Sragen,TelusuR.ID – Semangat gotong royong tampak terlihat jelas saat Babinsa Desa Jurangjero dari Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen Serma Eko Budi, turun langsung ke lapangan membantu warga melakukan pengecoran jalan desa di wilayah binaannya, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan TNI dalam percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Jalan yang dicor tersebut diharapkan mampu memperlancar akses mobilitas warga serta meningkatkan roda perekonomian masyarakat Desa Jurangjero. Di bawah terik matahari, Serma Eko Budi tampak berbaur dengan warga, bahu-membahu meratakan adukan semen dan material lainnya.

Babinsa Desa Jurangjero, Serma Eko Budi, mengungkapkan bahwa kehadiran dirinya dalam kerja bakti ini adalah bagian dari pengabdian untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya.

“Pengecoran jalan ini merupakan kebutuhan mendesak warga untuk akses transportasi sehari-hari. Sebagai Babinsa, sudah menjadi tugas saya untuk hadir dan memberikan motivasi kepada masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang harus kita jaga, karena dengan bekerja bersama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan hasil pembangunan pun akan lebih maksimal bagi kepentingan Bersama” Ujar Eko Budi.

Tokoh Masyarakat Desa Jurangjero Bapak Iswanto (45) turut memberikan apresiasi atas dedikasi Serma Eko Budi.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Serma Eko Budi. Beliau tidak pernah absen mendampingi kami dalam setiap kegiatan di desa. Kehadiran beliau selalu memberikan semangat baru bagi warga untuk terus menjaga kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan desa” Ucap Iswanto.

(Agus Kemplu)

Wonogiri – Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin, (1/6/2026). Peserta upacara terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN, perwakilan organisasi masyarakat, Mahasiswa serta pelajar SMA.

Pancasila adalah “bintang penuntun” yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Pancasila adalah “jangkar moral” kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai. Demikian ditegaskan Bupati Wonogiri Setyo Sukarno saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman pendopo Kabupaten Wonogiri.

Ikut hadir Dandim 0728/Wonogiri Letkol (Inf) Rodricho Ivan Pattihahuan beserta jajaran Forkopimda. Juga hadir para pejabat teras jajaran Pemkab Wonogiri beserta para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Imbuhnya.

(Agus Kemplu)

Pancasila Bukan Hanya Seremonial: Saatnya Menjadi Etika Kekuasaan dan Jalan Keadilan Rakyat.

_Oleh: Antony Komrad/Komrad Pancasila_

TelusuR.ID – Peringatan Hari Lahir Pancasila selalu menghadirkan dua sisi sekaligus: penghormatan terhadap sejarah dan ujian terhadap kenyataan hari ini. Di satu sisi, bangsa ini mengenang kembali gagasan besar yang pernah dirumuskan para pendiri republik sebagai dasar hidup bersama. Di sisi lain, kita ditantang untuk bertanya secara jujur: sejauh mana Pancasila benar-benar bekerja dalam kehidupan rakyat, dalam kebijakan negara, dan dalam wajah kekuasaan sehari-hari?

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pernyataan ini penting, sebab Pancasila memang bukan sekadar rumusan normatif yang dipajang dalam dokumen negara, melainkan kristalisasi dari pergulatan panjang masyarakat Nusantara: tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Namun, justru karena Pancasila adalah konsensus agung bangsa, ia tidak boleh diperlakukan sebagai simbol yang selesai dibacakan dalam seremoni. Pancasila harus bergerak dari panggung upacara ke ruang kebijakan; dari teks konstitusional ke tindakan institusional; dari slogan politik ke keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.

Di tengah dunia yang semakin retak oleh rivalitas geopolitik, perang dagang, konflik bersenjata, dan ketidakpastian ekonomi, Pancasila dapat menjadi jangkar moral Indonesia. Tetapi jangkar itu hanya bermakna jika negara mampu menunjukkan bahwa persatuan tidak dibangun dengan penyeragaman, melainkan dengan keadilan. Perdamaian tidak cukup diserukan di forum internasional, tetapi juga harus dirawat di kampung-kampung, di ruang-ruang kerja, di sekolah, di tanah adat, di pasar rakyat, dan di meja makan keluarga Indonesia.

