Jayawijaya,TelusuR.ID – Satgas Yonif 521/DY membagikan ratusan paket sembako kepada warga di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (30/5), sebagai bagian dari kegiatan sosial yang masih dalam rangkaian peringatan Idul Adha 1447 Hijriah.

Kegiatan yang dilaksanakan personel Pos Walesi itu ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga di wilayah penugasan.

Paket bantuan yang dibagikan berisi sejumlah kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan bahan pangan lainnya.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan yang menjadi bagian dari semangat Idul Adha.

“Momentum Idul Adha menjadi pengingat bagi kami untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi warga. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan semakin mempererat hubungan baik dengan masyarakat,” kata Rahadyan dalam keterangannya.

Menurut dia, kehadiran Satgas di wilayah Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendorong berbagai kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Warga Distrik Walesi menyambut kegiatan tersebut dengan antusias. Bantuan yang diberikan dinilai dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dengan akses logistik yang terbatas.

Selain menyalurkan bantuan sembako, personel Satgas juga melakukan komunikasi sosial dan anjangsana ke sejumlah warga. Kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat silaturahmi serta menjaga situasi yang aman dan kondusif di lingkungan masyarakat.

Satgas Yonif 521/DY berharap kegiatan sosial tersebut dapat memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat sekaligus menjadi bagian dari upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan.

JOMBANG,TelusuR.ID – Aliansi Inklusi Jombang menggelar diskusi dan bedah film Pesta Babi sebagai ruang refleksi dan dialog kritis bagi kalangan muda, Jumat. Kegiatan tersebut membahas isu kolonialisme modern, konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta dampak kebijakan pembangunan terhadap masyarakat adat.

Diskusi yang dimoderatori La Rayba Fie dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Didin Ahmad Sholahudin dari ICMI Jombang, Rohmadi dari DPD KNPI Jombang, dan peneliti kebijakan publik Alfiyah Ashmad.

Film Pesta Babi menjadi titik berangkat diskusi untuk melihat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di sejumlah wilayah Indonesia. Para narasumber menilai praktik eksploitasi sumber daya alam dan konflik perebutan ruang hidup masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Dalam pemaparannya, Rohmadi mengkritik arah pembangunan yang, menurut dia, lebih berorientasi pada kepentingan investasi dibanding perlindungan masyarakat terdampak.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dialami masyarakat di tingkat akar rumput. Atas nama pertumbuhan ekonomi, masih terdapat kasus penggusuran ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik,” kata Rohmadi.

Ia juga menyoroti peran organisasi masyarakat sipil dan generasi muda dalam mengawal isu lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat adat. Menurut dia, keterlibatan publik diperlukan agar proses pembangunan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan ekologis.

“Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka perlu terlibat dalam advokasi dan membangun solidaritas dengan masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Alfiyah Ashmad. Ia menilai berbagai konflik agraria dan persoalan lingkungan yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurut Alfiyah, sejumlah wilayah, termasuk Papua, menghadapi tekanan akibat ekspansi investasi skala besar yang berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan. Ia juga menyoroti berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah daerah sebagai bagian dari persoalan tata kelola sumber daya alam.

“Kerusakan ekologis yang terjadi hari ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Regulasi seharusnya mampu memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama,” kata Alfiyah.

Sementara itu, Didin Ahmad Sholahudin atau Gus Didin mengaitkan situasi tersebut dengan pentingnya menjaga tradisi kritis dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai generasi muda perlu mempertahankan semangat keberanian untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

“Ketika ruang-ruang demokrasi digunakan untuk menyuarakan kepentingan publik, maka kritik menjadi bagian penting dalam proses perbaikan kebijakan,” ujarnya.

Menurut Gus Didin, berbagai persoalan yang terjadi di Papua menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik secara berkeadilan.

Melalui kegiatan tersebut, Aliansi Inklusi Jombang berharap ruang-ruang diskusi kritis dapat terus tumbuh di kalangan anak muda. Diskusi itu juga diharapkan menjadi sarana membangun kesadaran kolektif terhadap isu lingkungan, hak masyarakat adat, serta arah pembangunan yang berkelanjutan.

Kota Palu Raih Dua Penghargaan Regional Sulawesi, Bukti Kinerja atau Sekadar Seremoni?

