang pertama menguji keikhlasan pribadi. Yang kedua menguji amanah negara.

Yang pertama menuntut ketulusan hati. Yang kedua menuntut kebersihan tata kelola.

Yang pertama mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, jika dikelola dengan benar, mendekatkan negara kepada rakyatnya.

Masalah muncul ketika dua ruang ini dicampuradukkan. Ketika kurban pribadi dipamerkan berlebihan untuk membangun citra kekuasaan, nilai spiritualnya bisa tereduksi. Sebaliknya, ketika kurban dari anggaran publik diklaim sebagai kemurahan hati pejabat, nilai keadilannya bisa tercemar.

Karena itu, etika publik menjadi sangat penting. Pejabat boleh berkurban secara pribadi. Negara juga boleh memfasilitasi distribusi pangan pada momentum kurban. Tetapi keduanya harus jernih sejak awal: mana ibadah personal, mana program publik; mana sedekah pribadi, mana amanah anggaran; mana nama individu, mana kerja institusi.

Mengembalikan Kurban kepada Hakikatnya

Iduladha mengajarkan bahwa pengorbanan bukan sekadar menyembelih hewan. Ia adalah latihan melepaskan ego, kepemilikan, kesombongan, dan kerakusan. Nabi Ibrahim mengajarkan ketaatan. Nabi Ismail mengajarkan keikhlasan. Dan syariat kurban mengajarkan bahwa daging terbaik harus sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Dalam konteks negara modern, pesan itu sangat relevan. Kurban pribadi mengajarkan takwa individu. Program sosial berbasis kurban mengajarkan tanggung jawab negara. Keduanya dapat menjadi dua sayap kebaikan: satu sayap spiritual, satu sayap sosial.

Tetapi kedua sayap itu hanya akan membawa bangsa terbang lebih tinggi apabila dijalankan dengan keikhlasan, keadilan, dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, kurban bukan hanya tentang siapa yang membeli sapi paling besar. Bukan pula tentang lembaga mana yang paling banyak menyalurkan hewan. Hakikat kurban adalah keberanian mengembalikan hak orang lain kepada tempatnya: hak Allah dalam ibadah, hak rakyat dalam anggaran, dan hak kaum lemah dalam distribusi pangan.

Di situlah kurban menemukan maknanya yang paling utuh: takwa pribadi yang melahirkan maslahat publik.

Wonogiri,TelusuR.ID – Warga Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, menyambut antusias patroli gabungan yang dilakukan jajaran TNI dan Polri pada Rabu malam (27/5/2026). Kegiatan patroli Cipta Kondisi itu digelar sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.

Patroli dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dengan melibatkan personel Koramil 22/Slogohimo bersama anggota Polsek Slogohimo. Kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat menjadi bentuk sinergitas TNI-Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Kegiatan dipimpin personel Koramil 22/Slogohimo, Sertu Wahyu. Aparat menyusuri sejumlah titik strategis guna memastikan kondisi wilayah tetap terkendali pada malam hari sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun sasaran patroli meliputi area ATM Bank BPD serta sejumlah pos kamling di wilayah Kecamatan Slogohimo. Selain melakukan pemantauan, petugas juga berdialog dengan warga yang tengah melaksanakan ronda malam.

Komunikasi tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Warga pun mengaku merasa lebih tenang dengan adanya patroli rutin yang dilakukan aparat gabungan. Menurut mereka, kehadiran TNI-Polri di lingkungan masyarakat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kedekatan dengan warga.

Selama patroli berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan menonjol. Patroli Cipta Kondisi diharapkan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Slogohimo. (Agus Kemplu)