Persatuan bangsa tidak akan kokoh jika ketimpangan dibiarkan melebar. Persatuan akan rapuh jika hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Persatuan akan kehilangan makna jika rakyat diminta mencintai negara, sementara negara lambat hadir ketika rakyat lapar, kehilangan tanah, sulit bekerja, atau tercekik oleh biaya hidup.

Karena itu, gagasan tentang ekonomi Pancasila menjadi sangat relevan. Ekonomi Pancasila bukan sekadar istilah alternatif dari sistem ekonomi pasar. Ia adalah kritik terhadap ekonomi yang membiarkan segelintir orang menguasai terlalu banyak sumber daya, sementara mayoritas rakyat hanya menjadi penonton pembangunan. Ekonomi Pancasila menuntut agar pertumbuhan tidak hanya diukur dari angka makro, tetapi dari martabat manusia: apakah petani makin sejahtera, buruh makin terlindungi, nelayan makin berdaya, pelaku UMKM makin kuat, dan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

Dalam konteks inilah, Pancasila harus dibaca sebagai etika kekuasaan. Kekuasaan yang Pancasilais bukan kekuasaan yang paling fasih mengutip sila-sila, tetapi kekuasaan yang paling berani menundukkan dirinya pada kepentingan rakyat. Ia tidak alergi terhadap kritik, tidak menjadikan perbedaan sebagai ancaman, dan tidak memakai persatuan sebagai alasan untuk membungkam suara warga negara.

Antony Komrad, Koordinator Komrad Pancasila, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi ukuran moral bagi setiap keputusan politik dan ekonomi negara.

“Pancasila tidak boleh berhenti sebagai mantra kebangsaan yang diucapkan setiap upacara. Ia harus menjadi kompas etik kekuasaan. Bila kebijakan negara tidak berpihak kepada rakyat kecil, bila hukum tidak melindungi yang lemah, bila ekonomi hanya menguntungkan elite, maka di situlah Pancasila sedang dikhianati secara diam-diam,” ujar Antony Komrad, Koordinator Komrad Pancasila.

Pernyataan itu mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar Pancasila hari ini bukan datang dari mereka yang tidak hafal lima sila, melainkan dari praktik bernegara yang menjauh dari nilai-nilainya. Pancasila tidak hanya terancam oleh ideologi asing, tetapi juga oleh korupsi, oligarki, intoleransi, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan kebijakan publik yang kehilangan empati.

Maka, memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya bukan sekadar mengenang Bung Karno dan sidang BPUPKI. Lebih dari itu, ia harus menjadi momentum koreksi nasional. Apakah pembangunan kita sudah manusiawi? Apakah demokrasi kita masih memberi ruang bagi suara rakyat? Apakah ekonomi kita benar-benar berjalan untuk kemakmuran bersama? Apakah negara hadir sebagai pelindung semua golongan, bukan hanya penjaga kepentingan yang kuat?

Pancasila adalah janji republik. Janji bahwa Indonesia dibangun bukan untuk satu kelompok, satu kelas, satu agama, satu suku, atau satu kepentingan politik tertentu. Indonesia dibangun untuk semua. Dan karena itu, siapa pun yang memegang mandat kekuasaan wajib menjadikan Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi dasar nurani dalam memimpin.

Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa bangsa ini tidak kekurangan slogan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuat nilai-nilai Pancasila terasa dalam hidup rakyat. Sebab pada akhirnya, Pancasila tidak diuji dari seberapa megah ia dirayakan, tetapi dari seberapa adil negara memperlakukan rakyatnya.