Diskusi Serial Hadianto Rasyid Edisi-12

Oleh: Yahdi Basma, SH

TelusuR.ID – Kota Palu mencatat capaian menonjol dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Kompas.com di Kendari, 29 Mei 2026.

Di tengah persaingan antardaerah yang semakin kompetitif, Palu menjadi salah satu pemerintah kota yang berhasil masuk jajaran terbaik di Sulawesi dengan meraih dua penghargaan sekaligus. Kota ini menempati peringkat kedua kategori Creative Financing tingkat kota se-Sulawesi dan peringkat ketiga kategori Pengendalian Inflasi.

Ajang yang digelar Kemendagri tersebut tidak hanya menjadi forum pemberian penghargaan tahunan, tetapi juga sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus ruang berbagi praktik baik antarwilayah. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator strategis, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penanganan kemiskinan dan stunting, hingga inovasi pembiayaan pembangunan daerah.

Proses penilaian juga tidak semata mengandalkan data administratif. Aspek inovasi kebijakan, efektivitas program, serta dampak yang dirasakan masyarakat turut menjadi bagian dari evaluasi. Dengan demikian, daerah yang memperoleh penghargaan dinilai tidak hanya unggul dalam tata kelola birokrasi, tetapi juga dalam menerjemahkan kebijakan menjadi hasil yang terukur.

Bagi sebagian kalangan, penghargaan pemerintah daerah kerap dipandang sebagai seremoni. Namun dalam konteks tata kelola modern, penghargaan berbasis indikator nasional dapat menjadi salah satu ukuran kapasitas manajemen pemerintahan, efektivitas kebijakan fiskal, serta kemampuan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, capaian Kota Palu dapat dibaca sebagai pengakuan atas kinerja pemerintahan yang dinilai berada pada jalur yang terukur.

Penghargaan di bidang pengendalian inflasi, misalnya, berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperlancar distribusi barang, memperkuat koordinasi lintas sektor, hingga memastikan efektivitas intervensi pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Palu terlihat semakin aktif mengembangkan berbagai instrumen pengendalian inflasi. Program pasar murah, penguatan distribusi pangan, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), hingga berbagai langkah antisipatif lainnya mulai dijalankan secara lebih sistematis.

Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global, kemampuan daerah menjaga inflasi tetap terkendali menjadi salah satu indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, penghargaan kategori Creative Financing menunjukkan dimensi lain dari arah pembangunan Kota Palu. Kategori ini menilai kemampuan daerah menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah.

Selama ini, keterbatasan anggaran sering menjadi alasan lambatnya pembangunan di sejumlah wilayah. Namun Palu tampaknya berupaya keluar dari pola tersebut dengan mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih adaptif dan inovatif.

Konsep creative financing tidak hanya berbicara mengenai sumber pendanaan alternatif, tetapi juga mencakup kemampuan memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, membuka ruang kolaborasi, serta merancang strategi fiskal yang lebih progresif.

Penghargaan ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan sejumlah program percepatan pembangunan yang dijalankan Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir. Penataan kawasan perkotaan, pembangunan ruang publik, revitalisasi infrastruktur, hingga percepatan transformasi wajah kota pascabencana menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terus didorong pemerintah daerah.

Tentu, capaian tersebut tidak berarti seluruh persoalan kota telah terselesaikan. Kritik terhadap Pemerintah Kota Palu tetap muncul dan menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun di luar dinamika politik sehari-hari, indikator kinerja dan pengakuan dari lembaga nasional tetap dapat menjadi salah satu parameter objektif untuk menilai hasil kerja pemerintahan.

Karena itu, keberhasilan Palu masuk dalam jajaran terbaik Sulawesi pada dua kategori strategis sekaligus layak mendapat perhatian publik.

Pada titik inilah kepemimpinan Wali Kota Hadianto Rasyid menemukan relevansinya. Gaya kepemimpinan yang dikenal cepat, agresif, dan kerap memunculkan perdebatan, mulai menunjukkan capaian yang mendapat pengakuan melalui berbagai indikator kinerja.

Tidak semua kebijakan memperoleh dukungan penuh. Tidak semua langkah diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. Namun orientasi pada hasil mulai terlihat melalui sejumlah capaian yang dapat diukur.

Di sisi lain, pekerjaan rumah Kota Palu masih cukup panjang. Persoalan kemiskinan, pengangguran, kualitas pelayanan publik, hingga ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang harus dijawab.

