JOMBANG,TelusuR.ID – Aliansi Inklusi Jombang menggelar diskusi dan bedah film Pesta Babi sebagai ruang refleksi dan dialog kritis bagi kalangan muda, Jumat. Kegiatan tersebut membahas isu kolonialisme modern, konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta dampak kebijakan pembangunan terhadap masyarakat adat.
Diskusi yang dimoderatori La Rayba Fie dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Didin Ahmad Sholahudin dari ICMI Jombang, Rohmadi dari DPD KNPI Jombang, dan peneliti kebijakan publik Alfiyah Ashmad.
Film Pesta Babi menjadi titik berangkat diskusi untuk melihat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di sejumlah wilayah Indonesia. Para narasumber menilai praktik eksploitasi sumber daya alam dan konflik perebutan ruang hidup masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Dalam pemaparannya, Rohmadi mengkritik arah pembangunan yang, menurut dia, lebih berorientasi pada kepentingan investasi dibanding perlindungan masyarakat terdampak.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dialami masyarakat di tingkat akar rumput. Atas nama pertumbuhan ekonomi, masih terdapat kasus penggusuran ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik,” kata Rohmadi.
Ia juga menyoroti peran organisasi masyarakat sipil dan generasi muda dalam mengawal isu lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat adat. Menurut dia, keterlibatan publik diperlukan agar proses pembangunan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan ekologis.
“Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka perlu terlibat dalam advokasi dan membangun solidaritas dengan masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Alfiyah Ashmad. Ia menilai berbagai konflik agraria dan persoalan lingkungan yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurut Alfiyah, sejumlah wilayah, termasuk Papua, menghadapi tekanan akibat ekspansi investasi skala besar yang berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan. Ia juga menyoroti berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah daerah sebagai bagian dari persoalan tata kelola sumber daya alam.
“Kerusakan ekologis yang terjadi hari ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Regulasi seharusnya mampu memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama,” kata Alfiyah.
Sementara itu, Didin Ahmad Sholahudin atau Gus Didin mengaitkan situasi tersebut dengan pentingnya menjaga tradisi kritis dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai generasi muda perlu mempertahankan semangat keberanian untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Ketika ruang-ruang demokrasi digunakan untuk menyuarakan kepentingan publik, maka kritik menjadi bagian penting dalam proses perbaikan kebijakan,” ujarnya.
Menurut Gus Didin, berbagai persoalan yang terjadi di Papua menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik secara berkeadilan.
Melalui kegiatan tersebut, Aliansi Inklusi Jombang berharap ruang-ruang diskusi kritis dapat terus tumbuh di kalangan anak muda. Diskusi itu juga diharapkan menjadi sarana membangun kesadaran kolektif terhadap isu lingkungan, hak masyarakat adat, serta arah pembangunan yang berkelanjutan.