Satgas Yonif 521/DY Gelar Komsos dan Layanan Kesehatan Gratis di Distrik Napua

Jayawijaya,TelusuR.ID — Satgas Yonif 521/DY menggelar kegiatan komunikasi sosial (komsos) yang disertai pelayanan kesehatan gratis bagi warga Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu, 31 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

Personel Pos Napua berinteraksi langsung dengan warga, menyerap aspirasi masyarakat, serta memberikan penyuluhan mengenai pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit, dan pemanfaatan layanan kesehatan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letnan Kolonel Infanteri Rahadyan Surya Murdata mengatakan komunikasi sosial menjadi salah satu cara efektif untuk membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat di wilayah penugasan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga. Pelayanan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” kata Rahadyan.

Dalam kegiatan tersebut, tenaga kesehatan Satgas memberikan pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, pembagian obat sesuai keluhan pasien, serta edukasi kesehatan. Layanan itu dinilai membantu warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.

Salah seorang tokoh masyarakat Distrik Napua, Josep, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Satgas Yonif 521/DY. Menurut dia, kehadiran prajurit TNI tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.

“Kami merasa terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini. Kehadiran Satgas juga memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

Satgas Yonif 521/DY berharap kegiatan komunikasi sosial dan pelayanan kesehatan dapat terus memperkuat hubungan dengan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi warga Distrik Napua.

(Prajurit Macan Kumbang Berhasil/Yonif 521-DY)

Boyolali,TelusuR.ID – Babinsa Desa Demangan Koramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali, Serka Agus Budiyanto, bersama warga bergotong royong membangun talud jalan di Dukuh Candirejo RT 02 RW 02, Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/5).

Pembangunan talud dilakukan untuk memperkuat badan jalan sekaligus mengantisipasi longsor dan erosi yang berpotensi mengganggu akses serta keselamatan pengguna jalan.

Dalam kegiatan tersebut, warga dan Babinsa bahu-membahu mengangkat batu serta menyusun material konstruksi. Proses pengerjaan dilakukan secara swadaya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Serka Agus Budiyanto mengatakan keterlibatan TNI dalam kegiatan karya bakti merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat mengatasi berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah binaan.

“Karya bakti ini menjadi wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga. Semangat gotong royong yang menjadi budaya bangsa harus terus dijaga dan dilestarikan,” kata Agus.

Keberadaan Babinsa dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat. Mereka menilai kehadiran Babinsa tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Talud yang dibangun diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan meningkatkan keamanan infrastruktur jalan dan mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari.

(Agus Kemplu)

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Kelurahan Joyotakan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, Serma Rumbawa, bersama anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) melaksanakan kerja bakti pembersihan di lingkungan Kantor Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Minggu (31/5).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor agar tetap sehat dan representatif bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Dalam kerja bakti itu, Serma Rumbawa bersama anggota Linmas bergotong royong membersihkan halaman kantor, menyapu area sekitar, mengumpulkan sampah, serta merapikan rumput dan tanaman di lingkungan kelurahan. Seluruh kegiatan berlangsung dalam suasana kebersamaan dan penuh semangat.

Serma Rumbawa mengatakan kegiatan kerja bakti tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga memperkuat sinergi antara Babinsa dan Linmas dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kerja sama antara Babinsa dan Linmas dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat maupun perangkat kelurahan yang beraktivitas di Kantor Kelurahan Joyotakan,” ujarnya.

Kegiatan kerja bakti tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus menumbuhkan budaya gotong royong di tengah masyarakat.

(Agus Kemplu)

Sistem Imigrasi Tidak Boleh Mati: Pelajaran dari Malaysia untuk Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Lumpuhnya sistem imigrasi Malaysia pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026, yang kemudian ramai dilaporkan pada 29 Mei 2026, harus dibaca lebih jauh daripada sekadar berita antrean panjang di perbatasan. Peristiwa itu adalah alarm penting bagi negara-negara yang sedang mempercepat digitalisasi layanan keimigrasian, termasuk Indonesia.