Meski demikian, dua penghargaan yang diraih tahun ini memberi sinyal bahwa arah pembangunan kota mulai terbaca. Palu tidak lagi sekadar berupaya bangkit dari dampak bencana, tetapi mulai menempatkan diri sebagai kota yang ingin bersaing dan diperhitungkan di tingkat regional.

Pada akhirnya, nilai penting dari penghargaan tersebut bukan terletak pada trofi yang diterima, melainkan pada legitimasi bahwa Kota Palu mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang mampu membangun, berinovasi, dan bersaing di kawasan Sulawesi.

Palu, 29 Mei 2026

JAKARTA, TELUSUR.ID – Koordinator Nasional Poros Muda Nahdlatul Ulama (PMNU) memberikan rapor merah terhadap kinerja kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026. Kepemimpinan saat ini dinilai belum berjalan maksimal serta belum mampu menjawab harapan dan aspirasi warga Nahdliyin secara luas.

Catatan tebal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Poros Muda NU, Ramadan Isa. Dirinya menyampaikan evaluasi kritis sekaligus poin-poin penting menjelang gelaran akbar Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1 – 5 Agustus 2026 mendatang.

Ramadan Isa menyatakan bahwa meskipun pengurus saat ini telah melakukan beberapa upaya positif, secara keseluruhan hasilnya belum memuaskan. Program kerja strategis dan gagasan-gagasan besar yang sempat dicanangkan di awal masa jabatan dinilai masih sangat minim realisasi di lapangan.

Tidak hanya masalah program kerja, lini konsolidasi internal di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia ini juga dinilai jauh dari kata kokoh. Kondisi ini diperparah dengan sikap PBNU yang dinilai lambat dan cenderung redup dalam merespons berbagai dinamika sosial-keagamaan serta politik nasional.

“Penilaian ini bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai bahan evaluasi mendalam agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Lima tahun terakhir harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen NU,” ujar Ramadan Isa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Alumni Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta ini menegaskan bahwa Muktamar ke-35 di Agustus mendatang merupakan titik balik krusial bagi masa depan Nahdlatul Ulama. Momentum tertinggi organisasi ini tidak boleh dilewatkan begitu saja tanpa adanya pembenahan yang radikal.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pemilik suara dan elemen organisasi untuk tidak gegabah. Semua pihak harus jauh lebih selektif, teliti, dan cermat dalam menyaring serta memilih figur pemimpin baru yang akan menakhodai PBNU ke depan.

“Ketua Umum PBNU mendatang bukan hanya tokoh yang populer atau memiliki garis keturunan semata, melainkan sosok yang memiliki visi besar dan peta jalan yang jelas,” kata pria yang akrab disapa Dhani tersebut secara tegas.

Lebih lanjut, Dhani menambahkan bahwa pemimpin PBNU selanjutnya wajib memiliki keberanian tinggi dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan jam’iyyah. Figur tersebut juga harus mampu merajut kembali tali persatuan dari tingkat akar rumput hingga ke pusat menjadi kekuatan kolektif yang solid.

Menurut pandangan Poros Muda NU, pemimpin baru nantinya harus memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan NU pada khitah dan jati dirinya. NU harus tegak berdiri sebagai gerakan sosial-keagamaan yang mandiri tanpa disetir oleh kepentingan-kepentingan luar.

Organisasi ini juga dituntut untuk selalu berpihak sepenuhnya kepada kepentingan umat, serta istiqomah dalam menjaga tradisi religius dan nilai-nilai luhur Islam Nusantara. Hal inilah yang dinilai mulai mengikis dalam beberapa tahun belakangan.

“Kami akan mengawal proses untuk memastikan muktamar dilaksanakan secara bermoral sehingga dapat menghasilkan pemimpin dengan keilmuan, akhlak, komitmen serta keberpihakannya terhadap kepentingan jam’iyyah yang tidak perlu dipertanyakan,” urai alumni PMII Ciputat tersebut.

Dhani mengingatkan bahwa NU selama ini dikenal sebagai kompas moral bagi negara Indonesia. Atas dasar sejarah besar tersebut, maka proses lahirnya kepemimpinan di dalam tubuh PBNU wajib melalui mekanisme yang baik, bersih, dan benar.

Sebagai penutup, Dhani menegaskan Poros Muda NU berkomitmen penuh untuk berpartisipasi aktif mengawal seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Pihaknya akan konsisten menyuarakan aspirasi generasi muda demi mendorong terwujudnya kepemimpinan yang memajukan organisasi dan bangsa.

BIAK,TelusuR.ID – Tokoh pemuda Biak Numfor mendesak Pemerintah Daerah bersama DPD I KNPI Provinsi Papua segera membenahi kepengurusan Caretaker DPD KNPI Biak Numfor yang dinilai lamban menjalankan tahapan organisasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) X KNPI.

Sorotan itu disampaikan Kiwa David Wanma, mantan Sekretaris Cabang GMKI Biak, yang menilai proses konsolidasi organisasi berjalan jauh dari jadwal yang telah ditetapkan.

“Kami meminta Pemerintah Daerah serius mengawal kinerja Caretaker DPD KNPI Biak tahun 2026 ini. Prosesnya sudah molor dan terkesan tidak ada perkembangan berarti,” kata Kiwa kepada wartawan, Jumat (29/5).

Menurut Kiwa, keterlambatan pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musda X KNPI Biak menunjukkan lemahnya koordinasi internal caretaker.

Ia juga menyoroti legalitas kepengurusan caretaker yang dinilai telah berakhir. SK Caretaker DPD KNPI Biak diketahui diterbitkan pada 26 Februari 2026 dan kini telah melewati masa berlaku tiga bulan.

“SK tersebut sudah tidak berlaku. Saat ini kami menunggu langkah DPD I KNPI Papua, apakah memperpanjang SK atau menunjuk caretaker baru,” ujarnya.

Kiwa meminta DPD I KNPI Papua lebih cermat menentukan figur caretaker berikutnya agar tidak kembali memunculkan persoalan legitimasi di tengah pemerintah daerah maupun organisasi kepemudaan.

Selain itu, ia menegaskan calon Ketua KNPI Biak harus memenuhi ketentuan organisasi, di antaranya pernah menjadi pengurus KNPI, memimpin organisasi kepemudaan, berusia maksimal 40 tahun, serta mendapat rekomendasi dari KNPI distrik dan OKP terdaftar.

Ia juga mengkritik mekanisme pembentukan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI yang disebut tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme pleno caretaker.

“KNPI adalah wadah kaderisasi, bukan tempat asal comot oknum yang tidak pernah berproses di KNPI,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kiwa turut mengusulkan agar calon Ketua KNPI Biak ke depan merupakan putra asli daerah yang memiliki marga Biak sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai dan kearifan lokal.

Menurut dia, syarat tersebut dapat diperkuat melalui rekomendasi dari Mananwir Er (marga) maupun Mananwir Bar (wilayah adat).

“Banyak anak asli Biak yang punya kapasitas kepemimpinan mumpuni,” ujar Kiwa.

Jacob Ereste : Hewan Kurban Simbolik Dari Kebersamaan Dalam Menghadapi Tekanan Ekonomi Yang Makin Berat

TelusuR.ID – Kegaduhan tentang hewan kurban dalam rangka Perayaan Hari Raya Audhul Adha 2447 Hijriyah dari Presiden Prabowo Subianto berupa 1.098 ekor sapi yang dibagikan kepada masyarakat yang diakui menggunakan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sekitar Rp 100 milyar sah secara hukum maupun syariah, kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburochman, pada 28 Mei 2026 di Parlemen, Jakarta.

Karena bantuan untuk masyarakat diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya bolehlah dikata klir, tidak lagi perlu dipersoalkan. Apalagi dari pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menyatakan juga bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti yang disampaikan Ketu MUI Bidang Fatwa, Prof. Kyai Haji Asrorun Niam Soleh, bahwa pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara Syar’i, karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.

Sehingga dalam penyelidikan Atlantika Institut Nusantara jumlah hewan korban pada perayaan Hari Raya Idhul Adha tahun 1447 Hijriyah atau 27 Mei 2026 bisa mencapai jutaan ekor yang terdiri dari sapi, kambing dan domba serta mungkin juga ada juga kerbau yang disembelih di Indonesia pada hari yang sama, seusai sholat Idhul Adha. Dari Kapolri, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menyerahkan 8 380 hewan kurban untuk masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Hewan kurban itu terdiri dari 5.970 ekor sapi dan 2.410 ekor kambing. Belum lagi dari masing-masing Kapolda dan Polres di berbagai wilayah yang ikut menyalurkan hewan kurban sumbangan sukarela internal personil kepolisian setempat. Mabes TNI telah melakukan penyembelihan 20 ekor sapi kurban.