Di titik-titik utama Malaysia, khususnya Pos Pemeriksaan Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru, menuju Singapura, antrean pelancong dan pekerja lintas batas mengular panjang. Ruang tunggu, koridor pemeriksaan, dan area pelayanan dipadati ribuan orang. Sistem MyIMMs yang menjadi tulang punggung layanan imigrasi Malaysia sempat mengalami gangguan teknis. Akibatnya, gerbang otomatis, pemindai QR, dan sistem pengenalan wajah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hitungan jam, layanan yang biasanya bergerak cepat melalui sistem komputer berubah menjadi proses administratif manual. Waktu pemeriksaan yang dalam kondisi normal dapat berlangsung sekitar 10 menit, melonjak menjadi 30 sampai 40 menit, bahkan lebih. Petugas harus kembali mengandalkan prosedur darurat. Publik menunggu. Arus manusia tertahan. Perbatasan yang biasanya menjadi simbol kelancaran mobilitas modern mendadak berubah menjadi ruang kepadatan dan ketidakpastian.

Peristiwa ini memberi pelajaran sangat penting bagi Indonesia. Digitalisasi imigrasi memang kebutuhan zaman. Negara harus bergerak dari loket manual menuju smart border, dari stempel konvensional menuju biometrik, dari antrean panjang menuju layanan cepat berbasis data, dari pemeriksaan administratif menuju manajemen risiko berbasis teknologi. Namun, digitalisasi tanpa ketahanan justru dapat menjadi sumber kerentanan baru.

Sistem yang sangat cepat ketika normal bisa menjadi sangat rapuh ketika pusat data terganggu. Teknologi yang dirancang untuk mempercepat pelayanan dapat berubah menjadi titik lemah jika tidak disertai arsitektur cadangan, protokol krisis, kemampuan manual modern, dan kesiapan pemulihan cepat.

Imigrasi modern bukan lagi sekadar urusan paspor, visa, dan cap masuk. Imigrasi adalah infrastruktur kedaulatan digital negara. Di pintu imigrasi, negara memastikan siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang berhak melintas, siapa yang harus dicegah, dan siapa yang perlu diawasi karena alasan keamanan. Di sana bertemu kepentingan pelayanan publik, keamanan nasional, perlindungan warga negara, mobilitas ekonomi, pariwisata, investasi, dan wibawa negara.

Karena itu, ketika sistem imigrasi lumpuh, yang terganggu bukan hanya kenyamanan pelancong. Yang terganggu adalah kepercayaan publik kepada negara. Yang terganggu adalah lalu lintas ekonomi. Yang terganggu adalah kredibilitas pelayanan perbatasan. Bahkan dalam situasi tertentu, yang terganggu dapat pula berupa kemampuan negara membaca risiko keamanan secara cepat.

Indonesia perlu mengambil pelajaran dari Malaysia tanpa merasa lebih unggul. Setiap negara yang semakin digital menghadapi risiko serupa: gangguan pusat data, kegagalan jaringan, kerusakan aplikasi, kesalahan konfigurasi, serangan siber, lonjakan trafik, ketergantungan berlebihan kepada vendor, atau transisi sistem lama menuju sistem baru. Dalam konteks Malaysia, publik juga mencatat adanya proses menuju sistem baru NIISe. Migrasi sistem seperti ini selalu menuntut kehati-hatian ekstra, karena fase transisi kerap menjadi masa paling rentan.

Maka ukuran keberhasilan digitalisasi imigrasi tidak boleh hanya dihitung dari berapa detik seseorang melewati autogate. Ukuran yang lebih penting adalah apakah sistem tetap bekerja ketika terjadi gangguan. Bukan hanya cepat ketika normal, tetapi juga tangguh ketika krisis.

Di sinilah konsep resilient immigration menjadi penting. Imigrasi Indonesia harus cepat, tetapi juga tahan krisis. Harus otomatis, tetapi tetap memiliki jalur cadangan. Harus terpusat, tetapi tidak boleh memiliki satu titik kegagalan nasional. Harus digital, tetapi tidak boleh kehilangan kemampuan manual yang modern, tertib, aman, dan dapat diaudit.

Ada beberapa agenda mendesak yang perlu diperkuat.

Pertama, arsitektur sistem imigrasi harus dirancang anti-lumpuh. Sistem kritikal tidak boleh bergantung hanya kepada satu pusat data. Indonesia memerlukan pusat data utama dan pusat data cadangan dengan skema active-active, replikasi data real-time, dan failover otomatis. Jika satu pusat terganggu, pusat lain harus langsung mengambil alih tanpa menunggu kepanikan di lapangan.

Kedua, setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi strategis perlu memiliki mode offline terbatas. Ketika koneksi ke pusat bermasalah, petugas tetap dapat menjalankan pemeriksaan dasar menggunakan data lokal terenkripsi yang diperbarui secara berkala. Data itu harus mencakup daftar cekal, watchlist, visa, paspor bermasalah, red notice, dan daftar risiko tertentu. Dengan demikian, layanan tidak berhenti total, tetapi tetap berjalan dalam koridor keamanan yang terukur.

Ketiga, prosedur manual harus dimodernisasi. Manual tidak boleh berarti asal menulis di kertas. Manual harus memiliki formulir darurat, pencatatan elektronik lokal, validasi berlapis, dokumentasi kamera, nomor referensi sementara, dan mekanisme rekonsiliasi setelah sistem pulih. Semua data yang diproses saat darurat harus dapat dimasukkan kembali ke sistem utama tanpa celah manipulasi.

Keempat, Indonesia membutuhkan Immigration Digital Command Center yang bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Pusat komando ini harus memantau status autogate, jaringan, server, antrean, waktu pemeriksaan, koneksi ke sistem cekal, visa, paspor, Interpol, dan integrasi lintas lembaga. Gangguan tidak boleh baru diketahui setelah viral di media sosial. Negara harus tahu lebih dulu sebelum publik merasakan kerusakan layanan.

Kelima, simulasi system down harus menjadi budaya organisasi. Petugas di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara harus dilatih menghadapi keadaan ketika sistem digital terganggu. Latihan ini tidak cukup dilakukan secara seremonial. Harus ada uji mendadak, skenario realistis, evaluasi waktu pemulihan, dan koreksi prosedur. Dalam layanan perbatasan, kesiapan tidak lahir dari dokumen, tetapi dari latihan berulang.

Keenam, tata kelola vendor harus diperketat. Sistem imigrasi bukan proyek teknologi biasa. Ia menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, kontrak penyedia teknologi harus memuat service level agreement yang ketat, kewajiban pemulihan cepat, audit independen, transfer pengetahuan kepada SDM internal, keamanan sumber kode, dan sanksi jika terjadi kegagalan serius. Negara tidak boleh menjadi pengguna pasif yang sepenuhnya bergantung kepada vendor.

Ketujuh, komunikasi krisis harus disiapkan sejak awal. Ketika sistem bermasalah, publik membutuhkan kepastian. Penumpang perlu tahu apa yang terjadi, jalur mana yang dibuka, kelompok mana yang diprioritaskan, dan bagaimana estimasi penanganannya. Komunikasi yang jujur, cepat, dan satu pintu akan mencegah kepanikan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi.

Indonesia saat ini sedang membangun ekosistem imigrasi digital melalui penguatan layanan paspor, visa, autogate, integrasi data, M-Paspor, e-Visa, All Indonesia, dan modernisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Arah ini benar dan harus dilanjutkan. Namun, pengalaman Malaysia memberi peringatan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya mengejar kecepatan dan kemudahan. Ia harus dibangun di atas fondasi keamanan, ketahanan, redundansi, dan kapasitas pemulihan.

Ke depan, Indonesia perlu melakukan stress test nasional terhadap seluruh sistem imigrasi kritikal: SIMKIM, autogate, e-Visa, M-Paspor, All Indonesia, integrasi watchlist, serta sistem pendukung di bandara, pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara. Hasilnya harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar laporan administratif.