Kemenhan sendiri menyalurkan 8 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Kodam XIII/ Merdeka Sulawesi Utara menyembelih 15 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Kodiklat Surabaya menyembelih 55 hewan kurban untuk TNI Angkatan Laut. Sedangkan Kodam XIV/ Hasanuddin menyembelih 154 ekor sapi. Kodim 0826/Pamekasan menyembelih 10 ekor sapi dan 17 ekor kambing.

Provinsi DKI Jakarta tercatat menyalurkan bantuan sebanyak 210 sapi dan 10 ekor kambing. Gubernur Sulawesi Utara menyalurkan 46 ekor hewan untuk 15 Kabupaten dan Kotamadya. Sulawesi Tengah menyerahkan 127 ekor hewan untuk kurban perayaan hari Raya Idhul Adha. Dari Pemerintah Kalimantan Utara sebanyak 59 ekor sapi untuk dibagi ke berbagai daerah. Dari Bupati Kaimana menyerahkan 33 ekor sapi kurban.

Kabupaten Bogor memberi 108nekor sapi dan 1 ekor kerbau. Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir memberi 1 ekor sapi secara simbolis untuk insan pers setempat. Jadi memang sungguh menarik, hasrat untuk menyembelih hewan kurban pada perayaan Hati Raya Idhul Adha diminati juga oleh masyarakat Unkhair, Ternate Selatan memotong 5 ekor sapi untuk masyarakat sekitar Kampus Gambesi, mahasiswa, anak yatim piatu, dan panti asuhan yang ada di Ternate Selatan.

Lain ceritanya jika dari kalangan Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalam membagi 78 hewan kurban — 25 sapi dan 53 kambing — sebagai bagian dari kegiatan rutin tahunan yang sudah berlangsung terus menerus, sebagai bagian dari tradisi dari masyarakat pesantren. Berbeda misalnya kesan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang menyembelih 10 hewan kurban. Belum lagi dari sejumlah perusahaan swasta, perseorangan serta sekumpulan keluarga yang melakukan pemotongan hewan kurban secara bersamaan untuk dibagikan kepada warga masyarakat sekitar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), wilayah yang memotong hewan kurban terbanyak adalah Jawa Timur lebih dari 377.000 ekor sapi. Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hingga untuk penyembelihan hewan kurban terbanyak di Indonesia kembali diungguli oleh Masjid Jogokaryan di Yogyakarta dan Masjid Al Jihad, Banjarmasin.

Sedangkan Masjid kenegaraan Istiqlal, Jakarta hanya sekitar 50 ekor sapi dan puluhan ekor kambing saja. Dan Masjid Besar At Taqwa, Blambangan Umpu menyembelih 5 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Agak tidaklah berlebih bila jutaan jumlah hewan kurban telah dipotong pada puncak acara perayaan hari raya Idhul Adha untuk disantap secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia yang berkenan menerima dan menikmatinya sebagai ekspresi kebersamaan dan persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Meski dalam kondisi himpitan ekonomi yang berat.

Banten, 28 Mei 2026

Boyolali, Telusur.ID — Pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Sambeng, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, telah rampung 100 persen. Infrastruktur yang selama ini dinantikan warga itu kini resmi dapat digunakan sebagai akses penghubung antarwilayah.

Rampungnya pembangunan jembatan disambut antusias warga setempat. Sejumlah masyarakat mengaku terharu karena akses transportasi yang sebelumnya sulit dilalui, terutama saat musim hujan, kini menjadi lebih aman dan nyaman.

Jembatan tersebut dinilai akan mempermudah aktivitas warga, mulai dari sektor pertanian, pendidikan, hingga mendorong perputaran ekonomi masyarakat desa.

“Dulu jalan dan jembatan sangat sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Sekarang kami sangat bersyukur, jembatan sudah bagus dan kokoh. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo yang sudah memperhatikan desa kami,” kata Warsono, salah satu tokoh masyarakat, Jumat (29/6/2027).

Ucapan terima kasih juga disampaikan warga kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat kini mulai dirasakan hingga ke wilayah pedesaan.

Bagi masyarakat Sambeng, kehadiran Jembatan Garuda bukan hanya sekadar sarana penghubung, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan di daerah terpencil.

Selain mempercepat mobilitas warga, jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar Kabupaten Boyolali.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga keamanan wilayah sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat, Koramil 16 Jatiroto Kodim 0728/Wonogiri melaksanakan kegiatan patroli pengamanan dan komunikasi sosial (komsos) di wilayah Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Jumat (29/5/2026).

Anjangsana oleh Serda Muklis tersebut dilakukan dengan menyambangi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai komponen warga di sejumlah desa.

Patroli dan silaturahmi itu berlangsung penuh keakraban. Serda Muklis bersama anggota berdialog langsung dengan warga untuk mengetahui situasi keamanan dan kondisi sosial masyarakat. Selain sebagai patroli keamanan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana anjangsana guna menjalin kedekatan dan hubungan baik antara Kodim 0728/Wonogiri dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah binaan.

Serda Muklis mengatakan bahwa komunikasi sosial menjadi bagian penting dalam menciptakan wilayah yang aman dan harmonis. Menurutnya, keberhasilan menjaga kondusifitas wilayah tidak bisa dilakukan sendiri oleh aparat, tetapi membutuhkan dukungan serta kerja sama seluruh elemen masyarakat. “Melalui patroli dan silaturahmi ini, kami ingin memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat agar tercipta sinergi yang baik antara TNI dan warga,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai tokoh masyarakat menyampaikan dukungannya terhadap program-program pemerintah maupun kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan TNI di wilayah Kecamatan Jatiroto. Mereka juga berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan daerah demi kemajuan Kabupaten Wonogiri, khususnya di Kecamatan Jatiroto agar semakin maju, aman, dan sejahtera.

Salah satu tokoh masyarakat Jatiroto, Bapak Suyono, mengaku merasa senang dan bangga dengan kehadiran anggota Koramil yang aktif turun langsung ke tengah masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi patroli dan komunikasi sosial yang dilakukan Koramil 16 Jatiroto. Kehadiran TNI di tengah masyarakat membuat warga merasa aman, nyaman, dan diperhatikan. Kami siap mendukung program pemerintah serta menjaga kerukunan dan keamanan desa,” ujarnya.

Selain itu, beberapa tokoh yang ditemui juga menegaskan akan terus menjalin komunikasi dengan aparat terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Mereka berkomitmen menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing agar suasana aman dan damai tetap terpelihara. Dengan adanya patroli humanis dan komunikasi sosial yang rutin dilakukan Koramil 16 Jatiroto, diharapkan hubungan antara TNI dan masyarakat semakin solid serta mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan di wilayah Kecamatan Jatiroto.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan nasional di tingkat kewilayahan, Babinsa Koramil 11/Jenar Kodim 0725/Sragen, Serda Hery Kiswanto, turun langsung ke sawah untuk membantu petani memanen padi di lahan milik warga binaan yang terletak di area persawahan Desa Japoh Kecamatan Jenar, Jumat (29/05/2026).

Kegiatan pendampingan ini merupakan bagian dari upaya khusus (Upsus) swasembada pangan yang gencar dilakukan oleh aparat teritorial. Kehadiran Serda Hery di tengah hamparan padi yang siap panen tersebut tidak hanya memberikan bantuan tenaga, tetapi juga menjadi suntikan moral yang nyata bagi para petani setempat dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Di sela-sela aktivitasnya mengarit padi bersama warga, Serda Hery Kiswanto menyampaikan bahwa pendampingan kepada petani sudah menjadi komitmen dan tugas pokok aparat kewilayahan guna memastikan ketahanan pangan berjalan maksimal.

“Kami selaku Babinsa akan selalu hadir mendampingi para petani, mulai dari proses pengolahan lahan, masa tanam, perawatan, hingga masa panen seperti sekarang ini. Ini adalah bentuk nyata dukungan TNI AD agar para petani tetap semangat dalam bekerja, sehingga target pemenuhan stok pangan di wilayah Jenar khususnya, dan Sragen pada umumnya, dapat terus terjaga dan stabil,”* tegas Serda Hery Kiswanto.

Menurut Hery, Dari hasil pemantauan di lokasi, panen padi musim ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan berkat perawatan yang intensif serta pasokan air dan pupuk yang terjaga dengan baik.

Sementara itu, Bapak Paimin, selaku pemilik lahan pertanian tersebut, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kepedulian Babinsa yang tidak ragu untuk ikut kotor-kotoran di sawah demi membantu warganya.