Perbatasan adalah wajah negara. Di sana publik melihat apakah negara hadir, tertib, siap, dan berwibawa. Di sana pula dunia menilai apakah sebuah negara mampu mengelola mobilitas manusia secara aman, cepat, dan bermartabat.

Maka, sistem imigrasi tidak boleh mati. Ia boleh mengalami gangguan teknis, tetapi negara tidak boleh ikut lumpuh. Digitalisasi imigrasi bukan hanya soal mempercepat antrean, tetapi memastikan negara tetap bekerja ketika sistem terganggu.

Peristiwa Malaysia memberi pesan jelas: perbatasan modern tidak hanya dijaga oleh petugas, paspor, dan gerbang. Ia juga dijaga oleh server, data center, jaringan, enkripsi, failover, SOP darurat, dan kesiapan negara menghadapi hari ketika sistem tiba-tiba berhenti bekerja.

Bulan Bung Karno: Merawat Api, Bukan Mengabadikan Abu

Oleh: M.Djali

Juni selalu datang dengan cara yang sama.

Nama Bung Karno kembali disebut. Foto-fotonya kembali dipasang. Pidato-pidatonya kembali diputar. Seminar digelar. Diskusi diadakan. Lomba pidato bermunculan.

Tidak ada yang salah dengan itu.

Tetapi setiap kali Bulan Bung Karno tiba, saya selalu teringat satu pertanyaan sederhana: apakah kita sedang merawat api perjuangannya, atau sekadar mengelilingi abunya?

Sebab Bung Karno bukanlah patung. Ia bukan sekadar nama jalan, nama stadion, atau nama yang diulang dalam seremoni.

Ia adalah gagasan.

Dan gagasan yang besar selalu menolak untuk dimuseumkan.

Bung Karno pernah berkata, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

Kalimat itu sering dikutip. Namun sering kali hanya berhenti sebagai kutipan.

Padahal yang dimaksud Bung Karno bukanlah mengajak kita saling mencurigai sesama anak bangsa. Yang ia ingatkan adalah bahwa setelah kemerdekaan, musuh tidak selalu datang dari luar negeri. Musuh bisa hadir dalam bentuk yang lebih halus: keserakahan, ketidakadilan, ketergantungan, hilangnya idealisme, dan kemalasan berpikir.

Hari ini Indonesia memang sudah merdeka.

Bendera merah putih berkibar di seluruh pelosok negeri. Jalan tol membentang. Bandara berdiri megah. Gedung-gedung pencakar langit tumbuh di berbagai kota.

Tetapi Bung Karno mungkin akan tetap bertanya:

“Untuk siapa semua itu?”

Pertanyaan itu terasa sederhana. Namun justru di situlah letak keberaniannya.

Karena ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya berapa banyak beton yang dicor atau berapa tinggi gedung yang dibangun. Ukurannya adalah seberapa jauh rakyat merasakan keadilan.

Ketika sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, ketika petani dan nelayan masih berjuang menghadapi ketidakpastian, ketika kesenjangan ekonomi terus melebar, maka pertanyaan Bung Karno tetap relevan.

Apakah kemerdekaan sudah benar-benar sampai kepada semua orang?

Tokoh revolusi Amerika Latin, Che Guevara, pernah mengatakan:

“The true revolutionary is guided by great feelings of love.”

Revolusi yang sejati lahir dari cinta yang besar kepada rakyat.

Bukan dari kebencian.

Bukan dari ambisi kekuasaan.

Bukan dari hasrat untuk menguasai.

Dalam banyak hal, semangat itu juga kita temukan dalam pemikiran Bung Karno. Politik baginya bukan sekadar perebutan kursi. Politik adalah alat untuk memuliakan manusia.

Karena itu ia selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh cita-cita kebangsaan.

Hari ini tantangan yang kita hadapi memang berbeda.