“Alhamdulillah, hasil panen kali ini cukup bagus. Kami para petani merasa sangat terbantu dengan kehadiran Pak Hery Kiswanto. Beliau tidak hanya sekedar meninjau, tapi benar-benar ikut turun ke sawah dan mengangkut padi bersama kami. Pendampingan seperti ini membuat kami merasa diperhatikan dan semakin termotivasi “ Tutur Bapak Paimin dengan senyum sumringah.

(Agus Kemplu)

JAKARTA,TelusuR.ID — Polemik mengenai pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai perlu ditempatkan secara proporsional. Penggunaan anggaran negara untuk bantuan kemasyarakatan disebut sah sepanjang dilakukan melalui mekanisme resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan media, bantuan sapi kurban Presiden Prabowo disebut mencapai 1.098 ekor dengan nilai anggaran sekitar Rp100 miliar. Bantuan tersebut disalurkan melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) kepada berbagai daerah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga kelompok masyarakat penerima manfaat.

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, mengatakan penggunaan APBN untuk bantuan kemasyarakatan Presiden tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyimpangan. Menurut dia, negara memiliki ruang konstitusional untuk hadir dalam kegiatan sosial-keagamaan selama program tersebut dimaknai sebagai bantuan sosial, bukan ibadah personal Presiden.

“Jangan memelintir bantuan sapi kurban Presiden seolah-olah ini semata-mata urusan pribadi. Kalau sumbernya dari APBN melalui pos bantuan kemasyarakatan yang resmi, maka ini adalah ekspresi kehadiran negara, bukan penyalahgunaan negara,” ujar Antony dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, secara akademis APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen belanja birokrasi, tetapi juga alat distribusi keadilan sosial. Dalam konteks Iduladha, bantuan sapi kurban dinilai dapat menjadi kebijakan sosial yang menyentuh kelompok masyarakat penerima manfaat secara langsung.

Menurut Antony, kritik publik terhadap penggunaan anggaran tetap penting dalam sistem demokrasi, terutama terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, kritik tersebut dinilai perlu disampaikan secara proporsional dan berbasis argumentasi yang jelas.

“Yang harus dikawal adalah prosedurnya: apakah masuk dalam pos anggaran yang benar, apakah pengadaannya transparan, apakah penerimanya jelas, dan apakah manfaatnya sampai kepada masyarakat. Jika semua itu terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menyebutnya sebagai pelanggaran,” kata dia.

Antony menilai polemik ini juga menunjukkan pentingnya literasi publik mengenai perbedaan antara kurban pribadi dan bantuan kemasyarakatan negara. Jika menggunakan dana pribadi, kata dia, kurban merupakan ibadah personal. Namun, jika berasal dari APBN melalui mekanisme resmi, maka sifatnya menjadi bantuan sosial negara dalam momentum keagamaan.

Pandangan serupa, lanjut Antony, juga muncul dari sejumlah pihak yang menilai bantuan sapi kurban Presiden melalui APBN dapat dipahami sebagai bagian dari Banmaspres dan bukan kebijakan di luar sistem keuangan negara. Praktik serupa disebut telah dikenal dalam pemerintahan sebelumnya.

Selain aspek sosial, Antony mengatakan kebijakan tersebut juga memiliki dampak ekonomi apabila pengadaan sapi melibatkan peternak lokal.

“Kalau sapi dibeli dari peternak lokal, maka ada efek ekonomi. Peternak bergerak, distribusi berjalan, masyarakat menerima manfaat. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi dapat menjadi stimulus sosial-ekonomi jika dikelola dengan benar,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar ruang publik tidak mudah terjebak pada politik kecurigaan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, menurut dia, seharusnya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, bukan membangun delegitimasi tanpa dasar yang kuat.

“Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik yang sehat harus berbasis data, aturan, dan etika publik. Jangan sampai niat baik negara membantu masyarakat justru dipelintir menjadi isu politik murahan,” kata Antony.

Antony menegaskan bantuan sapi kurban Presiden melalui APBN tetap sah selama dijalankan sesuai koridor hukum, tercatat dalam pos anggaran resmi, dan terbuka untuk diaudit.

“Prinsipnya sederhana: sah secara anggaran, jelas penerimanya, transparan pengadaannya, dan nyata manfaatnya. Kalau empat hal itu terpenuhi, maka yang perlu kita lakukan bukan mencurigai, tetapi memastikan program ini benar-benar sampai kepada rakyat,” tutur Antony.