Kita tidak lagi berhadapan dengan kolonialisme klasik. Kita hidup di tengah disrupsi teknologi, krisis iklim, kecerdasan buatan, perang dagang, dan kompetisi global yang semakin keras.

Namun bentuk penjajahan juga ikut berubah.

Ia bisa hadir dalam ketergantungan ekonomi.

Ia bisa hadir dalam penguasaan sumber daya oleh segelintir kelompok.

Ia bisa hadir ketika bangsa kehilangan keberanian untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Presiden pertama Ghana, Kwame Nkrumah, pernah mengingatkan:

“Seek ye first the political kingdom and all else shall be added unto you.”

Namun pengalaman banyak negara membuktikan bahwa kemerdekaan politik saja tidak cukup.

Kemerdekaan harus dilanjutkan dengan kedaulatan ekonomi.

Dan di sinilah pekerjaan rumah Indonesia masih sangat besar.

Indonesia tidak boleh selamanya menjadi penjual bahan mentah.

Kita tidak boleh puas hanya menjadi pasar.

Kita harus menjadi pencipta.

Menjadi penghasil teknologi.

Menjadi pusat inovasi.

Menjadi bangsa yang mampu memberi nilai tambah bagi kekayaannya sendiri.

Pemimpin revolusi Vietnam, Ho Chi Minh, pernah berkata:

“Nothing is more precious than independence and freedom.”

Kemerdekaan memang tidak ternilai.

Tetapi kemerdekaan hanya akan bermakna apabila rakyat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu demokrasi juga tidak boleh berhenti pada pemilu lima tahunan.

Demokrasi harus menghadirkan keadilan.

Demokrasi harus memberi ruang partisipasi.

Demokrasi harus memastikan negara bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Bagi generasi muda, Bulan Bung Karno semestinya menjadi momentum untuk berpikir lebih jauh.

Tidak cukup hanya mengagumi sejarah.

Tidak cukup hanya menghafal pidato.

Tidak cukup hanya mengunggah kutipan di media sosial.

Nelson Mandela pernah mengatakan:

“It always seems impossible until it’s done.”

Semua perubahan besar memang selalu tampak mustahil pada awalnya.

Kemerdekaan Indonesia dulu juga dianggap mustahil.

Persatuan bangsa yang begitu beragam juga pernah dianggap mustahil.

Tetapi sejarah selalu bergerak karena ada orang-orang yang berani bermimpi lebih besar daripada zamannya.

Dan Bung Karno adalah salah satu di antaranya.

Karena itu tugas generasi sekarang bukan sekadar menjaga kenangan tentang Bung Karno.

Tugas kita adalah menjaga keberanian berpikir yang diwariskannya.

Menjaga keberanian untuk membela kepentingan rakyat.

Menjaga keberanian untuk mengoreksi arah ketika bangsa mulai menjauh dari cita-cita kemerdekaan.

Mahatma Gandhi pernah mengingatkan:

“The future depends on what you do today.”

Masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak bernostalgia tentang masa lalu.

Masa depan ditentukan oleh siapa yang bekerja hari ini.

Siapa yang berani mengambil tanggung jawab hari ini.

Siapa yang tetap menjaga idealisme di tengah pragmatisme yang semakin kuat.

Maka Bulan Bung Karno tidak boleh menjadi museum kenangan.

Ia harus menjadi ruang perenungan.

Tempat kita bertanya dengan jujur: apakah Indonesia yang sedang kita bangun masih setia pada amanat kemerdekaan?

Sebab menghormati Bung Karno bukanlah menghafal seluruh pidatonya.

Menghormati Bung Karno adalah melanjutkan keberaniannya untuk membayangkan Indonesia yang lebih adil, lebih berdaulat, dan lebih manusiawi.

Pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sibuk mengabadikan abu para pendirinya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga api yang mereka nyalakan.

Dan api itu, sampai hari ini, masih bernama cita-cita Indonesia.

Hewan Kurban pada Idul Adha adalah Ibadah, Bukan Bantuan Sosial

Oleh: Jacob Ereste

TelusuR.ID – Kurban dalam perayaan Idul Adha merupakan wujud ketaatan dan penghambaan kepada Allah SWT. Di dalamnya terkandung nilai keikhlasan, kejujuran, kerendahan hati, serta kesediaan untuk berbagi. Karena itu, ibadah kurban tidak semestinya dipahami sebagai sarana pencitraan atau ajang untuk memperoleh pujian.

Hakikat kurban adalah kesediaan seseorang untuk mengorbankan sebagian hartanya yang sah sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Tuhan. Nilai utama yang hendak dibangun bukan terletak pada besarnya hewan yang disembelih, melainkan pada ketulusan niat dan kesadaran spiritual dari orang yang berkurban.

Dalam konteks tersebut, sikap rendah hati menjadi bagian penting dari pelaksanaan ibadah kurban. Seseorang harus memastikan bahwa apa yang dikurbankan benar-benar merupakan hak miliknya, bukan hak orang lain yang berada dalam penguasaannya atau yang dapat diaksesnya karena jabatan dan kedudukannya.

Peristiwa yang melatarbelakangi ibadah kurban, yakni kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, mengajarkan makna kepatuhan total kepada kehendak Allah SWT. Dalam peristiwa itu tidak ada pihak yang menjadi korban ketidakadilan. Sebaliknya, yang ditunjukkan adalah ketulusan, keikhlasan, dan kesediaan mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjalankan perintah Tuhan.

Karena itu, pelaksanaan kurban hendaknya dipahami secara utuh. Harus jelas siapa yang berkurban, apa yang dikurbankan, dan bagaimana proses ibadah itu dijalankan sesuai dengan syariat. Kurban tidak boleh mengorbankan hak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada saat yang sama, ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Namun, dimensi sosial tersebut tidak mengubah hakikat kurban sebagai ibadah.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kurban dan bantuan sosial. Bantuan sosial lahir dari kesadaran kemanusiaan untuk menolong sesama dalam menghadapi kesulitan hidup. Sementara itu, kurban merupakan bagian dari ibadah yang memiliki dasar syariat dan dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan adalah tindakan mulia yang dianjurkan dalam berbagai situasi. Nilai tersebut juga sejalan dengan semangat kemanusiaan yang menjadi salah satu fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, kurban pada Hari Raya Idul Adha memiliki kedudukan yang berbeda. Bagi umat Islam yang mampu, kurban merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah yang memiliki makna spiritual dan religius. Tujuan utamanya bukan sekadar membantu masyarakat memperoleh daging, melainkan menjalankan perintah Allah SWT sekaligus meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim AS.

Karena itu, hewan kurban tidak tepat dipahami semata-mata sebagai bantuan sosial. Daging kurban memang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi esensi utamanya tetap sebagai ibadah yang dilandasi keimanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Tuhan.

Tigaraksa, 29 Mei 2026

SURAKARTA,TelusuR.ID — Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kratonan, Serka Rochani dari Koramil 03 Serengan Kodim 0735 Surakarta, melaksanakan komunikasi sosial (komsos) dengan pemilik rumah makan nasi pecel di kawasan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di rumah makan milik Nurlina yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Nomor 39, Kratonan, mulai pukul 09.00 WIB.

Serka Rochani menjelaskan, komunikasi sosial yang dilakukan merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memantau kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Menurutnya, rumah makan dan warung makan merupakan tempat yang strategis untuk menjalin komunikasi dengan warga karena menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Dengan komunikasi yang baik, hubungan antara aparat kewilayahan dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Serka Rochani juga mengimbau pemilik usaha agar selalu menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar tempat usaha. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas, seperti pencurian.

Tak hanya itu, ia mengajak masyarakat untuk terus mendukung keberadaan UMKM lokal agar dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian warga.

Kegiatan komunikasi sosial tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan teritorial yang rutin dilakukan Babinsa untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat serta menjaga kedekatan dengan masyarakat di wilayah binaannya.

(Agus Kemplu)